Jalan Buntu KTP-el Generasi Kedua

M Rodhi Aulia    •    11 Desember 2018 17:21 WIB
Jalan Buntu KTP-el Generasi Kedua
Ilustrasi: Medcom

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana membuat KTP Elektronik (KTP-el) generasi kedua. Tujuannya, mengembangkan fungsi elektronik dari KTP-el yang ada saat ini agar multiguna. Tapi, sudah 2 tahun rencana itu belum juga terlaksana.



PADA November lalu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan program Kartu Nikah. Pro dan kontra sontak muncul. Dalam perdebatannya, ada yang memahami niat baik dari lahirnya Kartu Nikah. Pada sisi lain dianggap sebagai kebijakan yang diada-adakan sebagai jalan bagi para pemburu rente.

Bagi yang skeptis, kebijakan Kartu Nikah dianggap tidak relevan. Apalagi sudah ada buku nikah yang diyakini fungsinya sama -- sebagai bukti jika seseorang atau pasangan sudah resmi menikah.

Tak sedikit pula yang menilai Kartu Nikah sebagai kebijakan yang mubazir. Penilaian itu tak hanya datang dari masyarakat awam, tapi juga dari politikus senayan. Salah satunya Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini.

"Kartu Nikah jelas pemborosan. Karena ternyata sifatnya hanya tambahan buku nikah bukan menggantikan," kata Jazuli, Sabtu, 17 November 2018.



Petugas Kemenag menunjukkan Kartu Nikah di kantor Kemenag, Jakarta, Senin (12/11/2018). (ANTARA)


Berdasarkan anggaran yang diajukan Kemenag, harga pembuatan Kartu Nikah perkepingnya Rp680. Total anggaran yang diajukan adalah Rp1 miliar.

Tapi persoalannya bukan cuma harga, melainkan substansi kebijakannya. Jika kebutuhannya adalah data pasangan suami-isteri, seharusnya bisa dipenuhi dalam KTP-el.

Sebab itu pula Wakil Ketua KPK Saut Situmorang merasa sangsi. Menurutnya, Kartu Nikah ini bukan kebijakan yang efektif dan efisien.

"Jadi, kartu khusus itu pemborosan," kata Saut, Sabtu, 1 Desember 2018.



Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. (ANTARA)


Sementara itu, Kemenag tampak kukuh ingin menggulirkan kebijakan Kartu Nikah. Kemenag bukan tidak tahu ihwal penolakan yang muncul, tapi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tetap pasang badan untuk meloloskannya. Bahkan, dia menolak jika penerbitan Kartu Nikah dinilai sebagai pemborosan.

Dalam sebuah rapat pada akhir November 2018, Lukman gamblang mendukung kartu nikah. Dia juga menginstruksikan kepada Dirjen Bimas Islam untuk meminta pendapat KPK dan DPR.

"Kemenag serius dan clean menjalankan inovasi ini," kata Lukman seperti dilansir situs resmi Kemenag, Selasa, 27 November 2018.

Menurutnya, proyek kartu nikah ini merupakan implikasi dari pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pernikahan berbasis Website (Simkah Web). Kartu nikah diyakini dapat membenahi data pernikahan dan mengurangi maraknya pemalsuan buku nikah.

Rencananya, rapat untuk meminta pendapat dari KPK dan DPR dijadwalkan akhir November 2018 lalu. Namun hingga Jumat, 7 Desember 2018, rapat itu tak kunjung terlaksana.



Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. (Media Indonesia)

 

Semangat satu kartu KTP-el

Banyak yang menilai kebijakan kartu nikah bertentangan dengan semangat identitas tunggal (Single Identity Number/SIN) yang sudah digaungkan sejak 2006. Saat itu pula Undang-undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) diterbitkan.

SIN, yang diejawantahkan dalam KTP-el, diharapkan bisa memuat informasi komprehensif tentang kependudukan.

"Semangatnya pada satu kartu memuat banyak informasi, bukan banyak kartu untuk jenis informasi yang sama," kata Jazuli yang saat itu ikut menggodok UU Adminduk.

Sebab itulah dia tidak sepakat dengan dalih yang dilontarkan Kemenag soal Kartu Nikah. Menurutnya, yang patut dilakukan adalah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Dalam konteks Kartu Nikah, sudah tentu antara Kemenag dengan Kemendagri.

"Bukan masing-masing kementerian membuat kartu sendiri-sendiri. Ini bukan kerja sistem namanya. Tapi kerja sendiri-sendiri," kata dia.

Jika masing-masing kementerian atau lembaga menerbitkan kartu, seperti kartu wajib pajak (NPWP) dari Kementerian Keuangan, lantas BPJS kesehatan, ketenagakerjaan, termasuk rencana kartu nikahnya Kemenag, tentu bertentangan dengan semangat UU Adminduk; KTP-el harus menjadi kartu multiguna.
 

Percuma

Hingga Oktober 2018, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri mencatat sudah 1.128 kementerian dan lembaga (K/L) atau lembaga pengguna yang telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kemendagri. Salah satu di antaranya adalah Ditjen Bimas Islam Kemenag. Kerjasama itu terkait pemanfaatan data kependudukan.

Dirjen Bimas Islam Kemenag Muhammadiyah Yamin mengungkapkan, sejauh ini teknologi KTP-el belum memuat data pernikahan seseorang. Fungsi KTP-el baru sebatas memudahkan masyarakat mengakses Simkah Web. Caranya, cukup memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di KTP-el, lantas secara otomatis formulir nikah terisi; untuk pembuatan akta nikah, buku nikah, dan nantinya Kartu Nikah.

Artinya, kerjasama itu hanya sebatas akses data kependudukan. Sementara keinginan mengintegrasikan data dalam cip KTP-el tidak terwujud. Dari situlah Kemenag ingin memiliki kartu sendiri untuk digitalisasi data pernikahan seseorang.

Sebaliknya, Sekretaris Ditjen Dukcapil I Gede Suratha mengatakan, Kemenag belum pernah berkoordinasi dengan pihaknya ihwal kebutuhan pengintegrasian data ke dalam KTP-el. Koordinasi yang ada masih sebatas hak akses pemanfaatan data kependudukan atau NIK. Bahkan, dia baru mengetahui bila Kemenag ingin meluncurkan kartu sendiri.

"Kalau boleh saran memang bagusnya mengoptimalkan KTP-el. Karena kalau dari konsep KTP-el multiguna, itu konsepnya (kartu nikah) terbalik. Secara pemikiran orang menyederhanakan (jumlah) kartu. Tapi ini memekarkan. Tapi ini masih dalam perdebatan plus-minusnya," beber I Gede saat kami temui, Rabu, 21 November 2018.



Sekretaris Ditjen Dukcapil Kemendagri I Gede Suratha. (Medcom/M Rodhi Aulia)


Tapi, jika Kemenag meminta pengintegrasian data ke KTP-el yang beredar saat ini, percuma. Pasalnya, KTP-el sendiri masih memiliki banyak kelemahan.

Kelemahan itu, kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, minimnya kapasitas kartu pintar berbasis mikroprosesor alias cip dalam KTP-el.

Saat ini kapasitas cip KTP-el sebesar 8 KB, tidak muat untuk dijadikan kartu multiguna. Sebab itu pula data yang diinginkan Ditjen Bimas Islam Kemenag belum bisa diintegrasikan.

Tapi Zudan mengatakan, fungsi KTP-el tetap akan dikembangkan hingga ke tingkat multiguna -- sesuai amanat UU Adminduk. Caranya, meningkatkan kapasitas cip sesuai kebutuhan data perseorangan, dengan menerbitkan KTP-el generasi kedua.
 

***


DALAM pengembangan KTP-el dan rencana pembuatan KTP-el generasi kedua, Kemendagri menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai peneliti fungsi elektroniknya.

Targetnya, KTP-el bukan sekadar otentikasi identitas perseorangan, tapi juga memiliki fungsi kepesertaan, pembayaran, akses dan tanda tangan digital, hingga penyimpanan data lainnya sesuai kebutuhan.

Sayangnya, hingga kini rencana pembuatan KTP-el generasi kedua belum terlaksana. Tapi, pengembangan KTP-el yang beredar saat ini sudah dimulai.

"Masih dalam pengembangan. Hanya belum optimal," ujar I Gede Suratha.

Upaya pengembangan itu diamini Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT Michael Andreas Purwoadi. Kata dia, teknologi KTP-el yang beredar saat ini sedang dilengkapi dengan fungsi kepesertaan.

Karena kapasitas cipnya terbatas, fungsi kepesertaan yang bisa diintegrasikan hanya sektor kesehatan. Jadi, KTP-el yang beredar saat ini nantinya bisa berfungsi sebagai kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Targetnya 2019 sudah bisa (terintegrasi)," ucap Michael saat kami temui di Hotel Grand Zuri, Serpong, Tangsel, Banten, Rabu, 28 November 2018.

Setelah data BPJS masuk ke dalam KTP-el, kapasitas cip KTP-el yang tersisa hanya 2 KB. Kapasitas itu masih jauh dari cukup untuk memuat data pernikahan seperti yang dinginkan Kemenag.



Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT Michael Andreas Purwoadi. (Medcom/M Rodhi Aulia)

 

Rusaknya citra KTP-el

Sesuai rencana, KTP-el generasi kedua akan dibuat dengan kapasitas cip yang jauh lebih besar. Dengan begitu, banyak data yang bisa diintegrasikan ke dalam KTP-el.

Yang jadi pertanyaan, mengapa dalam proyek KTP-el sebelumnya tidak disiapkan cip dengan kapasitas yang besar? Padahal, UU Adminduk sudah mengamanatkan KTP-el yang multiguna dengan semangat SIN.

Ternyata, saat proyek KTP-el diajukan, belum ada riset yang rinci ihwal pengintegrasian data. "Saat itu belum terpikir data apa saja yang diintegrasikan (ke dalam KTP-el)," kata Michael.

Lantas, apa kendala yang membuat KTP-el generasi kedua belum juga terlaksana hingga saat ini?

Yang pasti, kata Michael, belum terlaksananya pembuatan KTP-el generasi kedua bukan karena lemahnya kemampuan teknologi. Tapi, di antara kendalanya adalah kasus megakorupsi KTP-el di masa lalu.
 

Diakui, lumpur megakorupsi itu telah mencoreng niat baik KTP-el, termasuk wajah pihak-pihak yang terlibat. Di antaranya, dua perusahaan asing pemasok 172 juta cip untuk KTP-el; NXP Semiconductors asal Belanda dan XT Micro asal Prancis. Keduanya tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) selaku pemenang tender proyek KTP-el.


Untuk menjauhi citra buruk itu, BPPT berharap Kemendagri membuka alternatif perusahaan cip lain di luar dua produsen sebelumnya.

"Supaya persaingan semakin ada. Padahal perusahaan pembuat kartu (cip) itu kan banyak," ucapnya. Dengan begitu, pembuatan KTP-el generasi kedua tidak satu paket dengan proyek KTP-el yang lama.

Selain itu, sulitnya mengajak pihak lain bekerjasama juga menjadi kendala pengembangan KTP-el, seperti perguruan tinggi, juga lembaga-lembaga lain yang terkait. Alasannya, citra korup dalam proyek KTP-el yang sangat kental. "Mereka menolak," beber Michael.

Kendala berikutnya, tidak ada brosur atau buku panduan terkait pembuatan KTP-el. Segala dokumen pembuatan KTP-el masih disita KPK.

"Jadi (penyitaan dokumen itu) berpengaruh (terhadap molornya pengembangan KTP-el multiguna). Soft file-nya juga tidak ada," keluh Michael.

Kami pun mengonfirmasinya ke Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dan dia membenarkan. "(Dokumen-dokumen) ini masih akan kita pelajari kembali, karena seingat saya ada yang masih dibutuhkan oleh penyidik."
 




(COK)