Desentralisasi tak Mempan, Metropolitan tetap Idaman

Surya Perkasa    •    11 Juli 2016 19:41 WIB
Desentralisasi tak Mempan, Metropolitan tetap Idaman
Pengendara motor memadati jalur Transjakarta di Kampung Melayu, Jakarta. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Metrotvnews.com, Jakarta: Hujan emas di negeri orang, memilih hujan batu di negeri sendiri. Pribahasa melayu ini menunjukkan bagaimana seorang manusia jaman dahulu lebih memilih untuk membesarkan tempat asalnya sendiri ketimbang pergi ke negeri orang walau janji harta yang melimpah.
 
Perlahan hal ini mulai bergeser saat pemerintahan Presiden Soeharto berjaya. Kebijakan, anggaran, perekonomian dan pembangunan pun terpusat di kawasan pulau Jawa. Sentralisasi pun terjadi. Jawa pun tampak menarik bagi warga. Terutama kota Jakarta sebagai metropolitan.
 
Kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan “satu solusi untuk semua masalah” (one size for all). Kesejahteraan pun menjadi tidak merata karena kekhasan tiap daerah. Perputaran bisnis dan uang lebih banyak di Pulau Jawa.
 
Hal ini hingga kini tak berubah signifikan.
 



Runtuhnya pemerintahan Presiden Soeharto dan Orde Baru, membuka mata masyarakat akan pentingnya memberi peran lebih bagi daerah. Penerapan otonomi daerah pun akhirnya diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 
Otonomi daerah diberlakukan.  Titik fokus terpenting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat yang sudah sangat timpang.  Jalan yang ditempuh lewat pengembangan daerah dengan menyesuaikan potensi dan kekhasan daerahnya.
 
Namun, UU 22 Tahun 1999 dianggap tak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk memperbaiki UU yang sebelumnya mulai diterapkan.
 
UU 32 Tahun 2004 ini juga beberapa kali mengalami perubahan. Terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan.
 
Seyogyanya, pemerintah lokal dapat memperbaiki tata kelola pelayanan, perbaikan administrasi, hinga mengembangkan ekonomi daerahnya. Kebebasan kepala daerah untuk berinovasi dan berkreasi semakin diperluas demi kepentingan masyarakat umum.
 
“Toh akhirnya, masih saja lebih sibuk dengan politik. Desentralisasi yang seharusnya bermacam-macam hanya urus politik,” kata guru besar Institut Pemerintahan Daerah (IPDN) Djohermansyah Djohan kepada metrotvnews.com, Kamis (30/7/2016).
 
Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini mengakui masih banyak tata kelola dan administrasi yang perlu diperbaiki. Tapi pada kenyataannya, kepala daerah dan calon kepala daerah hanya sibuk menjalankan otonomi politik dan fiskal (anggaran). Otonomi ekonomi demi masyarakat umum tak berjalan maksimal. Masyarakat akhirnya mencari daerah yang lebih menjanjikan. Kota besar.
 
Daya tarik kota
 
Kota lebih makmur. Kota lebih beradab. Kota lebih berpendidikan. Peluang untuk meraih mimpi di kota lebih besar. Orang udik pun akhirnya dikonotasikan negatif.
 
Pikiran-pikiran itu akhirnya membuat warga yang ada di daerah dan pelosok nusantara berurbanisasi. Kota-kota yang telah besar akhirnya menjadi daerah tujuan urbanisasi warga desa. Padahal udik menjadi penyokong utama sektor pangan di kota-kota.
 
“Pelan-pelan sektor pangan pun akhirnya terdampak. Tidak ada lagi anak petani yang mau bertani. Atau di kasus lain, tidak ada lagi petani yang punya lahan,” kata Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat Khudori saat berbincang dengan metrotvnews.com, Jumat (1/8/2016).
 
Kemiskinan dan keinginan untuk memperbaiki nasib mendorong masyarakat non-urban pindah ke kota. Setidaknya ini terjadi di Jakarta.
 
“Berdasarkan hasil survey Dukcapil dengan lembaga demografi UI tahun 2014 lalu sebanyak 32,14 persennya karena mencari pekerjaan,” kata Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Edison Sianturi dalam rapat bersama jajaran Forum Komunikasi Kepala Daerah, Rab (29/7/2016).
 

 
Sebanyak 160.243 jiwa warga pendatang baru di DKI Jakarta pada 2015. Diprediksi angka ini akan meningkat 2,6 persen pasca Hari Raya Idul Fitri tahun 2016 ini.
 
Sebenarnya sebagian besar penduduk yang datang ke Jakarta ini sebagian besar berasal Pulau Jawa. Terutama dari provinsi tetangga.
 
Data yang dipaparkan Edison dari hasil survey yang sama menunjukkan sekitar 39,11 persen pendatang baru di DKI Jakarta berasal dari Jawa Barat. Diikuti oleh Jawa Tengah (33,19 persen), Banten (8,36 persen), Jawa Timur (7,48 persen) dan DI Jogjakarta (4,39 persen). Sementara itu sisanya sebesar 7,47 persen berasal dari luar pulau Jawa dan luar negeri.
 
Tren urbanisasi masyarakat pun  juga meningkat di kawasan Indonesia lain. Badan Pusat Statistik bahkan memproyeksikan, peningkatan persentase jumlah warga perkotaan di tiap provinsi menjadi keniscayaan.
 
 
 
Timpang
 
Peluang kerja yang besar selalu jadi alasan. Warga dari desa atau daerah non-metropolitan meyakini peluang kerja di kota-kota besar sangat banyak. Namun angka tidak menunjukkan begitu adanya.
 
Lagi-lagi Jakarta bisa dijadikan sebagai sebuah contoh nyata. Sebanyak 7,61 juta dari 10,19 juta jiwa masuk ke usia produktif. Sebanyak 2,43 juta jiwa bukan pekerja. Sementara itu 4,71 juta jiwa bekerja dan sisanya menganggur.
 
Berdasarkan angka tersebut, hampir sepersepuluh angkatan kerja di Jakarta masih menganggur. Hal ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan tenaga kerja di Jakarta. Sebab, jumlah tenaga siap kerja yang diserap lapangan pekerjaan sebanarnya meningkat hampir satu persen dibanding tahun 2014.
 
Tapi tampaknya laju pertumbuhan penduduk di kota besar seperti Jakarta ini tak selalu diimbangi dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Motif ekonomi pun masih menjadi alasan yang paling utama. Upah menjadi salah satu patokan.
 
Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2016 sebesar Rp3,1 juta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 230 Tahun 2015 per 30 Oktober 2015. Naik dari UMP 2015 yang hanya sebesar Rp 2,7 juta.
 
Sangat jauh berbeda dengan provinsi tetangga. Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 561/KEP.1244-BANGSOS/2015 per 1 November 2015 menetapkan UMP 2016 sebesar Rp2,25 juta. Sedangkan Provinsi Banten, menetapkan UMP 2016 sebesar Rp 1,78 juta lewat Keputusan Gubernur Nomor 561/474-HUK/2015 per 30 Oktober 2015.
 
Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meneken Keputusan Gubernur bernomor 560/66 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Kota/Kabupaten pada 20 November 2015. Upah tertinggi untuk Kota Semarang sebesar Rp1,9 juta dan UMK terendah di Kabupaten Banjarnegara Rp1,26 juta.
 
Sebagian besar provinsi asal pendatang di DKI Jakarta memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari DKI Jakarta. Jumlah penduduk miskin di daerah tersebut lebih tinggi ketimbang DKI Jakarta.
 
Jumlah penduduk miskin DKI Jakarta menurut BPS per September 2015 berada di angka 368,67 ribu jiwa. Sedangkan Jawa Barat di 4,48 juta jiwa, Jawa Tengah di 4,51 juta jiwa, DI Yogyakarta di 485,56 ribu jiwa, Jawa Timur di 4,78 juta jiwa dan Banten di 690,67 ribu jiwa.
 
Namun Gubernur DKI Jakarta Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama mengingatkan, upah besar di Jakarta juga diimbangi tingginya biaya hidup. DKI Jakarta tidak bisa menggunakan garis kemiskinan yang dipakai pemerintah pusat.
 
Inovasi Sebenarnya bukan hal yang mustahil pemerintah daerah menahan laju urbanisasi warga dari daerahnya agar tak menjadi masalah di daerah lain. Kepala daerah hanya perlu berinovasi.
 
“Saat ini di dunia-kan bagaimana melakukan desentralisasi ekonomi. Kepala daerah ini seharusnya sudah mampu menangkap pasar regional an pasar global,” kata Djohermansyah.
 
Kepala daerah itu tidak hanya boleh bicara bagaimana menang Pilkada. Selesai menang, mereka harus segera bekerja meningkatkan pelayanan publik memperbaiki infrastruktur, dan tentunya memikirkan desentralisasi ekonomi bagi rakyatnya agar tak bergantung ke kota besar.
 
Otonomi daerah yang dilakukan maksimal akan memberikan keuntungan maksimal pula bagi masyarakat. Membangun perekonomian yang tidak tergantung kepada pajak berdasarkan ciri khas daerahnya akan menekan risiko runtuhnya tatanan ekonomi saat krisis terjadi.
 
Setidaknya demikian tulisan pakar analisa resiko kebijakan keturunan Libanon-Amerika, Nassim Nicholas Taleb dalam bukunya The Black Swan. Taleb menyebut sistem desentralisasi, atau otonomi daerah, jauh lebih stabil dan berpeluang sukses. Pemikiran Taleb ini pun akhirnya juga diakui sebagi salah satu pemikiran penting pasca-perang dunia ke-II oleh pakar.
 
Taleb mencontoh bagaiman Swiss menjadi negara yang memiliki perekonomian paling membosankan, namun menjadi yang paling stabil dalam sejarah umat manusia. Alasannya? Mereka menerapkan otonomi tidak hanya hingga provinsi, bahkan hingga tingkat kota kecil (desa untuk Indonesia).
 
Indonesia sebanarny memiliki modal yang cukup besar untuk semakin menggenjot perekonomian. Sebab, kata Djohermansyah, Indonesia sudah memiliki anggaran khusus bernama dana desa.
 
“Itu salah satu yang membantu. Apalagi mengingat jumlah anggaran yang tidak sedikit diguyur untuk kementerian ini. Tahun ini saja diprogramkan Rp40 triliun. Kalau tidak hanya digunakan untuk infrastruktur, tapi juga meningkatkan perekonomian lewat BUMDes pasti akan sangat bermanfaat,” terang pria kelahiran Ranah Minang ini.
 
“Urbanisasi pun tak akan terjadi. Tapi kecuali untuk orang Minang ya. Memang budayanya merantau,” tambah Djohermansyah diiringi tawa terkekeh.
 
Belajar ke desa terkaya
 
Tuntutlah ilmu hingga ke negeri Tiongkok. Indonesia pun tidak salah jika ingin belajar cara membangun desa yang kaya ke Tiongkok. Sebab, saat ini desa Huaxi yang berada di Provinsi Jiang Shu menjadi desa terkaya di dunia. Orang udik juga bisa sejahtera dan makmur.
 
Dalam waktu 50 tahun, Xuahi berhasil merubah diri dari desa miskin menjadi desa terkaya dengan prinsip “maju dan makmur bersama”. Huaxi bersama desa-desa modern lain merupakan wujud hasil kerja keras, kebersamaan, sekaligus kebebasan desa untuk membangun diri scara mandiri. Dengan kata lain otonomi.
 
Perkembangan Xuahi ditandai saat kebijakan politik “membubarkan komune rakyat” dilakukan pada 1980. Wu Renbao sebagai sekretaris partai tingkat desa memilih mempertahankannya.
 
Asas saling berbagi dan semangat membangun bersama yang tetap dipegang desa walau komune rakyat dihapus membuat Huaxi tumbuh sebagai desa dengan industri pertanian yang modern. Bermodalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Huaxi telah memiliki banyak usaha, membangun pabrik baja, dan industri pariwisata.
 
Pembangunan berbasis desa dengan pusat BUMDes membuat masyarakat desa Xuahi menjadi sangat makmur. Sekitar 35.000 penduduk desa Xuahi menjadi masyarakat berekonomi makmur. Tiap orang setidaknya memiliki tabungan USD250 ribu, rumah seluas 400 meter persegim mobil sedan, perawatan kesehatan dan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, hingga saham tersebar di perusahaan milik desa.
 
Semua atas pemberian pemerintah desa.
 
Bisnis di Xuahi sangatlah bervariasi saat ini. Mulai dari perkapalan, tembakau, baja, hingga tekstil. Untuk mempermudah pebisnis mengeksplorasi Huaxi dan kota-kota terdekatnya, pemerintahan desa bahkan menyewakan taksi helikopter.
 
Pada 2011 lalu, pemerintahan desa Huaxi mendirikan gedung pencakar langit setinggi 328 meter yang menjadi salah satu bangunan pencakar langit tertinggi dunia.
 
Memang tak ada salahnya Indonesia belajar ke desa negeri seberang. Apalagi dengan UU 6 tahun 2014, desa-desa di nusantara didorong untuk semaking berkembang. Orang desa dan pinggiran perkotaan tak boleh lagi malu.
 


(ADM)