Merawat Dukungan

Coki Lubis    •    24 Oktober 2016 17:07 WIB
Merawat Dukungan
Presiden Indonesia Ke V Megawati Soekarnoputri (tengah) bersama dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto melambaikan tangan setelah menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2016 di Kompleks Parlemen, Senayan, J

Metrotvnews.com, Jakarta: Pada Rabu malam itu,  2 Oktober 2014 silam, pemilihan dan penetapan komisi di DPR RI digelar. Tak ada satu pun anggota fraksi partai Koalisi Indonesia Hebat hadir. Tanpa melewati perdebatan sengit, hampir semua kursi pimpinan disapu bersih oleh partai politik anggota Koalisi Merah Putih (KMP).



Inilah fakta usai Pemilihan Presiden (pilpres) dua tahun lalu, parlemen terbelah menjadi dua kubu besar. Fraksi-fraksi partai politik pendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014 membentuk Koalisi Merah Putih (KMP). Terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, PKS, dan PPP. Sementara pada sisi lain, PDIP, PKB, Hanura, dan Nasdem sebagai partai-partai politik pendukung pasangan Joko Widodo- Jusuf Kalla membentuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Di luar itu, Partai Demokrat membentuk poros sendiri dan mengklaim bahwa posisinya sebagai penyeimbang.

Meski pilpres dimenangkan Jokowi-JK, tapi KMP mendominasi kekuatan parlemen dengan menguasai 56 persen kursi DPR. Dengan komposisi ini, muncul kekhawatiran terkait KIH sebagai kelompok pro pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bakal tidak berdaya menghadapi kekuatan KMP yang menjadi kubu kontra di parlemen.

Ekonom Senior Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan, pada Selasa 30 September 2014, menyatakan kalangan investor menyoroti isu ini dengan kecemasan tentang koalisi Indonesia Hebat tak mampu meredam langkah koalisi Merah Putih. Program-program dan kebijakan pemerintah selama lima tahun mendatang akan dapat mudah dijegal oleh Koalisi Merah Putih yang mengambil peran sebagai oposisi.

Namun, lambat laun situasinya berubah. Seiring berjalannya waktu, Koalisi Indonesia Hebat bisa menambah kekuatan dan dukungan politik di parlemen. Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional dan Partai Golongan Karya menyatakan keluar dari keanggotaan koalisi yang diawali dengan PPP pada Oktober 2014, disusul PAN pada September 2015 dan Golkar pada Januari 2016. Ketiga partai ini menyatakan mendukung pemerintah dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat yang kini menjadi Koalisi Kerjasama Partai Pendukung Pemerintah (KP3).



Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mencermati bahwa konsolidasi politik saat ini mengangkat sentimen positif terhadap pemerintah. "Dukungan besar ini memberikan rasa nyaman. Pemerintah sulit dimakzulkan (impeachment), karena didukung mayoritas. Juga hak menyatakan pendapat, interpelasi," ujar Arya saat berbincang dengan metrotvnews.com, Rabu (19/10/2016).

Namun, ia melanjutkan, Presiden Jokowi perlu menjaga tren kepuasan publik terhadap dirinya. Karena, bila kepuasan publik melorot, bukan tidak mungkin dukungan itu beralih.

Arya mencatat, tren kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla kecenderungannya meningkat dalam dua tahun terakhir. Survei yang dilakukkannya menemukan ada kenaikan sekitar 10 persen. Dari 50,6 persen pada Oktober 2015, kini sudah 66,6 persen.

"Kalau melemah, saya kira mereka (KP3) akan kritis, bahkan menarik dukungan," kata Arya. Alasannya, partai pun perlu memikirkan keselamatannya dalam pemilu legislatif mendatang.

Dengan kata lain, kenaikan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi setahun terakhir, boleh jadi menjadi faktor merapatnya parpol yang semula berada di luar gerbong pemerintah. "Ini soal menjaga suara," kata Arya.



Belum lagi, ia menambahkan, bila muncul tokoh baru yang segar dan menjanjikan bisa-bisa parpol pendukung Jokowi akan beralih. Karena, antara tingkat elektabilitas capres dengan elektabilitas parpol pendukung cenderung berkaitan. Mengingat pemilu legilatif dan pilpres dilangsungkan serentak.

Kalau sudah begini, partai yang berada di luar gerbong pemerintah bisa diuntungkan. Sama halnya pada 2014 silam. Saat dukungan untuk Partai Demokrat melemah, PDIP sebagai oposisi memetik keuntungan, elektabilitasnya naik. Begitupula Gerindra, suaranya turut meningkat.

"Tapi ada syaratnya, oposisi juga harus tampil dengan gagasan baru. Kalau biasa-biasa saja, ya tidak akan berpengaruh pada elektabilitasnya," kata Arya.

Jadi, saat elektabilitas Jokowi trennya turun, parpol yang kini mendukung bisa bergabung dengan oposisi, dengan catatan ada tokoh baru yang menjanjikan. "Tapi kemungkinannya akan mengusung sendiri, berbeda poros dengan oposisi hari ini, yakni Gerindra dan PKS," ujar Arya.

Artinya, untuk menjaga kepercayaan publik, Presiden Jokowi perlu konsisten pada tema atau janji kampanyenya. Publik harus merasakan bahwa Jokowi bekerja. Selain itu, keadaan ekonomi turut mempengaruhi tingkat kepuasan publik.

"Kalau gonjang-ganjing, harga mahal, lapangan kerja tidak tumbuh, ekonomi tidak stabil, itu akan bahaya bagi posisi pemerintah," katanya.

Baca: Terobosan Amnesti Pajak


Dukungan gemuk

Sejumlah kalangan menduga, gemuknya dukungan parpol terhadap pemerintah justru bisa munculkan rongrongan besar yang membebani. Lebih dari itu, bisa saja berbalik menjadi tekanan politik baru. Kondisi ini mengingatkan kita pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Meski koalisinya gemuk dan dibentuk sekretariat bersama parpol pendukung, namun tekanan parlemen terhadap pemerintah kerap muncul.

Pendapat ini dibantah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristyanto. Menurutnya, banyaknya dukungan parpol terhadap pemerintahan Jokowi berbeda dengan kondisi di era SBY.

Ia menjelaskan, dukungan yang terbentuk di era Jokowi tidak didasari kepentingan bagi-bagi kekuasaan. "Sejak awal, konsep membangun kerja sama antar partai bukan dilandasi persepsi untuk bagi-bagi kekuasaan. Kalau konteksnya seperti itu, ya kursi menteri harus proporsional. Tapi konteksnya kan bukan ke sana," kata Hasto kepada metrotvnews.com, Kamis (20/10/2016).

Menurut dia, saat Presiden Jokowi mendapat penguatan dukungan dari PAN, PPP dan Golkar, komitmen utamanya adalah gotong royong membangun negara. Meski ada jatah menteri, itu hanya buah komunikasi politik.

Penempatannya tetap mempertimbangkan kemampuan dan profesionalisme sosok yang diusung. Lagi pula, jumlah kader suatu parpol di kabinet tidak didasarkan pada kalkulasi proporsional perolehan suara.

"Presiden sendiri selalu menuntut kabinetnya untuk bekerja. Siapa yang tidak kerja dengan baik, presiden bisa reshuffle dia, menunjukkan hak prerogatifnya," kata Hasto.

PDIP sendiri, sebagai partai pengusung utama pasangan Jokowi-JK, tentu turut menjaga komunikasi politik yang sudah terkonsolidasi ini. PDIP bertugas membangun jembatan yang efektif dalam memperkuat pemerintahan tanpa harus mempersoalkan faktor bagi-bagi kekuasaan.

"Kami sendiri juga tidak terlalu menonjolkan diri terhadap berapa jumlah kursi menteri yang harus dipercayakan ke PDIP," kata Hasto.

Pada tahun pertama pemerintahannya, berkembang isu mengenai hubungan yang merenggang dan tidak harmonis antara Jokowi dengan PDIP sebagai partai pengusung utamanya. Tidak sedikit kalangan yang menduga, istilah "petugas partai" telah membuat Jokowi tidak nyaman dengan desas-desus yang menganggap ia sekedar boneka kekuasaan.

Faktanya, beberapa langkah pemerintah justru dikritisi oleh PDIP di parlemen. Antara lain, saat Jokowi berencana menaikan harga BBM pada 2014 silam, sikap PDIP dan KIH adalah menyetujui dengan sejumlah syarat.  

Menurut Hasto, wajar jika status "petugas partai" melekat pada Presiden Jokowi. Sebab, ia merupakan kader PDIP karir politiknya terus menanjak dengan prestasi gemilang.  Mulai dari walikota, gubernur, hingga menjadi presiden.

Meski begitu, PDIP punya tradisi yang kuat untuk menghormati langkah dan kebijakan presiden. Maka, apapun keputusan Jokowi sebagai presiden, PDIP tak pernah mengusiknya.

Padahal, intervensi partai penguasa (the ruling party) sebenarnya amat wajar dalam sistem demokrasi. "Di Amerika, misalnya presidennya dari partai demokrat, wajar saja jika partai itu memperjuangkan platform politiknya. Kalau di Indonesia, budaya politik seperti itu masih dipisahkan," kata Hasto.

Saat ini, sistem di Indonesia masih menempatkan parpol hanya sebagai pengusung presiden. Maka, setelah memenangkan pemilihan presiden, sah saja apabila kandidat yang dijagokan itu menjauh atau mengambil jarak dengan partai pengusungnya.

Apalagi, menurut Hasto, ada pihak-pihak tertentu yang sepertinya tidak suka jika Jokowi terlalu dekat dengan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP itu. "Ada yang mencoba memisahkan antara Jokowi dengan Megawati. Bila Mega tampil harmonis dengan Jokowi, pasti muncul berbagai spekulasi politik yang seharusnya tidak perlu," kata Hasto.

Soal menteri Kabinet Kerja yang disebut-sebut tak sejalan dengasn PDIP, Hasto menempatkannya dalam kerangka objektif. "Contohnya, Rini Sumarno sebagai Menteri BUMN," kata Hasto.

Ia menjelaskan, dulu tim transisi, yang melibatan Rini dan Hasto di dalamnya, mengkonsep politik anggaran terkait kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang harus ditempuh presiden untuk penyehatan postur APBN.

"Pilihan kenaikan BBM memang harus diambil, tapi realokasi subsidinya untuk pergerakan ekonomi rakyat. Tapi kemudian pemerintah mengambil garis yang berbeda. Dana tersebut malah diambil oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Kami kritik itu. Kenapa rakyat harus berebut dengan BUMN untuk dapatkan alokasi negara? Sudah pasti BUMN menang karena punya kemampuan lobi ke DPR. Lalu rakyat harus lobi kepada siapa?," kata Hasto.

Meski begitu, soal hubungan parpol dengan presiden, Hasto menyatakan PDIP tetap taat pada aturan main. "Jika sebelum presiden ambil keputusan ada dinamika, itu satu hal yang sangat wajar. Tetapi ketika keputusan sudah diambil, kami hormati," katanya.

Kembali harmonis

Menjelang ulang tahun kedua pemerintahannya, hubungan Jokowi dengan PDIP agaknya kembali harmonis. Menurut Arya, baik PDIP maupun Jokowi agaknya menyadari bahwa konsolidasi politik memang perlu diperkuat.  "Keduanya sama-sama merasakan keuntungan dari hubungan ini," kata Arya.

Indikasinya, PDIP tidak mempermasalahkan perombakan kabinet (reshuffle) yang kedua. Jokowi pun dapat menerima penempatan beberapa kader PDIP, misalnya, Pramono Anung di posisi Sekretaris Kabinet.

"Kalau tidak harmonis (PDIP-Jokowi), beberapa partai juga tampak siap menerima Jokowi, misalnya Partai Golkar atau NasDem," kata Arya.

Namun Hasto menegaskan, kritik yang dilemparkan PDIP bukan berarti ada ketidakharmonisan dengan Jokowi. Kritik itu semata untuk peningkatan kinerja presiden. Karena PDIP adalah pengusung utamanya.

“Jadi, bukan dalam rangka bersikap kontra. Kami ingin mengawal pak Jokowi dengan selamat. Berikan dukungan yang lebih efektif. Tidak sekadar dukungan dalam bentuk spanduk," ucapnya.

Bagi Hasto, sikap kritis terhadap pemerintah juga bukan karena efek 10 tahun menjadi oposisi di era SBY. Sejak Megawati Soekarnoputri menjabat Presiden RI ke-5 pun pada periode tahun 2001 hingga 2004, PDIP sudah kritis terhadap pemerintah, yang notabene dipimpin oleh ketua umum partainya.

Menurut dia, PDIP sadar bahwa pmerintah adalah muara berbagai kepentingan. Saat era Megawati, kesepakatan dengan IMF terkait sejumlah kebijakan ekonomi pemerintah dikritisi secara tajam oleh PDIP. Antara lain, UU Keuangan Negara yang ditawarkan Kabinet Gotong Royong ditolak fraksi PDIP di DPR. Begitu pula dengan UU Kawasan Perdagangan Bebas (free trade zone), ditentang oleh PDIP.

"Ini yg seringkali dilupakan. Bukan sekarang kok terlihat seolah-olah berseberangan dengan pak Jokowi. Zaman bu Mega pun kami sudah diberikan ruang untuk kritis," ucap Hasto.

 


(ADM)