Mengungkap Dalang Pembunuhan Munir

Surya Perkasa    •    07 November 2016 19:01 WIB
Mengungkap Dalang Pembunuhan Munir
Istri mendiang aktivis HAM Munir, Suciwati, memperlihatkan kartu pos yang berisi tuntutan saat kegiatan diskusi publik di Manado, Sulawesi Utara. (ANTARA FOTO/Adwit B Pramono)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kabut misteri masih menyelimuti kasus kematian aktivis hak asasi manusia (HAM) Munis Said Thalib. Munir tewas dalam sebuah penerbangan pesawat Garuda Indonesia GA-974 menuju Amsterdam, Belanda, pada 7 September 2004. Institut Forensik Belanda (NFI) menemukan bukti-bukti bahwa Munir meninggal akibat racun arsenik.
 
Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono berupaya mengungkap kasus ini dengan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF). Setelah diangkat secara resmi melalui Keppres Nomor 111 Tahun 2004, tim diberi waktu selama enam bulan bekerja sesuai kewenangan. Tim ini bertanggung jawab kepada presiden.
 
Temuan TPF yang kemudian ditindaklanjuti proses hukum telah menyeret karyawan maskapai penerbangan Garuda ke pengadilan. Pada 20 Desember 2005, mantan pilot Pollycarpus Budihari Priyanto dijatuhi vonis 14 tahun penjara atas pembunuhan terhadap Munir. Pollycarpus, seorang pilot Garuda yang ketika itu sedang cuti, menaruh arsenik di makanan Munir. Namun, hingga kini belum terungkap siapa dalang sebenarnya pembunuhan Munir.
 
Proses hukum yang belum menyentuh aktor intelektual pembunuhan itu menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Pemerintah pun didesak untuk segera membongkar dan menuntaskan kasus itu.
 
Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menyoroti pembunuhan Munir merupakan salah kasus penegakan HAM di Indonesia yang penyelesaiannya masih tertunggak. "Sudah 12 tahun kasus ini belum tuntas, dan justru memperlihatkan rendahnya komitmen pemerintah dalam penegakan hukum HAM di Indonesia."
 
Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) mengapresiasi upaya Presiden RI ke-7 Joko Widodo membongkar aktor intelektual pembunuh Munir. Sekretaris Eksekutif KASUM, Choirul Anam, mengungkapkan ada bukti rekaman pembicaraan Pollycarpus dan mantan Deputi Kepala BIN Muchdi PR yang melibatkan elite Badan Intelijen Negara (BIN) yang bisa dipakai sebagai landasan pengusutan lanjutan.



Rekaman yang diduga dihilangkan dan tidak diungkap dalam setiap pembuktian di persidangan itu harus segera dicari. Choirul mendesak rekaman itu dimunculkan untuk mengungkap seluruh aktor pembunuh mantan Direktur Eksekutif Imparsial tersebut.
 
"Sebagai bukti baru (novum) untuk peninjauan kembali untuk (PK) Muchdi. Rekaman itu sekaligus sebagai anak tangga membuka penyidikan keterlibatan pejabat BIN yang lain seperti rekomendasi TPF yaitu Hendropriyono (mantan Kepala BIN), dan Assat Said Ali (mantan Wakil Ketua BIN)," ujar Choirul sebagaimana dikutip Media Indonesia, Senin (31/10/2016).
 
Choirul menjelaskan rekaman itu berisi suara dari 41 hubungan telepon antara Pollycarpus dan Muchdi, yang menjadi temuan TPF dan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri sepulang dari Seattle, Amerika Serikat.
 
Brigadir Jenderal (Purn) Marsudi Hanafi yang memimpin TPF Munir mengakui fakta-fakta dan petunjuk keterlibatan agen dan petinggi BIN dalam kasus ini. “Memang kami menemukan fakta itu. Orang-orang tertentu saja dan bukan Badan Intelijen Negara sebagai lembaganya” ucap Hanafi kepada metrotvnews.com, Rabu (11/2/2016).
 
Beberapa nama petinggi telik sandi diduga terlibat dan mengetahui pemufakatan Munir. Fakta ini sudah masuk ke dalam laporan akhir TPF Munir. Nama AM Hendropriyono dan Muchdi PR dari BIN termaktub dalam laporan yang diteken TPF Munir pada 23 Juni 2005.
 
Muchdi PR sempat diproses secara hukum. Namun Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Muchdi PR bebas murni dari segala dakwaan pada 31 Desember 2008. “Ada koneksi yang tidak diakui oleh Muchdi dalam persidangan. Padahal masih ada fakta dan bukti yang tidak diangkat,” tutur Hanafi.
 
Kepingan teka-teki meninggalnya Munir pun tak selesai disusun walau sudah berusia lebih dari satu dekade.
 
Dokumen yang hilang

Riuh tepuk tangan para hadirin bergemuruh saat Komisi Informasi Publik (KIP) memutuskan untuk memenuhi permohonan Kontras pada sidang tanggal 10 Oktober 2016. “Meninggalnya Munir adalah informasi yang wajib diumumkan untuk publik,” demikian Ketua Majelis Komisioner KIP Evy Trisulo membacakan hasil putusan sengketa informasi dengan register 025/IV/KIP-PS/2016 antara pemohon Kontras dengan termohon Kementerian Sekretariat Negara RI.
 
Langkah yang diambil Kontras sebagai lembaga non-pemerintah bentukan Munir pada 1998 ini menjadi upaya untuk membuka tabir pembunuhan Munir. Salah satunya menuntut janji pemerintah yang tertuang dalam poin Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111 Tahun 2004 dan Nomor 6 Tahun 2005 untuk mengungkap dokumen berisi fakta pembunuhan Munir kepada masyarakat.
 
Tuntutan Kontras ini sebenarnya buntut dari jawaban dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) yang menyatakan dokumen TPF Munir tidak ditemukan. Hilangnya dokumen terungkap setelah Kontras melayangkan surat kepada Setneg beberapa kali. Akhirnya Konstras memperkarakan hal ini ke KIP.
 
“Intinya menjelaskan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Setneg tidak memiliki dan menguasai informasi mengenai pengumumam laporan hasil penyelidikan TPF Munir,” ujar Koordinator Kontras Haris Azhar dalam surat permohonan ke KIP pada 28 April 2016.
 
Kontras yang semakin meradang pun meminta pemerintah bertanggung jawab. Baca: KontraS Minta Penghilangan Dokumen TPF Munir Diselidiki
 
Tudingan ke SBY
 
Beberapa hari setelah putusan KIP, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Jaksa Agung M Prasetyo mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Dokumen TPF Munir ini memang tidak ditemukan. Dugaan kuat dokumen disimpan pada era pemerintahan SBY muncul.
 
Mantan Sekretaris TPF Munir Usman Hamid menilai simpang siur keberadaan laporan akhir TPF Munir sebagai bentuk lemahnya birokrasi Indonesia yang tak pernah berubah. Jangankan diumumkan isinya seperti isi Keppres pembentukan TPF Munir, dokumen itu bahkan tak jelas rimbanya.
 
“Di situ (Keppres) sudah jelas tugas-tugasnya. Saat Jaksa Agung Prasetyo membantah bahwa bawahannya, Jaksa Domu P Sihite pernah menjadi bagian dari TPF. Padahal ada dan peran Sihite ini tidak pasif, tapi aktif mengikuti acara TPF Munir terutama pemeriksaan saksi dari Garuda dan BIN,” ungkap Usman kepada metrotvnews.com.
 
Penjelasan pemerintah Jokowi-JK dinilainya ceroboh. Tapi justru dari penjelasan tersebut terlihat bahwa pemerintah saat ini tidak mengerti keberadaan laporan TPF Munir.
 
Memang, mantan Menteri Sekretaris Kabinet era-SBY sempat mengaku tidak memegang dokumen tersebut. "Saya tidak terima salinan dokumen hasil kerja atau laporan TPF Munir," ungkap Sudi Silalahi dalam keterangan tertulis yang dibacakan di sidang KIP pada 19 September 2016.
 
Mantan Menteri Sekretariat Negara Yusril Ihza Mahendra kepada beberapa media nasional juga pernah mengakui tidak memegang dokumen tersebut. Sementara itu Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memastikan tidak menyimpan dokumen TPF Munir. Berkas TPF Munir, kata mereka, tidak ada dalam dokumen negara yang diserahkan pemerintahan era SBY kepada ANRI.
 
“Tidak ada pendapat tentang dokumen TPF Munir. Bahkan salinannya pun tidak ada," kata Bagian Humas ANRI Dhani Sugiharto kepada metrotvnews.com.
 
Baca: Arsip Nasional tak Menyimpan Dokumen TPF Kematian Munir
 
Dugaan liar atas hilangnya dokumen asli TPF Munir yang berisi fakta penting ini kemudian membuat SBY kebakaran jenggot. SBY pun berjanji akan mencari laporan hasil penyelidikan TPF Munir. Selama dua pekan lamanya SBY memanggil mantan pejabat kabinet saat ia memerintah.
 
Setidaknya ada Menkopolhukam Djoko Suyanto, Menkopolhukam Widodo AS, mantan Kepala BIN Syamsir Siregar, serta mantan Kepala Kepolisian RI Bambang Hendarso dan Da’i Bachtiar yang dipanggil.
 
Walau dokumen asli disebut tidak tersimpan di lembaga negara, SBY dan mantan kabinet menemukan salinan dalam bentuk digital. Ia dipastikan saat SBY menggelar konferensi pers di kediamannya di Cikeas, Bogor, 26 Oktober. SBY berjanji menyerahkan salinan dokumen laporan yang tidak diketahui keberadaannya itu ke Presiden Joko Widodo. Oleh Sudi Silalahi, salinan itu dikirim melalui perantara kurir menuju Istana Negara.
 
Baca: SBY Telah Serahkan Dokumen TPF Munir Ke Jokowi
 
Kaabsahan dokumen tersebut pun sudah diperiksa Ketua dan beberapa anggota TPF Munir. “Kita sudah periksa, dan itu benar sama persis dengan dokumen asli. Dokumen sudah dikirim ke pemerintahan Jokowi-JK, sekarang tinggal bagaimana keputusan,” tegas Mursadi.
 
Bola panas kasus Munir bernama Laporan Akhir Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Meninggalnya Munir telah diestafetkan ke Jokowi-JK. Tinggal bagaimana komitmen pemerintah baru Indonesia memanfaatkan dokumen setebal 330 halaman itu untuk mengungkap kematian Munir yang sudah lebih satu dasawarsa lamanya.
 


(ADM)