Dirjen Hubla: Saya Tidak Tahu Soal Pungli

Surya Perkasa    •    09 Januari 2017 15:15 WIB
Dirjen Hubla: Saya Tidak Tahu Soal Pungli
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) didampingi Dirjen Perhubungan Laut Tonny Budiono memberikan keterangan pers mengenai terbakarnya kapal motor Zahro Express di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kapal wisata Zahro Express berangkat menuju Pulau Tidung di Kepulauan Seribu pada Minggu pagi 1 Januari 2017. Namun, baru sekitar 1 mil meninggalkan dermaga Pelabuhan Kali Adem di Muara Angke, Jakarta Utara, kapal itu terbakar. Padahal, Zahro Express termasuk kapal laik berlayar.
 
Penumpang yang dilaporkan dalam manifes Zahro Express pada Minggu pagi itu adalah 100 orang. Tetapi, korban yang dievakuasi jumlahnya melebihi data manifes. Musibah tersebut menewaskan 23 orang. Penumpang hilang dilaporkan sebanyak 17 orang. Penumpang selamat berjumlah 194 orang, tetapi puluhan di antaranya luka dan mendapat perawatan di rumah sakit.
 
Memang, Zahro Express bukanlah kapal yang dimiliki perusahaan pelayaran profesional nan ternama. Namun Zahro Express adalah satu dari 44 kapal swasta di Pelabuhan Kali Adem yang menghubungkan Kepulauan Seribu dan Jakarta.
 
Secara harga, Zahro Express dan kapal tradisional lain di Kali Adem, Muara Angke, tergoloing murah dan terjangkau. Setidaknya untuk angkutan resmi pelayaran yang diawasi pemerintah.
 
Musibah ini mendapat perhatian Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi. Ia bahkan mendatangi korban di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto dan memerintahkan penanganan segera dilakukan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla) yang dipimpin A. Tonny Budiono langsung mencopot Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Muara Angke selang dua hari dari kejadian.
 
Namun, ini aksi reaktif atas kasus terbakarnya kapal Zahro Express. Kenyataan di lapangan menunjukkan masalah pelayaran Indonesia tak pernah usai. Mulai dari kecelakaan yang acap terjadi, soal akses tak merata, harga yang mahal, pelanggaran aturan, pungutan liar, hingga beragam perkara lain.
 
Jumlah kecelakaan laut yang ditangani Komisi Nasional Keselamatan Tansportasi saja misalnya, mencapai 15 kecelakaan sepanjangan 2016. Meningkat ketimbang tahun 2015 yang hanya 11 kecelekaan. Belum lagi soal perkara lain.
 
Tonny sebagai Direktur Jenderal mencoba menjawab terkait seputar beberapa persoalan ini. Terutama solusi masalah transportasi laut di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya pada Rabu (4/1/2017) dengan metrotvnews.com.
 
Salah satu solusi jangka pendek, PT Pelni mau dimasukan ke dalam trayek pelayaran tradisional dari Pelabuhan Kali Adem. Apa tidak takut mematikan pengusaha pelayaran tradisional?
 
Enggak. Ini kan disesuaikan dengan kebutuhan. Pak Menteri (Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi-red.) ingin ada keseimbangan pelayanan dan permintaan masyarakat. Nah, karena ada kapal Zahro yang terbakar ini, jumlah kapal ke Tidung berkurang. Kita berpikir mengisi kekosongan itu.
 
Ini kan juga baru kita cek. Kapal punya PT Pelni juga tidak bisa masuk yang besar. Karena masalah kedalaman laut yang sekitar 3-4 meter, sedangkan kapal mereka itu butuh kedalaman 4-5 meter. Jadi kalaupun masuk, kita coba carikan ukuran kapal yang sesuai. Kemungkinan kita pakait yang ukurannya pun tidak beda jauh dengan ukuran kapal tradisional, yang daya tampungnya 200-250 penumpang. Nah, ini secepatnya akan masuk.
 
Apakah kapal tradisional, khususnya kapal ojek dari Kali Adem, ini akan perlahan dihilangkan atau digeser menjadi lebih modern seperti angkutan laut swasta dalam negeri lain?
 
Oh, tidaklah… Masih terus (dijaga). Kan yang perlu diperbaiki itu standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan. Salah satu yang paling sederhana itu pintu masuk. Tadi saya arahkan untuk pintu masuk dermaga itu cuma satu gerbang. Kalau tidak dijaga, kan orang bisa masuk sembarangan.
 
Acap terjadi penumpang ilegal yang tercatat di luar manifes. Apakah permintaan dan ketersediaan jasa tak seimbang? Cukupkah jumlah kapal saat ini?
 
Ah, tidak kok. Semua cukup. Tiap akhir pekan memang melonjak jadi lima ribu lebih, tapi itu kan sifatnya insidentil.
 
Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI mencatan ada 44 kapal swasta yang bersandar di Pelabuhan Kali Adem. Pemprov DKI sendiri memiliki 12 kapal yang ikut menyediakan jasa angkutan laut bagi ribuan penumpang dari pelabuhan tiap harinya.
 
Lalu, bagaimana dengan rencana jangka panjang pembenahan ini?
 
Dalam transportasi itu kan selalu melihat tiga pilar. Safety (keselamatan), security (keamanan), dan service (pelayanan). Ketiga hal ini yang akan kita tingkatkan. Lalu yang perlu diingat juga, kapal Zahro ini merupakan kapal non konvensi. Aturan dan perlakuannya beda dengan kapal konvensi seperti PT Pelni atau RoRo. Jadi, secara perlahan kita naikkan standarnya secara bertahap lewat aturan.
 
Kapal konvensi yang dimaksud Tonny yakni kapal yang tidak mengikuti standar kelaikan dan keselamatan tingkat internasional. SOLAS (Safety of Life at Sea) dan ILLC (International Load Line Convention) adalah dua konvensi yang standarnya diadopsi pelayaran dan perkapalan hampir di seluruh dunia.
 
Jadi, selama ini mereka banyak tidak ikuti standar kelaikan dan keselamatan yang cukup?
 
Tidak juga. Setelah kebakaran Zahro Express, semuanya kan jadi tiba-tiba taat. Pelampung diberikan ke penumpang, terus dipakai. Tadi kita lakukan pengecekan. Benar enggak sih? Ternyata waktu kita pantau di pelabuhan, kemudian saat datang juga dipakai. Kita lihat juga nih di tengah laut, ternyata pakai juga. Ini menunjukkan sebenarnya standarnya ada dan baik. Tinggal bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Disiplin, itu yang perlu. Masyarakat kan tinggal diberi pengertian bahwa ini lho kegunaan life jacket (pelampung). Lebih baik jaga-jaga untuk selamat sampai tujuan.
 
Pada penerbitan Kepmenhub no. KM65/2009 mengenai Standard Kapal Non-konvensi pada bulan September tahun 2009, disebut sebagai suatu langkah yang maju pemerintah. Terutama sebagai upaya mencapai standard keselamatan pelayaran yang lebih baik.
 
Sayangnya,aturan pelayaran baru banyak diperbaiki dan diperbaharui tahun 2005 ke atas. Padahal, Singapura sudah melakukan pembenahan sejak 20 tahun lebih.
 
Ada soal duit pelicin disebut-sebut nakhkoda. Walaupun tidak dipaksa, tapi itu dibenarkan. Bagaimana ini?
 
Saya enggak tahu itu. Soalnya sampai sekarang saya enggak pernah terima duit pelicin. Kebiasan kita itu SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah.
 
Tapi begini, intinya kan melakukan tugas itu harus dengan hati. Kalau soal dorongan investigasi, kita udah copot kok. Karena tanpa kita investigasi juga sudah ketawan kalau kepala Syahbandar salahi standart operation procedur (SOP). Nanti kita serahkan saja kepada kepolisian kalau memang ada permainan. Kita sudah memberikan sanksi administrasi.
 
Salah satunya dengan memperkuat koperasi atau paguyuban?
 
Nah, itu memang yang paling benar. Sayangnya Zahro Express tidak masuk.
 
Bakal dibuat aturan yang lebih memaksa?
 
Ya kita cuma bisa mengimbau saja. Karena tidak ada aturan di bawah manajemen.
 
Masalah tarif dan retribusi ini disebut sebagai biang masalah. Akhirnya penyedia jasa kapal jadi nakal. Benarkah?
 
Ah, tidak. Kalau di luar Zahro Express itu, pengusaha kapal tradisional ini sudah buat koperasi. Itu sudah bagus kok. Berdasarkan hasil pemeriksaan kita.
 
Apa ada wacana standarisasi harga dan tiket online diterapkan di kapal tradisional ini?
 
Ya itu tergantung dari manajemen mampu atau tidak. Ini kan bicara kemampuan si pihak manajemen. Biaya untuk digitalisasi bisnis itu kan tidak sedikit. Tapi memang sebaiknya online, lebih terpantau.
 
Bagaimana soal koperasi pengusaha masih belum satu suara. Standarisasi harga disebut sebagai jadi salah satu jalan.
 
Harga itu bukan kewenangan dari Kementerian Perhubungan. Kita fokus ke keselamatan, sedangkan itu kan bisnis. Untuk hal ini kita serahkan saja ke masyarakat. Kita tidak boleh masuk.
 
Lagipula ini adalah pelabuhan yang dikelola Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta. Jadi ini otoritas dari Dishubtrans DKI. Begitu juga pelabuhan tradisional di pulau, seperti yang di Pulau Tidung. Selama itu dalam kabupaten atau antarkabupaten dalam provinsi, itu kewenangan Dishub. Jadi kita serahkan saja kewenangan ke yang berhak. Kalau antar provinsi, baru kita yang berwenang.
 


(ADM)