Gara-gara Sawit

Wanda Indana    •    11 Januari 2019 16:28 WIB
Gara-gara Sawit
Pekerja mengangkut kelapa sawit yang dipanen dari kebun milik anggota Koperasi. (MI/Aries Munandar).

“Hancur kami, sawit turun” pekik Mang Gepeng ketika menerima kertas berisi hasil panen pagi ini.

Sakit kepala Mang Gepeng mendadak kambuh. Sudah tiga hari ini Mang Gepeng mengonsumsi obat pereda sakit kepala. Gara-garanya, harga sawit anjlok. “Kalau harga sawit turun terus, bisa mampus kita,” keluhnya.

Mang Gepeng satu dari jutaan petani kelapa sawit di Pulau Sumatera yang terkena imbas jatuhnya harga minyak sawit mentah dunia, istilah bekennya; Crued Palm Oil (CPO). Sudah tiga bulan terakhir harga CPO turun ke level terendah.


Mang Gepeng, salah seorang petani di Dusun Bhakti, Rokan Hilir, Riau (Wanda Indana).


Padahal, sedari pagi, Mang Gepeng sudah buru-buru ke kebun sawitnya di Dusun Bhakti, Rokan Hilir, Riau, untuk mendodos (memanen) sawit. Di sana, dia sudah ditunggu toke alias pengepul.

Sesampainya di kebun, dia menuju lokasi pengumpulan kelapa sawit. Di sana, hasil panen kelapa sawit ditimbang lalu diangkut ke truk untuk dibawa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Selama proses penimbangan kelapa sawit, mulut pria 51 tahun ini sudah gatal ingin bertanya soal informasi harga Tandan Buah Segar (TBS) terbaru.

“Hei Marno (pengepul), harga sawit berapa sekarang,?” Tanya Mang Gepeng penasaran. “Turun lagi Wak, sekarang 800 perak,” jawab Marno sekenanya.

“Alamak. Kalau kayak gini terus, orang Dusun Bhakti bisa demo ini,” Mang Gepeng menggerutu, mukanya mengerut, sambil terus mengomel, tak henti-henti.

“Sudah lah Wak, percuma kita marah-marah, enggak ada gunanya. Jokowi pun enggak bisa dengar kita,” pinta Marno kepada Mang Gepeng untuk diam, lantaran daritadi terus nyerocos.

Pagi ini, Senin 24 Desember 2018, hasil panen sawit milik Mang Gepeng tak memuaskan. Hasil panennya cuma dapat 900 kilogram. Harga sawit saat panen Rp800 per kilogram. Praktis penghasilan Mang Gepeng di akhir tahun ini hanya Rp670 ribu. Tak cukup untuk tahun-baruan.


Kebun sawit milik Mang Gepeng. (Wanda Indana).


Mang Gepeng memiliki lahan kebun sawit seluas dua hektare. Normalnya, lahan kelapa sawit seluas itu yang digarap petani rakyat macam Mang Gepeng, bisa menghasilkan rata-rata dua ton per dua minggu. Jika sebulan dua kali panen, maka bisa menghasilkan empat ton kelapa sawit.

Harga normal kelapa sawit berada di kisaran Rp1600 per kilogram. Jika harga dan produktivitas normal, Mang Gepeng biasanya memeroleh penghasilan Rp6,4 juta per bulan.

Jadi wajar saja, akhir-akhir ini kepala Mang Gepeng sering keliyengan lantaran harga sawit masih suram. Lebih dari separuh pengahsilannya menghilang akibat anjloknya harga sawit. Ditambah lagi, saat ini tanaman kelapa sawit memasuki musim trek; momen ketika sawit sedang tidak produktif.  

“Sekarang lagi musim trek, harga murah pula,” kata Mang Gepeng menepok jidatnya.
Berjarak 800 meter dari kebun Mang Gepeng, suara gaduh menyeruak dari dalam sebuah warung. Di ujung kasir, dua wanita tengah beradu mulut.

“Bulan kemarin belum dibayar, ini mau ngutang lagi?” ketus Wak Ema kepada seorang pelanggannya. “Nanti kan dibayar itu kak, sering pun aku belanja di sini, kayak orang lain saja. Ini karena sawit lagi turun uang jadi seret, bulan depan ya” jawab pelanggan sembari nyelonong pergi membawa barang belanjaan.



Warung Wak Ema. (Wanda Indana).


Muka Wak Ema mengernyit, tangannya mengelus dada. Memang, sistem pembayaran di warung Wak Ema bisa tunai dan utang. Tapi, bagi pelanggan yang mengutang, Wak Ema memberi tenggat waktu maksimal satu bulan untuk pelunasan.

Belakangan, warung Wak Ema sepi pembeli. Jika ada pelanggan datang berbelanja, kebanyakan hanya mengutang. Mafhum, mayoritas pelanggannya petani sawit.

“Kalau sawit turun, kedai (warung) saya juga sepi, banyak yang mengutang. Kalau enggak diutangi, busuk semua sayuran ku,” keluh Wak Ema.

Biasanya, barang dagangan Wak Ema laris manis. Apalagi di hari Minggu pagi, dia dan suaminya berjualan sembako untuk warga kampung. Barang dagangan diambil dari Kota Bagan Batu, berjarak 9,6 kilometer dari Dusun Bhakti. Barang dagangannya bermacam-macam, mulai dari ikan, daging, sayuran, buah-buahan, hingga barang pecah-belah.

“Kalau Minggu, siang hari dagangan sudah pada habis. Minggu kemarin, sampai sore pun masih sisa-sisa,” ujar Wak Emma saat berbincang dengan Medcom Files, Senin 24 Desember 2018.

Setelah lima menit mengobrol, perbincangan kami pun terpotong, tiga orang pelanggan Wak Ema datang berbelanja. Semuanya ibu-ibu rumah tangga alias emak-emak. Sambil memilah-milah sayuran untuk dimasak, obrolan tentang sawit menjadi topik pembahasan mereka sore itu.

“Sawit turun gara-gara Jokowi enggak becus. Dia kan jauh di Jakarta, mana pula ngopeni (memedulikan) kita yang di pelosok ini,” ujar seorang ibu berjilbab merah memulai obrolan. “Betul lah ku rasa, dia kan Presiden, punya kuasa, harusnya bisa suruh orang buat nurunin harga sawit, ya kan bu?,” timpal seorang ibu lainnya. 

“Sekarang rokok suami, saya jatah. Biasa sehari tiga bungkus, sekarang sebungkus saja,” tambah ibu berjilbab merah itu lagi. “Betul kali lah itu,” ujar ibu lainnya.

Namun, Leli, salah seorang ibu dari mereka, punya pendapat berbeda. Ibu berdaster kuning itu mengatakan, persoalan sawit tak ada kaitannya dengan Jokowi. Dia bilang, harga  sawit turun lantaran minyak nabati dari bunga matahari dan kacang kedelai di Amerika Serikat sedang panen raya.

“Jadi sawit kita enggak laku. Karena Amerika panen raya. Banyak yang beli minyak dari Amerika. Kemarin aku tengok di TV, jadi bukan karena Jokowi,” ujar Leli dengan wajah serius.  

Sejak saat itu, obrolan emak-emak di warung Wak Ema mulai memanas. Macam debat Pilpres 2019, kedua kubu saling adu argumen. Perdebaan mereka akhirnya terhenti ketika terdengar kumandang adzan Maghrib. Ketiga ibu-ibu tadi lekas menyelesiakan belanja. Mereka tidak membayar tunai, tapi mengutang.

“Sudah ku duga,” kata Wak Ema.



Aktivitas penimbangan TBS di kebun kelapa sawit. (Wanda Indana).

 

Trauma

Isu sawit bagi warga Dusun Bhakti, dan warga Sumatera pada umumnya, memang agak sensitif. Tak kalah penting dari isu Divestasi Freeport Indonesia di Papua. Sebab, menyangkut hajat hidup orang banyak.

Wak Ema mengungkapkan, pernah terjadi kasus bunuh diri salah seorang petani sawit di Kampung Paket F, Harapan Makmur, Bagan Sinembah, Rokan Hilir, Riau. Kasus bunuh diri disebabkan harga sawit turun tajam mencapai harga Rp300 per kilogram.

Kejadiannya pada 2008, setahun sebelum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres 2009). Ketika itu, harga CPO di pasar internasional mulai maroket tajam. Awalnya, harga CPO dunia masih diperdagangkan di kisaran harga USD 542,5 per ton, Januari 2007. Lalu mencapai harga tertinngi pada Februari 2008 sebesar USD1300 per ton.

Kenaikan harga CPO diikuti pula dengan kenaikan harga TBS di tingkat petani. Dari harga awal Rp500 per kilogram melonjak tajam mencapai Rp2200 per kilogram.



Grafik pergerakan harga CPO ketika mencapai harga tertinggi pada Februari 2008 dan anjlok pada Oktober 2008. (palmoilanalytics.com)


Lantas saja, sebagian warga Dusun Bhakti yang memiliki kebun sawit mendadak menjadi orang kaya baru. Pendapatan mereka naik empat kali lipat. Saat itu, perputaran roda ekonomi Sumatera bergerak cepat. Yang awalnya pendapatan rata-rata warga Dusun Bhakti hanya Rp4 juta per bulan, menjadi Rp16 juta per bulan.

“Zaman harga sawit tinggi-tingginya, saya bisa dapet 20 juta sehari dari hasil dagangan. Belanjanya loyal, semua orang pegang duit” kisah Wak Ema.

Waktu itu, sempat beredar isu, harga sawit akan terus naik hingga Rp3000 per kilogram. Ramai petani percaya dan berencana mengajukan kredit pinjaman ke bank.

Petani optimis kenaikan harga sawit akan terus bertahan. Mereka yakin, sawit tidak akan turun. Jika turun, hanya sedikit. Akhirnya, sebagian petani mengajukan kredit besar-besaran kepada bank. Dengan jaminan lahan sawit, para petani meminjam duit bank untuk membangun rumah, membeli mobil, truk, hingga membuka hutan untuk perluasan lahan sawit.

Mujur tak dapat diraih malang tak dapat ditolak. Petaka datang pada Maret 2008. Pagi itu, salah seorang pelanggan Wak Ema mengabarkan kalau harga sawit sudah turun seminggu terakhir. Penuruannya tak biasa, terlalu tajam. Masyarakat pun mulai cemas.

Benar saja, prediksi petani meleset. Harga sawit perlahan runtuh, dan jatuh ke harga awal. Bahkan, pada Oktober 2008, di beberapa daerah di Riau, harga sawit hanya dijual Rp300 per kilogram.

Petani tak mampu membayar kredit, terlilit utang, aset kadung disita. Akhirnya, sebagian warga jatuh miskin, sampai sekarang. Bahkan ada yang nekat mengakhiri hidup.

“Ada yang bunuh diri karena malu sama tetangga gara-gara utang keliling pinggang. Ada juga yang kena stroke,” ujar perempuan paruh baya ini.

Sejak saat itu, petani di Dusun Bhakti mulai belajar menyikapi pergerakan harga sawit. Petani tak mau lagi gegabah mengambil sikap ketika harga sawit naik. Petani cenderung menyimpan uang untuk berjaga-jaga.

“Walaupun sekarang sawit turun, tapi enggak ada yang sampai bunuh diri. Orang-orang sudah belajar dari pengalaman,” kata Wak Ema mengakhiri perbincangan kami.
 

Bahan politik

Persis kejadian 2008, harga sawit kembali jatuh, enam bulan sebelum Pilpres 2019. Harga sawit mulai terlihat turun pada awal September 2018.

Di tingkat petani, harga normal TBS berada pada level Rp1600 kilogram. Pada Desember 2018, harga TBS menyentuh harga Rp800 per kilogram. Praktis, pendapatan petani hilang separuh.

Belum lagi, beberapa daerah di Riau, harga TBS dijual seharga Rp400 per kilogram. Ambil contoh, di Teluk Bano, Bangko Pusako, Rokan Hilir, Riau.  Rendahnya harga TBS dipengaruhi jarak kebun ke PKS, ongkos panen, dan kondisi kebun yang jauh dari lokasi pengumpulan sawit.

Sontak, 16,5 juta masyarakat yang bergantung hidup dari sawit mulai khawatir. Berharap harga sawit kembali naik. Mereka tak ingin kejadian 2008 kembali terulang.

Kini, melemahnya harga sawit menjadi isu politik. Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menuding jebloknya harga sawit akibat kegagalan pemerintahan Joko Widodo dalam mengelola komoditas kelapa sawit dan karet.

“Ini berdampak kepada semakin menderitanya masyarakat khususnya petani karet dan kelapa sawit,” kata Anggawira dalam siaran persnya yang diterima Medcom Files, Rabu 26 Desember 2018.

Maka dari itu, Anggawira meminta masyarakat untuk kembali mempertimbangkan memilih Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinan. Menurut dia, calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto bisa memberikan solusi pada persoalan sawit.

“Makanya April 2019 kita ganti Pak Jokowi dengan Pak Prabowo,” katanya.



Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Anggawira. (Istimewa).


Senin 31 Desember 2018, tim Medcom Files mendatangi Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPD-KS), Dono Boestami, di Menteng, Jakarta Pusat, untuk mengetahui penyebab jatuhnya harga sawit.

“Dari dulu sawit enggak dipeduliin,” kata Dono memulai perbincangan.

Maksud Dono, sawit banyak memberikan devisa negara namun data mengenai sawit tak tersedia banyak. Termasuk data luas lahan sawit di Indonesia. Ini menunjukkan tata kelola sawit dari dulu tidak tersentuh pemerintah.

Baru pada 2015, setahun kepemimpinan Joko Widodo, BPDP-KS dibentuk untuk mengurus tata kelola perkebunan sawit. Dono menjelaskan, prospek bisnis sawit akan cemerlang jika ditata dengan baik. Sawit bisa menjadi sumber energi untuk pembangkit listrik. Lebih prospek ketimbang mintak dan batubara.

Kata dono, awalnya program perkebunan sawit pertama kali digalakkan Presiden kedua RI, Soeharto. Saat itu, Soeharto mengirim ratusan ribu penduduk pulau Jawa untuk dipekerjakan di perkebunan sawit di Sumatera.



Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPD-KS). (Rodhi Aulia).


Lambat laun, perkebunan kelapa sawit tumbuh dan mendatangkan banyak devisa bagi negara. Pada 2000, para pengusaha mulai melirik bisnis sawit. Saat itu pula, mulai dilakukan pemanfaatan hutan menjadi kebun kelapa sawit oleh pengusaha.

Saking masifnya, produksi CPO Indonesia kelebihan stok. Ditambah lagi, ekspor CPO Indonesia ke Eropa macet lantaran imbas perang dagang AS-Tiongkok. Eropa lebih memilih memakai minyak nabati dari Ameriksa Serikat, sebagai sekutu utama Eropa.

Kata Dono, pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah mengambil sikap dengan melobi negara mitra untuk mengambil CPO dari Indonesia. Dari sisi internal, Jokowi membuka pasar baru di dalam negeri untuk menyerap CPO. Salah satunya; program Biodiesel B20.

“Ada juga pembangkit listrik dengan sumber energi dari kelapa sawit, tahun ini mulai beroperasi,” ujar Dono.

Selain itu, BPDP-KS membuat program peremajaan sawit rakyat (PSR). Ini bertujuan untuk mengontrol ketersediaan stok kelapa sawit. Jokowi pun turun langsung ke perkebunan sawit. Jokowi tiga kali turun bertemu petani di beberapa wilayah di Sumatera. Hal yang baru pertama kali dilakukan oleh Presiden Indonesia.

Terkait harga sawit yang masih turun, Dono menjelaskan, itu terkait pola mata rantai pedistribusian TBS hingga ke PKS. Sebenarnya, harga sawit sudah ditetapkan masing-masing pemerintah daerah bersama organisasi kelompok tani sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018.

Namun, harga penetapan sering kali tidak sesuai dengan harga di lapangan. Misalnya, harga TBS periode 12-18 Desember 2018 untuk umur 10-20 tahun dipatok Rp 1.288,93 per kilogram. Namun, kenyatanya harga TBS di tingkat petani menjadi Rp800-900 per kilogram.

“Ini tergantung mata rantai. Yang bagus petani-koperasi-PKS. Kalau rantai dari petani ke PKS semakin jauh, harganya semakin turun,” jelas Dono.

Terlepas dari itu, BPDP fokus pada program PSR. Lewat PSR, pemerintah bisa mendapatkan data riil terkait sawit dan lebih mudah menjaga pasokan CPO. Sebab, sawit berbeda dengan batu bara dan sumber energi lainnya yang bisa disetop aktivitas produksinya. Sawit tidak bisa disetop, tanaman asli Afrika ini akan terus berbuah dan harus dipanen.

“Justru sekarang mulai diperhatikan,” pungkas Dono.
 
 
(WAN)