KTP-el dan Kepercayaan yang Tercecer

M Rodhi Aulia    •    11 Desember 2018 15:54 WIB
KTP-el dan Kepercayaan yang Tercecer
Ilustrasi: Medcom

Ter.ce.cer: tertumpah sedikit-sedikit; jatuh (hilang) dalam perjalanan; tertinggal jauh.



Demikian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan frasa tercecer. Kata ini pula yang meramaikan halaman media massa dalam seminggu terakhir, terkait penemuan sejumlah KTP elektronik (KTP-el) di tempat yang tidak seharusnya. Sepanjang tahun ini, sudah tiga kali masyarakat dikejutkan dengan peristiwa tercecernya KTP elektronik (KTP-el). Pertama, pada 26 Mei 2018, 6.000 keping KTP-el tercecer dari sebuah truk di Bogor, Jawa Barat. Truk itu hendak menuju gudang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Bogor.

Pihak Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri mengatakan, KTP-el itu sengaja dikirim ke Bogor untuk dimusnahkan. Ribuan KTP-el tersebut dinyatakan rusak alias tidak dapat digunakan.



Gudang Aset Kemendagri di jalan raya Parung, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Media Indonesia)


Tapi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo merasa janggal dengan alasan tersebut. Menurutnya, KTP-el yang rusak seharusnya bisa langsung dimusnahkan di tempat, tanpa perlu dipindahtempatkan atau dibawa ke gudang.

Tapi, nasi sudah menjadi bubur. Ribuan KTP-el yang katanya rusak itu sudah tercecer di jalanan. Agar tidak terjadi penyalahgunaan, Tjahjo pun buru-buru mengeluarkan perintah pemusnahan.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengakui hal itu merupakan kelalaiannya. Sebaliknya, menurut Tjahjo ada unsur kesengajaan.

"Ini sudah bukan kelalaian. Tapi sudah unsur kesengajaan," duga Tjahjo saat itu.

Sebab itulah Tjahjo meminta penyelidikan khusus soal kasus pengiriman KTP-el ke Bogor itu. Hasilnya, dari kejadian tersebut tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum.

Meski demikian, Kemendagri akan menjatuhkan sanksi kepada pejabat Dukcapil yang dinilai bertanggungjawab.

"Dipastikan akan ada yang dimutasi. Penanggung jawabnya itu Kasubag Rumah Tangga," kata Zudan di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin, 28 Mei 2018.

Akibat peristiwa itu, banyak tudingan diarahkan kepada Kemendagri. Apalagi saat itu berdekatan dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2018, 27 Juni 2018. Kemendagri dituding sengaja menyembunyikan KTP-el tersebut untuk kepentingan tertentu.

Yang paling santer, Kemendagri dituduh mau memanipulasi KTP-el untuk kepentingan warga negara asing (WNA).

Dengan sekuat tenaga, Zudan pun menepis tuduhan-tuduhan tersebut. Dia memastikan KTP-el yang tercecer itu milik WNI, dalam keadaan rusak dan resmi disimpan di gudang untuk dimusnahkan.

"Ini hoaks," tegas Zudan.


 
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh. (Medcom/M Rodhi Aulia)

 

Geram karena KTP-el yang tercecer


Kasus kedua KTP-el yang tercecer terjadi di Banten. Masyarakat menemukan 2.910 KTP-el dalam semak belukar di Kampung Tarikolot, Cikande, Serang pada 10 September 2018.

Kadisdukcapil Serang Asep Saepudin Mustafa mengakui, KTP-el yang tercecer itu terjadi akibat kelalaian bawahannya, seorang staf di Kecamatan Cikande.

Staf itu, kata Asep, memang sedang bertugas membersihkan gudang. Kesalahannya, saat staf itu ingin membuang barang-barang yang sudah tidak terpakai, tidak memeriksa kembali isinya. Alhasil ada ribuan KTP-el rusak dibuang sembarangan.

"Akibat ketidakpahaman (staf)," kata Asep dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 11 September 2018.

Respons Tjahjo senada dengan penemuan di Bogor. Dia mendesak Dirjen Dukcapil untuk menindak tegas jajarannya atas peristiwa tersebut.

"Tolong, walaupun barang sampah, jangan kayak di Serang. Dibuang di tempat sampah, harus digunting dan dimusnahkan," kata Tjahjo dengan nada sedikit geram, di Kemendagri, Kamis, 13 September 2018.



Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (Media Indonesia)


Teranyar, KTP-el tercecer ditemukan di Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur pada 8 Desember 2018. Sebanyak 2.005 keping KTP-el ditemukan sejumlah anak-anak yang sedang bermain di area persawahan.

Zudan dan jajarannya pun langsung menyambangi Kabareskrim Polri Komjen Arief Sulistyanto. Hingga kini pihak kepolisian tengah mengusutnya.

"Membahas semua konfigurasi tentang KTP-el semuanya," terang Zudan.

Meski begitu, tudingan tetap menghujani Kemendagri. Peristiwa itu selalu dikaitkan dengan Pilpres dan Pileg mendatang.

Tjahjo kembali angkat bicara. Kata dia, kasus itu tidak memengaruhi pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019. Sebab, KTP-el yang tercecer itu sudah dipastikan tak lagi valid.

Namun Tjahjo maklum bila peristiwa itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada Kemendagri. Apalagi pada tahun politik saat ini.

Kini sang menteri sedang menunggu laporan di mejanya, siapa yang bertanggungjawab di balik kasus yang terus berulang ini. Jika itu anak buahnya, dia sangat siap untuk mencopot jabatan, bahkan memecatnya.

Pada sisi lain, Kemendagri tampaknya harus siap menghadapi tudingan lanjutan bila terjadi kekisruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkait Pemilu. Boleh jadi, kasus tercecernya KTP-el adalah pintu masuknya.

"Laporan Mendagri bahwa hal ini (kasus KTP-el yang tercecer) tidak memengaruhi Pemilu harus dibuktikan. Termasuk tidak menurunkan kualitas layanan administrasi kependudukan," kata pengamat politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto, Senin, 10 Desember 2018.

Selain itu, Kemendagri diharapkan bisa memberi jaminan bahwa hal serupa tidak akan terjadi lagi. "Tindaklanjut dan jaminan semacam itu penting," ujar Arif.

Sementara itu, menyadari bahayanya jika kasus ini terulang, Zudan pun mengeluarkan arahan khusus kepada seluruh kepala Disdukcapil. Tak hanya soal tercecernya KTP-el, tapi juga pungutan liar (Pungli), pemalsuan, dan penyalahgunaan KTP-el.

"Tolong semua segera mengonsolidasikan diri, tiap hari cek blangko baru, terpakai, rusak, sisanya berapa? Jaga dan amankan. Cek KTP-el rusak untuk segera dipotong dan disimpan yang rapi," tegasnya.
 


(COK)