Pentas Ahok di Panggung 2016

Sobih AW Adnan    •    19 Desember 2016 17:46 WIB
Pentas Ahok di Panggung 2016
Basuki Tjahaja Purnama (AFP/Bay Ismoyo)

Metrotvnews.com, Jakarta: Puluhan mata kamera siap membidik. Tak lama, muncul pria berperawakan tinggi, berbatik cokelat lengan panjang, dengan tangan kanan menggapit sebendel kertas, juga buku berjilid biru. Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama memenuhi sidang perdananya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Ahok disangka menistakan agama dalam sebuah pidato yang ia sampaikan di Kepulauan Seribu, September lalu.
 
Tak hanya pada Selasa, 13 Desember itu saja mantan Bupati Belitung Timur ini menjadi buruan pekerja media. Jauh sebelum kasus itu membelit, ia sudah berpuluh kali menghiasi halaman muka baik koran, portal berita daring, maupun pemberitaan utama di televisi.
 
Di sepanjang 2016, setidaknya ada lima hal yang digegerkan Ahok. Sebut saja, pro-kontra penggusuran kawasan Kalijodo, Jakarta Utara, percekcokan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta ihwal pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, wacana pencalonan independen dan pengumpulan KTP, rencana reklamasi Teluk Jakarta, serta dugaan penistaan agama lantaran mengutip Alquran surat Al-Maidah ayat 51.
 
Lima isu itu, menggenapi gaya ucap dan tindakan Ahok yang kontroversial.
 
Sepak Terjang



Gerbang 2016 didobrak Ahok melalui rencana penggusuran kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara. Penertiban lokasi yang sebelumnya masyhur sebagai ‘surga dunia’ laki-laki hidung belang ini tak sepenuhnya mendapat dukungan. Kata sebagian orang, menggusur tetap menggusur. Terlebih, yang dijadikan alasan utama Ahok bukan soal moral, melainkan memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH) di Ibu Kota.
 
Senin pagi, 29 Februari, Ahok menggenapi niatnya. Ratusan bangunan dibongkar paksa. Atas kenekatan Ahok ini, ia dicap sebagai orang paling berani lantaran berani berurusan dengan lokasi yang selama ini menjadi pusat pelacuran, perjudian, dan peredaran minuman keras.
 
Baca: Heboh Penertiban Kalijodo
 
Memasuki Juni 2016, Ibu Kota kembali riuh. Kali ini BPK DKI Jakarta mengaku menemukan indikasi kerugian negara dalam pembelian lahan RS  Sumber Waras. Jumlahnya cukup besar, yakni Rp191 miliar. BPK meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang tentu digawangi Ahok agar segera mengembalikan kerugian negara itu.
 
Akar persoalan kasus ini bertumpu pada perbedaan anggapan lokasi lahan RS Sumber Waras dengan konsekuensi akan menentukan besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berujung pada kerugian uang negara. Versi BPK  menilai lahan itu berada di Jalan Tomang Utara, sedangkan Ahok meyakini lahan itu ada di Jalan Kyai Tapa. Pada guliran isu pertama, menguatkan pernyataan Ahok muncul pengakuan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat Sumanto yang mengatakan RS. Sumber Waras berada di Jalan Kyai Tapa, Grogol, Jakarta Barat sesuai dengan sertifikat BPN tahun 1968 Nomor 2787.
 
Adu otot pun berlangsung amat panjang, bahkan hingga hari ini. Kedua lembaga rasuah, yakni BPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun kerap berseberang pendapat.
 
Angin perbincangan calon-mencalonkan di Pilkada DKI Jakarta 2017 mulai berembus. Ahok, meski sosoknya dianggap menjengkelkan bagi sebagian warga, namun memiliki tingkat elektabilitas yang tak terjangkau oleh satu pun nama yang akan digadang-gadang.
 
Partai politik terkesan maju-mundur. Ahok pun banting stir menyambut sekelompok relawan yang didirikan hampir setahun sebelumnya. Ia mengamini usaha Teman Ahok yang tengah mengumpulkan KTP dukungan untuk memunculkan Ahok sebagai calon independen.
 
Singkat cerita, tak tanggung-tanggung, KTP yang ditargetkan terkumpul satu juta lembar itu melampaui apa yang tak pernah disangka-sangka. Nama seorang Ahok bisa menyedot sebanyak 1.024.632 lembar KTP. Meski di babak berikutnya tumbuh kekecewaan di sebagian pihak. Lantaran mau tidak mau, Ahok maju berkendara partai.
 
Di saat yang hampir bersamaan, yakni sejak April 2016, Ahok terlibat dalam pro-kontra proyek reklamasi Teluk Jakarta. Ahok menempatkan diri sebagai pihak yang pro reklamasi. Menurut dia, reklamasi bukan hal tabu karena sudah dilakukan di banyak negara dan bahkan di Jakarta sejak beberapa puluh tahun silam.
 
Oleh sebagian orang, Ahok pun diserang bertubi-tubi dengan tuduhan sebagai pejabat pro pengembang, dan tidak memihak kepada rakyat kecil.
 
Pada 5 Oktober 2016, beredar video berjudul ‘Ahok: Anda Dibohongi Al-Quran Surat Al-Maidah 51’. Dalam sekejap penggalan pidato itu menjadi viral di sosial media baik Facebook ataupun Twitter.
 
Dalam video itu, Ahok mengatakan:
Bapak Ibu ndak Bisa memilih Saya. dibohongi pake surah Al-Maidah 51 dan macem-macem itu. Itu hak bapak ibu. Ya, jika Bapak Ibu perasaan tidak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, ya enggak apa-apa? Karena inikan panggilan pribadi bapak-ibu. Program ini jalan saja. Jadi, bapak ibu tak usah merasa enggak enak dalam nuraninya enggak bisa memilih Ahok.
 
Pernyataan tersebut dianggap sebagai penistaan terhadap ayat yang bertuliskan "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu)".
 
Rupanya, Ahok yang sebelumnya cukup dikenal sebagai sosok tegas dan berintegritas tak bisa main-main untuk perkara yang satu ini. Kecaman demi kecaman muncul, bahkan melalui aksi unjuk rasa yang melibatkan banyak orang.
 
Popularitas Dipengujung 2016, Ahok menjadi sosok terpopuler versi Google. Ia menduduki posisi puncak dalam kategori ‘tokoh’ sebagai orang yang paling sering diburu pengguna internet di mesin pencari. Menurut Google, popularitas Ahok makin meningkat tajam pada November, hingga menggeser tempat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari tampuk popularitas dunia maya tahun sebelumnya.
 



 
Tak hanya Google, bahkan lembaga riset Indonesia Indicator per November 2016 mencatat, terdapat 254.854 pemberitaan terkait Ahok. Jumlah sebesar itu mencakup 30,71% berita bernada positif, 30,9% sentimen negatif, dan 38,38% bernada netral.
 
Hal yang nyaris serupa terjadi pula di media sosial.
 
Pakar komunikasi dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo mengatakan, banyaknya pembicaraan mengenai Ahok baik dalam sudut pandang positif maupun buruk merupakan hasil dari keterhubungan media arus utama dan media sosial. Kemunculan Ahok di media konvensional kemudian dibumbui dengan berbagai frame dalam bentuk meme oleh pengguna di media sosial agar mudah disebarluaskan.
 
Media sosial berperan mempercepat persebaran informasi. Kunto menyebutnya katalisator. Perbincangan yang luput di media pemberitaan dibahas dengan bebas menjadi ‘gosip’ dalam sebuah isu.
 
“Ahok menjadi media darling dengan pro-kontra kebijakan dan gaya komunikasi publiknya yang selalu hadir di media arus utama akhirnya disebar-ulang di media sosial,” kata Kunto kepada metrotvnews.com, Sabtu (17/12/2016).
 
Obrolan di media sosial makin menjadi di saat beberapa pengguna media sosial menanggapi satu isu dalam bentuk komentar yang mengabaikan kesantunan. Hal itu, kata Kunto, bertambah ruwet ketika dijumpai hilir-mudik berita palsu yang tak kalah cepat menyebar di media sosial.
 
Baca: Telanjur Viral padahal Hoax
 
Kekacauan informasi itu lantas memancing kemarahan dan saling hujat antarkelompok.
 
“Kemarahan lebih spesifik menimbulkan dorongan untuk cepat bertindak dengan solusi instan dengan mengabaikan kebutuhan cek dan ricek,” kata dia.
 
Direktur Remotivi, Muhamad Heychael, berpendapat popularitas dan daur hidup suatu isu bisa bertahan lebih lama disebabkan dari pemberitaan media arus utama, terutama televisi. Meski masyarakat telah memiliki akses internet sebagai media cepat, pada faktanya sebagian besar topik dimulai dari media pemberitaan konvensional.
 
“Meski sebagian besar sudah pakai internet, namun akses mereka lebih difungsikan ke media sosial dan hiburan. Televisi adalah media yang paling bertanggungjawab dalam membentuk opini publik,” kata Heychael kepada metrotvnews.com, Sabtu (17/12/2016).
 
Peran media arus utama ini lantas berdampak ke ranah sosial. Politisasi media arus utama sangat mungkin dilakukan hingga membelah kelompok masyarakat dan menjadikan mereka saling berhadapan.
 
“Bahaya politisi televisi melahirkan ketidak percayaan publik pada media arus utama, dan ini bisa berdampak pada terjebaknya publik oleh media tak bertanggung jawab,” ujar dia.
 
Ahok dan geliat publik
 
Sebagai lembaga studi media dan komunikasi, Remotivi memantau setiap konten yang disiarkan media arus utama sejak 2010. Menurut Heychael, peran media cukup besar hingga berdampak ke masyarakat sudah ada di Pilkada 2012, tak sedikit politisi menjadikan media sebagai panggung propaganda.
 
“Itu makanya, semenjak awal saya menentang siaran langsung secara penuh persidangan Ahok. Karena berpotensi dijadikan ajang politik,” kata dia.
 
Sosiolog Universitas Indonesia (UI), Ida Ruwaida mengatakan popularitas Ahok hingga pada isu terakhir, yakni dugaan kasus penistaan agama telah menyedot energi publik yang tidak sedikit.
 
Kasus yang mendera Ahok adalah salah satu isu yang mendorong geliat masyarakat dari jagat maya ke dunia nyata. Ada yang berhasil membangun sentimen melalui media sosial berbentuk solidaritas. Padahal, menurut Ida, bentuk solidaritas jika tidak digenjot berdasarkan informasi faktual tidak melulu berdampak positif.
 
“Dalam masyarakat informasi, gelombang kabar menyerbu sebagian masyarakat yang belum dimiliki kemampuan menfilter informasi. Imbasnya  ketika ada informasi, asal itu bersumber dari orang yang dipercayainya, maka itu dianggap akurat,” kata Ida kepada metrotvnews.com, Sabtu (17/12/2016).
 
Pada faktanya, dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok memang menghadirkan gejolak sosial  berupa aksi unjuk rasa bertajuk Bela Islam 1 pada 14 Oktober, Bela Islam 2 pada 4 November, serta aksi serupa dengan jumlah masa lebih besar pada 2 Desember di kawasan Monas, Jakarta. Elektabilitas Ahok yang akan kembali bertarung pada Pilkada DKI Jakarta 2017 pun menurun drastis dibanding bulan-bulan sebelumnya.
 

 
Ahok dan dinamika hukum Indonesia
 
Aksi protes ribuan orang yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) itu menuntut agar aparat penegak hukum segera memenjarakan Ahok. Tuntutan itu pun segera ditanggapi usai Aksi Bela Islam 2 dengan menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus penistaan agama pada Rabu, 16 November lalu.
 
Proses hukum digulirkan. Namun suara itu masih nyaring baik di media sosial maupun aksi demonstrasi di lapangan.
 
Pakar hukum Refly Harun mengatakan, aksi unjuk rasa dengan melibatkan massa besar itu tidak dipungkiri akan memberikan tekanan pada proses hukum yang tengah ditempuh.
 
“Dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus Ahok tekanan publik sangat menonjol,” kata Refly kepada metrotvnews.com, Jumat (16/12/2016).
 
Meski begitu, kata Refly, dorongan publik itu masih bisa dikatakan wajar. Ia menyebutnya sebagai bagian dari dinamika hukum yang ada di Indonesia.
 
“Sejak dulu, kita selalu menghadapi masalah interaksi hukum dan unsur non-hukum. Misal dengan politik maupun sosiologis,” kata dia.
 
Refly berharap, proses hukum tetap bisa dilakukan secara proporsional. Ia percaya, aparat penegak hukum dapat mengambil posisi yang independen dan terbebas dari rasa takut dan kepentingan. “Penegak hukum jangan sampai terintimidasi,” ujar dia.
 
VIDEO: Sidang Perdana Ahok di Mata Netizen

 


(ADM)