Djohermansyah: Jadi Kepala Daerah Harus Tenang

Surya Perkasa    •    14 Maret 2016 20:53 WIB
Djohermansyah: Jadi Kepala Daerah Harus Tenang
Djohermansyah Djohan. (foto: MI/Mohamad Irfan)

Metrotvnews.com, Jakarta: Masyarakat menuntut kepada pemerintah untuk mewujudkan dan melaksanakan good governance. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan harus ditinggalkan.
 
Untuk mewujudkan good governance diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik. Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan, baik struktur maupun infrastrukturnya. Kunci reformasi kelembagaan tersebut adalah pemberdayaan masing-masing elemen, yaitu masyarakat umum sebagai pemangku kepentingan, pemerintah sebagai eksekutif, dan lembaga perwakilan.
 
Bagaimana reformasi manajemen sektor publik terkait dengan perlunya implementasi model manajemen pemerintahan yang baru, yang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman? Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan, menjelaskan bahwa
perubahan tidaklah sekedar perubahan paradigma, namun juga perubahan manajemen.
 
Berikut petikan wawancara dengan Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut saat ditemui metrotvnews.com di Jakarta, Kamis 10 Maret 2016.
 
Reformasi birokrasi lewat UU ASN yang baru itu bagaimana?
 
Kalau konsep birokrasi kan pas sebetulnya. Birokrat itu kan aparatur negara yang sekarang diberi nama aparatur sipil negara yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Delivering services. Dia juga berfungsi untuk implementasikan kebijakan yang dibuat oleh pejabat politik.
 
Tapi, birokrasi yang sehat itu adalah birokrasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan harapan publik, yang cepat murah dan tak berbelit. Untuk menjalankan birorasi yang diharapkan publik itu, tentu pemerintah harus mengupayakan menciptakan birokrat yang profesional. Birokrat yang profesional itu dimulai dari rekruitmennya. Jadi direkruit birokrat yang meritokrasi, atau orang yang punya kompetensi, track record, punya integritas, serta mampu mengisi posisi penting di birokrasi.
 
Sekarang selain berganti nama dari eselon satu sampai eselon empat menjadi pimpinan tinggi utama, madya hingga pratama, rekrutmennya kan juga berubah.
 
Perubahan yang paling mencolok di sisi rekruitmen birokrat?
 
Yang dulu kan dengan cara ditunjuk melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat.
 
Dulu diplesetkan menjadi Badan Pertimbangan Jauh dan Dekat, kalau dekat orang Menteri, Bupati dan Gubernur jadilah dia diangkat. Walaupun dia tidak kompeten, track record kurang bagus, pendidikan belum cukup, pangkat rendah, pengalaman minim.
 
Itu kan tidak sehat. Pasti kinerjanya tidak bisa bagus.
 
Lewat UU ASN, diubahlah sistem ini. Caranya harus rekrutmen terbuka, seleksi terbuka. Harus diumumkan ke publik, kemudian hanya orang memenuhi syarat kepangkatan dan jabatan yang bisa mengajukan diri. Kemudian menggunakan teknologi informasi agar transparan dan terdata (e-recruitment). Kemudian dibentuk panitia yang terlepas dari menteri, atau panitia seleksi yang independen.
 
Itu semua dikontrol dan pengawasan KASN (Komite Aparatur Sipil Negara) yang dibentuk dan dilantik oleh Presiden. Untuk mengawal sistem pengangkatan birokrat yang priayi dulu itu.
 
Bagaimana penilaian Anda tentang proses rekruitmen gaya baru ini?
 
Ini kan sudah berjalan. Tapi ini semua kan baru mulai satu tahun terakhir menjalankan seleksi terbuka, yang dipublik terkenal istilah lelang jabatan itu.
 
Dalam praktek kan masih ada distorsi. Kurang sana kurang sini. Ada juga kan yang enggak pakai lelang, K/L dan daerah jalan terus gaya lama. Ada juga yang melakukan tapi hasilnya tidak beres. Orang-orang tidak kompeten yang masih masuk. Mungkin masih ada yang belum sempurna.
 
Tapi secara konsep, proses mengganti kepemimpinan di birokrasi ini sudah betul. Kita peru memperbaiki kepemimpinan itu tidak perlu banyak-banyak kok. Hanya 13 ribu dari 4,5 juta ASN. itu 3ribu di pusat dan 10 ribu di daerah. Ini saja yang kita fokuskan untuk melakukan seleksi yang benar.
 
Kita memang harus menentukan prioritas kan? Jadi rekruitmen orang yang kompeten untuk posisi pemimpin pejabat ini harus dikawal baik-baik. Nah ini tugasnya MenPAN-RB, agar benar-benar selektif dan mengacu ke UU ASN. Perlu pula mendapat dukungan penuh dari Presiden agar mendapat tenaga birokrat yang profesional dan handal. Itu on-going dan on-the-track.
 
Saya yakin, jika ini berjalan dan terus disempurnakan, maka kita mendapat pemimpin birokrat yang profesional dan netral. Betul-betul melayani dan bukannya minta dilayani.
 
Selain itu dengan begini tidak ada lagi yang namanya birokrat yang partisan. Kalau mau diangkat, dia harus ikut warna ini (partai tertentu-red). Itu tidak benar.
 
Apalagi dengan Pilkada langsung serentak, ya?
 
Nah, benar! Apalagi dengan adanya Pilkada langsung ini. Petahana bisa manfaatkan sistem, kalau ada PNS yang tidak mendukung dicopot. Karena itu dibuatlah aturan terkait. Di UU Pilkada juga sudah dibuat kan? Tidak boleh memutasi orang selama 6 bulan setelah dilantik, jadi pakai dulu yang ada. Kalau tidak kan ada pembisik Kada itu yang informasikan, oh si A itu ikut si ini, si B tim sukses calon lain. Akhirnya dicopot, padahal dia orang bagus.
 
Birokrasi itu mana sih mau ikut partai. Maunya kerja benar saja. Tapi kan jadi ikut-ikutan karena diseret-seret, diancam, diiming-imingi jabatan, yang akhirnya jadi partisan. Karena dipengaruhi kepala daerah.
 
Birokrat itu seharusnya hanya berpikir bagaimana kebijakan pusat dan kepala daerah berjalan dengan baik.
 
Nah, dengan adanya UU ASN dan beragam aturan untuk reformasi birokrasi ini, jadinya kan sudah dipagar.
 
Saya kan pernah jadi Plt Gubernur Riau. Kalau orang sudah bagus, kenapa kita ganti-ganti orang itu. Dulu ada orang yang tersangkut karena kepala biro humas dan kepala dinas pariwasata ikut kesana kemari dengan kepala daerah yang petahana. Masa gara-gara si petahana kalah mereka dicopot. Apalagi kan mereka fungsinya memang untuk “melayani” dan “menemani” kepala daerah yang tengah menjabat.
 
Pepatah Minang kan ada bilang, siapa suami ibu kita, itulah bapak kita. Nah itulah birokrasi yang diseret-diseret dulu dan kini dipagar-pagar.
 
Kepala daerah ini kan banyak yang bagus tapi kerja tak maksima karena ada birokrat-birokrat yang membentuk kelompok dan bekerja tidak bagus. Apakah semangat ASN itu salah satunya untuk memperbaiki ini juga?
 
Tentunya. Dengan adanya UU ASN ini, birokrat yang tidak bagus ini akan terpental. Begitu dibuka rekrutmen, akan terlihat hasil dari tes-tes mereka, dari makalah mereka, dari track record-nya, dari hasil wawancara. Karena kan assesment itu dilakukan terbuka dan diseleksi oleh banyak orang, sehingga objektif.
 
Ini akan membuka peluang bagi orang-orang baik dan bagus, good guy, untuk memimpin di dalam birokrasi.
 
Namun syaratnya ini harus diawasi oleh MenPAN-RB, dikawal oleh KASN, didukung oleh Presiden, juga dikontrol oleh publik. Jangan dilepas saja. Terutama yang penting-pentng ini, 13 ribu pejabat penting. Nanti baru akan ada dampak domino ke bawah. Itu akan terdorong untuk berubah.
 
Jadi orang muda berkualitas berpeluang maju dan tak lagi terpendam seperti dulu?
 
Ya. Dan itu kan sudah kita lihat beberapa contohnya. Orang-orang muda berkualitas yang ikut seleksi terbuka dapat mengisi posisi Direktur Jenderal di beberapa kementerian lembaga. Contohnya di kementerian keuangan, di kementerian dalam negeri, di kementerian desa. Saya menyaksikan itu.
 
Orang-orang usia muda yang berpendidikan bagus, dan kita lihat dulunya juga mampu bekerja dengan baik akhirnya kan terpilih. Walaupun banyak di daerah yang luput dan kuran rapi.
 
Bagaimana dengan kepala daerah yang sering sakit gigi dan mengganti pejabat birokrasinya setiap beberapa bulan sekali? Seperti Ahok contohnya.
 
Sebenarnya itu tidak sehat. Dalam aturan ASN, disebutkan bahwa pejabat itu paling cepat boleh dimutasikan dari jabatannya dua tahun. Tak bisa dia baru dilantik, dua tiga bulan kemudian diganti itu melanggar UU ASN. Supaya apa? Supaya orang bekerja dulu dengan tenang dan nyaman, supaya mereka bisa berpikir dalam memimpin. Tak bisa mereka diancam dengan dicopot, di-grounded. Itu melanggar. Itu salah. Itu bisa dipermasalahkan.
 
Tapi kalau memang si birokrat bermasalah, itu ada proses. Jadi artinya bisa diganti apabila ada kesalahan atau kinerjanya buruk. Tak boleh karena emosional semata si kepala daerah. Kalau korupsi yang langsung polisikan. Tapi kalau kerja belum baik, ya dibina dulu.
 
Kan ada kontrak kinerja tiap tahun. Misalnya ada 80 produk, tapi 30 saja tidak sampai, baru diganti. Tapi biarkanlah si birokrat berjalan dulu. Jangan langsung diganti, nanti sesal kemudian tidak berguna kan. Tak boleh grasa grusu. Jadi kepala daerah harus tenang. Pimpinlah mereka ASN ini dengan tenang. Dibina dulu.
 
Dengan keberadaan ASN ini, apakah di daerah akan ada perubahan. Kepala daerah bagaimana mencari “kabinet” dari birokrat untuk merealisasikan visi misinya?
 
Ya bisa terjadi. Di dalam enam bulan pertama itu bagaimana si Kepala Daerah terpilih mempelajari, melihat dan mengenal aparatur. Sesudah itu baru dia melakukan replacement aparatur. Tapi ya itu tadi, tidak bisa subjektif. Ada prosedur yang telah dituangkan dalam ASN, jadi tidak lagi berdasarkan pembisik tapi berdasarkan profesionalitas. Bagaimana kita reorganisasi birokrat menjadi lebih modern.
 
Kita senang sudah ada sistem yang benar, cuma menjalankan belum rapi. Nah itu kita benahi bersama-sama. Jangan sampai kepala daerah yang belum sampai enam bulan menjabat sudah ganti-ganti, jangan sampai ada pansel dikooptasi oleh para politisi, jangan sampai panselnya tak kredibel dan profesional ketika memilih pimpinan birokrasi.

Sudah ada angin segar perubahan bagi birokrasi
 
(ADM)