Cap Komunis di Reforma Agraria

Coki Lubis    •    29 Agustus 2016 13:16 WIB
Cap Komunis di Reforma Agraria
Warga yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Metrotvnews.com, Jakarta: Reforma agraria (land reform) disebut-sebut sebagai program ideal mengatasi ketimpangan penguasaan tanah warisan kolonial. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini berjalan lamban akibat konflik sosial dan politik. Bahkan, di era orde baru, land reform diabaikan karena dianggap program komunis.



Harapan petani gurem di awal kemerdekaan nyaris saja terealisasi. Undang-Undang Pokok Agraria, yang membatasi kepemilikan lahan, akhirnya disahkan pada 1960. Mimpi memiliki tanah sendiri semakin dekat dengan adanya program redistribusi tanah melalui land reform. Sayangnya, fakta lapangan bicara lain. Program reforma agraria macet, malah kerap menimbulkan konflik. Penyebabnya, sulitnya pendataan tanah, anggaran yang minim, korupsi, dan sudah tentu sikap tidak terima dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Banyak pemilik tanah kelebihan yang menyiasatinya, menyembunyikan kepemilikan tanahnya dengan membagikan untuk wakaf, untuk anggota keluarga, hibah untuk pesantren, organisasi-organisasi, bahkan untuk pejabat.

Sejarawan Bonnie Triyana mengungkapkan, banyak kepentingan yang membuat reforma agraria sulit terealisasi di beberapa desa. "Termasuk soal pembagian minimum 5:5 hasil panen yang diatur UUPBH," katanya saat berbincang dengan metrotvnews.com, Selasa (23/8/2016) lalu.

Desa Kingkang, Klaten, Jawa Tengah, adalah lokasi konflik horizontal pertama terkait land reform. Petani yang tergabung dalam Barisan Tani Indonesia (BTI) melancarkan aksi sepihak dengan dukungan Partai Komunis Indonesia (PKI). Aksi ini mendapat perlawanan dari pemilik tanah, yang saat itu adalah simpatisan Partai Nasional Indonesia (PNI).

Kejadian serupa juga terjadi di beberapa desa lain di Jawa dan Sumatera. Aksi sepihak semacam ini biasanya mendapat perlawanan dari pemilik-pemilik tanah dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dan PNI.

Karena itulah Presiden Sukarno mengundang pimpinan partai-partai politik ke Istana Bogor pada Desember 1964. Hasil pertemuan ini dikenal dengan Deklarasi Bogor, yang mengedepankan penyelesaian pertikaian dengan konsensus.

"Sayangnya konsensus di tingkat elit ini tidak tembus ke akar rumput. Di lapangan, di beberapa tempat masih terjadi beberapa aksi sepihak dan konflik hingga meletusnya G 30 S/PKI," kata Bonnie.

Iwan Nurdin, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), mengatakan, akibat aksi sepihak PKI inilah land reform di masa Orde Baru dicap program komunis dan tidak dijalankan.

Padahal, menurut Iwan, land reform tidak berpretensi “kiri” atau “kanan”. Jepang, Korea Selatan, Taiwan menjalankannya untuk menyiapkan masyarakatnya menuju industrialisasi. Termasuk Thailand, land reform dijalankan untuk memperkuat pertanian nasionalnya.

"Mungkin hari ini pertanian Thailand salah satu yang terbaik di dunia," kata Iwan kepada metrotvnews.com, Rabu (24/8/2016).

Demikian juga Malaysia, reforma agrarianya sukses menyiapkan tanah-tanah pertanian dan perkebunan untuk masyarakat asli. Melalui koperasi, disediakan uang untuk membangun pertanian warga, dan kini malaysia menjadi negara yang industri pertanian dan perkebunannya maju.

Di negara komunis sendiri, Vietnam dan Cina, kini dasar-dasar pedesaannya sudah cukup kuat untuk menerima sistem pasar saat ini. Ketika menerima investasi asing, masyarakatnya sudah siap, memiliki daya beli, pendidikan terpenuhi, dll.

Sementara itu, negara yang tidak menjalankan reforma agraria kondisinya hampir sama, seperti Indonesia dengan Filipina. "Oligarki politik, desa-desanya miskin, penyuplai tenaga kerja murah melalui buruh migran," kata Iwan.
Parahnya lagi, sambung Iwan, di era orde baru, pemerintah menerbitkan UU Penanaman Modal Asing, diikuti UU Kehutanan dan UU Pertambangan, yang secara sadar telah mem-peti es-kan UUPA.

"Pembangunan kebun ala kolonial dimulai di Kalimantan, Jambi, Riau, dll. Ganti rugi-nya juga tidak wajar, malah cenderung merampas. Kalau melawan dituduh PKI," kata Iwan.

Jadi ini bukan soal komunis atau bukan. Menurut Iwan, ini tentang bagaimana kita meraih keadilan sosial untuk pembangunan nasional dan menghadapi persaingan pasar.Tanpa reforma agraria, sambungnya, relasi desa dengan kota-nya adalah penghisapan. Relasi pertanian dan industrinya
bukan saling menguatkan.
 


(ADM)