Mitos Hidup Makmur di Jakarta

Surya Perkasa    •    04 Juli 2016 21:07 WIB
Mitos Hidup Makmur di Jakarta
Sejumlah pekerja menyelesaikan renovasi Tugu Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. (MI/Atet Dwi Pramadia)

Metrotvnews.com, Jakarta: Jakarta semanis gula. Makmur sejahtera, kebutuhan serba ada, sukses menggapai asa dari Ibukota. Demikian sebuah ungkapan yang dipercaya masyarakat di Indonesia akan kota Jakarta. Namun, benarkah demikian adanya?
 
DKI Jakarta memang sebuah provinsi yang memberikan janji akan kemakmuran. Betapa tidak, sebagai pusat pemerintahan dan bisnis nasional ini juga memberikan peluang pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan lebih besar. Pemerintah pun merasa tak aneh banyak warga daerah yang berbondong-bondong datangi Jakarta.
 
“Jakarta sebagai ibukota negara, pusat pemerintahan, pusat berbagai kegiatan, pusat perekonomian di Indonesiaa, dan kota terbuka selalu menarik bagi pendatang dari luar Jakarta,” kata Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Edison Sianturi, Rabu (29/7/2016).
 
Sumber rezeki dan uang. Secara statistik pendapat tentang Jakarta ini ada betulnya. Bank Indonesia mencatat uang beredar dalam arti luas (uang kertas dan logam, tabungan, surat berharga, dan bentuk lain) pada akhir Mei 2016 mencapai Rp4.099,2 triliun. Sebagai besarnya berputar di Jakarta dan kota-kota besar lainnya.
 
Diperkirakan putaran uang di Jakarta tiap tahunnya melebihi Rp2.000 triliun. Bahkan asosiasi pengusaha seperti Kamar Dagang Indonesia Kamar dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia meyakini putaran uang di Ibukota bisa mencapai 70-80 persen dari total peredaran uang nasional.
 
Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional juga tak sedikit dipengaruhi Ibukota. Kota yang sempat dinamai Batavia dan Sunda Kelapa ini menguasai sekitar 15 persen PDB. Jauh di atas rata-rata nasional dibandingkan 33 provinsi lain.
 
Angka-angka putaran uang yang besar di Jakarta ini menunjukkan peluang yang tak sedikit. Banyak peluang dan cara mencari uang di metropolitan. Bahkan dari sampah hingga lahan kosong bisa menjadi sumber pundi-pundi bagi yang jeli.
 
Tak sedikit cerita yang menunjukkan hal ini. Berita seorang tukang ojek daring (online) di Ibukota mampu menikmati penghasilan jutaan rupiah tiap bulannya juga sempat banyak beredar. DKI Jakarta juga menjadi semut bagi para pencari kerja. Jelas saja, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan upah minimum tertinggi di Indonesia.
 
Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2016 sebesar Rp3,1 juta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 230 Tahun 2015 per 30 Oktober 2015. Naik dari UMP 2015 yang hanya sebesar Rp2,7 juta.
 
Sangat jauh berbeda dengan provinsi tetangga. Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 561/KEP.1244-BANGSOS/2015 per 1 November 2015 menetapkan UMP 2016 sebesar Rp2,25 juta. Sedangkan Provinsi Banten, menetapkan UMP 2016 sebesar Rp 1,78 juta lewat Keputusan Gubernur Nomor 561/474-HUK/2015 per 30 Oktober 2015.
 
Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meneken Keputusan Gubernur bernomor 560/66 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Kota/Kabupaten pada 20 November 2015. Upah tertinggi untuk Kota Semarang sebesar Rp1,9 juta dan UMK terendah di Kabupaten Banjarnegara Rp1,26 juta.
 
Hampir tidak ada upah minimum daerah yang mendekati Ibukota. Bukan hal aneh bila tiap tahunnya ratusan ribu pendatang baru datang ke Jakarta. Pada tahun 2015 saja Dukcapil DKI Jakarta mencatat 160.243 pendatang baru hadir ke Jakarta.
 
“Berdasarkan hasil survey Dukcapil dengan lembaga demografi UI tahun 2014 lalu sebanyak 32,14 persennya karena mencari pekerjaan,” kata Edison, yang juga memaparkan hal sama dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi DKI Jakarta pekan lalu.
 



Lapangan pekerjaan memang banyak dan menjanjikan materi yang lebih baik di Jakarta. Namun, tantangan yang akan dihadapkan ke pendatang baru adalah daya bersaing dengan ribuan bahkan jutaan orang lain. Bisa-bisa yang kalah saing justru mendatangkan masalah baru.
 
Gubernur Ahok bahkan sempat berkata, “yang tak berguna dan berkemampuan, suruh pulang kampung saja.” Simak pernyataannya di sini.
 
Jakarta kian padat
 
Janji akan manisnya hidup di Jakarta memancing masyarakat dari seluruh penjuru nusantara untuk datang ke Ibukota. Bak semut, manusia pencari kehidupan layak yang nekad pun mendatangi gula bernama Ibukota.
 
Baik dari kelompok masyarakat berpendidikan dan berkemampuan hingga kelompok masyarakat yang hanya bermodalkan tekad. Semakin padatnya Ibukota tak bisa dihindari.
 
Jakarta sebagai sebuah kota besar memang memiliki angka laju penduduk di bawah rata-rata nasional. Hanya sekitar 1,1 persen dari total penduduk yang telah mencapai 10,19 juta jiwa.
 
Walau demikian guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan menilai pertumbuhan penduduk Jakarta lebih banyak terkait dengan penduduk datang dan keluar ketimbang natalitas (kelahiran) dan mortalitas (kematian). Hal ini sudah menjadi ciri dari pusat ekonomi terbesar di Indonesia tersebut.
 
“Urbanisasi terus terjadi, akhirnya Jakarta semakin padat. Hal sama terjadi di beberapa kota besar lainnya,” kata mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut saat berbincang dengan metrotvnews.com, Kamis (30/7/2016).
 
Setiap tahunnya sekitar 150 ribu bayi lahir di provinsi ini dan 50 ribu jiwa meninggal dunia. Sangat jauh berbeda dengan jumlah orang masuk dan keluar yang tiap tahunnya mencapai 250 ribu jiwa lebih.
 
 
 
Edison menyebut penduduk Jakarta paling banyak bertambah saaat arus balik Hari Raya Idul Fitri terjadi. Pada tahun 2015 misalnya, sebanyak 44 persen dari lonjakan pendudukan tahunan terjadi saat libur lebaran usai.
 
“Pendatang baru sejumlah 160.243 jiwa, 44 persen atau 70.504 jiwa pendatang baru pasca Hari Raya Idul Fitri,” kata Edison.
 
Ini terang menambah padatnya Jakarta. Padahal Jakarta menjadi daerah perkotaan dengan tingkat kepadatan tertinggi di Indonesia.
 
Berdasarkan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik tingkat kepadatan penduduk DKI Jakarta sangatlah tinggi. Setiap kilometer persegi wilayah Ibukota setidaknya dihuni oleh 15.173 jiwa.
 
Jakarta Pusat menjadi kota dengan daerah terpadat di Indonesia dengan tingkat kepadatan penduduk 18.914 jiwa/km2. Saking parahnya daerah terpadat seperti Tambora dan Johar Baru menyebabkan satu rumah sederhana bisa dihuni lebih dari tiga kepala keluarga. Rumah-rumah tinggi nan langsing dengan gang-gang sempit menjadi pandangan yang tak asing di kawasan tersebut.
 
Tidak berhenti sampai di sana. Kelurahan Kalianyar (Kecamatan Tambora, Jakarta Barat) dengan kepadatan 90 ribu jiwa/km2 dan Kelurahan Kampung Rawa (Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat) dengan kepadatan 70 ribu jiwa/km2 masuk ke daftar daerah dengan tingkat kepadatan tertinggi di dunia.
 
"Itu berdasarkan yang tercatat oleh Pemda, yang tidak tercatat bisa masih banyak lagi," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.
 
Gubernur Ahok sendiri sempat menyatakan tidak melarang warga dari daerah lain datang ke Ibukota. Itu sudah menjadi hak warga negara Indonesia. Namun yang jadi persoalan, sebagian pendatang ini tidak memiliki kemampuan dan keterampilan.
 
Alih-alih berhasil bersaing dan memperbaiki hidup, pendatang baru yang tak berhasil mencari penghidupan layak di Ibukota justru menambah semrawut Jakarta. Pemukiman kumuh dari bedeng akan berkembang, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti pengamen dan manusia gerobak bertambah, bahkan bisa saja tingkat kriminalitas meningkat.
 
Kejamnya Ibukota
 
Seorang kakek tua yang mendorong gerobaknya melintasi jalan-jalan Ibukota. Gaek renta dengan rambut telah memutih itu tertatih-tatih berjalan.
 
Edi Supriyadi begitu namanya. Pria berusia lebih setengah abad ini bukan pula berprofesi sebagai pemulung yang dianggap pemerintah DKI Jakarta sebagai pekerjaan mulia.
 
Edi adalah salah satu ‘manusia gerobak’. Orang yang hidup di gerobak dan berharap kepada belas kasih warga Ibukota.
 
Tapi bukan berarti dia adalah orang miskin. Sub Dinas Sosial Jakarta Pusat yang mengamankan gaek ini di sebuah razia bina kependuduka juga terkejut saat menemukan uang hingga belasan juta rupiah di gerobak Edi. Lebih mengejutkan lagi saat petugas mengaku sempat dicoba disogok Edi Rp250 ribu.
 
Peristiwa ‘Manusia Gerobak Jutawan’ ini sempat mengejutkan warga Ibukota pada akhir tahun 2014. Walau demikian hal ini tidak aneh bagi masyarakat kota metropolitan dengan beragam karakter manusia di dalamnya.
 
Masalah manusia gerobak, pemukiman kumuh, kriminalitas memang memang menjadi sisi kelam dibalik gemerlapnya Jakarta. Kriminalitas tak pernah menurun drastis menjadi. Setidaknya ada 44.687 kasus kejahatan terjadi pada 2014 dan 44.304 kasus pada 2015. Belum lagi persoalan bisnis ilegal yang beredar di Ibukota.
 
Ibukota memang menjanjikan upah yang jauh di atas rata-rata nasional. Peluang menciptakan usaha dan berjaya di bisnis pun tak kecil. Namun hal ini juga setara dengan tingginya tingkat pengeluaran di Jakarta.
 
Pemerintah pusat mencatat ada 368,67 ribu warga miskin di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakin jumlah warga miskin di Ibukota jauh lebih besar. Wajar, garis bawah yang ditetapkan pemerintah pusat agar tak dikatakan miskin di Ibukota adalah Rp503 ribu.
 
“Enggak mungkin lah bisa hidup di Jakarta dengan duit segitu. Kalau dipasang Rp2,4 saja apa masih bisa hidup layak,” kata Ahok beberapa waktu lalu. Bahkan mantan Bupati Belitung Timur ini yakin hampir 40 persen warga Jakarta miskin dan tak bisa hidup layak.
 
Upah minimum warga yang bekerja di Jakarta memang disetel di angka Rp3,1 juta pada tahun 2016 ini. Namun bukan berarti angka tersebut bisa menjamin seorang warga DKI Jakarta bisa hidup layak.
 
Hasil survei biaya hidup yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap 82 kota DKI pada tahun 2015 menunjukkan Jakarta menjadi kota dengan biaya hidup termahal se-Indonesia. Biaya hidup di Ibu Kota pada 2012 dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga 4,1 orang adalah sebesar Rp 7,5 perbulan.
 
Dengan mengasumsikan tingkat inflasi pertahun 5 persen, biaya hidup layak di Jakarta tahun 2015 mencapai Rp8,68 juta perbulan dan Rp9,11 juta perbula pada 2016 ini. Angka tersebut lebih banyak habis untuk biaya non makanan yang diperkirakan mencapai 70 persennya.
 
Tidak hanya untuk persoalan hitung-hitungan hidup, di Jakarta ‘mati’ pun sulit. Beragam permasalahan seputar kuburan pun mencuat beberapa waktu belakangan. Mulai dari persoalan lahan hingga persoalan biaya. Belum lagi persoalan kemacetan nan mengular, banjir yang sudah jadi ‘hiburan’ musiman, hingga persoalan Ibukota lain.
 
Jadi, apakah masih percaya mitos tentang Jakarta sebagai lambang kemakmuran dan kota yang menjanjikan masa depan yang lebih sejahtera bagi warganya? Agaknya lirik lagu "Siapa Suruh Datang Jakarta" ciptaan Melky Goeslaw cukup jujur menggambarkan kehidupan seseorang yang merantau ke Jakarta namun luntang-lantung agaknya, tak berhasil, lalu menyesal.
Sapa suru datang Jakarta
Sapa suru datang Jakarta
Sandiri suka, sandiri rasa
Eh doe sayang

Sungguh tiada kuduga aah...
Hidup akan merana
Tinggalkan kampung desa
dapatkan gubuk di kota


Ado kasian yeng mama
Jauh-jauh merantau
mancari hidup mama
nasib tidak beruntung

 


(ADM)