Merangkul Kesetaraan

Dhaifurrakhman Abas    •    19 Oktober 2018 20:19 WIB
Merangkul Kesetaraan
Penyandang Disabilitas sedang melihat galeri lukisan. (ANTARA).

TEMPO hari, Direktur Penempatan Kerja Dalam Negeri Direktorat Jendral Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Nurahman, merasa tak puas. Sebab dia menemukan ada 400 ribu penyandang disabilitas berusia produktif yang masih menganggur.



Padahal, secara nasional angka pengangguran menurun. Tetapi, tingkat pengangguran penyandang disabilitas di Indonesia masih tinggi ketimbang negara-negara Asia lainnya. Nurahman tak terima. Lantas, Nurahman segera mengimbau seluruh pemangku kepentingan buat menggenjot program pemberdayaan disabilitas dibidang pekerjaan. Seluruh sektor diajak berkiblat pada Undang-Undang (UU) Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016.

“Dibutuhkan peran pemerintah, perusahaan, lembaga pemerhati disabilitas dan lintas sektor lainnya,” kata Nurahman di Solo, Jawa Tengah, Selasa 10 April 2018.

Regulasi itu mengatur tiap-tiap jenis perusahaan wajib mempekerjakan tenaga kerja disabilitas. Perusahaan swasta harus mempekerjakan satu persen pekerja disabilitas dari total jumlah karyawan. Sementara itu, instansi pemerintah wajib menyediakan dua persen jabatan untuk pekerja disabilitas.

Tak main-main. Regulasi itu mengatur ancaman pidana enam bulan dan atau denda maksimal Rp200 juta jika ditemui ada perusahaan yang melanggar atau tidak memenuhi aturan tersebut.

“Bagi yang belum melaksanakan akan kena sanksi,” tegas Nurahman.
 

Pengawasan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, banyaknya perusahaan yang enggan melapor lantaran masih lemahnya pengawasan. Kata Said, pemerintah harus berani menjatuhkan sanksi bagi perusahaan yang nakal.

“Kalau perlu, sedikit memaksa dengan persyaratan misal ancaman pengurusan izin usaha,” kata Said saat kami hubungi Selasa 16 Oktober 2018.

Lebih lanjut, sosialisasi peraturan harus lebih digaungkan. Menurut dia, masih banyak perusahaan yang belum mengetahui dan memahami Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyadang Disabilitas.

Menurut Said, perusahaan yang bersedia menerima penyandang disabilitas cukup banyak. Tetapi karena kurangnya sosialisasi itu, maka banyak penyandang disabilitas yang tidak mengetahui informasi lowongan pekerjaan.



Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (kanan). (ANTARA)


Sebagai contoh, Cocowork, sebuah perusahaan penyedia layanan kantor berkonsep coworking space mengakui hingga saat ini belum ada satupun pegawainya yang merupakan penyandang disabilitas. Padahal perusahaan ini sudah secara inklusif membuka lowongan pekerjaan untuk penyandang disabilitas.

So far belum ada. Tapi kita terbuka, sesuai misi dan platform kita yang inclusive,” ujar Public Relation Executive Cocowork, Rina Kurniawan, kepada Medcom Files, Selasa 16 Oktober 2018.



Public Relation Executive Cocowork, Rina Kurniawan, (Istimewa).


Untuk itu, Said meminta perusahaan harus mengumumkan secara terbuka lowongan kerja khusus disabilitas. Bukan bermaksud membeda-bedakan, tetapi agar penyandang disabilitas bisa mendapatkan jalur khusus dan memperoleh informasi yang langsung tertuju kepada para penyandang disabilitas.

“Dipetakan dahulu kebutuhan perusahaan terhadap jumlah dan jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan penyandang disabilitas,” tuturnya.
 

Bertahap

Kasubdit Penempatan Tenaga Kerja Khusus Kemnaker, Selviana mengakui, ada hambatan dalam penerapan undang-undang tersebut. Di perusahaan BUMN dan instansi pemerintah yang mewajibkan dua persen pegawai misalnya. Mereka tidak bisa secara instan memenuhi hal tersebut.

“Enggak memungkinkan langsung merima dua persen dari ribuan pegawainya. Jadi secara bertahap yang dilakukan penerimaann-penerimaan sebagai PNS,” Kata Selvi saat berbincang dengan Medcom Files, Kamis 18 Oktober 2018.

Adapun untuk melakukan imbauan kepada perusahaan swasta juga menemukan kendala. Banyak perusahaan yang meragukan kemampuan kaum disabilitas.

“Mereka bertanya apa keuntungan perusahaan menerima pegawai disabilitas? Tapi kami balik bertanya, lantas apa yang diterima jika menerima pegawai non disabilitas?” katanya.

Disamping itu, perusahaan terkait juga khawatir jika direpotkan untuk memenuhi fasilitas dan akses penyandang disabilitas. Misalnya para pebisnis tersebut beranggapan jika menerima pegawai disabilitas yang tidak bisa berjalan, maka konstruksi bangunan perusahaan tersebut harus dirombak.

Padahal, kata Selvi, tidak serumit itu. Kata Selvi yang diperlukan hanya penyusaian saja dan mengubah pola pandang terhadap disabilitas. Sebab sudah banyak pekerja disabilitas yang membuktikan bahwa mereka bisa menguntungkan dan membuat perusahaan profit.

“Mereka bisa menyesuaikan terhadap fasilitas yang diberikan tiap perusahaan,” ujarnya.

Meski begitu, Ketua Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD) Asbandar mengakui ada semacam pendekatan yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas sebelum mereka bekerja. Sebab, banyak juga penyandang disabilitas yang ketika sudah diterima bekerja, lantas keluar begitu saja.

Mereka kebanyakan tertekan dengan situasi perkantoran yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Bahkan akses menuju kantor juga bisa menjadikan penyandang disabilitas keluar dari perusahaan.

“Ada yang seperti itu. Bahkan sebelum sampai kantor saja sudah terkendala dengan akses-akses yang diberikan,” kata Asbadar kepada Medcom Files, Kamis 18 Oktober 2018.

Selain itu, tekanan dari pribadi penyandang disabilitas juga menjadikan peningkatan pengangguran disabilitas. Kata Abandar, banyak keluarga yang tidak setuju jika anaknya bekerja di luar kota. Mereka lantas dikirim kembali ke daerah asal dan diminta tidak bekerja. “Ada juga yang seperti itu,” tambah dia.

Tapi, bagi perusahaan bisa mencari data pekerja disabilitas di dinas-dinas atau lembaga penyalur bakat. Sermisal BBRVBD. Dari sini, perusahaan bisa memilih kemampuan penyandang disabilitas berdasarkan keahlian yang mereka miliki. Sebab, di lembaga tersebut penyandang disabilitas sudah teruji dengan baik.

Ambil contoh Go-Jek melalui layanan on-demand-nya yang bernama Go-Life, yang meluncurkan gerakan sosial #HilangkanBatasan. Go-Life bekerja sama dengan beberapa lembaga penyalur mitra-mitra penyandang disabilitas This Able Enterprise.

Lembaga tersebut bergerak di bidang sosial yang memberikan pelatihan dan penyaluran tenaga kerja bagi para penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan untuk mendorong kemampuan dan kepercayaan diri para mitra penyandang disabilitas.

“Ini inisiatif dari kami agar semua orang mendapatkan kesempatan yang sama dalam berkarya,” kata VP Corporate Affairs Go-Jek, Michael Reza Say, kepada Medcom Files, Jumat 19 Oktober 2018.



VP Corporate Affairs Go-Jek, Michael Reza Say (tengah). (Istimewa)

 

Belum optimal

Meski begitu, Selvi mengaku bahwa Undang-undang tersebut belum optimal merangkul setiap sektoral. Termasuk sanksi tegas kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Lantaran ada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang belum kelar dan belum diharmonisasikan. Beberapa RPP yang dimaksud adalah insentif untuk perusahaan yang mematuhi aturan tersebut dan pembentukan unit disabilitas.

“Di kami ada dua RPP yang masih menjadi PR, itu RPP untuk insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan disabilitas, kemudian satu lagi pasal 56 pembentukan unit disabilitas,” kata Selviana.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, perusahaan-perusahaan meminta insentif yang cukup berat. Ada yang meminta kemudahan perizinan, kemudian keringanan pajak, pula meminta penghargaan.

Selvi mengatakan penghargaan sudah diberikan setiap tahun pada perusahaan terbaik yang mempekerjakan disabilitas serta memberikan indikator penilaiannya. Tapi pemenuhan insentif belum bisa dilakukan, karena dibutuhkan harmonisasi dengan kementerian keuangan.

“Tetapi itu semua sudah draft di kami. Tinggal diharmonisasai. Insyaallah diawal tahun depan bisa menjadi Peraturan Pemerintah,” ujar dia.

Tetapi, Selvi juga mengimbau agar penyandang disabilitas tidak hanya mengincar posisi pegawai di perusahaan. Dia meminta para penyandang disabilitas juga berani bergelut dalam bidang kewirausahaan.

"Kita juga mendorong teman-teman yang tidak bisa bekerja di bidang formal untuk bekerja di lingkup informal. Bekerja secara mandiri," pungkas Selvi.
 
 


(WAN)