Kesan Elite Diaspora Indonesia dan Pengucilan TKI

Wanda Indana    •    12 Juli 2017 16:13 WIB
Kesan Elite Diaspora Indonesia dan Pengucilan TKI
Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi berpidato dihadapan Tenaga Kerja Indonesia saat acara Pertemuan 1000 TKI Dengan Diaspora Indonesia di Jakarta, Selasa 11 Agustus 2015. (MI/Ramdani)

Metrotvnews.com, Jakarta: Suasana di depan Hotel Shangri-La, Hongkong, pada Minggu pagi 25 Maret 2012 itu mendadak gaduh. Musababnya ratusan Tenaga Kerja Indonesia yang berunjuk rasa tiba-tiba memaksa masuk. Tetapi, mereka dicegah oleh aparat keamanan yang berjaga.
 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang tengah melakukan pertemuan dengan pengurus dan anggota Jaringan Diaspora Indonesia di dalam hotel. Para perantau yang menjadi pengusaha dan mahasiswa ini memang sengaja menyambut SBY di sela agenda kunjungan kerjanya ke Hongkong.
 
Para TKI Hongkong itu ngotot ingin menemui SBY demi menyampaikan aspirasi. Namun, mereka tak diperkenankan untuk itu dengan alasan bahwa acara pertemuan SBY dengan diaspora Indonesia di dalam hotel tersebut bersifat eksklusif. Artinya, tertutup untuk kalangan umum dan hanya dihadiri para undangan dalam jumlah terbatas.
 
Dengan kata lain, tak bisa sembarang orang bisa masuk ke acara pertemuan itu.
 

FOTO: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta rombongan bertemu dengan perwakilan WNI yang berada di Hongkong, di Ballroom Hotel Island Shangri-La, Hongkong. (RUMGAPERS/Abror
)



Dalam ingatan Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo, kejadian itu merupakan salah satu bentuk pengucilan terhadap perantau yang menjadi TKI. Ada semacam upaya pemisahan golongan masyarakat berdasarkan latar belakang tertentu. Tak cuma dilakukan oleh segelintir orang saja, mayoritas pejabat pemerintah pun melakukan hal yang sama.
 
Menurut Wahyu, citra para TKI masih dianggap sebelah mata. Berbeda dengan pamor perkumpulan diaspora Indonesia yang terkesan mentereng. Lantaran kelompok diaspora Indonesia dinilai sanggup menggaet investor luar negeri untuk membenamkan modalnya di Tanah Air. Anggota diaspora Indonesia dimuliakan sebagai duta promosi bisnis, seakan-akan paling berjasa dalam membuka jalur perdagangan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia.
 
“Konstruksi segregasi warga negara Indonesia yang seperti itu di luar negeri sudah lama ada. Itu tradisi-tradisi feodal yang dari dulu dilakukan perwakilan kita jika berkunjung ke luar negeri. Pemerintah sendiri menegaskan kalau TKI merupakan golongan kelas dua,” ujar Wahyu kepada Metrotvnews.com saat ditemui di Depok, Jawa Barat, Selasa 4 Juli 2017.
 
Lambat laun, pelabelan terhadap TKI yang mayoritas menjadi pekerja rumah tangga di luar negeri kian memburuk. Kini bahkan konotasi TKI selalu negatif dan beberapa kalangan cenderung menganggap pahlawan-pahlawan devisa ini tak lagi punya gengsi. Sampai-sampai, mereka yang berkarir di luar negeri dan tergabung dalam institusi Jaringan Diaspora Indonesia di luar negeri ogah disebut TKI. Seolah-olah hilang kehormatannya jika disamakan dengan TKI.
 
Padahal, menurut Wahyu, TKI dan anggota JDI sebetulnya sama-sama perantau. Mestinya pandangan terhadap keduanya adalah setara. Sebab, definisi perantau termasuk merujuk pada setiap WNI yang keluar negeri untuk tujuan tertentu.  


FOTO: Ratusan TKI mengurus surat keimigrasian di Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Hongkong. (ANTARA/FannyOctavianus
)
 
Apalagi, kontribusi TKI bagi negara lebih nyata selama ini. Siapa pun tak memungkiri TKI berperan menyalurkan devisa yang nilainya jutaan sampai miliaran dolar AS tiap tahun ke dalam negeri. Belum lagi sumbangsih mereka dalam mengangkat taraf hidup keluarganya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, turut menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah, serta membantu mengurangi kemiskinan dan angka pengangguran.
 
Tetapi, apa yang diterima TKI dari negara tampak tak sebanding dengan apa yang diterima negara dari TKI. Persoalannya hanya karena kebanyakan orang masih menganggap TKI bekerja di sektor informal. Sebagian besar TKI memang bekerja sebagai pembantu atau asisten rumah tangga bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan jasanya di luar negeri. Sedangkan pekerjaan menjadi pembantu di kalangan masyarakat Indonesia sendiri saja sudah diposisikan sebagai profesi rendahan.
 
Padahal, Organisasi Buruh Internasional (ILO) dalam konvensi pada akhir 2014 sudah mengkategorikan profesi PRT (pekerja rumah tangga) pada buruh migran sebagai pekerjaan formal. Dengan demikian, pembantu sekarang bisa dipahami sebagai profesi formal yang memiliki standar jelas. Seperti kriteria pekerjaan, jam kerja, jaminan sosial, dan upah minimum.
 
“Jadi, sebenarnya TKI adalah pekerjaan formal. Tapi citra TKI sudah kadung negatif di Indonesia karena ulah pemerintah di masa lalu,” kata Wahyu. 
 
Kondisi ini berbeda dengan pekerja migran asal Filipina. Semua tenaga kerja Filipina yang bekerja di luar negeri disebut Balikbayan atau Overseas Filipino Workers (OFW). Tanpa membeda-bedakan, Balikbayan meliputi semua profesi. Mulai dari level pembantu hingga manajer perusahaan, semua disebut OFW.
 
“Orang Filipina memiliki kebanggan kalau bisa bekerja di luar negeri. Tak ada eksklusivitas. Mereka yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan pun tak malu disebut OFW,” ungkap Wahyu.
 
Terminologi
 
Pakar ilmu sosial di University of Oxford, Robin Cohen, dalam bukunya Global Diaspora, An Introduction (1997) menjelaskan diaspora berasal dari dua kosakata bahasa Yunani. Yakni dia yang bermakna kelebihan dan speiro yang berarti menyebar. Dalam konteks umum, diaspora diartikan sebagai “migrasi, kolonisasi, atau menyebar”.
 
Maka, berdasarkan pengertian tersebut, seharusnya diaspora Indonesia merujuk pada semua orang Indonesia alias WNI yang merantau dan berkelana di luar negeri.
 


Dino Patti Djalal, sang penggagas terbentuknya JDI, mengkategorikan diaspora Indonesia menjadi empat kelompok. Kelompok pertama adalah WNI yang tinggal di luar negeri. Yakni mereka yang masih memegang paspor Indonesia secara sah.
 
Kelompok kedua adalah warga Indonesia yang telah menjadi warga negara asing karena proses naturalisasi dan tidak lagi memiliki paspor Indonesia. Sementara bagi warga negara asing yang memiliki orang tua atau leluhur yang berasal dari Indonesia masuk dalam kategori ketiga.
 
Adapun kelompok yang terakhir adalah warga negara asing yang tidak memiliki pertalian leluhur dengan Indonesia sama sekali, namun memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap Indonesia.
 
Pertanyaanya, menurut Wahyu, apakah istilah diaspora Indonesia sudah merepresentasikan semua warga orang Indonesia yang berada di luar negeri? Jika demikian, mengapa ada perbedaan dalam memahami TKI dan Diaspora Indonesia?
 
Wahyu memandang JDI sejak didirikan pada 2012 sudah menunjukkan eksklusivitas. Salah satunya dibuktikan dengan JDI memaknai diaspora hanya untuk orang-orang pilihan. Dalam hal ini adalah mereka yang dianggap berderajat tinggi, tokoh elite, punya jabatan bergengsi, pengusaha sukses, dan lain sebagainya. JDI hanya fokus menarik anggota dari kalangan bonafide.
 
“Konsepnya (JDI) berbeda dengan kelompok negara lain. Misalnya seperti India, mereka itu baik yang berpaspor India maupun tidak, selama membawa remitansi disebut diaspora. Kalau pakai konsep seperti itu kan bagus. Tapi, di Indonesia yang terjadi malah meng-elite, yang dianggap diaspora cuma yang sukses-sukses saja,” papar dia.
 
Anehnya, ia menambahan, kinerja JDI belum bisa dibandingkan dengan TKI. Sebab, TKI lebih banyak menyumbang devisa buat negara berupa transfer uang dari negara lain tempatnya bekerja ke dalam negeri. Perlu digarisbawahi, remitansi ini jelas bukan uang dalam bentuk kredit atau utang.

Jika menengok catatan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), setidaknya ada 6,5 juta jumlah TKI yang bekerja di 142 negara secara konsisten melakukan pengrimian uang atau transfer dana alias remitansi rata-rata Rp130 triliun per tahun. Nilai itu jauh kebih tinggi dibanding jumlah investasi asing di Indonesia.
 
“Dulu diaspora yang digagas Dino Patti Djalal memang sering menyinggung persoalan TKI. Tapi, kok sekarang ini hanya difungsikan untuk menarik investor luar. Itu pun tidak jelas  signifikansinya,” kata Wahyu.
 
Potensi
 
Vice President Bidang Komunikasi JDI Global, Monique Natahusada, mengharapkan publik lebih mencermati kinerja diaspora Indonesia selaku kekuatan yang punya potensi besar untuk membantu memajukan tanah air. JDI memperkirakan jumlah diaspora Indonesia mencapai delapan juta orang. Dengan rinician sebanyak lima juta WNI yang bekerja di luar negeri (TKI), sekitar dua juta jiwa keturunan Indonesia berstatus warga negara asing atau mantan WNI, dan sisanya merupakan WNA yang memiliki kecintaaan pada budaya Indonesia.
 
Bank Indonesia mencatat nilai remitansi dari setidaknya lima juta TKI ke dalam negeri sebanyak US$9,4 miliar atau setara Rp94 triliun pada 2015. Memang nilai Remitansi pada 2016 mengalami penurunan menjadi US$8,8 miliar (sekitar Rp88 triliun). Tetapi penurunan remitansi ini seiring pengurangan jumlah TKI yang diberangkatkan ke luar negeri sejak diberlakukannya moratorium TKI ke kawasan Timur Tengah pada Mei 2015. Kebijakan moratorium itu mengurangi penempatan TKI ke luar negeri sebesar 50,47 persen.
 
Menteri Luar Negeri RI pada era Kabinet Indonesia Bersatu II, Marty Natalegawa, pernah menyebut diaspora Indonesia sebagai duta investasi Indonesia di luar negeri. Peningkatan jumlah diaspora Indonesia diikuti peningkatan investasi asing di Indonesia. Ini bisa dilihat dari penanaman modal asing di dalam negeri atau foreign direct investment (FDI) yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
 
"Ini bagian dari diplomasi Indonesia di luar negeri, bukan hanya antar pemerintah tetapi juga antar masyarakat. Ini bagian soft power Indonesia," kata Marty
 

 
Singapura termasuk negara yang paling banyak menanamkan modal di Indonesia. Investasi Singapura di Indonesia terdiri dari berbagai sektor industri. Antara lain industri kertas dan percetakan, kimia dan farmasi, makanan, elektronika, permesinan, serta logam.
 
Monique menyatakan, diaspora Indonesia di Singapura bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) selama ini gencar dalam kegiatan menarik pemodal-pemodal di Singapura untuk berinvestasi ke Indonesia.
 
Monique mengungkapkan, ada banyak asosiasi pengusaha Indonesia di Singapura. Beberapa di antaranya seperti Indonesian Diaspora Business Council (IDBC), Asosiasi Bisnis Indonesia-Singapore (BISA), Indonesia Business Center (IBC), Indonesia Entrepreneurs Club, dan lain sebagainya.
 
“Mereka banyak menjaring pengusaha Singapura dan pengusaha Indonesia juga untuk memperlihatkan peluang investasi di Indonesia. Juga membantu menyosialisasikan regulasi berinvestasi di Indonesia,” kata Monique kepada Metrotvnews.com di Jakarta, Kamis 6 Juli 2017.
 


Ia menambahkan, Kedutaan Besar RI bersama asosiasi pengusaha lainnya sering mengadakan pameran perniagaan bertajuk Trade Expo Indonesia di Singapura guna mempromosikan iklim investasi Indonesia. Karena itu, tak heran Singapura menjadi negara yang paling banyak berinvestasi di Indonesia.
 
Fungsi Ekonomi dan Perdagangan di KBRI Singapura benar-benar berjalan. Bahkan KBRI meyediakan satu ruangan khusus menampilkan produk-produk Indonesia,” pungkas Monique.
 
Oleh karena itu, menurut Monique, JDI juga berperan menjadi sumber masuknya investasi asing ke negeri Indonesia. Meskipun peran JDI belum terlihat signifikan, tapi tentu ini adalah  modal penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia.
 
 


(ADM)