Sebabak Tawar Menawar di PN Jakarta Selatan

Lis Pratiwi    •    28 November 2017 15:36 WIB
Sebabak Tawar Menawar di PN Jakarta Selatan
Ilustrasi: MTVN/Rakhmat Riyandi

Jakarta: Yang ditunggu akhirnya tiba. Menjelang siang, melalui pengeras suara, petugas mulai memanggil nama-nama pengantre loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu, 22 November 2017.



“Itu nomor saya, permisi dulu,” kata seorang pria berbaju batik begitu mendengar nomor antreannya dipanggil. Sebelumnya, dia bercerita kepada kami bahwa kedatangannya terkait pengesahan akta tanah. Pria itu pun beranjak menuju salah satu loket. Persis di samping loket terlihat selembar spanduk bertuliskan “Terima kasih Anda tidak memberikan kami janji atau segala bentuk gratifikasi atas pelayanan kami”. Sebuah pengingat bagi warga pengguna layanan pengadilan dan pemutus perkara.

Sementara di bagian belakang gedung terlihat puluhan orang memadati pintu-pintu masuk ruang sidang. Sebagian adalah peserta sidang, mahasiswa jurusan hukum, dan petugas pengadilan. Terselip pula dua orang pria yang mengenakan rompi merah bertuliskan ‘Tahanan’, melangkah masuk ke dalam ruangan.



Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. MTVN/Lis
 

PN Jakarta Selatan memiliki enam ruang sidang umum, satu ruang sidang utama, dan satu ruang sidang perkara anak. Siang itu, hampir seluruh ruang sidang terisi. Persidangan dengan berbagai perkara silih berganti.

Mahfum, dibanding pengadilan negeri di wilayah lainnya, PN Jakarta Selatan memiliki daftar jumlah perkara terbanyak, dengan kasus-kasus yang relatif besar.

Di tempat ini pula sorotan publik akan tertuju, mengamati proses praperadilan tersangka kasus megakorupsi KTP elektronik Setya Novanto. Sidang perdananya akan digelar pada Kamis, 30 November 2017.

Pada gugatan praperadilan sebelumnya, PN Jakarta Selatan memenangkan Novanto, lantas bebas dari status tersangka yang disematkan oleh KPK.

Alhasil, hakim tunggal yang memimpin persidangan itu, Cepi Iskandar, dilaporkan sejumlah organisasi ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA). Salah satunya Indonesia Corruption Watch (ICW), melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam pemeriksaan dan putusan sidang praperadilan Setya Novanto.



Hakim Cepi Iskandar dalam sidang putusan praperadilan Setya Novanto, Jumat, 29 September 2017. MI/Bary Fathahilah


Hakim Cepi Iskandar dilaporkan ke Badan Pengawas MA, Senin, 23 Oktober 2017. MI/Bary Fathahilah


Kini, KPK kembali menjadikan Novanto tersangka. Dan, lagi-lagi Ketua DPR RI itu mengajukan gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan. Dalam praperadilan jilid dua ini, sidang akan dipimpin oleh Hakim Kusno.

Dari sisi rekam jejak, ICW mencatat, Kusno memiliki prestasi 'gemilang' saat bertugas di Pengadilan Negeri Pontianak. Dia pernah membebaskan empat terdakwa kasus korupsi. Tiga di antara pembebasan itu, dilakukan dalam satu hari.

Berdasarkan data laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru, dalam situs resmi KPK acch.kpk.go.id, pada 2011 kekayaan Kusno mencapai Rp1,5 milyar. Selang lima tahun, saat menjadi hakim di PN Pontianak, hartanya melambung tiga kali lipat menjadi Rp4,2 milyar.



Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kusno. ANTARA


Citra buruk

Banyak kalangan mencibir proses hukum PN Jakarta Selatan. Terlebih, belum lama ini KPK menangkap Tarmizi, panitera pengganti yang terbukti menerima suap.

Tarmizi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin, 21 Agustus 2017. Dia menerima suap dalam perkara perdata yang diajukan Eastern Jason Fabrication Service Pte Ltd terhadap PT Aqua Marine Divindo Inspection. Sang Panitera menerima uang senilai Rp425 juta dari pengacara PT Aqua Marine untuk memengaruhi putusan hakim dan membatalkan gugatan Eastern Jason.



Panitera Pengganti PN Jakarta Selatan Tarmizi. MI/Rommy Pujianto


Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung (MA) Sunarto sempat angkat bicara. Dia meyakini bahwa suap terjadi bukan karena minimnya penghasilan yang diterima para petugas pengadilan.

Menurutnya, pegawai peradilan banyak yang menganggap jabatannya sebagai fasilitas, bukan tanggung jawab.

Baca: Wajah Bopeng Pengadil Meja Hijau

Faktor lainnya adalah soal sistem yang terlalu terbuka. Pengacara maupun jaksa mudah untuk bertatap muka dengan panitera, karena keharusan melapor terlebih dulu sebelum mulai bersidang. Pada kesempatan itulah peluang suap terbuka.

Tidak tanggung-tanggung, transaksi ‘jual-beli hukum’ itu pun kerap dilakukan di dalam gedung pengadilan.





Ihwal citra buruk ini, kami menemui Kepala Humas PN Jakarta Selatan Made Sutrisna. Menurutnya, para pimpinan pengadilan sudah berulang kali memperingatkan aparatnya untuk tidak berlaku korup. Namun, tak semua pihak mematuhi peringatan ini.
 
“Jadi lebih ke individu dan tanggung jawab dari oknum itu sendiri. Karena pimpinan sudah berulang-ulang, setiap bulan, bahkan bisa sebulan dua kali mengingatkan (untuk tidak korupsi),” katanya.
 
Baca: Simsalabim, Sulap Perkara

Soal pelaporan seorang hakim karena kontroversi keputusannya, Made mengakui hal itu kerap terjadi. Dia menganggapnya itu hal biasa. Karena, yang menang akan senang, dan yang kalah akan berulah.

“Saya juga sudah berapa kali dilaporkan ke KY (Komisi Yudisial) dari perkara perdata, pidana, tapi saya tunjukkan bahwa apa yang saya lakukan itu benar. Artinya tidak melanggar kode etik persidangan,” sambung Made.



Kepala Humas PN Jaksel Made Sutrisna. MTVN/Lis


Made berharap tak ada lagi rekannya yang terjerat KPK. Dalihnya, untuk meminimalisir terjadinya transaksi suap, PN Jakarta Selatan memperketat jalur keluar masuk pengunjung. Salah satunya, menambahkan pintu dengan akses khusus pegawai sebelum masuk ke ruang kerja pribadi hakim atau panitera.

Sementara itu, mereka yang hendak bertamu secara pribadi dengan aparat pengadilan diwajibkan mengisi identitas lengkap hingga nomor telepon.
 
“Kalau pun nanti di luar pagar kantor ini (terjadi suap), siapa yang tahu. Artinya itu kembali kepada pribadinya masing-masing,” sambung Made.

 

 


(COK)