Yang Mencurigakan di Pilkada

Wanda Indana    •    17 Maret 2018 14:53 WIB
Yang Mencurigakan di Pilkada
Ilustrasi: Medcom

Jakarta: Politik uang diprediksi bakal marak menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di 171 daerah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus mempelajari modus politik uang yang semakin berkembang dan variatif.
 
Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengungkapkan, lembaganya menemukan 53 laporan transaksi mencurigakan. Laporan itu terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 . Laporan tersebut merupakan jenis transaksi perbankan.
 
"Laporan transaksi keuangan mencurigakan ada 52, itu hanya dari pelapor," kata Dian di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Maret 2018.
 
PPATK juga menemukan 1.066 transaksi mencurigakan yang dilakukan secara tunai. Lalu lintas transaksi tunai itu meningkat sejak suhu politik mulai memanas pada akhir 2017.





Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae
Modus politik uang selalu berkembang. Inilah sebabnya PPATK masih terus mendalami laporan yang diterima. Selesai dikaji, hasil analisanya akan diserahkan ke aparat penegak hukum.
 
Tapi, baik Dian maupun KPK mengakui, umumnya transaksi mencurigakan mengalir untuk ongkos politik; biaya pencalonan.
 

Bak sebuah ekosistem, calon kepala daerah terutama petahana selalu menghimpun  biaya politik melalui sumbangan dana kamapanye.


Dalam serial ‘Hilir Mudik Uang Politik’ beberapa pekan lalu, Medcom Files telah membeberkan kamuflase mahar politik. Kini, berdasarkan perbincangan dengan Dian, kami mencoba merangkum modus yang sering digunakan petahana dalam mencari sumbangan dana kampanye.
 

Sumbangan dari pengusaha

Biasanya sumbangan datang dari pengusaha yang sering mengerjakan proyek-proyek pemerintah daerah. Pengusaha akan mendapat jatah proyek bila memberi sumbangan untuk kampanye si calon.
 
Modus ini paling jamak dilakukan para kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Ambil misal kasus terbaru Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP), yang ditangkap KPK pada Rabu, 28 Februari 2018.

Saat itu, KPK juga menangkap calon gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun - yang juga ayah dari Adriatma. Dia dicokok bersama lima orang lainnya dalam sebuah operasi senyap.
 
Dugaan awal, ketujuh orang itu terlibat dalam praktik suap terkait sejumlah proyek di Pemkot Kendari. Uang suap itu, kata KPK, diduga untuk memperkuat pundi-pundi Asrun dalam pencalonannya sebagai gubernur.
 
Potensi kerawanannya, dana sumbangan Pilkada yang bersumber dari pengusaha ‘langganan’ pemerintah daerah, dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana korupsi, yang tentu merugikan keuangan negara.
 
Dimungkinkan pula korupsi itu menjadi langgeng, sebab rawan aksi balas budi jika si calon penerima sumbangan memenangkan Pilkada.


Cagub Sultra Asrun. (MI)


Sumbangan dari BUMD

Sejatinya, dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah disebutkan; pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari pemerintah, BUMN, dan BUMD. Namun, pelanggaran atas aturan tersebut masih terjadi.
 
Polanya, uang sumbangan dari perusahaan BUMD ditransfer ke beberapa pihak, bahkan ada yang ditransfer ke luar negeri. Dari penampungan tadi, lantas uang dikirim ke pelaku untuk biaya kampanye.

Selain itu, bank daerah sebagai BUMD juga kerap terlibat, melalui penyalahgunaan kredit. Pelakunya selalu petahana. Melalui pengaruhnya sebagai kepala daerah, mengarahkan bank daerah untuk menyalurkan kredit ke salah satu BUMD.

Penyuntikan dana besar itu berimbas pada besarnya deviden BUMD. Uang deviden itulah yang digunakan untuk pembiayaan Pilkada.





Pola memecah transaksi (structuring)

Pemecahan dana transaksi untuk sumbangan Pilkada dilakukan melalui rekening calon kerabat atau orang lain yang dipercaya. Bahkan, bisa pula melibatkan banyak rekening perusahaan. Pola ini dilakukan untuk mengakali peraturan soal batasan sumbangan dana kampanye.
 
Sesuai ketentuan Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013, dana kampanye peserta Pemilu dapat diperoleh dari sumbangan perseorang, kelompok, perusahaan, dan badan usaha nonpemerintah.
 
Besarannya, dari perseorangan tidak boleh melebihi Rp 1 miliar selama masa kampanye. Sementara dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah maksimal Rp 7,5 miliar.
 
Dengan pola memecah transaksi, uang besar bisa berlabuh ke rekening kampanye pasangan calon tanpa melanggar aturan.
 

Sumbangan melalui pihak ketiga

Sumbangan ini jatuh ke rekening pihak ketiga. Bukan diberikan langsung kepada calon melalui rekening kampanye, tim sukses, maupun pengurus partai.
 
Dalam modus ini, pihak ketiga seolah menjadi pengepul, pengelola, lantas mendistribusikan dana kampanye.
 
Pola ini pernah ditemukan dalam kasus mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Andi Taufan Tiro, yang mencalonkan diri dalam Pilkada Bupati Bone, Sulawesi Selatan pada 2013. Sejak 2012, jumlah dana yang dikumpulkan, dikelola dan didistribusikan mencapai Rp 2 miliar.
 
Saat itu Taufan maju bersama pendampingnya Andi Promal Pawi, tetapi gagal. Empat tahun kemudian,  April 2016, pola itu terendus KPK.



Andi Taufan Tiro. (MI)

 
Sumbangan terindikasi TPPU

Sumbangan dana yang berasal dari hasil korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) bisa dilongok dari kasus Bupati Rokan Hulu, Riau, Suparman.
 
Suparman tersandung kasus dugaan suap terkait pembahasan Rancangan APBD Provinsi Riau pada 2014 dan 2015. Duit suapnya berjumlah Rp 155 juta, berasal dari hasil korupsi mantan Gubernur Riau Annas Maamun, yang juga ditangkap KPK dalam kasus korupsi perizinan kehutanan.
 
Dalam modus ini, penempatan dana bisa dalam bentuk investasi dan semacamnya. Intinya, ada upaya menyembunyikan atau menyamarkan dana hasil tindak pidana korupsi, sehingga seolah-olah dana tersebut terlihat sah.
 
Dalam kasus Bupati Rokan Hulu ini, dana hasil suap diduga akan digunakan untuk kebutuhan kampanye. Mengingat Suparman berencana kembali mencalonkan diri.
 


(COK)