Terobosan Amnesti Pajak

Surya Perkasa    •    17 Oktober 2016 20:50 WIB
Terobosan Amnesti Pajak
Petugas melayani wajib pajak untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan amnesti pajak di "Help Desk" Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I, Jakarta Selatan (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Metrotvnews.com, Jakarta: Selama dua pekan menjelang akhir September tahun ini, masyarakat berbondong-bondong mendatangi pusat informasi amnesti pajak. Antusias wajib pajak tetap tinggi pada hari penutupan program pengampunan pajak periode pertama pada, Jumat 30 September 2016. Kantor-kantor pelayanan pajak tetap ramai hingga tengah malam.
 
Amnesti pajak menjadi salah satu program fiskal unggulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Wajib pajak awalnya ragu dengan program pengampunan pajak. Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Rosan Roeslaini menyatakan kekhawatiran yang melanda pengusaha pada umumnya menyangkut hukuman pidana apabila pernah mengemplang pajak. Selain itu, perkara kerahasiaan data.



Apalagi, program serupa yang bahkan sudah dicoba beberapa negara lain belum pernah terbukti sukses besar. Pengusaha yang banyak menyimpan dananya di luar negeri pun banyak masih menimbang-nimbang untung rugi dari program pengampunan pajak ini. Buktinya dapat dilihat dari pencapaian yang masih jauh dari target.
 
Hingga penghujung bulan Agustus dana repatriasi baru sebesar Rp7,66 triliun dari target Rp1.000 triliun. Dana yang dideklarasi baru mencapai Rp95,2 triliun dari target Rp4.000 triuliun. Sedangkan uang tebusan yang tercatat baru Rp2,5 triliun target Rp165 triliun.
 
Perkembangan Tax Amnesty di 29 September 2016. Sumber: Ditjen Pajak (diolah)
 
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, mengungkapkan bahwa program amnesti pajak yang dicanangkan pemerintah RI sempat mengalami gangguan. Antara lain, janji manis bank swasta Singapura menutupi biaya deklarasi asalkan dana yang disimpan para pengusaha tak berpindah. Pemerintah memang meningkatkan target penerimaan, fokus mengarah pada kekayaan wajib pajak (WP) di luar negeri. Untuk pelaksana tugas ini, Presiden Joko Widodo juga memanggil pulang salah satu ahli fiskal Indonesia yang bekerja di Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati, untuk membantunya sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja.

Kehadiran Sri Mulyani di kabinet berhasil meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Termasuk pengusaha. “Sri Mulyani menciptakan trust (kepercayaan). Itu yang paling penting. Ini bisa membuat pelaksanaan amnesti pajak sukses,” ujar Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo.
 
Tidak hanya itu, Sri Mulyani pun membungkam manuver bisnis perbankan Singapura. Sri Mulyani menekan balik isu tersebut dengan berkomunikasi ke otoritas lembaga keuangan Singapura. Alhasil, kegandrungan masyarakat dan pengusaha pada terobosan pengampunan pajak membuat program ini populer di penghujung periode pertama. Realisasi melonjak dibanding bulan sebelumnya dan sukses mencatat rekor di dunia. Baca: Deklarasi Harta Tax Amnesty Indonesia Tertinggi di Dunia
 
   
 
Hingga 12 Oktober,  jumlah Surat Pernyataan Harta yang masuk sebanyak 405.405 WP dengan jumlah uang tebusan Rp93,49 triliun. Lebih dari 60% target akhir sebesar Rp165 triliun. Jumlah harta yang dideklarasi mencapai Rp3.826,81 triliun, hanya kurang Rp200 triliun dari target akhir.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, deklarasi terbagi dalam harta dalam negeri sebesar Rp2.703 triliun dan harta luar negeri Rp981,04 triliun. Sedangkan dana repatriasi sebesar Rp142,77 triliun masih jauh dari target Rp1.000 triliun. Namun Sri Mulyani menganggap repatriasi hanya menjadi pilihan. Selain itu program ini masih memiliki 2 periode lagi.
 
Baca: Repatriasi Minim, Sri Mulyani: Tax Amnesty Hanya Memberikan Pilihan
 

 
Potensi baru

Kekhawatiran tentang program amnesti pajak tidak akan berhasil, pada kenyataannya justru sebaliknya. “Kalau melihat dari pencapaiannya hingga sekarang, bisa dikatakan amnesti pajak sangat berhasil,” ujar pakar perpajakan Tax Center Universitas Indonesia, Darussalam kepada metrotvnews.com.
 
Yustinus pun menganggap hal ini menjadi sebuah rezim baru pajak nasional. Lewat amnesti pajak, pemerintah sukses meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Baca: Tax Amnesty dan Rezim Baru Pajak Nasional
 
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengakui bahwa amnesti pajak hasilnya di luar dugaan dan memberi kontribusi tak sedikit terhadap perekonomian. Persoalan yang harus dipikirkan pemerintah saat ini bagaimana menyalurkannya ke sektor produktif.
 
Agus juga menyebut lembaga bank sentral yang dipimpinnya itu melihat potensi besar perkembangan di sektor infrastruktur dan manufaktur. Walau demikian sektor lain pun akan berkembang dengan masuknya aliran dana dari program pengampunan pajak.
 
"Properti, pertanian, pariwisata akan berkembang karena kalau kami lihat minat investor, mereka cukup memahami pilihan," ungkap Agus beberapa waktu lalu.
 
Bank sentral memprediksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 pada kisaran 4,9 hingga 5,3 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan baik, khususnya pada kuartal III dan IV 2016.
 
Pengamat ekonomi dari INDEF, Avliani menyebut keberhasilan program pengampunan pajak bisa membuat iklim investasi di Indonesia lebih baik. Pengampunan pajak ini akan memengaruhi Standard & Poor's (S&P) untuk memberikan peringkat layak investasi bagi Indonesia. Apalagi indikator ekonomi Indonesia yang terus membaik.
 
Pengamat ekonomi Aviliani mengatakan, lembaga pemeringkat internasional itu harus memberikan peringkat yang lebih baik bagi Indonesia. Apalagi jika melihat berbagai indikator ekonomi yang ditargetkan pemerintah mampu tercapai dengan baik.
 
“Dengan adanya amnesti pajak kita berhasil mendapatkan cukup besar, indikator ekonomi juga on the track. Bahkan dengan adanya pemotongan anggaran kredibilitas pembangunan kita jadi lebih baik," kata Aviliani.
 
Ia menambahkan, aliran dana masuk dari amnesti pajak juga bisa dimanfaatkan untuk mendorong sektor riil. Dengan demikian, investor dan lembaga pemeringkat internasional akan melihat ini sebagai suatu keberhasilan pemerintah karena juga menghindari terjadinya kelebihan dana di pasar modal. Baca: Keberhasilan Amnesti Pajak Jadi Sinyal Perbaikan Peringkat S&P
 
Untuk itu, pemerintah harus membuka kesempatan bagi swasta guna berinvestasi tanpa terganggu proses peraturan yang ada. "Kita masih punya masalah dengan pengadaaan barang yang masuknya ke infrastruktur dan sekarang ini masih banyak hambatan-hambatan. Ini yang menurut saya kesulitan swasta masuk, mungkin bisa didanai swasta dulu baru pemerintah mengangsur ke swasta," pungkas Aviliani.





(ADM)