Kasak-kusuk Industri Gula

Coki Lubis    •    26 September 2016 12:38 WIB
Kasak-kusuk Industri Gula
Buruh memindahkan gula ke atas kapal barang untuk dikirim ke Nusa Tenggara Barat (NTB) di Pelabuhan Rakyat Paotere, Makassar, Sulsel (21/2). (ANTARA FOTO/Ekho Ardiyanto).

Metrotvnews.com, Jakarta: Pada Juli 2014, pekerja pabrik gula Karangsuwung, Cirebon, Jawa Barat mulai cemas, desas-desus pabrik akan ditutup menjadi momok. Akhirnya kabar buruk itu pun tiba pada Maret 2015. Perusahaan BUMN PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) menutup pabrik gula berbasis tebu yang berusia 119 tahun itu.
 
Kondisi ini tak hanya terjadi di PG Karangsuwung, para pekerja dua unit pabrik gula lainnya di Cirebon, yang juga dikelola PT PG Rajawali II (Grup RNI), juga mengalami kecemasan yang sama, yakni PG Sindanglaut dan PG Subang.
 
Saat itu, Direktur Utama RNI, Ismed Hasan Putro beralasan, maraknya gula kristal rafinasi (GKR) yang merembes di pasar tradisional menyebabkan pabrik gulanya merugi. Pasalnya, gula yang dikelola swasta jauh lebih murah dibanding gula-gula produksi BUMN, saat itu bedanya Rp500 per kilogram. Bagi pedagang, harga itu tentu menggiurkan.
 
Pakar pangan Khudori mengatakan, situasi ini umum terjadi. Bahkan hingga saat ini. Mengingat merembesnya gula rafinasi ke pasar umum. Padahal, gula rafinasi itu awalnya diperuntukan untuk industri, bukan untuk ritel.
 
"Namun, dengan pengelolaan sedemikan rupa, gula kristal rafinasi bisa seperti gula pasir biasa, lebih halus dan dapat dikonsumsi," ujar Khudori kepada metrotvnews.com, saat ditemui di Jakarta, Selasa (20/9/2016).
 
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) itu menegaskan, kemelut ini terjadi karena tidak terkendalinya pemberian izin pendirian pabrik gula kristal rafinasi (GKR) di BKPM, dan izin industri makanan-minuman pengguna GKR di Kementerian Perindustrian. Akibat obral izin ini, sejak 2010 kapasitas pabrik gula rafinasi mulai melampaui kebutuhan industri. Kini ada 12 pabrik gula rafinasi berkapasitas sekitar 5 juta ton.
 
Sejak itu juga, impor gula mentah (raw sugar), bahan baku pabrik gula rafinasi, terus meningkat. Dari kurang 1 juta ton pada 2006, kini izin impor yang dikeluarkan Kemenperin 3,2 juta ton. Bahkan, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menyebut izin impor GKR untuk industri dan gula mentah untuk pabrik gula rafinasi berlebihan.
 
Baca juga: APTRI: Tanpa Kesungguhan, Swasembada Gula Hanya Fatamorgana
 

 
Simalakama harga pokok
 
Persoalan besarnya impor gula Indonesia tidak lepas dari persoalan produksi gula negara (pabrik gula BUMN) yang tidak efisien. Pasalnya, teknologi pabrik gula BUMN umumnya menggunakan teknologi kuno, kinerjanya rendah, serta berkapasitas kecil. Hal ini menjadi faktor tingginya biaya produksi gula milik petani atau pabrik gula BUMN.
 
Tingginya biaya produksi ini kerap diselesaikan dengan menaikan Harga Pokok Produksi (HPP) gula. Saat ini harga pokok gula yang ditetapkan pemerintah di angka Rp9.100 per kilogram, sementara harga eceran di pasar domestik saat ini di kisaran Rp14.700. Bahkan sebelumnya pernah mencapai Rp16.000-Rp17.000 per kilogram.
 
"Sementara swasta lebih efisien, biaya produksinya hanya separuh dari biaya pokok produksi itu," ujar Khudori. Artinya, setiap kenaikan harga pokok yang diikuti kenaikan harga eceran, tentu membawa keuntungan tinggi (winfall profit) bagi pabrik gula swasta.
 
Termasuk harga gula luar negeri yang kini berkisar US$286 per ton atau sekitar Rp3.760 per kilogram. Bila masuk Indonesia, ditambah bea masuk, ongkos angkut, asuransi, handling dan yang lain, menjadi sekitar Rp5.500 per kilogram.
 
"Disanding harga eceran pasar ritel kita, jelas impor gula menghasilkan keuntungan yang luar biasa," ucap Khudori yang juga anggota ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat ini.
 
Jadi, jangan heran bila orang berbondong-bondong ingin mendapatkan jatah (kuota) impor gula. Tak masalah bila harus menyuap pejabat berpengaruh, karena besaran suap yang dikutip terhitung receh dibanding keuntungan yang didapat.
 
Baca: Suap Irman untuk Pengurusan Kuota Gula Impor
 
Kuota impor
 
Pada dasarnya, pembukaan izin impor gula mentah diperuntukan menutup stok kekosongan bahan baku, dan ada periodesasinya. Kemudian menjadi masalah ketika jumlahnya diindikasi melebihi kebutuhan produksi.
 
"Impor gula mentah itu kan untuk menutup kurangnya stok bahan baku (tebu) saat pabrik memasuki periode idle, atau bukan musim giling," kata Khudori. Untuk pengendalian impor ini, pemerintah pun menerapkan kebijakan kuota impor.
 
Sayangnya, kuota impor ini membuahkan masalah baru, yakni korupsi politik. Ya, sistem ini membuka ruang bagi pejabat untuk mendagangkan pengaruhnya demi mendapat fee dari pengusaha atau importir agar mendapat jatah impor.
 
Syarkawi Rauf, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), mengatakan, kuota impor yang kini diterapkan pemerintah untuk mengendalikan impor justru bisa memfasilitasi persekongkolan antara pemberi kuota dengan calon penerima kuota. Menurutnya, saat ini penetapan pemegang jatah impor belum transparan.
 
"Pemerintah dapat melakukan tender terbuka disertai persyaratan harga jual di pasar lokal yang melibatkan BUMN, sehingga pengendalian pasokan dan harga bisa dilakukan melalui intervensi pasar," katanya melalui keterangan resmi yang diterima Metrotvnews.com, Senin (19/9/2016).
 
Tahun lalu, APTRI pernah mengecam para pihak yang mendesak pemerintah agar memperlebar keran impor gula. Kebijakan mengimpor gula jelas bakal merugikan petani tebu dalam negeri. Maka para petani memprotes pemerintah jika malah menari dan mengikuti langgam tabuhan gendang pengusaha-pengusaha pengimpor gula, yang mereka sebut sebagai mafia gula.
 
APTRI menyebut mafia gula mencengkeram tata niaga gula nasional. Para petani bahkan mencurigai mafia gula merekayasa statistik terkait kondisi industri gula nasional yang tak mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri, sehingga kekurangannya harus dicukupi lewat pasokan impor. Orang awam mengistilahkan mafia gula sebagai "seven samurai".
 
Puluhan juta ton gula mentah impor ini, yang dibeli importir dengan harga murah (Rp5.500-Rp6.000 per kilogram) dari negara asalnya, kemudian dijual kepada pabrik gula rafinasi (PGR) swasta.  Pada wilayah inilah yang ditengarai menjadi lahan permainan importir dengan serikatnya dalam pernburuan rente.  Artinya, jaminan keuntungan tinggi baik importir mapun PGR swasta, ditambah stok besar karena produktivitas pengelolaan tinggi, digunakan untuk mengendalikan harga gula di pasar. Mereka bisa menaikan harga dengan menahan stok gula, atau menjatuhkannya dengan membanjiri pasar ritel dengan produk gula impor yang telah diolahnya di dalam negeri.
 
Dedy Mawardi, Komisaris PT Perkebunan Nusantara XI (BUMN), mengatakan, kuatnya daya cengkeram mafia gula ini mampu membuat industri gula yang dikelola oleh BUMN Gula nyaris tak berdaya. Dirinya berharap KPK dapat membongkar busuknya mafia gula yang berkolaborasi dengan kekuasaan hingga mengatur tata niaga gula selama ini.
 
"Tanpa membongkar permainan busuk mafia gula maka kebijakan swasembada gula yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tak kan pernah terwujudkan," ujar Dedy dalam keterangannya yang dirilis situs resmi  PT Perkebunan Nusantara XI, Senin (19/9/2016).
 
Tercekik
 
Perihal permainan mafia gula ini turut dikeluhkan oleh  Komisaris PT PG Rajawali II (Grup RNI), Satrio Reputranto. Menurut dia,  dengan sederet persoalan tata niaga gula ini, ditambah teknologi yang tidak mumpuni, sulit bila BUMN gula diharapkan mengendalikan harga. Pasalnya, gula produksi PGR swasta memiliki hak penjualan langsung di pasar.
 
"Sementara kami ke satu pintu, cuma boleh jual ke Bulog. BUMN dicekik, swasta dilepas," kata Satrio kepada metrotvnews.com, Kamis (22/9/2016).
 
Parahnya lagi, dengan harga pokok Rp9.100 per kilogram, Bulog membelinya dengan harga Rp10.500. Padahal, lelang dari petani mencapai harga Rp14.500. "Lantas, bagaimana BUMN gula harus ambil margin?" ujarnya.
 
Sementara PGR swasta, Satrio melanjutkan, dengan proses produksi yang efisien –teknologi  dan teknik budidaya yang membuahkan produktivitas, kualitas dan rendemen tinggi– dapat berproduksi dengan harga pokok lebih rendah. Baginya, bila diminta bersaing agar dapat mengendalikan harga, ini seperti pertarungan delman melawan mobil sport, mesin pabrik tahun 1800-an versus mesin tahun 2000-an.
 
Hal ini juga berdampak pada tidak menariknya industri gula negara bagi investasi. "Bagaimana produksinya? Lantas kualitas tebu juga lemah, lebih dipengaruhi faktor iklim. Rendemen juga kecil, sulit mencapai target yang ditetapkan menteri, karena mesin jaman (tahun) 1800-an. Mestinya, ya revitalisasi dulu," kata Satrio.
 

 
Sedangkan swasta, ia melanjutkan, budidaya tebunya bagus, ditunjang teknologi pengolahan termutakhir, bahkan penebangnya saja berpenghasilan layak. Efisiensi dan keuntungan besar membuat PGR swasta mudah mendapat dukungan perbankan. "Kami (BUMN gula) untuk revitalisasi sulit, karena soal anggaran, kewenangannya kan di partai," kata Satrio.
 
Namun, komisaris yang sempat menjabat sebagai Direktur Pengendalian  Usaha & Manajemen Risiko di PT RNI itu mengungkapkan optimismenya soal swasembada gula. Kini, katanya, di PT Rajawali II sudah memperlihatkan neraca perusahaan yang semakin baik, dapat menjadi tolak ukur.
 
"Saat saya ditunjuk sebagai komisaris (2015), ada hutang Rp1,2 triliun. Karena selama tiga setengah tahun (2012-2015) kita tidak diperbolehkan jual gula. Entah alasannya apa, yang jelas hampir semua pabrik-pabrik BUMN gula rontok, termasuk di PTPN," kata Satrio.
 
Saat itu, neraca perusahaan PT Rajawali II alami defisit, kerugian tiap tahun Rp342 miliar. Kini, Satrio mengklaim bahwa neracanya mulai membaik, dengan mengecilnya defisit hingga Rp72 miliar.
 
"Bila ada kemauan politik, dukungan, kita bisa bersaing. Apalagi ditambah kenyataan membaiknya pabrik gula meski kondisi mencekik, kita bisa melompat, bukan lagi jalan atau lari," ucap Satrio.
 


(ADM)