Pilkada Jabar 2018, Rebutan Pengaruh di Gerbang Harapan

Coki Lubis    •    11 September 2017 20:45 WIB
Pilkada Jabar 2018, Rebutan Pengaruh di Gerbang Harapan
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil diarak menggunakan kesenian Sisingaan saat sosialisasi Partai Nasdem mengusung Ridwan Kamil sebagai salah satu Calon Gubernur pada Pilkada Jawa Barat 2018. (ANTARA/Adeng Bustomi)

Metrotvnews.com, Bandung: Fenomena kekalahan Basuki Tjahaja Purnama pada kompetisi pemilihan gubernur DKI Jakarta dalam rangkaian Pemilihan Kepala Daerah 2017 telah membuka wawasan publik mengenai dinamika politik identitas. Sebagian kalangan menganggap kenyataan ini sebagai preseden buruk dalam perkembangan demokrasi di Indonesia yang profilnya memiliki penduduk dengan keragaman suku, bahasa, dan agama.
 
Ada kecemasan bahwa pola permainan serupa bakal kian menjadi-jadi dan merajalela di masa mendatang pada proses Pemilihan Umum di masa mendatang, baik itu skala regional maupun nasional. Penggunaan politik identitas yang terbukti ampuh menjungkalkan petahana dalam pilkada DKI diduga akan terjadi pada pilkada 2018 bahkan dalam pemilu serentak 2019.
 
Politik identitas memang merupakan wacana baru dalam dalam kajian ilmu politik. Secara umum, di antara fokus utama kajiannya juga menyoroti persoalan-persoalan politik karena perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sebagaimana diketahui, masing-masing dari cakupan itu memiliki basis pembedaan yang jelas sekaligus mempunyai kecenderungan yang besar juga untuk dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan dominan.
 
Kalangan pengamat politik mensinyalir pilkada Jawa Barat dengan karakter yang lebih homogen juga berpotensi diwarnai politik identitas. Hal ini berdasarkan kenyataan pelabelan terhadap partai-partai pendukung Ahok, sapaan Basuki Tjahaja Purnama, sebagai partai pendukung penista agama yang gencar disampaikan melalui ceramah di sejumlah masjid di Bandung, Jawa Barat.
 
Sementara itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil telah mendeklarasikan diri bakal maju menjadi calon Gubernur Jawa Barat. Adapun partai politik yang memberikan dukungan secara resmi kepada Emil, sapaan Ridwan Kamil, baru Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa. Sedangkan NasDem dan PKB notabene merupakan dua partai yang turut menyokong Ahok dalam pilkada DKI.
 
Maka, situasi ini menandakan bahwa Ridwan Kamil digoyang isu bahwa ia disokong oleh partai pendukung penista agama.
 
Seperti dikutip Media Indonesia, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan Badan Pengawas Pemilu sangat berperan untuk menghentikan penggunaan politik identitas sebab UU Pilkada telah mengatur larangan tersebut dengan ancaman pidana penjara selama 18 bulan.
 
"Selama ini Bawaslu dan jajaran serta pihak kepolisian cenderung permisif dengan alasan mengedepankan stabilitas. Karena tidak ada respons tegas, tak mengherankan bila isu ini terus digunakan sebagai amunisi kampanye," ujar Titi.
 
Meski upaya-upaya untuk membangkitkan politik identitas di Pilkada Jawa Barat bukan suatu hal yang mustahil, namun itu tidak akan memanas seperti yang terjadi di pilkada DKI Jakarta.
 
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menengarai isu SARA yang berpotensi muncul di pilkada Jabar terkait dengan suku, yakni Sunda dan bukan Sunda. Tetapi, ia pun meyakini bahwa isu tersebut tidak akan memengaruhi peta kekuatan para calon gubernur di pilkada Jabar 2018.
 
Hasil survei nama-nama potensial yang maju di Pilgub Jabar 2018  yang dirilis Indo Barometer pada Selasa 6 Juni 2017 menyajikan bursa kandidat yang akan berkontestasi di pilkada Jabar 2018.
 
Menurut survei tersebut, Ridwan Kamil, Deddy Mizwar, dan Dedi Mulyadi dipersepsikan responden penelitian sebagai tiga nama teratas yang bersaing ketat memperebutkan posisi Jabar-1. "Dalam survei, kami memunculkan 16 nama. Namun, yang menunjukkan peningkatan baik elektabilitas maupun popularitas ada di tiga nama tersebut," kata M Qodari dalam pemaparannya.
 


Dari survei yang dilaksanakan di 27 kabupaten/kota, responden memilih pemimpin dengan kriteria berwibawa (13 persen), dekat dengan rakyat (12,3 persen), pintar (11,5 persen), berkinerja bagus (9,4 persen), dan berpengalaman (8,5 persen).
 
Meski isu SARA kelak diterapkan di Jabar, menurut Qodari, efektivitasnya dapat dipastikan akan jauh di bawah Jakarta. Apalagi, sejauh ini, para kandidat yang mungkin bakal bertarung pada pilkada Jabar belum terlihat memiliki karakter kontroversial seperti Ahok.
 
Untuk diketahui, prediksi Komisi Pemilihan Umum jumlah pemilih di Jabar mencapai 35 juta orang pada tahun 2018. Angka itu setara dengan kurang lebih 20 persen pemilih nasional.
 
Artinya, Jabar merupakan provinsi yang memiliki jumlah pemilih terbesar. Kondisi ini menjadikan Jabar sebagai tolok ukur bagi partai politik, memenangkan suara secara mayoritas di Jawa Barat bisa berarti memiliki kans sangat besar memenangkan pemilu tingkat nasional. Boleh dibilang, Jabar semacam patokan kawasan yang niscaya penting bagi partai politik untuk dimenangkan.
 
Maka, penting pula untuk mengamati bagaimana gelagat partai politik berebut untuk meraih suara terbanyak di pilkada Jabar 2018. Apalagi, tak lama kemudian momentum pemilu dan pemilihan presiden akan diselenggarakan pada tahun 2019. Kemenangan di Jabar dapat membuka harapan bagi kepentingan partai politik yang bersangkutan untuk mengubah peta kekuatan politik dan ekonomi nasional.
 
Berdasarkan demografinya, mayoritas penduduk Jabar beragama Islam. Besarnya 98 persen dari total 47,3 juta jiwa penduduknya.
 
Catatan pada tahun 2010, setidaknya ada 180 ribu masjid tersebar di Jabar, ditambah sebanyak 4.772 pesantren. Serta ditopang lebih dari 220 ribu orang tokoh pendakwah di dalamnya. Terdiri dari 150.927 orang kiai, 35.495 ribu orang ulama, dan 36.201 orang mubalig yang masing-masing punya pengaruh di berbagai pelosok Jabar.
 
Peneliti Sumber Daya Regional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakkir menjelaskan dalam esainya yang bertajuk Islam Priangan: Pergulatan Identitas dan Politik Kekuasaan bahwa agama dan politik adalah sepasang identitas yang hampir tak bisa dipisahkan secara sendiri-sendiri dalam perjalanan sejarah kaum Muslim Priangan. Pada masa kolonial, kecemasan pihak penguasa terhadap potensi politik muslim membuat mereka didefinisikan sebagai kelompok radikal yang harus terus menerus diawasi.
 
Menurut Amin, kondisi ini ternyata berlanjut pada masa pasca kolonial. Berbagai potensi politik muslim, apalagi yang mengambil sikap beroposisi dengan negara, diamputasi dengan segala cara. Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan Partai Masyumi adalah dua representasi Islam politik yang harus menerima kenyataan itu. Sayangnya, berbagai usaha untuk merevitalisasi pengaruh dari dua gerakan itu pada periode belakangan tampaknya mengalami kegagalan.
 
Kaum muslim di Priangan, ia menambahkan, adalah entitas yang tidak secara eksklusif mempunyai karakter kultural yang khas. Dinamika yang terjadi di dalam tubuh internal mereka adalah respons terhadap berbagai perubahan di tingkat yang lebih besar.
 
"Jika di Jawa kita mengenal secara stereotipikal apa yang disebut Islam Jawa, hal yang sama akan sulit ditemukan dalam realitas Muslim Priangan. Afinitas dan afiliasi mereka terhadap Islam tampaknya telah menempati posisi pimer dalam dunia mental mereka," kata Amin.
 
Sebaliknya, ia melanjutkan, mengenai Sunda atau ke-Sunda-an sebagai sebuah identitas kultural justru tampak kurang menonjol. Ini yang mengherankan bagi Amin. Identitas Islam yang muncul seakan tidak ada referensinya secara kultural dengan ke-Sunda-an atau Sunda sebagai sebuah identitas budaya.
 
Makna dari menjadi orang Sunda, dengan kata lain, tidak mempunyai resonansi politik, berbeda dengan makna dari menjadi Muslim. "Meskipun dalam kenyataannya dua ragam identitas ini tidak bisa pertentangkan secara hitam putih, dalam kenyataanya kaum Muslim Priangan tidak memiliki preseden konfliktual yang berakar pada wacana kultural," kata Amin.
 
Lantas, bagaimana dengan kenyataan adat yang tidak mencerminkan perilaku Islam, dalam hal ini kepercayaan Sunda Wiwitan? Dari kacamata intelektual Muslim Sunda H Hasan Mustapa, adat tersebut masih merujuk pada ajaran-ajaran pra-Islam.
 
Keberadaannya dianggap wajar mengingat proses Islamisasi adalah proses “menjadi” - yang mungkin saja di satu tempat sudah berubah, sementara di tempat lain belum. Tapi, secara nominal dan pengaruh, Sunda Wiwitan terhitung kecil.
 
Amin menjelaskan, Sunda Wiwitan hanya terkonsentrasi di beberapa desa saja, seperti Cisolok - Sukabumi, Kampung Naga - Cirebon, dan Cigugur - Kuningan.
 
Tapi, terkait pengakuan agama yang berlaku di Indonesia, sebagian besar komunitas Sunda Wiwitan ada yang terpaksa mencatatkan diri sebagai Islam, ada juga yang ke Nasrani (Protestan dan Katholik) dan agama resmi lainnya.
 
Sementara keberadaan Nasrani di tatar sunda sendiri lebih banyak disebabkan pengaruh pendidikan di era kolonial Belanda. Seperti di beberapa lokasi, di Bogor dan Bandung misalnya. "Di luar itu, Jawa Barat Islam semua," papar Amin kepada Metrotvnews.com di Jakarta, Selasa 29 Agustus 2017.
 
Cirebonan
 
Nah, yang unik dalam pemetaan budaya dan Islam di Jabar adalah hadirnya tema sub-kultur Priangan dan Cirebonan. Secara tradisional, wilayah Priangan mencakup Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Cimahi, Bandung, Cianjur, Sukabumi, Bogor dan sebagian Karawang.
 
Sementara Cirebonan merujuk pada wilayah eks-Karesidenan Cirebon dan sekitarnya, meliputi Kuningan, Majalengka, Cirebon, Indramayu dan Subang. Pengalaman sejarahnya pun berbeda dengan garis sejarah masyarakat Jabar lainnya - yang dikategorikan Priangan.
 
Cirebon kerap dianggap menjadi bagian dari wilayah kebudayaan Jawa versi Cirebon atau Jawa Cirebonan. Dari sudut pandang pusat kebudayaan Jawa, yakni Yogyakarta dan Solo, Cirebon adalah pinggiran.
 
Fakta kebudayaan ini, sampai tingkat tertentu, paralel dengan orentasi politik dan konfigurasi kelompok-kelompok agama di Cirebon. Bahkan hingga kini, sebagian besar komunitas Islam Cirebon merupakan bagian dari peta kultural Islam Jawa - yang didasarkan pada persebaran jaringan pesantren.
 
Koneksi pesantren-pesantren di Cirebon dengan sejawat mereka di Tanah Jawa jelas jauh lebih intensif jika dibanding dengan pesantren-pesantren di tatar Sunda (Priangan). Orientasi budaya Islamnya pun sebagian besar dipengaruhi model kepemimpinan kyai-kyai pesantren tanah Jawa.
 
"Jadi, saat bicara Sunda adalah Islam, maka (Islam-Sunda) Priangan lah yang dimaksud. Dia (Priangan) terbesar, baik wilayah, jumlah (penduduk), maupun pengaruh," ujar Amin.
 
Pergulatan identitas
 
Jejak panjang Islam di Jabar juga tidak bisa dipisahkan dari kehadiran dua corak keislaman yang berbeda, yakni, modernis dan tradisionalis. Corak Islam modernis di Jabar bermula dari maraknya kemunculan gerakan Muslim berbasis dakwah sepanjang dekade kedua abad-20. Salah satunya adalah Persatuan Islam (Persis) –didirikan di Bandung pada tahun 1923 oleh dua tokoh: H Zamzam dan H Mahmud Yunus.
 
Di bawah kepemimpinan Ahmad Hassan (1924), warna Persis semakin tegas. Organisasi ini tampil bersemangat dalam mewujudkan ide-ide pembaharuan dalam Islam.
 
Kala itu, Persis aktif menyerang berbagai pemikiran Islam tradisional yang dianggapnya menyimpang dari al-Qur’an dan al-Hadits. Boleh dikata, dibandingkan Muhammadiyah - yang juga modernis, Persis jauh lebih keras.
 
Sampai batas tertentu, kehadiran Persis telah memancing reaksi kalangan kyai tradisional yang merasa otoritas keagamaannya terusik.
 
"Meski demikian, perseteruan ini sepenuhnya berlangsung dalam koridor yang tidak menyentuh isu politik," ucap Amin.
 
Kaum muslim tradisional di Priangan pun mempunyai cerita sendiri - berbeda dengan sejawat mereka di tanah Jawa yang sebagian besar berafiliasi secara kelembagaan dengan Nahdlatul Ulama (NU).
 
Di Priangan, muslim tradisional memiliki afiliasi organisasi yang lebih beragam. Di antaranya adalah Persyarikatan Ulama, yang didirikan oleh KH Abdul Halim di Majalengka pada 1916, juga Al-Ittihadiyyatul Islamiyyah (AII) - yang didirikan KH Ahmad Sanusi di Sukabumi pada 1931.
 
Pada 1952, kedua organisasi ini menyatukan diri dengan nama Persatuan Umat Islam (PUI), yang berpusat di Bandung. Umumnya, pendirian organisasi-organisasi Islam lokal yang bercorak tradisional kala itu merupakan reaksi terhadap serangan kaum Muslim modernis - yang dipandang mengusik kehormatan tradisi keagamaan mereka.
 
Saat kami menemui mantan Ketua Lembaga Pengkajian Turats & Peradaban Islam PP Pemuda Persis Latief Awaluddin, dia mengakui, pada masa itu memang perdebatan corak keislaman modernis-tradisi sangat hebat.
 
Tapi tidak untuk sekarang. Menurut Latief, baik Persis maupun kalangan Islam tradisi - seperti NU pada saat ini, sudah saling memahami.
 
"Kalaupun ada itu yang menurut saya ormas-ormas baru. Kalau yang sudah mapan, seperti NU, Muhammadiyah, itu sudah dewasa menyikapi perbedaan. Kalau yang baru saya nggak tahu ya," kata Anggota Dewan Tafkir PP Persis ini saat kami temui di Gedung PP Persis, Bandung, Jawa Barat, Rabu 6 September 2017.
 
Politik Islam
 
Dalam lingkup politik, kebutuhan untuk bersatu menghadapi kebijakan kolonialisme Belanda mencapai titik penting. Isu perbedaan pandangan modernis dan tradisionalis dirasa perlu dinomor-duakan.
 
Perhimpunan gerakan-gerakan Islam di Nusantara menyatukan diri dalam Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), baik yang bercorak tradisi maupun modernis.
 
Meski sempat dibubarkan oleh Belanda, namun di zaman pendudukan Jepang MIAI diizinkan kembali. MIAI dianggap organisasi yang bisa mewakilkan umat Islam menjelang pembentukan negara Indonesia.
 
Kejengkelan Jepang terhadap sejumlah gerakan Islam kala itu, seperti Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Indonesia (PII), membuat MIAI dievaluasi.
 
Akhirnya, MIAI dibubarkan oleh Jepang, namun diganti dengan pembentukan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada 24 Oktober 1943. Motor penggeraknya adalah NU, Muhammadiyah, PUI, juga Persis.
 
Namun, di tengah perjalanan, di luar persoalan perbedaan pandangan politik, NU - yang kental dengan corak keislaman berbasis tradisi, juga merasa tak sejalan dengan organisasi Islam bercorak modernis seperti Muhammadiyah dan Persis. Sejak kongres Masyumi pada 1949, konflik internal pun menguat dan membawa NU keluar dari Masyumi pada 1952.
 
Menariknya, meski PUI juga bercorak Islam tradisi, namun organisasi ini tetap berada di dalam, bahkan menjadi penggerak utama Masyumi, khususnya di Jabar.
 
Amin berpendapat, inilah uniknya pengamal Islam tradisi di Priangan. Sekalipun seseorang itu secara kultural keagamaan adalah NU - cenderung moderat, tapi secara politik sebagian besar lebih dekat dengan tradisi Masyumi yang cenderung konservatif.
 
"Jadi, jangan kaget kalau kita, di Jabar, menemukan orang NU tapi juga pro Masyumi. Atau kalau sekarang sebut saja pro-FPI atau PKS, PBB, dan partai Islam modernis lainnya. Secara kultural NU, secara politik konservatif," papar Amin.
 
Dengan kondisi ini, sangat mahfum bila pada Pemilu pertama Indonesia (1955) Partai Masyumi memperoleh suara terbesar di Jabar. Sementara NU pada posisi keempat - setelah PNI dan PKI.
 

 
Nasionalis rasa Islam
 
Bila kita tengok hasil Pemilu 1955, suara terbesar setelah Masyumi di Jabar adalah Partai Nasionalis Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kondisi ini pun membawa pertanyaan, bila Sunda adalah Islam, mengapa pemeroleh suara terbesar berikutnya bukan partai Islam lainnya?
 
Padahal, saat itu kontestan Partai Islam, selain Masyumi, ada Partai NU, Perti (Persatuan Tarbiyah Indonesia), PSII, dan Partai Politik Tarekat Islam (PPTI).
 
Inilah satu lagi keunikan Muslim di tatar Sunda. “Konservatisme Islam di Priangan, di Jabar pada umumnya, tidak harus diwujudkan dengan memilih partai Islam. Dia bisa ke partai-partai nasionalis juga,” kata Amin.
 
Latief pun turut mengakui kondisi ini. Bahkan dia bercerita, seorang teman satu pesantrennya di Persis, ada yang aktif di partai nasionalis. “Sekarang  di Partai Nasdem.”
 
Meski seorang Sunda berada sebagai elite lokal di tubuh partai nasionalis, kentalnya Islam dalam dirinya tidak lantas hilang. Sebaliknya, bila partai-partai nasionalis ingin tetap berada di hati masyarakat Sunda, penting bagi partai tersebut untuk menunjukkan keislamannya.
 
“Jadi, tidak aneh bila yang mengusulkan perda syariat, seperti di Cianjur, itu tidak partai Islam, tapi Golkar. Juga di Kuningan, orang PDIP,” ucap Amin.
 
Inilah Jawa Barat. Identitas tidak mempengaruhi pilihan politik, meski secara sejarah kemenangan politik ada di tangan partai islam.
 
(ADM)