Buka-bukaan soal Guernsey

Wanda Indana    •    25 Oktober 2017 17:14 WIB
Buka-bukaan soal Guernsey
Ilustrasi: MTVN/Mohammad Rizal

Metrotvnews.com, Jakarta: Daftar 81 nasabah Indonesia yang terlibat transfer Rp 18.9 triliun - dari Guernsey, Inggris ke Singapura sudah dikantongi.  Tapi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih mengunci mulut.
 
Transfer mencurigakan yang melibatkan Standart Chartered Bank (Stancart) itu terungkap dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK pun sudah mengirim Laporan Hasil Analisis (LHA) ke Dirjen Pajak untuk ditindak lanjuti.
 
Baca: Stanchart Diselidiki Atas Transfer Aset Milik Klien dari Indonesia 
 
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi mengatakan, data wajib pajak bersifat rahasia, tak boleh dipublikasikan.
 
Sesuai Pasal 34 Undang-Undang Perpajakan, menyebut; setiap petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib seperti SPT, laporan keuangan dan lain-lain.
 
“Masalahnya pajak ini, dalam mengerjakan sesuatu berdasar UU tidak boleh diserbaluaskan," ucap Ken, setelah kehebohan transfer jumbo ini mencuat, Senin malam 9 Oktober 2017.
 
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo punya pandangan lain. Menurutnya, Dirjen Pajak boleh membuka data tersebut.
 
“Itu kan bukan data SPT. Itu data eksternal dari PPATK, jadi enggak ada persoalan, jadi bisa diungkap,” kata Yustinus saat ditemui Metrotvnews.com di Kantornya, Wisma Korindo, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa 24 Oktober 2017.
 

Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo. (MTVN/Wanda Indana)
 
Yustinus memastikan, motif perpindahan dana besar-besaran dari Guernsey ke Singapura  untuk menghindari pajak. Sebab, setiap wajib pajak yang melakukan pemindahan aset harus melapor ke otoritas pajak.
 
“Kalau mereka lapor pajak, duit mau ditaruh di mana saja tidak jadi masalah. Kenapa harus dipindah?  Dengan memindahkan dana itu berarti mereka belum melaporkannya di SPT,” jelas dia.
 
Menurutnya lagi, sikap tertutup Dirjen Pajak bakal mengundang kecurigaan publik. Seharusnya, Dirjen Pajak menjalakan fungsi pemantauan dengan melibatkan KPK atau institusi penegak hukum lainnya untuk menuntaskan kasus tersebut.
 
“Dirjen Pajak harus terbuka,” tegas Yustinus.
 
Baca: Transfer "Jumbo" dari Guernsey Menggendut
 
Surganya pajak
 
Guernsey merupakan kepulauan dengan yurisdiksi tersendiri, meski bagian (Bailiwick) dari kerajaan Britania Raya atau Inggris. Lokasinya di lepas pesisir Normandia, berdekatan dengan Bailiwick Jersey. Keduanya, Guernsey dan Jersey, menyatukan diri dengan sebutan Kepulauan Channel atau British Channel Islands.
 
Kepalauan Channel juga disebut-sebut sebagai salah satu “surganya pajak”. Yuridiksi Guernsey misalnya, memberikan manfaat pajak maksimum bagi perusahaan yang berada pada wilayah tersebut.
 
Selama objek pajak bukan penduduk Guernsey, maka pendapatan tidak akan dikenakan berbagai pajak, seperti, pajak penghasilan, pajak daerah, pajak warisan dan pajak kematian lainnya, PPN, pajak barang dan jasa, pajak tidak langsung dan transfer modal.
 
Ya. Pajak korporasi di Guernsey ada pada tingkat nol persen. Dan yang terpenting, peraturan dan kebijakan keuangannya protektif.
 
Karena jaminan keamanan itu, kawasan ini tak hanya menjadi tempat favorit bagi para penghindar pajak, namun kerap menjadi tempat mencuci uang bagi para pelaku kejahatan. Di sini, aparat hukum sekalipun akan sulit mengintip kekayaan seseorang yang diduga berasal dari hasil kejahatan.
 
Jadi, tidak heran bila banyak pelaku kejahatan berbondong-bondong membawa lari kekayaan haramnya ke negeri yang berstatus surganya pajak nan protektif itu. Salah satunya, Guernsey. Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Kuangan (PPATK) pun mengakuinya.
 

 
Namun, di awal 2016, yurisdiksi Guernsey sudah menerapkan Common Reporting Standard (CPS) - sebuah kesepakatan global soal keterbukaan informasi pajak. Sejak itulah Guernsey tak lagi dianggap aman.
 
Kuat dugaan, pemindahan dana milik ratusan Warga Negara Indonesia - dari Guernsey ke Singapura, terkait upaya menghindari pajak (tax evasion). Pasalnya, transfer jumbo itu mulai dilakoni di penghujung 2015, menjelang CPS diberlakukan di Guernsey.
 
Mahfum pula bila kecurigaan lain muncul tatkala ada pergerakan dana besar milik WNI di luar negeri, mengingat tak sedikit koruptor di Indonesia yang melarikan uang hasil kejahatannya ke luar negeri.
 
“Ya, kalau sebesar itu dan masuk dalam pantauan otoritas Inggris, tentu ada yang mencurigakan. Apalagi itu kan salah satu tempat tax heaven,” ucap Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Taufan saat kami hubungi, Senin, 23 Oktober 2017.
 
Baca: Pemburu Aset Digocek Koruptor
 

 
Senjata Baru
 
Setelah sukses dengan Program Tax Amnesty, pemerintah mulai menjalankan fasilitas sistem pertukaran informasi otomatis atau yang disebut Automatic Exchange Of Information (AEoI). Sistem yang digagas G20 ini memungkinkan pemerintah melacak potensi pajak di luar negeri melalui pertukaran informasi dengan negara lain.
 
Selain itu, dalam waktu dekat, pemerintah juga akan menebitkan Peraturan Presiden tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi atau Beneficial Ownership (Perpres BO). Lewat Perpres ini, identitas pemilik dana dari transaksi ilegal bisa dilacak keberadaannya.
 
Selama ini, pemerintah hanya bisa mengincar perusahaan yang menjadi tempat penggelapan pajak, tapi penerima manfaat dari korporasi tak bisa disentuh. Modus ini digunakan penjahat keuangan membuat entitas perusahaan sebagai tempat sembunyi.
 
Jika Perpres BO diterbitkan, Pemerintah akan mudah mengetahui sebuah korporasi atau pemilik korporasi terlibat kejahatan atau tidak. Kerja PPATK mendeteksi money laundering menggunakan korporasi juga akan lebih gampang.
 
“Perpres BO langkah awal yang baik,” ujar Yustinus.


(COK)