Tetap Kritis dalam Koalisi Gemuk

Surya Perkasa    •    24 Oktober 2016 18:15 WIB
Tetap Kritis dalam Koalisi Gemuk
Presiden Joko Widodo (kiri) berdiskusi dengan Wapres Jusuf Kalla (kanan) saat memimpin Rapat Terbatas Kabinet. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Metrotvnews.com, Jakarta: Genap dua tahun sudah duet Joko Widodo-Jusuf Kalla memimpin Indonesia. Badai politik nasional di awal masa kepemimpin Jokowi pada akhirnya mereda. Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menyebut pada tahun pertama, partai yang menjadi lawan politik Jokowi menjegal pemerintah dengan berbagai cara.
 
“Bisa dilihat dari penguasaan semua elemen pimpinan di parlemen,” kata Ikrar saat berbincang dengan metrotvnews.com, Jakarta, Kamis (20/10/2016).
 
Saat itu kursi pimpinan DPR, Komisi hingga Badan-Badan parlemen dimonopoli oleh Fraksi Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS di Koalisi Merah Putih (KMP) ditambah Demokrat. Sementara itu Koalisi Indonesia Hebat yang menjadi pengusung Jokowi-JK tak ada memegang kursi pimpinan.
 
Hal ini membuat gaduh internal parlemen dan hubungannya dengan pemerintah. Hak Tanya dan Hak Interpelasi beberapa kali digunakan dewan karena kebijakan dan kinerja menteri Jokowi-JK. Kinerja legislatif dan eksekutif pun akhirnya tak maksimal.
 
Tahun kedua Jokowi-JK semakin berjalan mulus di masa pemerintahan tahun ke-dua. Konsolidasi, ucap Ikrar, berjalan semakin baik. Dewan tak lagi gaduh, hubungan legislatif-eksekutif juga semakin harmonis.
 
“Dalam waktu sekitar satu tahun, konsolidasi itu tercapai. Bahkan sekarang kelihatannya partai yang dulu di oposisi yang terlihat lebih ramah,” kata Ikrar.
 
Kekuatan partai oposisi dan pendukung pemerintah di lembaga legislatif semakin melebur. Bahkan Golkar dan PAN sebagai salah satu partai oposisi kini ikut bergabung ke pemerintahan.



  “Apa yang dilakukan presiden ini tidak mendapat perlawanan karena memiliki dukungan yang sangat kuat. Apalagi karena yang tersisa di luar pemerintahan itu hanya Gerindra, Demokrat dan PKS,” tambah guru besar politik tersebut.
 
Kontrol akan terus berjalan
 
Jokowi-JK kini secara resmi mendapat dukungan delapan dari sepuluh partai politik di DPR. Partai NasDem, PDIP, Partai Hanura, PPP, PKB yang bergabung sejak KIH di era Pilpres, ditambah PAN dan Golkar yang baru bergabung.
 
Dominasi dukungan ini dianggap Ikrar akan melanggengkan jalannya pemerintahan. Hal ini pun diakui oleh petinnggi-petinggi partai yang merapat ke pemerintah.
 
Baca: Konsolidasi Politik demi Akselerasi Kinerja Pemerintahan
 
Tetapi tidak dapat dipungkiri konsolidasi yang kuat ini juga menimbulkan bayang-bayang yang menghantui. Kuatnya konsolidasi politik ini justru dikhawatirkan membuat kontrol terhadap pemerintah menjadi lemah.
 
Sejarawan asal Inggris Sir Ferdinand Dalberg-Acton terkenal dengan kutipannya, “kekuasaan cenderung korup, kekuasaan absolut akan korup secara absolut pula”.  Pemerintah yang pengaruhnya terlalu besar akan berbuat sewenang-wenang jika tak diawasi dan dikontrol.
 
Sebuah pemerintahan tanpa kontrol sangat mungkin mengeluarkan kebijakan semena-mena yang tidak prorakyat. Akhirnya rakyat yang paling dirugikan.
 
Namun, Ikrar mengatakan, partai dan fraksi di DPR tetap akan menjalankan fungsinya sesuai dengan kepentingan masing-masing. Sebab, pada dasarnya hubungan antara Partai Politik yang ada di Indonesia saat ini bukan karena hubungan ideologis.
 
Bentuk pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai yang dianut Nusantara turut memberikan peran. Dua hal tersebut mengantarkan dinamika politik yang lebih dinamis, fleksibel dan tidak dapat diduga.
 
Bisa saja partai pendukung justru mengkritik tegas pemerintah. Atau bisa jadi oposisi yang justru mendukung habis-habisan kebijakan Jokowi-JK.
 
Hal senada juga disampaikan mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo. Dengan bergabungnya PAN dan Golkar, Drajad menilai, ini tidak akan melemahkan fungsi kontrol legislatif terhadap eksekutif pemerintahan.

“Bisa dilakukan check and balance melalui penguatan peranan komisi-komisi. Jangankan fraksi lain. Fraksi PDIP saja bisa sangat keras mengkritisi pemerintah,” kata ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) itu kepada metrotvnews.com, Kamis (20/10/2016)
 
Beberapa contohnya seperti dalam pembahasan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak. F-PDIP bersama Gerindra dan PKS menolak kebijakan andalan dari Presiden Jokowi ini.
 
Baca: Akhirnya DPR Terbitkan UU Tax Amnesty
 
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan secara tegas jika partainya tak akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK hingga akhir masa jabatan. Namun bukan berarti Gerindra akan selalu berada di seberang pemerintah.
 
“Kalau itu untuk kebaikan rakyat, kami dukung. Kalau lebih banyak mudharat-nya, kami tolak. Itu sudah kami buktikan selama dua tahun ini. Diminta atau tidak, kami akan memainkan fungsi kontrol,” kata Muzani saat ditemui metrotvnews.com di ruang Fraksi Gerindra DPR RI, Jumat (21/10/2016).
 
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan fraksinya di parlemen akan terus melihat pemerintahan Jokowi-JK secara kritis. Apalagi Wakil Ketua DPR menyebut, tugas dan program pemerintahan Jokowi-JK masih jauh dari kata baik.
 
“Terutama di bidang hukum. Masih banyak kekurangan seperti supremasi hukum yang masih saja tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” tutur Fadli kepada metrotvnews.com.
 
Politik khas Indonesia
 
Presidensil dan multipartai. Dua karakter dari sistem politik Indonesia. Sejak reformasi terjadi, sistem ini terus mengalami perubahan layaknya remaja yang tengah mencari jati diri.
 
Gaya politik pragmatis dari partai politik pun masih sering terjadi. Masih jelas di ingatan, masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang-Yudhoyono (SBY) yang membentuk koalisi gemuk tapi tetap mendapat perlawanan politik di parlemen.
 
Baca: Merawat Dukungan
 
Sedangkan di era Jokowi-JK, koalisi yang kuat justru awalnya berada di seberang pemerintahan. Tapi perlahan justru tak dapat dibedakan dengan koalisi pendukung pemerintah. Hanya tinggal Gerindra dan PKS yang tersisa di kelompok oposisi. Gerindra sendiri menolak istilah oposisi digunakan walau mereka tegas akan terus berada di luar pemerintah.
 
Konsitusi Indonesia, kata Muzani, tidak mengenal yang namanya oposisi. Posisi yang diambil partai hanyalah di dalam atau berada di luar pemerintahan. Selain itu setiap partai juga tetap akan menjalankan etika politik. Kondisi ini juga kemudian yang membuat partai tidak bisa selamanya bertentangan atau mendukung pemerintah.
 
“Tidak bakal ada yang pemerintah terus di kanan lalu mereka ke kiri. Atau sebaliknya,” tegas Muzani.
 
Sementara itu Drajad menilai fatsun partai politik dan pemerintah pun masih memiliki wilayah abu-abu, terutama antara politik nasional dan politik daerah. “Sepertinya ada kesepahaman bahwa garis politik yang diikuti bersama itu di tingkat nasional. Tapi di tingkat daerah, garis politiknya menyesuaikan dinamika daerah,” kata dia.
 
Contohnya adalah kompetisi meraih kursi gubernur dalam ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta. Hanya Nasdem dan Hanura yang sejak awal ikut garis Presiden Jokowi-JK. PDIP sempat tarik ulur. Partai-partai pendukung pemerintah berikhtiar sendiri-sendiri. Pejabat-pejabat pemerintah malah punya jago masing-masing.
 
Hanya Gerindra dan PKS yang sejak awal konsisten beroposisi terdadap Presiden Jokowi, baik di tingkat nasional maupun di beberapa daerah seperti DKI Jakarta. Sementara Demokrat konsisten mengambil posisi politis di tengah antara pemerintah versus oposisi.
 
Drajad menilai kondisi politik di dua tahun pemerintahan Jokowi ini mirip saat awal pemerintahan SBY-JK tahun 2004-2005. Ada benturan politik yang keras antar koalisi dalam pilpres.
 
“Lalu pemerintah merebut kepemimpinan parpol oposisi terbesar, lalu semua ikut pemerintah. Kebetulan parpol yang direbut ini sama, yaitu Golkar,” ungkap Drajad.
 
Perbedaannya justru berada di parpol pendukung pemerintahan. Menurut dia partai pengusung Jokowi-JK lebih konsisten mendukung dibanding pada masa Presiden SBY, khususnya periode pertama.
 
Ikrar juga melihat ada keserupaan peta politik antara era SBY dan era Jokowi. Perbedaan justru terjadi karena gaya kedua kepala pemerintahan membuat kontrak politik dengan partai politik.
 
Jokowi-JK membuat kontrak dengan partai dalam menjalankan pemerintah. Porsi kabinet dari partai pendukung tidak pernah hilang, walau kada berkurang. Jatah partai yang mengkritik secara pedas pun tidak pernah dicoret dari kabinet.
 
Karena alasan ini pemerintahan Jokowi-JK mendapat dukungan penuh dari partai, baik dari sosok yang bergabung di kabinet maupun parlemen. “Selain itu kalau sebagai kepala pemerintahan itu sudah dinilai tidak tegas, tidak bisa mengambil keputusan cepat, atau dinilai ragu-ragu, maka pada saat itu juga parlemen akan bermain,” pungkas Ikrar.
 


(ADM)