Bijak Kelola Kota Cerdas

Surya Perkasa    •    29 Februari 2016 20:54 WIB
Bijak Kelola Kota Cerdas
Fasilitas ruangan Jakarta Smart City di Balaikota, untuk mempermudah kinerja aparat Pemprov DKI Jakarta agar cepat merespons keluhan dari warga misalnya kemacetan, banjir, jalan rusak, penumpukan sampah, ataupun ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. (

Metrotvnews.com, Jakarta: Gandrung kepala daerah berupaya membangun kotanya menjadi “Kota Pintar” terjadi di Indonesia. Bukan menjadi kota dengan rata-rata pendidikan tinggi atau pun tingkat buta aksara yang rendah. Tetapi menjadi smart city yang melibatkan teknologi informasi dan alat canggih dalam menjalankan pemerintahan.
 
Bandung sebagai contohnya. Ibukota provinsi Jawa Barat yang digawangi Walikota Ridwan Kamil terus membangun infrastruktur “pintar” dalam pembangunan kotanya. Bahkan Bandung sempat disandingkan dengan Buenos Aires, Peterborough, Dubai dan Moscow dalam nominasi ajang penghargaan Wold Smart City Awards 2015.
 
Bandung dikenal dengan keberadaan Bandung Command Center (BCC) yang menjadi pusat kendali teknologi informasi. BCC mengendalikan kamera pengintai (CCTV), pemantau GPS, dan ratusan aplikasi berbasis pelayanan sipil. Lewat BCC, Ridwan yang kerap disapa Kang Emil ingin warga dapat dilayani dan ditolong dengan cepat, efektif dan efesien.
 
Lain Bandung, lain pula Surabaya. Di bawah kepemimpinan Tririsma Harini, birokrasi gaya lama didigitalisasi. Lewat e-Government, pengurusan izin dapat berjalan lebih cepat dan terukur karena menggunakan sistem daring (online). Selain itu, proses penganggaran juga lebih transparan dengan keberadaan e-Budgeting.
 
DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Joko Widodo pun tidak mau kalah bersaing dengan Surabaya dan Bandung. Setelah Jokowi migrasi ke Istana Presiden, Basuki Tjahaja Purnama yang diberi tampuk jabatan Gubernur Ibukota Indonesia ini pun semakin mendorong pembangunan kota bermodel smart city.
 
Sistem e-Budgeting hingga tender via e-Procurement diterapkan. Penerapan sistem pengurusan izin terintegrasi lewat Pusat Terpadu Pelayanan Satu Pintu (PTSP) juga dijalankan. Warga juga dapat melayangkan laporan dengan aplikasi Qlue di telepon cerdas atau via sms ke nomor pusat pengaduan yang telah disediakan.
 
SKPD, Camat dan Lurah di Jakarta “dipaksa” untuk ramah dengan teknologi serta bergerak serba cepat karena semua laporan terdata di pusat informasi yang dikelola UPT Smart City. Jika ketawan berbuat nakal atau tak tanggap, pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD) hingga pemecatan menjadi keniscayaan.
 
Beragam inovasi melibatkan teknologi dilakukan banyak kota lain. Harapannya, label smart city dapat dilekatkan ke kotanya. Namun, apakah sebenarnya smart city itu sendiri?
 
“Kota yang masih ada sampah, masih ada banjir, masih ada macet jangan dibilang smart city, walaupun ada command control,” tegas pakar Smart City Institut Teknologi Bandung, Profesor Suhono Supangkat kepada metrotvnews.com, Kamis (25/2/2016).
 

 
Bukan sekedar canggih
 
Smart city bukan sekedar kota yang pintar atau mampu menggunakan teknologi informasi yang canggih. Demikian kata Suhono yang menjadi guru besar di Sekolah Teknik Elektro dan Informatikan (STEI) ITB. Istilah “smart” dalam smart city pun lebih pantas diartikan “cerdas” ketimbang “pintar”.
 
“Cerdas jika kota tersebut dapat pintar dan bijak mengelola sumber daya sehingga warganya bisa hidup aman, nyaman, bahagia dan berkelanjutan,” ucap Suhono.
 
Sumber daya tersebut terkait tiga unsur dalam kota yang terdiri dari masyarakat, lingkungan dan ekonomi. Masyarakat merupakan manusia dari birokrat dan warga, keamanan, kesehatan, transportasi dan interaksi sosial.
 
Elemen lingkungan terdiri dari energi, alam, tata ruang dan infrastruktur. Sedangkan elemen ekonomi terdiri dari pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, industri, serta sumber daya modal dan alam yang kota miliki.
 
Ketiga unsur ini kemudian dilekatkan oleh elemen tata kelola. Jika tata kelola berantakan, permasalah perkotaan pun akan sulit diselesaikan. Apalagi permasalahan perkotaan di Indonesia semakin lama semakin runyam.
 
“Permasalahan perkotaan setelah urbanisasi besar-besaran terjadi menjadi semakin rumit,” ujar pria yang membantu merancang desain smart city Jakarta dan Bandung ini.
 
Kota-kota di Indonesia dirancang tidak untuk menampung penduduk sepadat sekarang. Bandung sebagai contohnya. Kota Paris van Java hanya dirancang untuk menampung 300-400 ribu penduduk. Namun penghuni kota Bandung kini telah mencapai 3 juta lebih.
 
“Bayangkan, kota yang dirancang hanya 400 ribu penduduk itu siangnya mencapai 3 juta dan malamnya 2,4 juta. Bahkan di akhir pekan jumlah orang yang bergerak di Bandung itu mencapai 4 juta,” terang Suhono.
 
Tidak hanya Bandung, jumlah penduduk yang tinggal di kota itu meningkat pesat sejak tahun 1955. Pada era 50-an, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan hanya sekitar 30 persen. Namun pada tahun 2010 saja, jumlah penduduk yang tinggal di kota itu menjadi lebih dari 50 persen. “Bahkan kini bisa mencapai 60 persen,” tambah dia.
 
Muncul masalah baru di kota-kota Indonesia. Karena itulah, dibutuhkan sebuah reformasi tata kelola dan evolusi pola pemikiran warga. Pembangunan dan tata kelola kota pun harus dibuat dengan cerdas. Mulai dari tata kelola birokrasi, infrastruktur hingga tata kelola masyarakat.
 
“Smart city itu arah yang sebenarnya sih sama dengan masa lalu, bagaimana membangun kota yang aman, nyaman, bermatabat, religius dan bermacam-macam kan. Sama semuanya. Cuma bagaimana mengelolanya tadi,” pungkas dia.
 
Teknologi sebagai alat bantu
 
Semakin rumit dan banyaknya permasalahan memerlukan evolusi dalam tata kelola perkotaan dalam menciptakan kota yang sesuai tujuan yang luhur sesuai dengan kultur masing-masing. Baik itu kota aman dan nyaman, kota yang makmur, atau bahkan kota yang religius.
 
Beberapa konsep kota baru, kata Suhono, sebenarnya telah banyak bermunculan di dunia. Kota dengan konsep hijau atau green city dengan tujuan menciptakan kota ramah lingkungan dan energi. Konsep kota digital juga banyak diterapkan lewat digitalisasi tata kelola.
 
Sedangkan smart city sendiri adalah pengembangan tata kelola yang dapat mengetahui (sensing), memahami (understanding) dan mengendalikan (controlling) sumber daya kota secara efektif dan efesien. Dengan begitu pemangku kebijakan dan pihak terkai dapat bertindak (acting) dengan mengatasi masalah dan membangun kota secara berkelanjutan.
 
Disinilah peran teknologi masuk untuk membantu kota untuk mengetahui permasalahan kota yang semakin rumit. Dengan memanfaatkan platform teknologi informasi dan komunikasi proses mencari tahu dan memahami masalah dibantu teknologi lewat sensor dan sistem analisis data.
 
“Lima sampai sepuluh tahun terakhir banyak walikota dan gubernur yang blusukan. Itu fungsinya kan untuk mencari permasalahan perkotaan. Sumberdayanya terbatas. Rapat tiap minggu, kadang laporan lupa atau kepala daerah dikibulin, dipakailah teknologi baru tadi,” papar dia.
 
Teknologi yang dapat dimanfaatkan berupa sistem internet of things (IoT), atau jaringan terkoneksi antar perangkat. Sistem komunikasi M-to-M (machine-to-machine) atau antar perangkat yang semakin berkembang juga dapat digunakan untuk mempermudah tata kelola perkotaan.
 
“Ini momentum, bahkan kota bisa dibantu perangkat-perangkat untuk mengelola sehingga lebih efektif dan efesien,” tegas Suhono.
 
Sebagai contoh pemanfaatan IoT dan komunikasi M-to-M, sensor yang dipasang di jalanan atau sistem GPS (global positioning system) dalam perangkat seluler dapat memerhatikan pergerakan warga. Dari data yang dikumpulkan di lapangan, sistem mengetahui ada kemacetan karena pergerakan kendaraan atau manusia terhambat.
 
Masyarakat dan pemnagku kebijakan langsung diberi tahu oleh sistem bahwa ruas jalan tersebut macet. Masyarakat diberi peringatan untuk tidak melalui jalanan tersebut. Pejabat pemerintah terkait juga dapat mengambil kebijakan dengan cepat. Pemerintah kota dapat menurunkan petugas atau sistem langsung mengatur lampu lalu lintas yang terhubung ke pusat kendali.
 
“Sensor kemacetan misalnya, itu bisa pakai cloud computing tanpa harus dicatat oleh manusia. Itu bisa dipantau kan setiap detik. Datanya lebih lengkap,” tutur Suhono.
 
Contoh lainnya pemasangan sensor di pintu air. Pintu air dapat bekerja otomatis tanpa melibatkan manusia. Pola kenaikan tinggi muka air yang tidak wajar juga dapat langsung diinformasika ke pengambil keputusan. Sensor yang terhubung dengan sistem juga dapat menginformasikan masyarakat untuk waspada tanpa melibatkan manusia.
 
Itu adalah pemanfaatan sederhana teknologi dalam peningkatan tata kelola kota berbasis data. Baik dari segi penginderaan hingga analisa masalah berdasarkan data. Masih banyak pemanfaatan lain teknologi agar tata kelola kota menjadi lebih cerdas.
 
Integrasi sistem pendataan rumah sakit dan pengobatan untuk segi kesehatan, jaringan komunikasi darurat yang terpadu, jaringan transportasi yang terintegrasi dan mudah diakses masyarakat, infrastruktur transportasi yang dapat dikontrol dengan cepat, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan cerdas serta berkelanjutan, sistem transaksi pembayaran yang canggih dan aman, serta pemanfaatan teknologi lain dapat digunakan.
 
Smart City itu adalah kota yang cerda dan bijak dalam mengindera dan memahami masalah kota.  Bukan sekedara kata tapi berdasar data dan fakta. Pejabat bertidak bukan hanya soal kedekatan tapi berdasar masalah warga dan kebutuhan.
 
Penginderan dan pemahaman masalah dapat dibantu teknologi, namun bukan berarti hanya sampai di sini. Tahu masalah, mengerti masalah juga harus dilanjukan dengan tindakan. Smart city itu bukanlah sekedar kota berteknologi tinggi.  Smart city adalah kota cakap dalam tata kelola pemerintahan serta cepat mencari masalah dan beraksi.
 
“Sesuai dengan cita-cita kemerdekaan negara Indonesia, yang salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa,” tutup Suhono.
 
 
(ADM)