Menangkal yang Radikal dengan Kearifan Lokal

Coki Lubis    •    15 September 2017 20:57 WIB
Menangkal yang Radikal dengan Kearifan Lokal
Perhelatan puncak upacara Seren Taun, tradisi adat masyarakat Sunda yang dilakukan tiap tahun kala panen padi sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala hasil pertanian. (MI/ Gino F Hadi)

Metrotvnews.com, Bandung: Bangsa Indonesia sejak dulu sudah terbiasa dengan slogan "Bhineka Tunggal Ika", yang berarti "berbeda-beda tetapi satu" atau kemajemukan dalam kesatuan. Namun, sejak lama pula tekanan selalu diletakkan pada "satu". Seolah pemahaman mengenai kesatuan itu sifatnya tunggal, seragam, tak ada liyan.
 
Seperti kata Romo Mangunwijaya, kepelbagaian kita tidak pernah dihargai dengan sepenuhnya. Dikatakan kita adalah satu bangsa, tetapi tidak jelas model bangsa mana yang dianggap menjadi acuan atau ukuran kita berbangsa Indonesia.
 
Menurut salah satu Pengurus Wilayah (Ais Pangampih) Adat Karuhun Sunda Wiwitan, Okky Satria Jati, kondisi ini juga yang diduga menjadi penyebab masyarakat Indonesia tidak mampu untuk membangun sebuah identitas kebangsaan yang mencakup siapa pun di Indonesia ini, termasuk suku dan agamanya.



Hal ini pula yang kerap digunakan oleh pihak lain yang berkepentingan untuk menyulut permusuhan antar kelompok.
 
Ia menerangkan, sejak era kolonialisme Belanda masyarakat diadu domba dengan menggunakan isu perbedaan suku, agama, ras, dan antaragolongan (SARA).  Dalam konteks ini, Masyarakat Adat Sunda Wiwitan kerap menjadi korban adu domba itu lewat isu identitas agama.
 
Menurut Okky, banyak stigma dan phobia yang diwariskan Belanda kepada komunitas adat Sunda Wiwitan.
 
"Berawal tahun 1870, sesepuh kami tidak menerima kebijakan tanah pemerintah Belanda. Sama halnya dengan kebanyakan perlawanan masa itu di tanah Jawa, soal tanah adat," ujar Okky dalam perbincangan dengan Metrotvnews.com di Paseban Tri Panca Tunggal, kecamatan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, Selasa 5 September 2017.
 
Pihak Belanda, ia melanjutkan, tampaknya memahami bahayanya persatuan tiga unsur masyarakat. Yakni komunitas adat, pesantren, dan kalangan petani. Bila ketiganya bersatu maka risikonya adalah pemberontakan rakyat pribumi yang berkepanjangan. Pengalaman perang  melawan pasukan Pangeran Diponegoro selama lima tahun (1825-1830) yang populer sebagai epos Perang Jawa saja sudah terbukti membangkrutkan keuangan pemerintah.
 
"Contoh lain sejarah pemberontakan petani gebang 35 tahun. Perang Kedondong bahkan lebih lama lagi,” kata Okky.
 
Kerugian akibat perang rakyat bertahun-tahun itu agaknya telah membuat Belanda jera mengulanginya.  Sehingga, Belanda kemudian mengubah strategi menghadapi potensi perlawanan pribumi dengan cara menciptakan perpecahan di tengah masyarakat.  “Ini menjadi dasar perlunya adu domba. Instrumennya, kami distigmakan sesat," tutur Okky.
Foto: Lukisan tentang Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh. (MI/Adam DWi)

Adu domba itu berhasil melemahkan hubungan sosial komunitas adat Sunda Wiwitan dengan masyarakat mayoritas muslim. Meski begitu, pertikaian di antara keduanya tidak sampai menjalar ke kekerasan fisik.
 
Faktor kekerabatan berperan meredamnya. Pasalnya, dalam sebuah keluarga besar, misalnya, dimungkinkan ada yang sudah memeluk Islam, ada pula yang Sunda Wiwitan.
 
Pada sisi lain, pemuka-pemuka Islam menjelang abad ke-20 saat itu –yang bercorak Islam tradisional– pun  memahami pandangan Sunda Wiwitan. Sosok para tokoh Islam tradisi ini banyak tersebar di Cirebon dan sekitarnya.
 
"Bahkan hingga kini komunikasi kami tetap baik, khususnya dengan kalangan NU. Saling menghormati sesama kaum tradisi," kata Okky.

Ihwal keharmonisan tradisi ini, masyarakat Islam di Jabar secara umum masih memegang teguh ujaran petatah petitih yang disampaikan Sunan Gunung Jati, salah satu anggota Wali Songo atau dewan penasihat Kesultanan Demak sekaligus ulama kharismatik yang punya peran penting dalam kegiatan syiar Islam di Cirebon.  Tiga hal dalam petatah petitih itu adalah: angsana diri (wawas diri), ang adohana ing perpadu (jauhi pertengkaran), dan singkirkan sifat kanden wanci (sifat yang tidak baik).
 
Tetapi kini Okky mengkhawatirkan politik identitas bakal kian menyudutkan Masyarakat Adat Sunda Wiwitan seiring tahapan-tahapan menuju penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat pada tahun 2018.
 
Menanggapi hal tersebut, salah satu pentolan organisasi kemasyarakatan menyatakan kegundahan semacam itu sebenarnya berlebihan.  Apalagi jika berpikir tentang konflik sosial yang berujung kerusuhan.
 
Persatuan Islam (Persis) merupakan ormas yang punya jaringan luas di Tatar Sunda. Persis dikenal dengan reputasinya yang  gencar mengkampanyekan pemurnian Islam dari akulturasi berbagai tradisi masyarakat yang dianggapnya menyimpang dari pedoman Al-Quran dan Hadits.
 
Kelahiran ormas ini pada tahun 1923 dibidani oleh H Zamzam dan Ahmad Hassan, dua tokoh muslim intelektual di Jawa Barat yang masyhur di era perjuangan nasional menentang penjajahan bangsa Eropa di Nusantara.  Dalam perkembangannya, Persis dengan gerakan politiknya yang bercorak Islam modern ini bersinergi dengan Partai Masyumi dan menjadi motor penyumbang suara terbesar bagi partai Islam yang paling unggul di Jawa Barat pada Pemilihan Umum pertama Indonesia tahun 1955 tersebut.
 
Mantan pengurus Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Persis yang juga dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung, Latief Awaludin, menyatakan dinamika politik identitas agama seperti yang terjadi di pilkada DKI memang sangat mungkin ditularkan pada kompetisi serupa di Jabar.  Tetapi, dinamikanya tidak sepanas yang di Jakarta. (Baca: Bara Politik Identitas dalam Sekam Pilkada Jabar)
 
“Saya yakin tidak kisruh. Orang Jabar punya prinsip bahwa adem ayem itu tenteram,” ujar Latief saat ditemui Metrotvnews.com di Gedung PP Persis, Bandung, Jawa Barat, 6 September 2017.
 
Ia tak menampik bahwa identitas agama sangat mungkin bekembang menjadi komoditas isu kampanye dalam pilkada Jabar mendatang. Itu karena sentimen agama sangat besar peranannya di Jabar dalam permainan politik akar rumput terutama untuk merebut simpati masyarakat. "Ini terkait kualitas pendidikan warga," kata Latief.
 
Sebab, ia menjelaskan, identitas agama ini tidak menjadi isu penting bagi publik dari kalangan menengah ke atas. Ia pun meyakini jika kualitas pendidikan masyarakat sudah semakin baik, maka politik identitas pun bakal habis terkikis. Karena di tengah masyakakat yang punya kedewasaan berdemokrasi isu identitas tak bakal digembar-gemborkan, melainkan visi misi dan program yang lebih dikampanyekan.
 
"Politik identitas pun lama-kelamaan tak lagi dilirik," ucapnya.
 
Menurut Latief, orang Jawa Barat sebenarnya termasuk fleksibel menyikapi berbagai aliran keagamaan yang berkembang. Dengan catatan, selama aliran itu tidak menyimpang jauh dari tradisi ke-Sunda-an.
 
Menurut Latief, Persis tidak pernah berlaku kasar dan merusak sendi sosial. Persis lahir sebagai organisasi di Nusatara yang berdiri di Jawa Barat dan besar dengan budaya Sunda.
 
"Kalau ada orang yang mengatakan kami seperti Wahabi, ya mungkin memang begitu. Mungkin kami Wahabi ala Nusantara, bukan Arab Saudi. Tetap berpegang pada Al-Quran dan sunnah, tapi sudah meng-Indonesia. Tidak menampilkan wajah Islam yang radikal," kata Latief.
 
Ia menambahkan, Persis tidak pernah berkonflik secara fisik dengan kelompok masyarakat adat. "Hanya saja, sikap keagamaan kami memang tegas. Tidak Taqiyyah atau menyembunyikan sikap. Blakblakan saja kalau mengatakan ini syirik, ini haram, itu tidak boleh. Sebatas itu. Tapi kalau konflik sosial, merekayasa konflik, apalagi bom-boman, tidak!," ujarnya.
 
Dalam hubungan dengan masyarakat pemeluk agama lain pun Persis tidak pernah menunjukkan permusuhan. "Tidak ada sejarah kami membakar gereja," kata Latief.


Foto: Masyarakat adat Sunda melakukan upacara mejikeun pare dalam acara Seren Taun di Bogor, Jawa Barat, (MI/Gino F Hadi).
 
Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakkir, memaparkan bahwa secara normatif, negara dalam sistem yang demokratis seharusnya menjamin adanya ruang publik yang bebas bagi bermacam perseteruan politik identitas warga negaranya. Pada saat yang sama negara mempunyai kewajiban menyiapkan perangkat hukum agar perseteruan tersebut tidak menjurus kepada kekerasan.
 
Selama rezim pemerintahan Orde Baru di Indonesia, ruang publik itu didominasi sepenuhnya oleh kepentingan penguasa dengan cara membungkam berbagai identitas warga negara yang berbeda itu ke dalam kategori tunggal.
 
Ketika Presiden RI ke-2 Soeharto lengser sekaligus menandakan berakhirnya era Orde Baru, perseteruan politik identitas itu meledak menjadi konflik komunal tanpa ada sistem sosial politik yang mampu mengkanalisasinya. Rezim penguasa berikutnya pun, menurut Amin, tampaknya belum mampu keluar dari warisan struktural Soeharto itu.
 
Perseteruan politik identitas pasca Soeharto akhirnya meledak menjadi konflik komunal. Dari semua konflik itu, isu mengenai etnisitas dan agama menempati porsi terbesar. Ledakan itu jika tidak pandai-pandai dikelola, bisa berakibat fatal bagi masa depan bangsa Indonesia.
 
Oleh karena itu, Bhinneka Tunggal ika menjadi sesuatu kearifan lokal yang muncul sebagai ilustrasi dari jati diri Indonesia sekaligus solusi untuk menjembatani kemajemukan bangsa. Secara umum, kearifan lokal dapat dilihat sebagai suatu bentuk akumulasi pengetahuan yang tumbuh-kembang dalam setiap interaksi masyarakat yang  berkaitan dengan keseimbangan alam yang diproses secara turun temurun sebagai suatu  bagian dari norma dan nilai-nilai bersama.
 
Dengan semangat menghidupkan kembali semangat prinsip Bhineka Tunggal Ika, maka akumulasi dari karakter yang beragam dapat menampilkan rasa kebangsaan. Dalam hal ini, butuh kesadaran kultural sebagai perekatnya.
 
Setelah ada kesadaran itu, maka harapan karakter bangsa yang terbentuk mencerminkan keragaman nilai-nilai yang menjadi dasar dalam perkembangan moral bangsa tentu bukan menjadi hal yang tak mungkin terwujud.
 
Oleh karena itu, Amin masih optimistis bahwa persinggungan politik identitas di Pilkada Jabar tidak akan pernah berujung ke konflik yang lebih jauh.
 
“Perseteruan ini sepenuhnya konstruktif. Lagipula masih berlangsung dalam koridor,” tandas Amin.
 


(ADM)