Memburu Bukti Kartel Pesawat

M Rodhi Aulia    •    12 Februari 2019 20:09 WIB
Memburu Bukti Kartel Pesawat
Ilustrasi: Medcom

"Sejak minggu lalu, khususnya dari Jumat, kami sudah menurunkan tarif harga domestik. Khususnya Jakarta-Denpasar, Jakarta-Yogyakarta, Bandung-Denpasar, Jakarta-Surabaya dan nantinya akan diikuti perhari ini atau besok, kita akan menurunkan harga-harga tiket di beberapa rute-rute domestik."

DEMIKIAN pernyataan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Assosiaction/INACA), I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra, dalam sebuah konferensi pers di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu, 13 Januari 2019.

Konferensi pers itu merespons tekanan protes dari masyarakat terhadap harga tiket yang dianggap terlalu tinggi.

Di muka ruangan, tampak pula perwakilan manajemen sejumlah maskapai penerbangan. Mereka duduk sejajar dengan para pengurus INACA. Sesekali turut memberikan pernyataan kepada awak media.

"Sriwijaya sangat mendukung keputusan yang diambil pak ketua INACA. Jadi kita ikut saja," ucap Dirut Sriwijaya Air Joseph Adriaan Saul.

"Ini mulai kemarin Jumat, kami sudah menurunkan  begitu banyak rute. Ada enam rute seperti ketua INACA sampaikan. Dan ini akan berlanjut," timpal Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniansyah.

"Kami akan mengalokasikan 10-30 persen untuk harga yang di bawah (tarif batas bawah)," tambah Dirut Lion Air Rudy Lumingkewas.

"Citilink sejak hari Jumat kemarin sudah melakukan penyesuaian harga di beberapa rute," tegas Dirut Citilink Juliandra Nurtjahjo.



Ketum INACA/Dirut Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra memberikan keterangan dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu, 13 Januari 2019. (ANTARA)
 

INACA yang dikomandoi Direktur Utama Garuda Indonesia ini menyadari pihaknya perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat. Dengan kata lain harga tiket dalam setiap penerbangan, tidak semuanya dijual mendekati tarif batas atas.

Pernyataan itu tentu memberikan angin segar kepada para calon penumpang. Apalagi INACA mengklaim harga tiket yang akan dijual maskapai tak lagi mencekik pengguna jasa penerbangan.
 

Terasa aneh 

Di balik angin segar turunnya harga tiket pesawat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menangkap sinyal buruk dari konferensi pers INACA dan sejumlah maskapai tadi.

KPPU menduga adanya praktek kartel dalam fenomena turunnya harga tiket pesawat ini. Kegiatan persekongkolan itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Tidak perlu lagi repot mencari bukti. Bagi KPPU, pernyataan INACA dan maskapai yang terlibat dalam konferensi pers itu sudah mengindikasikan persekongkolan antarmaskapai dalam menentukan harga tiket pesawat.

"Indikasinya kuat ketika mengatakan 'Kami'," kata Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih di Kantor KPPU, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 4 Februari 2019.

Dari situlah KPPU memutuskan ada dugaan kartel harga tiket pesawat. Dan, dugaan tersebut kini masuk ke tahap penyelidikan.



Sejumlah pimpinan maskapai dan pengurus INACA seusai konferensi pers, Minggu, 13 Januari 2019. (ANTARA)


Tapi, Guntur membantah jika inisiatif pengusutan itu semata-mata berdasarkan konferensi pers INACA. Menurutnya, ada faktor lain yang menguatkan dugaan kartel tersebut. Namun dia enggan menyebutkannya. 

"Itu akumulasi. Semua informasi kemudian dibawa ke Rakom (Rapat komisioner), dan kita putuskan itu," tegasnya kepada kami, Rabu, 6 Februari 2019.

Pihak-pihak yang sudah diundang untuk dimintai keterangan antara lain INACA, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Wings Air dan Batik Air.

Tampak yakin, Guntur mengatakan bahwa KPPU akan menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menindaklanjuti dugaan kartel tiket pesawat ini.

Berdasarkan pengalaman, biasanya KPPU tidak sembarangan menetapkan suatu perkara layak diproses atau tidak. Tak jarang pula lembaga ini mendapatkan informasi dari 'orang dalam' atau pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Sayangnya Guntur enggan bicara banyak soal informasi atau pengakuan dari orang dalam tadi. "Itu belum bisa saya sampaikan."



Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih. (ANTARA)

 

Potensi kartel

Potensi kartel dalam bisnis penerbangan di Indonesia menguat tatkala pasarnya kini dikuasai dua grup besar, yakni, Garuda Indonesia dan Lion Air Group.

Belum lagi kondisi industri pesawat komersil yang sedang loyo, bisa mendorong adanya persekongkolan dalam penetapan harga, tentu demi keselamatan bisnis. Apalagi dua grup itu sama-sama sedang merugi.

Alhasil, saat maskapai ramai-ramai menggeser harga tiket pesawat menjadi lebih mahal, KPPU menduga itu adalah aksi persekongkolan para maskapai. Sebaliknya, setelah diprotes masyarakat, direvisi kembali secara bersama-sama.

Tapi, Sekjen INACA Tengku Burhanuddin meyakini bahwa persekongkolan dalam penetapan harga tiket penerbangan itu tidak ada.

Saat kami menyambanginya di kawasan Jatiwaringin, Jakarta Timur pada Kamis, 24 Januari 2019, Tengku justru mempersilakan KPPU untuk membuktikan dugaan kartel itu.

Dia mengakui bahwa semua maskapai penerbangan sedang merugi. Pendapatannya memang tidak sebanding dengan pengeluaran. Bahkan banyak juga yang nyaris gulung tikar, dan kini pasarnya didominasi dua grup, Garuda Indonesia dan Lion Air.

Tapi, jika belakangan maskapai-masakapai itu dituduh bersekongkol memainkan harga tiket, Tengku meragukannya. Menurutnya, pemilik maskapai hanya sekadar saling intip harga satu sama lain. Intinya, penetapan harga tiket murni kewenangan masing-masing maskapai.

"Kesepakatan harga tidak ada. Itu (harga diumumkan) turun, Pak Menteri (Menhub) yang minta turun. Dibantulah masyarakat. Disesuaikan (dengan mekanisme pasar)," katanya.

Terlebih jika INACA dituduh sebagai fasilitator terjadinya kartel, Tengku membantah keras. Sama seperti asosiasi lainnya, INACA hanya wadah komunikasi antarmaskapai.

"Kalau tidak ada komunikasi, bagaimana? Bagaimana kita mau bicara soal operasional, teknik, suku cadang dan lain-lain. Kalau semua enggak boleh, apa yang boleh?" sesalnya.

Sementara itu, pengamat penerbangan Alvin Lie enggan merespons ihwal dugaan kartel ini. Tapi, Alvin mengamini bila proses saling intip harga itu terjadi.

Menurutnya, dalam dunia pemasaran, perusahaan yang harga produknya kerap dijadikan patokan pasar (price leader) memang kerap muncul.

"Kalau dia (price leader) naik, yang lain ikut naik, dan sebaliknya. Tapi kalau ada kesepakatan, yok naik bareng, itu kartel. Tapi kalau kebetulan sama-sama, itu bukan," kata Alvin saat kami temui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 21 Januari 2018.



Alvin Lie. (Medcom/Rodhi Aulia)


Hal senada diutarakan pengamat penerbangan lainnya, Arista Atmadjati. "Price leader bisnis penerbangan di Indonesia adalah Garuda Indonesia," ucapnya saat berbincang dengan kami di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis, 31 Januari.

Dari pantauan Arista, dalam kehebohan naik turun harga tiket pesawat beberapa waktu lalu, diketahui, sejak 7 Januari 2019 Garuda Indonesia menetapkan nyaris semua harga tiketnya di tarif batas atas.

Selang beberapa hari kemudian, aksi menggeser harga tiket itu diikuti oleh maskapai-maskapai lain, termasuk penerbangan berbiaya murah (Low Cost Carrier/LCC). Gaya menyontek kebijakan harga semacam ini dinilai umum.

Pada sisi lain, dua orang investigator KPPU yang kami temui tampak tidak sepakat dengan penilaian dua pengamat penerbangan tadi. Kebetulan si investigator sedang mendalami struktur tarif dan interaksi antarmaskapai dalam penetapan harga tiket pesawat.

Berdasarkan penelitian awal, investigator mengamati bahwa dua grup maskapai ini; Garuda dan Lion, memiliki posisi seimbang di pasar.

"Jika memang begitu, ketika satu grup menaikkan harga, seharusnya tidak ikut-ikutan menaikkan harga," ujarnya.

Tapi, investigator KPPU ini mengakui, selain bukti pernyataan bersama dalam konferensi pers INACA, tidak mudah untuk mencari bukti keras lainnya. Para terduga tidak mungkin lugu dan meninggalkan jejak persekongkolan.

"Enggak pintar saja kalau mereka bikin (kesepakatan) itu secara tertulis. Apalagi mereka paham hukum," ujarnya.

Tapi, dia meyakinkan kami jika bukti dugaan persekongkolan itu akan didapatnya. "Kami kreatif mencari data jika pihak terkait tidak kooperatif," tegasnya.

Sementara Dirut Garuda Indonesia yang juga Ketua INACA I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra tampak tenang menanggapi dugaan kartel KPPU. Sambil membantah dugaan tersebut, dia menegaskan bahwa pihaknya akan terbuka kepada KPPU.

"Kami sudah sampaikan semua, sekarang tinggal kami tunggu dari KPPU saja," katanya, Rabu, 23 Januari 2019.



Arista Atmadjati. (Medcom/Rodhi Aulia)

 

Belajar dari kekalahan

Bukan cuma saat ini. Sebelumnya KPPU juga pernah bersinggungan dengan maskapai penerbangan dalam kasus serupa pada 2011. Tapi, saat itu KPPU kalah.

Kala itu KPPU sudah memutuskan, ada sepuluh maskapai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999. Mereka terbukti bersekongkol dalam penerapan fuel surcharge, salah satu komponen biaya penerbangan.

Maskapai yang terbukti melakukan persekongkolan itu masing-masing didenda hingga ratusan miliar rupiah.

Tapi putusan KPPU bernomor 25/KPPU-I/2009 itu akhirnya dianulir pada tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). Alasannya, KPPU tidak bisa membuktikan adanya suatu perjanjian dalam penetapan besaran fuel surcharge itu.

Salah satu bukti kesepakatan tertulis yang didapat KPPU tertanggal 4 Mei 2006. Ternyata, kesepakatan itu sudah dibatalkan oleh para maskapai pada 30 Mei 2006. Jadi, bukti itu dinyatakan gugur oleh MA.

Kekalahan KPPU itu diyakini tidak akan terjadi lagi saat ini. "Itu kan beberapa tahun lalu. Kita sudah beradaptasi," kata si investigator.

Tertarik dengan cerita kasus lama itu, kami pun berbincang dengan mantan anggota majelis hakim KPPU, Nawir Messi, Rabu, 6 Februari 2019.

Dia mengatakan, pembatalan kesepakatan tertulis itu tidak relevan sebagai dalih MA untuk menganulir putusan KPPU. Sebab, kesepakatan tertulis itu bukan fokus pemeriksaan KPPU.

"Yang kita periksa praktek di lapangan (sejak 2006 hingga 2009). Itu kekeliruan pengadilan. Memang dibatalkan perjanjian tertulisnya. Ada pernyataan pembatalan. Tapi praktek (di lapangan) masih terus berlangsung. Itulah yang kita periksa," jelas Nawir.

Tapi, di luar kisah lama itu, Nawir berpesan agar KPPU mengkaji keberadaan dua grup maskapai yang mendominasi pasar penerbangan saat ini, apakah menghambat persaingan atau tidak.

"Kalau dia menghambat persaingan, apakah dia bisa ditolerir secara hukum persaingan atau tidak."

Dia pun membandingkannya dengan situasi di Eropa. Di sana, kata Nawir, model kerjasama antarmaskapai tidak menghambat persaingan. Meski ada dampak, hanya mengurangi persaingan. Manfaat efisiensinya lebih besar.

"Di Indonesia apakah seperti itu? Kalau di Eropa itu nyambung. Antara penerbangan A dan penerbangan B bukan pada jalur yang sama operasinya. Mereka joint operation pada sambungan-sambungan. Karena itulah tidak ada pengurangan persaingan. Tidak ada penetapan harga secara bersama-sama pada rute yang bersaing. Sebab itu saya inginnya lebih mengarah ke sana," paparnya.

Di ujung perbincangan, kami sempat menyinggung soal kembalinya Lion Air Group menjadi anggota INACA pada Oktober 2018 lalu. Padahal grup maskapai itu telah hengkang dari INACA sejak akhir 2013 silam. Nawir enggan menduga-duga motifnya.

Setidaknya, peristiwa itu bisa menjadi catatan bagi KPPU. Sebab, cerita selanjutnya adalah munculnya saran revisi tarif batas dari INACA kepada Kemenhub.

“Kayak Lion Air Group baru masuk INACA, ini kan isunya lain sendiri. Kalau isunya (sekarang) kan seolah-olah INACA menjadi biang. Kan enggak (benar)," kata Nawir.

Untuk mengonfirmasinya, kami pun berupaya menemui pihak Lion Air Group. Sayangnya, setelah beberapa kali mencoba menemui dan menghubungi direksi Lion Air Group, tidak mendapatkan respons.

Pula saat kami menghubungi Corporate Communications Strategic Lion Air, Danang Mandala Prihantoro, mengaku belum bisa memberikan pernyataan.

"Kalau terkait itu (kembali ke INACA), silakan saja langsung ke INACA," kata Danang, Selasa, 12 Februari 2019.

Sementara INACA yang kini diketuai Direktur Utama Garuda Indonesia, belum menanggapinya. Sang Sekjen, Tengku Burhanuddin, tidak memberikan respons terkait motif masuknya kembali Lion Air Group ke INACA.

Intinya, menurut Nahir, untuk menembus dinding besar dugaan kartel pesawat, KPPU harus fokus pada kajian. "Hasil kajian itu sebagai dasar penegakan hukum,” tandas Nawir.
(COK)