Anggaran Kecil untuk Tugas Besar

Lis Pratiwi    •    02 Februari 2018 17:31 WIB
Anggaran Kecil untuk Tugas Besar
Ilustrasi: Medcom

Jakarta: Ada museum di daerah yang anggarannya sangat kecil, Rp 19 juta per tahun. Saya prihatin,” kata anggota Tim Standarisasi Museum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Asep Kambali, Kamis, 18 Januari 2018.



Ungkapan Asep merujuk ke sebuah museum di daerah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang hanya memiliki tiga - empat pegawai. Tentu gajinya pun jauh dari kata layak.
 
Dengan dana perawatan museum yang dianaktirikan, tak heran jika NTB dicap sebagai daerah dengan kondisi museum daerah terburuk.
 
Tapi, Ketua Tim Sidang Pemugaran DKI Jakarta Bambang Eryudhawan mengatakan, belum tentu dianaktirikannya museum karena tidak adanya kepedulian. Mengelola museum, kata Bambang, menjadi hal yang dilematis ketika niat tak diimbangi sokongan dana.
 
“Memang (butuh) ongkos karena (menjaga) barang tua. Ini memang dilematis antara anggaran terbatas, SDM terbatas, tapi barang sulit diurus. Ini memang resiko ya,” katanya saat kami hubungi, Rabu, 17 Januari 2018.

Asep Kambali, pendiri Komunitas Historia Indonesia yang juga anggota Tim Standarisasi Museum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (MI)


Anggaran Museum
 
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengelola beberapa museum di Jakarta, seperti Museum Nasional, Museum Naskah Proklamasi, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah pemuda, dan Museum Basoeki Abdullah.
 
Museum ini rutin mendapat dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan jumlah yang cukup besar. Museum Nasional misalnya, sebagai museum terbesar di Asia Tenggara, pemerintah menyediakan dana hingga lebih dari Rp 131 miliar per tahunnya.
 
Sementara itu, ada sebelas museum yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Semuanya dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Jumlahnya memang tidak sedikit, namun tidak seberapa jika dibandingkan dengan urusan lain di Ibu Kota.
 
Kesebelas museum tersebut dinaungi oleh empat unit pengelola. Pertama, Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta, dengan APBD tahun 2018 senilai Rp 25,3 milyar. Unit ini membawahi Museum Sejarah Jakarta, Museum Joang ‘45, Museum MH Thamrin, dan Museum Prasasti.
 
Kedua, Unit Pengelola Museum Seni dengan anggaran Rp 11,3 milyar; mengelola Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Wayang, dan Museum Tekstil. Ketiga, Unit Pengelola Museum Kebaharian, yang memiliki anggaran Rp 16,3 milyar, untuk mengelola Museum Bahari, Taman Arkeologi Pulau Onrust (Museum Onrust), dan Situs Marunda.
 
Keempat, Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional yang membawahi Museum Sejarah Nasional. Dibanding yang lain, unit ini mendapat sokongan anggaran terbesar, yakni Rp 84,3 milyar. Namun, dana tersebut tidak sepenuhnya untuk museum, lebih banyak diperuntukkan bagi pengelolaan Monumen Nasional (Monas) dan sekitarnya.
 
Jika dibandingkan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain di Pemprov DKI Jakarta, jumlah ini terhitung tak seberapa.
 
“Karena (APBD) prioritasnya masih diarahkan misalnya untuk rumah susun, untuk membetulkan kali. Seringkali cagar budaya mendapat prioritas yang paling bawah,” ungkap Bambang.
 
Kini, yang menjadi sorotan, meski Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkomitmen melestarikan sejarah, tapi dukungan APBD 2018 untuk beberapa unit pengelola museum justru lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.





Tidak Menguntungkan
 
Terpangkasnya anggaran untuk museum disesalkan Asep. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, katanya, menganggap keberadaan museum tidak menguntungkan secara materi. Wajar memang, jika melihat harga tiket masuk museum yang tidak seberapa.
 
Rata-rata, tarif museum milik pemerintah di Indonesia dipatok murah. Misalnya, harga tiket Museum Nasional yang dibandrol Rp 5.000, dan bagi rombongan anak-anak harganya bisa turun hingga Rp 1.000 per kepala. Di daerah, bahkan ada museum yang hanya meminta bayaran Rp 500.
 
Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta tahun 2016 menyebutkan Museum Nasional merupakan museum dengan pengunjung terbanyak kedua di Jakarta, yakni 349.461 orang. Jika dikalikan harga tiket, maksimal pengelola hanya memperoleh Rp 1,7 miliar, atau setara 1,3 persen dana APBN untuk museum.
 
Jumlah pengunjung ini kalah telak dibandingkan destinasi lain seperti Taman Impian Jaya Ancol yang mencapai 17.850.284 orang, Taman Margasatwa Ragunan 5.177.877 orang, dan Taman Mini Indonesia Indah 4.977.704 orang.
 
 

Museum Kebangkitan Nasional, di Jalan Abdul Rahman Saleh Nomor 26, Senen, Jakarta Pusat, tergolong museum yang sepi pengunjung. (MI)


Posisi museum yang belum menjadi primadona wisata membuat penghasilan dari penjualan tiket tak dapat diandalkan. Sebab itu, kelanjutan hidup museum sangat bergantung pada dana pemerintah atau yayasan yang menaunginya.
 
“Makanya mau (membuat pengunjung) bayar mahal museum juga harus ukur diri, untuk itu pintar-pintar lah mengemas,” imbuh Asep.
 
 
Kasus Museum Adam Malik
 
Tugas berat mengelola museum sudah dibuktikan oleh Museum Adam Malik, yang berlokasi di Jalan Diponegoro No. 29, Menteng, Jakarta Pusat. Museum yang dulunya kediaman wakil presiden ketiga RI itu kini tinggal kenangan.
 
Saat diresmikan pada 5 September 1985, museum ini memiliki beragam koleksi; mulai dari lukisan, fotografi, keramik, buku, senjata tradisional, patung batu dan logam, ukiran kayu, batu permata, emas, tekstil, hingga kristal.
 
Di awal 2000, yayasan yang menaungi museum mengalami kesulitan biaya operasional. Bantuan dana yang diajukan ke pemerintah tidak direspon. Akibatnya, museum dinyatakan bangkrut dan ditutup pada 2006.
 
Menjelang penutupannya, pihak yayasan pernah menawarkan koleksi museum ke pemerintah. Kembali, tak ada respon positif.
 
Akhirnya, koleksi museum mulai dijual ahli waris sedikit demi sedikit ke toko barang antik, kolektor seni, hingga tukang loak. Termasuk Prasasti Sankhara dari abad ke-8, koleksi paling spektakuler museum tersebut, hingga kini tak diketahui keberadaannya.


(COK)