Wajah Bopeng Pengadil Meja Hijau

Intan fauzi    •    27 November 2017 19:40 WIB
Wajah Bopeng Pengadil Meja Hijau
Ilustrasi: MTVN/Mohammad Rizal

Jakarta: Integritas lembaga peradilan dipertanyakan. Ternyata masih banyak oknum hakim yang tak kapok bermain-main dengan putusan hukum. Ya. Menegosiasikan putusan dengan jumlah fulus yang disepakati, antara sang pengadil dengan yang berperkara.



Belakangan, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia membuktikannya melalui sebuah survei. Pungutan liar (pungli) telak menjadi sorotan.
 
Survei itu dilakukan terhadap 327 responden di lima pengadilan negeri yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Mereka adalah pengacara, masyarakat awam yang berperkara, atau pengguna layanan pengadilan lainnya.
 
Namun jumlah responden berkurang saat pertanyaan mengerucut ke arah pungli, menjadi 277 responden.
 
Hasilnya, sebanyak 71 responden mengaku pernah melakukan negosiasi putusan dengan pihak pengadilan. Sementara 195 responden menjawab tidak pernah bernegosiasi dan 11 responden tidak menjawab.
 
MaPPI juga melihat kesulitan yang dialami responden dalam mendapatkan hakim yang berintegritas. Sebanyak 120 responden merasa terhambat mendapatkan hakim yang berintegritas.
 
Namun, MaPPI menilai, tidak ada hubungan positif antara kesulitan mendapat hakim berintegritas dengan membayar pungli untuk negosiasi putusan. Sebab dari 120 responden tadi, hanya 35,8 persen atau 43 responden yang membayar pungli untuk negosiasi putusan.
 
“Hal ini menunjukkan bahwa publik cenderung menghindari pungli meskipun hakim yang memeriksa perkaranya dinilai tidak berintegritas,” kata peneliti MaPPI Muhammad Rizaldi saat berbincang dengan Metrotvnews.com, Rabu, 22 November 2017.
 

Pada akhirnya, kata Rizaldi, masyarakat membayar pungli karena hakim tidak menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang jujur.


Peneliti MaPPI Fakultas Hukum Universitas Indonesia Muhammad Rizaldi. MI/Rommy Pujianto
 

Rizaldi memastikan istilah pungli yang dipakai oleh MaPPI dapat diartikan dengan suap. Ada interaksi yang terjadi antara pihak hakim dengan orang yang tersangkut perkara.

Namun, responden mengaku kalau mereka tak secara langsung berhubungan dengan hakim, melainkan melalui petugas pengadilan lain, atau bisa saja orang yang berada di luar pengadilan.

“Bisa pihak panitera, melalui juru sita, atau bahkan melalui petugas-petugas yang bahkan tidak memiliki kaitan dengan tugas-tugas penanganan perkara. Seperti petugas keamanan, bahkan petugas magang yang bekerja di pengadilan pun bisa menjadi pintu masuknya,” beber dia.
 
Sayangnya, responden menolak menyebutkan jumlah duit yang diminta dari pihak pengadilan untuk membuat produk hukum sesuai kemauan mereka.
 
“Karena mereka khawatir info itu justru malah membahayakan atau menyudutkan mereka ketika dilakukan analisis,” tukas Rizaldi.


Harga sebuah putusan
 
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut ‘pengadilan darurat korupsi’. Sejak Hatta Ali menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA) pada 2012, tercatat sebanyak 25 hakim dan aparat pengadilan diseret Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke balik jeruji besi karena tersangkut kasus korupsi.
 
Dari data ini, nilai uang yang biasanya diberikan kepada hakim atau aparat pengadilan, rata-rata pada kisaran ratusan juta rupiah.
 

Ketua majelis hakim tak main sendiri. Biasanya anggota majelis hakim sudah bersekongkol supaya proses musyawarah rapat hakim berjalan mulus. Agenda sidang pun lancar tanpa hambatan.


Ambil misal kasus suap hakim PTUN Medan tahun 2015. Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, Hakim PTUN Medan Amir Fauzi, dan Hakim PTUN Medan Dermawan Ginting terbukti menerima suap dari pengacara kondang OC Kaligis senilai SGD5.000 dan USD15.000 dalam menangani kasus korupsi bansos Medan.
 
Yang terbaru, Panitera Pengganti PN Jakarta Selatan Tarmizi tertangkap tangan menerima suap Rp400 juta. Uang itu diberikan PT Aquamarine Divindo Inspection untuk mempengaruhi putusan hakim; menolak gugatan perdata wanprestasi yang diajukan Eastern Jason Fabrication Service Pte Ltd terhadap PT Aquamarine Divindo Inspection.
 
 

 

Jadi, bila dihitung kasar, berapa duit kotor yang bisa didapat hakim dan petugas pengadilan setiap bulannya? Hal itu sulit dipastikan. Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah, setiap pengadilan menangani jumlah perkara yang berbeda-beda.
 
PN Jakarta Selatan dinilai sebagai salah satu pengadilan yang menangani perkara cukup banyak. “Ribuan itu (perkara di PN Jakarta Selatan setiap bulannya),” kata Abdullah saat kami hubungi, Jumat, 24 November 2017.
 
 
Godaan suap
 
MA tak terima kalau hakim dan pegawai pengadilan di bawah binaannya dituding meminta duit kepada pihak beperkara. Abdullah menilai, hakim tak akan terlibat suap jika tak ada godaan yang menghampiri.
 
“Namanya suap itu kan tidak hanya dilakukan oleh yang menerima, ada yang melakukan, tidak bisa berdiri sendiri. Justru yang berperan besar itu masyarakat,” ungkap Abdullah.
 
Menurutnya, orang di luar pengadilan kerap menjadi perantaranya. Inilah yang dimaksud sebagai godaan.
 
“Kalau kita sama-sama mengawasi, sama-sama ingin menjadi orang baik, tidak ada kejahatan (suap),” ucapnya. “Tapi kalau masyarakat memulai, bagaimana kita membendungnya?”
 
 

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah. MI/Rommy Pujianto
 

Meski begitu, MA telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengawasan hakim. Di antaranya Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Aturan lain yang senada adalah Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dan Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
 
Selain itu, diterbitkan pula Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/KMA/XI/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
 
Tak berhenti sampai di situ. MA juga menurunkan tim intelijen yang bekerjasama dengan KPK. Dari situ, KPK mendapatkan informasi soal indikasi suap hakim dan jajarannya.
 
“Jadi semua yang terungkap dan tertangkap, itu informasinya dari tim kami. Kami tidak punya kewenangan untuk melakukan tindakan, maka pihak lain yang punya kewenangan,” tandasnya.
 


(COK)