Orang-orang di Belakang Gubernur

Lis Pratiwi    •    02 Desember 2017 14:09 WIB
Orang-orang di Belakang Gubernur
Anies Baswedan. MTVN/Mohammad Rizal

Jakarta: Tanda tanya besar muncul ihwal nama-nama Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Terlebih usai ditekennya peraturan gubernur baru tentang TGUPP oleh Gubernur Anies Baswedan, dengan pertambahan jumlah anggotanya, dari 15 menjadi 73 orang.
 
Banyak yang mengatakan tim gemuk itu diproyeksi menjadi tempat menampung orang-orang yang membantu kemenangan Anies dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta lalu. Mahfum, anggota TGUPP tak hanya berasal dari kalangan PNS, namun individu non-PNS pun bisa masuk di dalamnya.
 
Ada pula yang menganggapnya sebuah kewajaran, mengingat Jakarta merupakan Ibukota negara yang menyimpan segudang persoalan perkotaan.
 
Yang lebih kasar lagi, tim ini dianggap sebagai perpanjangan tangan Anies dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno, sebagai upaya memperkuat pengaruh dalam proyek-proyek di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Memberi jalan bagi pemburu rente sebagai upaya balas jasa pemberian modal saat pemilu.
 
Kepala-kepala dinas yang ada saat ini, sebagai pembantu gubernur yang formal dalam pelaksanaan program kerja, dikhawatirkan masih berbau 'rezim lama'. Belum bisa dipercaya sepenuhnya.
 
Pemborosan juga menjadi diksi yang kerap disebut-sebut, karena berdampak pada membengkaknya anggaran bagi tim pembantu gubernur di APBD. Dari sebelumnya Rp2,35 milyar menjadi Rp28,5 milyar.
 
Namun, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov DKI Jakarta Agus Suradika menilai naiknya anggaran TGUPP masih dalam batas wajar. Lagi pula, kata dia, anggaran TGUPP tak membebani postur APBD DKI 2018.
 
 

 
 
Inilah isu yang berseliweran seputar tim pembantu gubernur. Padahal, Anies dan Sandi saja baru terpilih. Boleh dikata belum sempat melakukan banyak hal sebagai pemimpin pemerintahan di DKI Jakarta.
 
Alhasil, kata mereka yang mencoba untuk objektif, inilah tingkah politik yang lama kelamaan dianggap wajar. Hantaman yang hampir dirasakan oleh para pemenang pemilu, dikritik sebelum sempat bekerja, sekalipun seorang presiden.
 
----
 
TGUPP pertama kali dibentuk dalam pemerintahan Joko Widodo tahun 2014. Sejak saat itu, jumlah anggota TGUPP berbeda-beda tergantung keputusan gubernur. Terakhir, tim ini berjumlah 15 anggota, belum termasuk Tim Walikota untuk Percepatan Pembangunan (TWUPP).
 
Enam kota administrasi di Jakarta masing-masing memiliki lima anggota TWUPP. Sehingga jumlah TGUPP dan TWUPP saat ini adalah 45 orang. Sementara itu, dalam kepemimpinan Anies-Sandi, anggota TGUPP dan TWUPP akan dileburkan dalam satu badan berjumlah 73 anggota.
 
Di bawah Anies, anggota ini nantinya akan dibagi menjadi lima bidang; pengelolaan pesisir Jakarta, ekonomi pembangunan kota, harmonisasi dan regulasi, pencegahan korupsi, dan percepatan pembangunan.
 
 

 
 
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengkritik hal ini. Dalam rapat Badan Anggaran APBD 2018, Selasa 28 November 2017, ia menilai jumlah itu terlalu banyak dan boros anggaran.
 
“Untuk mengurus republik saja enggak sampai segitu (jumlah menterinya). Ini untuk mengurus DKI sampai 74 orang (kini direvisi menjadi 73 anggota), dan Rp28 miliar lebih (anggaran) digelontorkan,” jelas dia.
 
Pengamat politik Ray Ragkuti pun sependapat. Ia tidak masalah dengan pembentukan TGUPP, namun penentuan jumlah anggota harus ditentukan secara bijak. Meskipun Jakarta adalah Ibu Kota negara, namun jumlah penduduk dan luasnya tak terlalu besar.
 
“Cuma (untuk) Jakarta, penduduknya juga hanya 10 juta, yang berarti luasnya juga tidak besar. Jawa Barat penduduknya 30 juta lebih, luas wilayahnya besar, tapi enggak pakai pembantu gubernur yang seperti itu (banyak),” kata Ray saat kami hubungi, Kamis 30 November 2017.
 
Jauh lebih penting, lanjut Ray, masyarakat harus ikut mengawasi kerja Anies-Sandi. Kata dia, ada kemungkinan program-program Pemprov DKI yang sudah masuk dalam APBD DKI 2018 akan melibatkan orang dekat melalui proses lelang proyek.
 
“Permainan uang ya sangat mungkin. Dalam program boleh jadi mereka melakukannya, tapi enggak akan mudah,” pungkas Ray.
 
 

 
 
Khas Anies
 
Hingga kini nama-nama angggota TGUPP belum dirilis. Namun, berbagai spekulasi terkait pihak yang akan mengisi bursa jabatan itu terus bermunculan. Tokoh yang sebelumnya membantu Anies-Sandi dalam Pilgub Jakarta pun terbawa.
 
Hal ini pula yang ditakutkan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono. Mantan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta itu khawatir banyaknya anggota TGUPP untuk menampung tim sukses Anies saat Pilkada, bukan karena kebutuhan.
 
Baca: Kemendagri Bakal Pelototi TGUPP Anies-Sandi
 
Ya. Sebagian kalangan menganggap pembentukan banyak tim menjadi gaya khas Anies. Hal ini terlihat sejak berlangsungnya kontestasi Pilkada DKI Jakarta lalu.
 
Setidaknya, di luar tim resmi pemenangan pemilu alias tim sukses, ada tiga tim lain yang dibentuk Anies; tim dewan pakar untuk pemenangan pilkada, tim sinkronisasi, hingga tim yang menggordinasikan jaringan-jaringan relawan.
 
Belakangan, salah satu nama bakal TGUPP yang muncul adalah mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto. Saat Pilkada DKI Jakarta, Bambang merupakan koordinator tim dewan pakar.
 




Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto. Foto: MTVN/Nur Azizah
 
Pada Kamis, 30 November 2017, Bambang terlihat menyambangi Balai Kota. Saat disinggung soal tawaran sebagai anggota TGUPP bidang pemberantasan korupsi, ia mengaku tak tahu.
 
"Enggak ada. Belum tahu, baru ngobrol pencegahan korupsi, saya kan punya kompetensi itu," ujarnya.
 
Tak hanya itu, kabar liar yang mulai santer di luar Balai Kota adalah komposisi 'balas budi' di TGUPP. Partai politik pendukung Anies-Sandi dalam pilkada lalu diberikan kuota untuk merekomendasikan anggota TGUPP.
 
Namun, ketika dikonfirmasi kepada Anies, sang gubernur memilih bungkam. Dia hanya mengatakan pemilihan TGUPP bukan perihal nama, melainkan kompetensi melakukan tugas.
 
Sandi pun mempertegas bahwa TGUPP bukan tempat menampung tim sukses. "Kita akan betul-betul put the right man at the right place. Professional terbaik di bidang-bidangnya."  

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov DKI Jakarta Agus Suradika. MTVN/Lis
 

Kendati demikian, Agus Suradika membenarkan kemungkinan masuknya pendukung Anies-Sandi dalam TGUPP. Namun, katanya, yang terpenting memiliki kemampuan dan pengalaman.
 
“Saya berpandangan, dari manapun dia (anggota TGUPP) asal dia ahli di bidang itu, kenapa enggak,” ucapnya kepada Metrotvnews.com, Selasa, 28 November 2017. “Kan bisa saja timses (tim sukses) itu profesional."
 
Hal serupa disampaikan Sekretaris Tim Pemenangan Anies-Sandi, Syarif. Baginya, tidak ada masalah dengan tim sukses yang menjadi anggota TGUPP.
 
“Kalaupun (TGUPP) diisi tim sukses atau orang-orang partai pendukung (Anies-Sandi) tentunya dengan alasan dia punya kompetensi dan integritas,” kata Syarif.
 


(COK)