Premium dan Pemburu Rente

Mohammad Adam    •    20 November 2015 19:12 WIB
Premium dan Pemburu Rente
Petugas mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di SPBU Muri jalur pantura, Tegal, Jawa Tengah. (foto: Antara/Oky Lukmansyah)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menjelang akhir tahun 2014, Tim Reformasi Tata Kelola Migas merekomendasikan kepada pemerintah agar menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis premium atau bensin dengan kualitas RON 88. Tim yang juga disebut Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Migas besutan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menilai penggunaan RON 88 tidak efisien bagi upaya penyehatan keuangan negara, ditinjau dari proses pengadaan serta penentuan harga pasarnya.



Dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu 21 Desember 2014, Faisal Basri selaku Ketua Tim menjelaskan bahwa impor premium membuka peluang praktik kartel. Apalagi sebagai satu-satunya pengimpor bensin RON 88, membuat Indonesia rentan terhadap masalah permainan harga di pasar. "Ini membuka peluang terjadi kartel penjual, karena mereka punya kepentingan menghasilkan RON88 hanya untuk Indonesia," kata Faisal dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (21/12/2014).

(Baca juga: Impor Premium Buka Peluang Kartel)

Satgas Anti Mafia Migas menemukan bahwa masalahnya bersumber dari keterbatasan produksi BBM  dari kilang domestik, sehingga PT Pertamina terpaksa mengimpor BBM untuk memenuhi kebutuhan nasional terhadap konsumsi bahan bakar minyak.

Situasi ini diperburuk oleh kondisi kilang Pertamina yang rata-rata telah berusia sangat tua. Kemampuan produksinya hanya 800 ribu barel per hari, padahal kebutuhan nasional mencapai 1,5 juta barel per hari.

Anggota Tim sekaligus akademisi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menjelaskan bahwa hal itu mengakibatkan rendahnya efisiensi hasil produk dari kilang Pertamina dan biaya produksi kilang menjadi sangat tinggi. Parahnya lagi, sebagian besar kilang domestik itu hanya dapat memproduksi bensin premium (RON 88), solar (kandungan sulfur 0.35 persen), dan minyak tanah.
     
Untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia adalah pembeli tunggal bensin RON 88. Bensin yang diimpor dengan spesifikasi RON 92 seperti Mogas 92 (setara pertamax), harus diolah lagi agar menghasilkan bensin premium atau RON 88.

Secara implisit ada keharusan mengoplos bensin impor, sehingga spesifikasinya sama dengan RON 88. Pengoplosan dilakukan lewat penambahan Naptha dengan persentase tertentu pada bensin yang kualitasnya lebih tinggi, misalnya RON 92, sehingga spesifikasinya sama dengan RON 88.

Proses pengoplosan RON 92 dengan naphta untuk menjadi RON 88 ini juga diduga jadi lahan bagi mafia migas untuk memburu rente. Karena pengoplosan itu tidak pernah transparan. Ini juga yang akhirnya membuat harga premium terus semakin mahal.

Meski merupakan satu-satunya pengimpor RON 88, dengan volume pembelian jauh lebih besar dibandingkan dengan transaksi RON 92 di kawasan Asia Tenggara, Indonesia tidak memiliki kekuatan dalam pembentukan harga MoPS (Mean of Platts Singapore: penilaian produk untuk perdagangan minyak di kawasan Asia yang dibuat oleh Platts, perusahaan di Singapura) untuk Mogas 92 yang menjadi benchmark atau acuan harga bensin RON 88.

Dengan kata lain, Indonesia tidak akan bisa berbuat apa-apa, jika ada permainan harga oleh kartel. Anak perusahaan Pertamina yang bertugas mengimpor dan mengekspor minyak, yaitu PT Pertamina Energy Trading Ltd, berpeluang menjadi satu-satunya penjual atau produsen yang menghasilkan RON 88 untuk Indonesia.
   
Ini yang mendasari rekomendasi Tim agar Indonesia menghentikan impor RON 88 dan segera beralih ke RON 92 yang pasarnya lebih kompetitif serta proses pembentukan harganya pun sederhana.
   
"Impor saja RON 92. Karena lebih transparan dan bisa dipantau pergerakan harganya di pasaran. Tapi kalau RON 88, itu karena di-blended, maka harganya jadi mahal dan ini mainan mafia migas," kata Fahmy kepada metrotvnews.com, Rabu (18/11/2015).

Ia menjelaskan, proses pembentukan harga bensin premium (RON 88) itu sangat rumit. Karena tidak ada patokan harga di Bursa Singapura untuk RON 88, maka diciptakan rumus untuk harga indeks pasarnya sebelum melepas bahan bakar itu ke masyarakat.
   
Harga Indeks Pasar (HIP) yang digunakan dalam menghitung Harga Patokan didasarkan pada benchmark yang tidak jelas. Formula rumit digunakan ini berpijak pada asumsi data yang sudah kedaluwarsa. Karena menggunakan faktor pengali berdasar data masa lalu. Misalnya, tarif blending sebesar US$0,5 per barel dan 0,36 sebagai porsi impor premium berdasar rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) 2007. Sehingga tidak mencerminkan kondisi harga yang up to date.
   
Menurut Tim, formula yang sederhana dan mencerminkan keadaan sebenarnya jelas lebih baik daripada perhitungan rumit dengan asumsi data yang kedaluwarsa. Perhitungan harga patokan harusnya lebih mencerminkan harga lewat mekanisme pasar yang betul-betul terjadi, transparan, dan akuntabel.

Rekomendasi penghentian impor RON 88 dan solar bersubsidi dengan sulfur 0,35 persen secara otomatis meningkatkan impor RON 92. Tetapi, itu tidak apa karena sekaligus mengalihkan produksi kilang domestik dari RON 88 menjadi RON 92. Dampak keseluruhannya nanti menjadi positif.
   
Karena produksi kilang domestik dialihkan dari bensin RON 88 menjadi bensin RON 92. Namun, ini menunggu sekitar dua tahun. Karena Pertamina butuh mempersiapkan kilang pengolahan minyak yang lebih canggih.

Pertamina didorong untuk segera memperbaiki kilang-kilang yang ada supaya kemampuannya meningkat, sehingga bisa memproduksi BBM dengan kualitas RON 92. Pemerintah disarankan memfasilitasi proses percepatan perbaikan, maupun perluasan kilang.

Namun, agaknya rekomendasi Tim dijalankan setengah hati oleh Pertamina. Karena dalam masa transisi ini, Pertamina mengeluarkan produk baru bernama Pertalite (RON 90). Produk ini merupakan oplosan dari RON 92 juga.

"Pertalite itu sebenarnya masih produk blending juga. Karena blending, maka bisa jadi itu sasaran mafia migas juga untuk mempermainkan RON-nya. Mestinya, Pertamina memenuhi saja rekomendasi kami untuk menghentikan impor RON 88 kemudian menggantinya dengan RON 92," kata Fahmy.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerta Migas Indonesia (KSPMI) Faisal Yusra, menyatakan rekomendasi penghapusan RON 88 memang harus dilaksanakan secara bertahap. Tidak bisa dipaksakan untuk segera diberlakukan.

Pemerintah diharapkan tidak menutup mata dengan kenyataan bahwa kilang-kilang di Indonesia kapasitas produksinya rendah. Begitu pula dengan kompleksitasnya. Tidak memadai untuk memasok kebutuhan BBM di dalam negeri yang meningkat terus, sekitar 6% persen tiap tahun.

Menurut Faisal, pemerintah dan elite politik di Indonesia harus mafhum, kilang milik Pertamina adalah kilang tua yang hanya mampu menghasilkan produksi RON 92-96 sebanyak 200.000 barel per bulan.

"Hasil kilang kita tidak semuanya beroktan tinggi. Karena kilang kita kilang tua, kapasitas rendah. Karena itu kita perlu waktu," ujar Faisal kepada metrotvnews,com. Rabu (18/11/2015).

KSPMI mendukung untuk peningkatan kualitas dan kompleksitas kilang-kilang yang dimiliki oleh Pertamina. Kalau penghapusan RON 88 dilakukan secara membabi buta, maka itu sama saja dengan menyuruh Pertamina "bunuh diri" Karena, kebijakan itu berpotensi "menghancurkan" bisnis BBM Pertamina.

Jika pemerintah ingin Pertamina besar, penghapusan premium harus dilakukan setelah Pertamina membangun kilang baru dengan kompleksitas tinggi. Pertamina harus didorong untuk membangun beberapa kilang dengan kapasitas kumulatif 1,6 juta barel. Setelah kilang baru dibangun dan distribusi BBM sudah terlaksana secara merata, baru pemerintah bisa melaksanakan rekomendasi penghapusan RON 88.

"Tanpa bangun refinery baru dengan complexity yang tinggi maka penghapusan premium RON 88 adalah bencana bagi Pertamina yang merupakan perusahan milik rakyat," kata Faisal.

Menurut dia, pihak asing akan menangguk untung jika penghapusan premium tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas kilang-kilang Pertamina. Apalagi, perusahaan asing yang menjadi kompetitor Pertamina tak punya kewajiban dan kemauan untuk menyuplai BBM hingga ke pelosok daerah.

Ia menjelaskan, pesaing Pertamina yang ada saat ini memilih jualan BBM hanya di kota-kota besar saja. Asing dan swasta nasional lebih memikirkan untung dan nyaris tidak bersedia berkorban buat kepentingan masyarakat dengan jualan BBM di pelosok-pelosok terpencil di Tanah Air.

Faisal meminta, pemerintah memikirkan hal itu secara serius. Sebab, asing dapat merajalela di atas kesulitan Pertamina yang pada dasarnya adalah perusahaan milik rakyat, milik bangsa.

Ia menyatakan tidak anti asing. Namun, BBM adalah produk yang terkait langsung dengan hajat hidup rakyat. Untuk itu, pemerintah harus menjauhkan kesan akan memberikan kesempatan bagi asing merajalela, menguasai bisnis migas di Indonesia.

"Kedaulatan penguasaan migas di Indonesia harus dikuasai oleh Pertamina," kata Faisal.
 


(ADM)