Suka Duka Whistleblower

Coki Lubis    •    04 September 2017 13:03 WIB
Suka Duka <i>Whistleblower</i>
ILUSTRASI: Koruptor (MTVN/Mohammad Rizal)

Metrotvnews.com, Jakarta: Lendo Novo masih bisa merasakan sensasi perjalanannya dari kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara di Jakarta Pusat ke Markas Besar Kepolisian Negara RI di Jakarta Selatan pada malam itu begitu panjang dan kelam.  Sentimen ini muncul dalam diri Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Pengolahan Data, Informasi, dan Investigasi itu setelah lolos dari serangan sekelompok orang bersenjata tajam.
 
Ia menuturkan kenangan buruknya pada Kamis malam itu 7 April 2005. Ketika itu, di tengah ramainya lalu lintas Jalan Jenderal Sudirman, sekitar sepuluh orang pria tiba-tiba mendatangi dan menyerangnya. Saat itu dia hanya sendiri mengendarai mobil pribadinya.
 
Praang!! Kaca mobil di sisi Lendo dipecahkan pelaku. Sadar atas penyerangan, yang bisa dia lakukan hanya berusaha menyelamatkan diri.
 
Sambil menahan serangan, Lendo berupaya mempercepat laju kendaraannya. Lengan kanannya terluka akibat terkena pecahan kaca dan sabetan senjata tajam milik pelaku. Para pelaku mencoba mengejar Lendo dengan mobil mereka.
 
Beruntung, saat kejar-kejaran terjadi, sejumlah kendaraan di sekitar membantu menyelamatkan Lendo.
 
"Mobil-mobil di sekitar saya ikut membantu. Ada yang di depan maju, yang di kiri dan kanan saya berhenti, sehingga saya bisa lolos," ujar Lendo saat berbincang dengan Metrotvnews.com, Rabu 16 Agustus 2017.
 
Data-data bukti korupsi di sejumlah perusahaan BUMN yang ada ditangan Lendo juga selamat. Ia pun langsung berkoordinasi dengan Komjen Pol. Adang Daradjatun  selaku Wakil Kepala Kepolisian Negara RI yang menjabat pada waktu itu –yang sudah mengetahui maksud kedatangan Lendo, yakni mengekspos sejumlah dugaan korupsi itu.
 

ILUSTRASI: Peningkatan permohonan perlindungan saksi dan korban.



Pilihan
 
Menjadi orang yang membongkar kejahatan di lingkungan tempat kerjanya alias "peniup peluit" atau whistleblower, tentu berisiko. Hal ini sudah Lendo sadari sejak dia dipercaya oleh Menteri Negara BUMN Sugiharto kala itu untuk memimpin sebuah tim khusus bersifat ad hoc, yang bertugas memperbaiki good and corporate governance di perusahaan pelat merah.
 
Personelnya direkrut dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tim inilah yang mengawasi kinerja semua direksi perusahaan BUMN. Hasilnya, ia mendapati tiga modus korupsi yang kerap dilakukan para petinggi perusahaan BUMN.
 
Ia pun mencermati yang paling banyak adalah korupsi di tengah proyek berjalan. Misalnya proyek pembangunan kilang minyak, pembangunan jalan tol, pendirian pabrik, dan proyek lainnya yang bernilai besar. Salah satu permainannya adalah penggelembungan anggaran.
 
Modus berikutnya adalah "main mata" dengan anak perusahaan dari BUMN bersangkutan. Sebagai contoh, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, perusahaan BUMN perlu menggandeng sebuah perusahaan katering untuk menyuplainya. "Nah, Direksi dapatnya dari katering itu. Harga dinaikkan. Di situ mainnya," kata Lendo.
 
"Terakhir, kalau sudah kalap, barulah perusahaannya sendiri yang dirampok," imbuhnya.
 
Tapi, semua modus korupsi di perusahaan BUMN itu bisa berjalan lancar bila ada pekerja Kementerian BUMN yang turut membantu. Dibutuhkan kongkalikong dengan staf atau pejabat di Kementerian. Lendo, sebagai "orang dalam", mengetahui persis hubungan tersebut.
 
Sebaliknya, rencana Lendo untuk melaporkan bukti-bukti korupsi di perusahaan BUMN ternyata telah diketahui para direksi "nakal". Sudah tentu, yang mengadu adalah staf atau pejabat di Kementerian BUMN yang menjadi kolega para direksi BUMN.
 
Sejak inilah berbagai ancaman menghampiri Lendo. "Tujuannya, supaya saya berhenti dan tidak melaporkan. Jangan sampai "nyanyi"." Bahkan, kata dia, beberapa direksi perusahaan BUMN juga tak segan mengancam atasannya kala itu, yakni Menteri Sugiharto.
 
Teror di rumah pribadi, ancaman kepada keluarga, hingga serangan fisik, semua sudah diterima sang whistleblower.
 
Sementara di lingkungan tempat kerja, Lendo seperti terasing. "Saya jadi alien di Kementerian BUMN. Tak ada satu pun orang yang berteman sama saya, mengajak ngobrol, datang dan pulang bersama, tidak ada," ucapnya.
 
Lendo merasa bahwa teman-teman sekantornya seperti memandang dirinya bak pengkhianat.
 
Sejak itu pula Lendo memaklumi kondisi tersebut. "Saya whistleblower. Saya meledakkannya. Saya mengambil posisi untuk perang sama semua orang. Saya mengambil posisi frontal dengan para koruptor."
 
Ditolak KPK
 
Bukti-bukti korupsi sudah di tangan. Lendo siap memberikan kesaksiannya. Tapi, persoalannya adalah ke mana bukti dan kesaksian ini harus disampaikan?
 
Awalnya Lendo tidak mau menyerahkannya ke Kepolisian dan Kejaksaan, alasannya, dia belum mempercayai kedua institusi penegakan hukum itu. Maka, pilihannya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
Namun  sudah berkali-kali melaporkan bukti itu ke KPK, pun berkali-kali pula KPK menolaknya tanpa alasan yang jelas.
 
Ini membuat Lendo bertanya-tanya sendiri. Mengapa KPK tidak mau menerima laporan tindak korupsi di lingkungan BUMN? Mengapa tidak ditindaklanjuti?
 
Kemudian Lendo mencoba menganalisanya sendiri. Kemungkinan yang didapat, "karena ada satu orang (komisioner) KPK yang selalu menolaknya. Dia mantan Dirut BUMN. Karena (yang diduga korupsi) teman-temannya, masak ditangkap," kata Lendo.
 
Lendo mencoba mencari jalan lain agar korupsi di BUMN bisa dilaporkan dan diketahui masyarakat. Meski saat itu dia tidak terlalu mempercayai institusi Polri, namun dia mempercayai Wakapolri Adang Daradjatun.
FOTO: Adang Dorodjatun (ANTARA/Jefri Aries)

Setelah berkoordinasi dengan Adang, selanjutnya menggelar perkara dari data yang ada –menguji bukti dan dugaan korupsi itu dari sisi hukum, dan lain-lain.
 
Dalam perjalanan dari Kemeneg BUMN ke Mabes Polri itulah peristiwa nahas Jalan Sudirman terjadi. Alhasil, seiring ramainya berita penyerangan terhadap Lendo, ramai pula pemberitaan bukti-bukti dugaan korupsi di lingkungan BUMN yang ada ditangan Lendo.
 
Beberapa kasus korupsi di lingkungan BUMN mulai bergulir, meski tampak belum memuaskan bagi Lendo. "Ada yang masuk (dipenjara), empat bulan keluar lagi. Kalau saya terserah kalian lah. Tapi yang penting korupsi sudah terpublikasi, koruptor sekarang jadi takut," kata dia.
 
Pada sisi lain, Lendo mulai dihantam tuduhan. Pada Mei 2006, melalui sebuah media massa, Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono, justru menuding Lendo korupsi.
 
Dalam pemberitaannya disebutkan, tim ad hoc BUMN yang dipimpin Lendo tidak bersih dan melakukan pemerasan kepada direksi BUMN yang dianggap korupsi. Pernyataan Arief itu ditantang balik oleh Lendo melalui jalur hukum.
 
"Dia (Arief Poyuono) fitnah saya korupsi dan lain-lain. Itu masih rentetan dampak aksi bongkar korupsi di BUMN. Jalur hukum tidak lanjut, akhirnya dia minta maaf sama saya," kata Lendo.
 
Mundur
 
Setelah banyak kasus korupsi yang terungkap, saat itu Kemeneg BUMN secara resmi membentuk Inspektorat Jenderal. Tugasnya adalah pengawas internal di lingkungan Kemeneg BUMN. “Tadinya tidak ada,” kata Lendo.
 
Sayangnya, pada Mei 2007, tak lama inspektorat terbentuk, Lendo memutuskan mengundurkan diri dari Kementerian BUMN.
 
Dicopotnya Menteri BUMN Sugiharto dari jajaran kabinet Indonesia Bersatu I yang dipimpin duet Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla, membuat Lendo, yang disebut-sebut sebagai The Most Dangerous Man di BUMN, ikut mundur. Sementara Sugiharto sendiri digantikan oleh Meteri BUMN yang baru, Sofyan Djalil.
 
"Inspektorat ditutup. Nah, yang menutup itu Sofyan Djalil. Semua tim pemberantasan korupsi saya diberhentikan, dikembalikan ke BPKP," papar Lendo.
 
Sejak itulah, kata Lendo, greget pemberantasan korupsi di lingkungan Kemeneg BUMN memudar. Diakui pula olehnya, beberapa pekerja di perusahaan BUMN - yang saat itu membantu menjadi whistleblower, karirnya diganggu bahkan ada yang diberhentikan.
 
Penuturan Lendo ini hanya merupakan sepenggal kisah whistleblower. Dianggap pahlawan karena berani membocorkan kejahatan. Dianggap pengkhianat karena mengadukan teman di lingkungan tempat kerjanya.


FOTO: Lendo Novo berbicara dalam suatu diskusi panel bertajuk "Pemberantasan Korupsi" di Jakarta. Tampak prakrisi hukum Todung Mulya Lubis bebincang dengan tokoh Kadin, MS Hidayat. (MI/M Irfan
)


(ADM)