Ekonomi dalam Demokrasi Indonesia

Surya Perkasa    •    02 Januari 2017 17:35 WIB
Ekonomi dalam Demokrasi Indonesia
Geliat pembangunan gedung bertingkat dengan latar matahari terbenam di Jakarta. Foto: MI/Ramdani

Metrotvnews.com, Jakarta: Tak terasa, sudah 18 tahun usia reformasi di Indonesia. Sudah remaja, tapi memang belum dewasa. Walhasil, ikhtiar menjadikan suara rakyat yang tertinggi, vox populi vox dei, masih maju mundur.
 
Lembaga Ketahanan Nasional mendapati fakta di atas. “Kita temukan ketidapuasan atas adanya ketimpangan, bukan saja ekonomi, tetapi juga dari segi keadilan,” kata Gubernur Lemhannas Letjen (Purn) Agus Widjojo dalam diskusi Media Research Center (MRC) Media Group, baru-baru ini.
 
Ketimpangan membuat konsolidasi demokrasi sulit tercipta. Dilihat secara politik, sosial, hukum, dan ekonomi pondasi demokrasi di Indonesia ternyata tak berubah.
 
Demokrasi dan ekonomi di negeri lain
 
Ekonomi dan demokrasi sejatinya tak bisa dipisahkan. Dua entitas itu tak bisa bergerak sendiri. Negara Pancasila, menurut Direktur Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Phillips J. Vermonte, sejak semula mengidolakan demokrasi dalam konteks sangat ideal. Itu kemudian dituangkan dalam lima sila.
 
“Yang mau kita tuju itu harus baik, ideal, padahal realitas politik manusia enggak begitu. Kita ini seperti berjuang habis-habisan untuk melawan sifat manusiawi,” kata Phillips.
 
Potensi merusak dan sifat alamiah manusia yang tak pernah puas, secara politik dan ekonomi, akhirnya membuat demokrasi lambat berkembang. Kadang elite politik mengendalikan ekonomi untuk kepentingannya, kadang pemain ekonomi memainkan politik demi keuntungannya. Ujung-ujungnya rakyat jadi korban.
 
Kondisi itu lumrah, tak cuma terjadi di Indonesia. Amerika Serikat bahkan butuh waktu 300 tahun untuk mendewasakan demokrasi mereka. Itu pun setelah mereka membatasi kewenangan eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
 
Pembatasan kewenangan itu yang tak pernah dikecap di Indonesia. UUD 45 tak pernah membatasi kewenangan presiden. “Karena bayangan kita, presiden adalah orang yang baik,” kata Phillips.
 
Phillips mengatakan, penilaian yang berlebihan kepada presiden itulah yang kemudian memungkinkan Orde Lama tumbuh, tapi limbung karena elite terlalu rakus kepada kekuasaan. Berketerbalikan dari itu, Orde Baru rapuh karena amat mendewakan perekonomian global.
 
Lahirlah kemudian masa reformasi 1998. Kelahiran iklim reformasi di Tanah Air agak mirip dengan arus demokrasi di Inggris. Demokrasi di Inggris lahir lantaran kelas menengah lelah membayar pajak yang ternyata banyak dibelanjakan untuk perang. Mereka lalu ramai-ramai membatasi kekuasaan raja untuk menciptakan keseimbangan antara elite politik dan ekonomi.  
 
Demokrasi monarki Inggris berjalan sampai sekarang. “Kesimpulannya no bourgeoisie no democracy. Enggak ada demokrasi kalau enggak ada kaum borjuis. Kaum borjuis itu artinya tuan tanah yang bayar pajak,” tegas Phillips.
 
Kelas menengah Indonesia
 
Demokrasi dan ekonomi sulit dipisahkan. Esensi demokrasi memang menciptakan rakyat yang mapan secara ekonomi, politik, dan sosial. Salah satunya dengan mendorong rakyat miskin naik ke kelas menengah.
 
Kelas menengah Indonesia secara angka terus meningkat. Pakar ekonomi Universitas Indonesia Telisa Falianty menyebut, kelas menengah Indonesia kini tercatat 140 juta jiwa. Karakter mereka khas, berbeda dengan negara lain. Nah, situasi ini seharusnya bisa berkontribusi positif untuk demokrasi.
 
“Kelas menengah kita ternyata relatif menolak sistem pasar. Relatif konservatif,” kata Telisa.
 
Hanya, tambah dia, ketimpangan antarkelas lebih nyata di Indonesia. Survei Lembaga Survey Indonesia menyebutkan, ketimpangan ekonomi pada 2014 mencapai 40%.
 
Ekonomi dan demokrasi memang layaknya dua wajah mata uang. Tak bisa dipisahkan. Hubungan sebab akibat demokrasi dan ekonomi begitu kompleks. Tingkat ekonomi juga akan memengaruhi pendidikan dan tingkat partisipasi publik dalam politik, termasuk akses ke arus informasi. Makin mapan ekonomi warga, makin tinggi pula keterlibatan mereka dalam politik.
 
“Demokrasi bisa memengaruhi pendapatan atau kesejahteraan,” pungkas Telisa.
 
Peniliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti mengakui politik dan ekonomi tak bisa dipisahkan. Menurut dia, mengutip pernyataan mantan Wakil Presiden dan Gubernur Bank Indonesia Boediono, pendapatan yang rendah akan menyulitkan masyarakat berdemokrasi secara sehat.
 
“Kalau pendapatan masih di bawah USD7.000 per tahun, jangan mengharap demokrasi baik,” kata Ikrar.
 

 
Ketimpangan ekonomi, atau yang diukur lewat Koefisien Gini, juga masih cukup tinggi. Kesenjangan ekonomi ini juga akhirnya dapat mendorong gesekan sosial di masyarakat antar kelompok.
 
“Jadi lemah secara ekonomi akan melemahkan demokrasi,” ucap Ikrar.
 
(ICH)