Geger Klaim Asuransi

Coki Lubis    •    09 Oktober 2017 12:57 WIB
Geger Klaim Asuransi
ILUSTRASI: Bendera dengan logo perusahaan asuransi asal Jerman, Allianz. (AFP/Christof Stache).

Metrotvnews.com, Jakarta: Ifranius Algadri (23) terkejut. Setelah lima bulan menunggu proses klaim asuransi sejak September 2016, PT Asuransi Allianz Life Indonesia malah menyatakan menolak membayar santunan perawatannya di rumah sakit.
 
Lantaran dua kali masuk rumah sakit, yaitu di RS Omni Hospital dan RS Mayapada. Sesuai program, ia mengajukan klaim ke Allianz. Berdasarkan program kepesertaan asuransinya, Ifranius mestinya mendapatkan Rp16,5 juta dari total 11 hari perawatannya di dua rumah sakit itu.
 
Dalam program yang bernama flexicare itu, Ifranius berkewajiban membayar premi Rp600 ribu kepada Allianz setiap bulannya. Dengan begitu, bila Ifranius dirawat di rumah sakit, ia bisa mengajukan klaim dan mendapat santunan Rp1,5juta per hari.
 
"Agen asuransinya bilang dia tidak bisa proses. Lantas saya hubungi customer service, barulah saya diberitahu bahwa ada persyaratan yang kurang," ucap Ifranius kepada Metrotvnews.com, Senin 2 Oktober 2017.
 
Persyaratan tambahan yang dimaksud adalah formulir surat klarifikasi yang harus diisi oleh Ifranius. Dia harus mencatat riwayat perawatannya selama dua tahun terakhir.
 
Sebagai lampiran, Allianz juga meminta foto kopi catatan medis lengkap alias rekam medis yang telah dilegalisir pihak RS. Bukan ringkasan atau resume medis yang umumnya diberikan oleh dokter.
 
Nahas, Ifranius tidak pernah menerima surat permintaan Allianz tersebut. Sementara pihak Allianz mengatakan bahwa surat itu sudah dikirim melalui kurir ke alamat rumahnya.
 
Dengan alasan jatuh tempo pengembalian surat klarifikasi, Allianz pun memutuskan untuk menolak pembayaran klaim Ifranius.
 
Kecewa. Warga Tangerang itu merasa diperlakukan tidak adil. Ia pun memprotesnya. Sementara pihak Allianz tetap berkeras menolak pembayaran klaim.
 
"Bahkan, saat saya menyampaikan niat untuk melaporkannya ke pihak berwajib, kepala customer service mempersilahkannya dengan nada menantang," tutur Ifranius.
 
Pada 3 April 2017, Ifranius pun melaporkan persoalan tersebut ke Polda Metro Jaya. Ifranius menunjuk advokat Alvin Lim sebagai kuasa hukum untuk mendampinginya.
 
Tak hanya Ifranius. Alvin juga punya nasabah Allianz lain yang turut melaporkan persoalan yang sama. Adalah Indah Goena Nanda (37), seorang ibu yang juga kehabisan waktu dalam proses pengeluaran rekam medis permintaan Allianz.
 
Perbedaannya dengan Ifranius, Indah sudah mencoba meminta rekam medis itu ke rumah sakit yang merawatnya. Tapi pihak rumah sakit enggan memberikannya, karena memang catatan lengkap itu adalah rahasia dokter dan rumah sakit.
 
Pihak RS tidak bisa mengeluarkan rekam medis karena sifatnya rahasia. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tentang Rekam Medis. Jadi, karena Indah tidak bisa memenuhi lampiran surat klarifikasi itu, maka ditolaklah pengajuan klaimnya oleh Allianz.
 
Unik
 
Menurut Alvin Lim, syarat rekam medis yang diajukan oleh Allianz diduga modus dan tipu daya untuk menolak klaim secara halus. Ia bahkan meyakini bahwa syarat tambahan rekam medis tersebut tidak ada dalam polis. Ditambah lagi syarat permintaan rekam medis dianggap menabrak Permenkes No 269/MENKES/PER/III/2008.
 
"Proses penolakan klaim ini diduga melanggar UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penjualan produk tidak sesuai ketentuan atau keterangan brosur. Ini pidana," ungkap Alvin saat berbincang dengan kami di Jakarta, Senin 2 Oktober 2017.
 
Setelah laporan Ifranius diproses kepolisan dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan, pada 20 September 2017 diterbitkanlah surat pemberitahuan hasil penyidikan (SP2HP) oleh Polda Metro Jaya. Disebutkan di dalamnya bahwa  Direktur Utama PT Asuransi Allianz Life Indonesia Joachim Wessling dan Manajer Klaim Aliianz, Yuliana Firmansyah, ditetapkan sebagai tersangka.
 
Geger. Dunia asuransi Indonesia sontak menjadi sorotan ketika bos raksasa asuransi asal Jerman ini menjadi tersangka.
 
Selain soal status tersangka Joachim, berbagai kalangan pun menilai kasus ini unik dan bersejarah. Pasalnya, kasus ini adalah sengketa klaim asuransi pertama di Indonesia yang berujung pidana.
 
Ya. Biasanya sengketa klaim perasuransian hanya berada di ranah perdata. Kasus-kasusnya pun lebih banyak diselesaikan di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI).
 
"Ini kasus baru, di mana ada unsur penolakan kewajiban, dan tertanggung mempidanakan perusahaan asuransi," kata Dosen Asuransi dan Manajemen Risiko Universitas Indonesia Hotbonar Sinaga, saat ditemui di sebuah diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 30 September 2017.
 

 
Sepihak
 
Soal surat klarifikasi dan permintaan rekam medis, pihak Allianz memiliki pandangan lain. Proses tersebut bak wujud kehati-hatian pihaknya.
 
Mahfum, bagi perusahaan asuransi, bila seorang pemegang polis mengajukan klaim dalam jangka waktu yang relatif singkat untuk penyakit yang sama, patut diteliti.
 
"Untuk memastikan bahwa klaim yang diajukan sah," tulis pernyataan resmi Allianz yang disampaikan Head of Corporate Communications Allianz Indonesia, Adrian DW.
 
Namun, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi berpandangan sama dengan Alvin. Persyaratan rekam medis lengkap itu jelas tidak tertulis dalam ketentuan klaim di buku polis.
 
Baginya, permintaan rekam medis itu tidak masuk akal. Jadi, kata Tulus, Allianz patut diduga menggunakannya untuk mempersulit nasabah dalam pengajuan klaim.
 
"Dalam konteks UU Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan haknya untuk memilih apa yang telah dijanjikan perusahaan asuransi lewat polisnya," ujar Tulus, Sabtu, 30 September 2017.
 
Menurut Alvin Lim sendiri, modus ini sudah dilakoni Allianz sejak lama. Bahkan banyak sengketa klaim serupa antara Allianz dengan nasabahnya yang ditangani secara perdata di BMAI. "Seharusnya mereka tahu dong kalau itu (rekam medis) tidak bisa keluar."
 
"Perlu dibongkar kasus ini," tegas Tulus.
 
Keresahan
 
Cerita soal klaim tak dicairkan juga muncul dari pelapor terakhir, Aksan Jaya Putra (38), ayah dari tertanggung Fardhan Putra Aksan (5).
 
Pada Juli 2016 Fardhan sakit dan dirawat di rumah sakit di Singapura. Bocah itu didiagnosa menderita kanker neuroblastoma. Saat mengajukan klaim biaya rawat inap, pihak Allianz menolaknya.
 
Alasan penolakan Allianz adalah; penyakit tertanggung bukan termasuk kanker. Dokter di bagian klaim perusahaan tersebut menganggapnya sebagai tumor, maka tidak dapat dibayarkan sesuai dengan perjanjian dalam polis.
 
Seiring meledaknya kasus Allianz dari dua pelapor sebelumnya, Aksan turut melaporkan Allianz ke Bareskrim bersama kuasa hukumnya, Andre Darmawan dan Herdyan Saksono.
 
"Praktek ini diduga sudah dilakukan sejak lama," ujar Herdyan kepada awak media, Jumat, 29 September 2017.
 
Hati-hati
 
Otoritas Jasa keuangan (OJK) - lembaga yang juga mengawasi industri perasuransian, tidak diam. OJK turut memantau kasus ini. Bahkan, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Riswinandi, akan memanggil manajemen Allianz Indonesia.
 
Riswinandi mengatakan, pihaknya tidak sekadar melihat dari sisi pelanggaran aturan. Lebih jauh, ditinjau juga pola bisnis yang dijalankan Allianz.
 
"Kita harus lihat sesuatu itu pasti ada pertimbangan bisnisnya. Dia melihat tren apa, sebab apa, background apa, kalau ada syarat tentu ada alasan kenapa diminta syarat (rekam medis) itu," papar Riswinandi saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 27 September 2017.
 
Karena itu, OJK akan berkoordinasi dengan kepolisian agar tindakan yang akan diambil tepat. Yang dikhawatirkan, sentimen negatif atas kasus ini berdampak buruk kepada industri asuransi secara keseluruhan, lantas berpengaruh kepada perekonomian.
 
Berdasarkan informasi yang kami terima, OJK telah menemui pihak Allianz. Segera pula OJK akan menyampaikan pernyataan resmi terkait sengketa klaim yang berujung pidana ini.
 
Cekal
 
Demi kelancaran proses hukum, penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menyurati Dirjen Imigrasi. Tujuannya, mencegah dua petinggi Allianz yang menjadi tersangka itu ke luar negeri.
 
Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, pencegahan ke luar negeri (cekal) itu, sudah dilakukan sejak tanggal 28 September 2017, hingga 20 hari ke depan.
 
"Untuk mempermudah proses penyidikan saja," jelas Argo saat kami temui di Mapolda Metro Jaya,  Senin 2 Oktober 2017.
 
Tak hanya itu, kepolisian pun berencana menyurati Kedutaan Jerman menyusul pemeriksaan Joachim Wesling. Pasalnya, Joachim tercatat sebagai warga negara Jerman.
 
Sayangnya, meski sudah dilakukan proses cekal, hingga kini polisi belum mengetahui secara persis keberadaan Joachim.
 
"Kita masih menunggu data keberadaan yang bersangkutan, masih di Indonesia atau di luar," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Deriyan, Jumat, 6 Oktober 2017.
 
Tapi, Adi menyatakan bahwa jadwal pemeriksaan untuk Joachim sudah ada, yakni, Rabu, 11 Oktober 2017.
 
Sementara itu, pemeriksaan Manajer Claim Yuliana Firmansyah yang seharusnya dilakukan pada Rabu 4 Oktober 2017 kemarin, diundur. "Beliau minta waktu untuk reschedule kita berikan untuk dia menyiapkan data-data."
 
Ihwal bukti-bukti yang digunakan, Adi enggan menjawab secara rinci. Namun, kata Adi, buktinya sudah lengkap.
 


(ADM)