Tragedi Trotoar yang Terjajah

Wanda Indana    •    24 Agustus 2017 21:27 WIB
Tragedi Trotoar yang Terjajah
Seorang pejalan kaki melintas di depan poster aksi mengenang tragedi di trotoar halte Tugu Tani, Jakarta sekaligus peringatan Hari Pejalan Kaki Nasional. (ANTARA/Zabur Karuru)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kejadian yang merenggut nyawa sembilan orang pejalan kaki pada lima tahun lalu itu boleh disebut sebagai sebuah tragedi. Hari itu, Minggu pagi 22 Januari 2012 sekitar pukul 10.30 WIB, sebuah mobil Daihatsu Xenia B 2479 XI yang dikendarai Afriyani Susanti (29) melintasi Jalan MI Ridwan Rais, Jakarta Pusat.
 
Melaju kencang ke arah Tugu Tani, mobil itu dipacu hingga melesat dengan kecepatan 100 kilometer per jam. Tiba-tiba, ban menyerempet pembatas jalan. Detik berikutnya mobil itu terpental dengan oleng ke kiri, menerobos trotoar, lantas menyeruduk dua belas remaja yang sedang berjalan kaki melewati halte bus tepat di depan gedung Kementerian Perdagangan.
 
Segalanya terjadi begitu singkat. Kerusakan di halte itu sudah bisa dibayangkan, jelas amat parah. Tapi, yang paling mengerikan adalah belasan pemuda tadi yang menjadi korban tumbukan mobil itu. Mereka bergelimpangan bersimbah darah.
 
Delapan orang tewas di tempat, selebihnya langsung digotong ke rumah sakit karena menderita luka berat. Tapi tak lama kemudian, seorang korban tabrakan itu meninggal dunia di rumah sakit.
 
Pengakuan Afriyani yang menjadi tersangka kasus tabrakan nan mematikan itu, rem mobilnya blong. Namun, setelah polisi melakukan pemeriksaan lebih dalam, barulah ketahuan bahwa Afriyani pagi itu mengendarai mobilnya dalam kondisi mabuk.
 
Beberapa jam sebelum peristiwa nahas itu, Afriyani menenggak minuman keras dan menelan ekstasi kala berpesta di sebuah hotel. Polisi menyatakan hasil tes menunjukkan Afriyani positif mengkonsumsi sesuatu mengandung zat adiktif dan psikotropika.
 
Polisi menetapkan Afriyani sebagai tersangka dan dikenakan pasal berlapis. Oleh Pengadilan, Afriyani dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.
 
Kecelakaan itu menimbulkan polemik tentang betapa besar bahaya mengancam orang-orang yang berjalan di atas trotoar Jakarta. Dari situ pula, aktivis dari berbagai komunitas pedestrian lantas memperingati 22 Januari sebagai Hari Pejalan Kaki Nasional demi menunjukkan keprihatinan mengenang tragedi maut itu sekaligus meyerukan hak pengguna trotoar yang masih terabaikan.
 
Data yang dilaporkan Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) mencatat, dalam sehari kecelakaan yang menewaskan pejalan kaki tewas bisa mencapai 752 kasus di seluruh dunia. Nah, di Indonesia, ditengarai ada sekitar 200 korban kecelakaan yang meninggal dunia setiap bulan, di mana 18 di antaranya adalah pejalan kaki.
 
Jumlah kematian di jalan di dominasi negara-negara berkembang. Penyebab utamanya, infrastruktur yang buruk, standar keamanan kendaraan yang kurang baik dan rendahnya penegakkan hukum lalu lintas.
 

FOTO: Sejumlah warga melintas di depan lapak kerajinan rotan di atas trotoar sekitar Stasiun Cikini, Jakarta (ANTARA/Zabur Karuru
)



Perebutan
 
Pakar ruang publik dari University of Toronto di Amerika Serikat, Margaret Kohn, mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul Brave New Neighborhoods: The Privatization of Public Space (2004) bahwa trotoar memang merupakan ruang publik yang paling sering diperebutkan. Penggunaan trotoar berkaitan dengan kepemilikan, aksesibilitas, dan intersubjektivitas.
 
Kohn menjelaskan, trotoar yang dikuasai swasta –seperti trotoar di pusat perbelanjaan atau berada di dalam wilayah komersil– memiliki akses terbatas. Meskipun trotoar tersebut untuk umum, namun pejalan kaki tidak dapat mengakses trotoar itu secara penuh. Trotoar itu memiliki jam operasi.
 
Ini berbeda dengan trotoar yang dibangun pemerintah kota untuk masyarakat. Setiap orang bebas menggunakan trotoar kapan saja tanpa harus membayar dan meminta izin. Namun, penggunaan trotoar menjadi kebablasan karena tidak adanya intervensi dari pemerintah kota.
 
Pada akhirnya, trotoar berkembang menjadi wilayah tanpa aturan. Lama-kelamaan, trotoar terdefinisi sebagai tempat yang bisa diakses oleh siapa saja dan untuk kegiatan apa saja.
 
Berdasarkan pengamatannya, Kohn menemukan bahwa trotoar di beberapa negara kini menjadi ruang kompetisi karena adanya privatisasi ruang publik. Bentuk sederhana privatisasi ruang publik adalah pemanfaatan trotoar sebagai lahan parkir dan tempat berdagang oleh pedagang kaki lima.
 
Sejatinya trotoar adalah ruang interaksi, tempat dimana orang bisa bersosialisasi dengan bertatap muka. Hak pengguna trotoar juga dijamin oleh undang-undang.
 
Penjajahan
 
Ketua Koalisi Pejalan Kaki (KoPK) Alfred Sitorus menyatakan, fenomena banyaknya PKL dan parkir liar di atas trotoar telah memaksa pejalan kaki terdesak dan turun ke jalan. Padahal, kondisi itu sangat membahayakan pejalan kaki.
 
“Trotoar kita sudah dijajah. Pejalan kaki harus mengalah turun ke Jalan. Ketika turun ke jalan maka itu berisiko pada keselamatan kami,” ujar Alfred kepada Metrotvnews,com saat ditemui di Jakarta, Jumat 11 Agustus 2017.
 
Belum lagi, banyak pengendara motor yang menyerobot trotoar demi menghindari kemacetan. Para penyerobot ini pun tak jarang mengusir pejalan kaki dari trotoar dengan membunyikan klakson. Menurut Alfred, pedestrian benar-benar kehilangan haknya.
 
Ironisnya, ia melanjutkan, pemotor yang nakal itu sebetulnya tahu bahwa menaiki trotoar berarti melanggar aturan. Namun, karena alasan kemacetan dan ingin buru-buru, mereka seperti tidak peduli lagi dengan aturan.
 
“Mereka tahu salah. Tapi kalau dibilangi, malah balik memaki, Lebih galak dia ketimbang kita,” katanya.
 
Karena itu, Alfred bersama tujuh orang temannya berinisiatif membentuk KoPK pada 20 Juni 2011. KoPK dibentuk untuk menyosialisasi hak pedestrian atas trotoar. Selama lima tahun terakhir, Alfred bersama kelompoknya sering melakukan kampanye di sejumlah trotoar. Aksi mereka adalah menghalau pengendara melintasi trotoar.
 
Tak jarang kegiatan KoPK mendapat reaksi negatif dari masyarakat. Tak mau menyerah, Alfred dan kelompoknya mesti terbiasa jika dicibir, dihujat, dimaki, diludahi, bahkan ditabrak pengendara. Terakhir, dia mendapat ancaman akan ditusuk oleh kelompok pengojek yang terganggu dengan kegiatan KoPK. Tapi, Alfred sama sekali tidak takut.
 
“Karena, yang kami lakukan ini sesuatu yang benar. Trotoar itu untuk pejalan kaki, kendaraan bermotor ya di jalan. Sudah ada tempatnya masing-masing. Saling menghargai saja,” pungkas pria yang juga bekerja di  Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) ini.


FOTO: Pengendara sepeda motor menyerobot trotoar dan mengambil hak pedestrian untuk berjalan dengan nyaman. (MI/Arya Manggala
)
 
Semrawut
 
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menilai trotoar di Jakarta memang tidak manusiawi. Sangat membahayakan bagi pejalan kaki. Pedestrian seperti harus berebut dengan pengguna jalan dan PKL di habitatnya sendiri,.
 
Tak hanya melawan PKL dan pengendara, ternyata pejalan kaki juga harus berhadapan dengan beberapa instansi pemerintah.
 
Dari pantauan Nirwono, ada 10 institusi yang memiliki kepentingan pada trotoar. Kesemua institusi ini berjalan sendiri-sendiri, tanpa koordinasi. Ini salah satu penyebab pelestarian trotoar tak bertahan lama.
 
Sebagai bagian dari jalan, trotoar menjadi tanggungjawab Dinas Binamarga. Sementara itu, pemeliharaan saluran air yang berada di pinggir trotoar menjadi wewenang Dinas Tata Air. Terkait penancapan tiang penerangan jalan masuk ke ranah Dinas Penerangan Jalan dan Energi. Halte dan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) yang berada di lintasan trotoar menjadi wilayah kewenangan Dinas Perhubungan. Tak hanya itu, ada Dinas Pertamanan yang mengatur peletakan pot bunga dan penenaman pohon di badan trotoar.
 
Masuk ke bagian bawah trotoar, ada jaringan kabel listrik yang dikelola Perusahan Listrik Negara (PLN), kabel telepon di bawah wewenang Telkom, serat optik oleh perusahaan Provider. Ada pula instalasi pipa gas yang dikelola Perusahaan Gas Negara (PGN), dan pipa air bersih milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 
 
“Sehinga sebagus apaapun trotoar yang dibangun Jakarta ini, tidak lebih dari 3-4 bulan  ini trotoar selalu di bongkar untuk penambahan utilitas, perbaikan macem-macem, seringnya perbaikan utilitas ini merugikan pejalan kaki, otomatis (Pejalan kaki) turun ke badan jalan,” ujar Nirwono kepada Metrotvnews.com, Jumat 19  Agustus 2017.
 
Lebih ironisnya lagi, tidak ada upaya perlindungan keselamatan terhadap pejalan kaki. Kalau pejalan kaki jatuh tergelincir akibat kondisi trotoar licin akibat sering dibongkar,  tidak ada ada upaya melindungi, minimal bantuan pengobatan.  
 
“Mereka yang jatuh dianggap apes. Bagaimana kita mau memiliki budaya berjalan kaki kalau negara sendiri tidak ada upaya perlindungan terhadap kecelakan yang sebenarnya ulah dari institusi pemerintah sendiri,” jelas Nirwono.
 
Menurut Nirwono, Pemprov DKI Jakarta harus memiliki rencana induk sebagai pedoman pembangunan trotoar. Dengan rencana unduk, pembangunan trotoar lebih terarah.
 
Nirwono mengatakan, pembangunan trotoar di Jakarta masih berorientasi proyek. Tak hanya sekadar dibangun, trotoar juga harus ditempatkan pada wilayah-wilayah yang mendukung pejalan kaki.
 
Nirwono menyakini, Dinas Bina Marga tidak punya pertimbangan membangun trotoar di suatu wilayah. Kata dia, pembangunan trotoar masih bersifat parsial. Seharusnya, trotoar wajib dibangun di wilayah yang menjadi pusat keramaian seperti stasiun, terminal, sekolah, perkantoran. Trotoar harus menjadi titik temu yang mampu mengintegrasikan antar pusat kegiatan masyarakat.
 
“Trotoar yang baik adalah trotoar yang mengikuti sirkulasi pejalan kaki. Jakarta tidak memiliki rencana induk trotoar. Boleh dicek, Bina Marga tidak bisa menjawab kenapa yang dibangun di sini, kenapa tahun ini bangun trotoar di sini. Jadi kalau kita punya rencana induk, kita punya prioritas,” jelas Nirwono.
 
Karena dianggap sekadar proyek, beberapa trotoar di Jakarta tidak bisa digunakan untuk kaum tunanetra. Di beberapa trotoar terdapat tiang listrik dan tiang rambu yang berada di tengah trotoar. Belum lagi ada pot bunga yang menghalangi pejalan kaki.
 
“Ada guiding block, tapi belum bisa digunakan bagi para tunanetra. Ada yang nabrak tiang listrik, nabrak tempat sampah, nabrak pot bunga. Secara sepintas sudah bagus, tapi karena dianggap sekadar proyek, malalah bisa dipakai itu urusan belakangan,” tandas Nirwono.
 


(ADM)