Ilusi Pertumbuhan dari Perusak Ekonomi

Coki Lubis    •    02 Agustus 2017 15:37 WIB
Ilusi Pertumbuhan dari Perusak Ekonomi
ILUSTRASI: Pekerja membersihkan bagian luar sebuah gedung bertingkat di sentra bisnis Sudirman, Jakarta. (ANTARA/Andika Wahyu)

Metrotvnews.com, Jakarta: Dalam tugas pertamanya, John Perkins memproyeksikan kebutuhan listrik di Pulau Jawa, yang digelembungkan lebih dari dua kali lipat. Konsekuensinya, investasi yang harus dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara membengkak, sedangkan pembiayaannya melalui pinjaman luar negeri.
 
Kala itu, pada 1971, Perkins memanipulasi data statistik, kemudian membantu PLN membuat ramalan kebutuhan listrik dengan daya yang “over-optimistic”. Hal itu dilakukan untuk membuat Indonesia terjebak dalam perangkap utang, agar kebijakan ekonominya mudah dikendalikan oleh negara adikuasa.
 
Tak hanya itu, kontraktor proyeknya pun merupakan perusahaan multinasional yang sudah ditunjuk. Tentu sebagai bagian dari syarat peminjaman biaya. Inilah tugas Perkins sebagai perusak ekonomi atau economic hit man.
 
Globalisasi dan mengejar pertumbuhan ekonomi menjadi kata kunci. Perkins dan jaringannya pun membuat estimasi optimis tentang perekonomian sebuah negara.
 
Sarana mereka adalah rekayasa laporan keuangan yang menyesatkan, praktek penyuapan, dan sederet tindakan amoral lainnya. Lembaga-lembaga riset bertaraf internasional dilibatkan. Harapannya, negara target setuju melakukan pinjaman besar-besaran, yang ujung-ujungnya tidak mampu untuk membayar kembali utangnya.
 
Pria berkebangsaan Amerika Serikat itu mengakuinya dalam sebuah buku yang ia tulis pada 2004; "Confession Of An Economic Hit Man". Dalam buku tersebut, Perkins membongkar semua kegiatan yang dilakukannya selama menjadi agen Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (National Security Agency/NSA).
 
“Faktor yang paling menentukan adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Proyek yang memberi kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan PDB harus dimenangkan. Walaupun hanya satu proyek yang harus dimenangkan, saya harus menunjukkan bahwa membangun proyek yang bersangkutan akan membawa manfaat yang unggul pada pertumbuhan PDB,” ungkapnya.
 
Perkins dan timnya bekerja membawa agenda koalisi bisnis dan politik, antara pemerintah AS, dunia perbankan, dan korporasi besar - yang disebutnya korporatokrasi.
 
Operasi intelijen ekonomi ini berlangsung bertahun-tahun, hingga meledak pada 1998. Saat aksi spekulan memicu krisis moneter, nilai mata uang rupiah ambruk, pembayaran utang dan bunganya otomatis meningkat berkali-kali lipat. APBN pun rontok seketika.
 
Mau tidak mau Indonesia harus berutang lebih besar lagi untuk menyembuhkan sakit kerasnya. Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) siap memberikan donor, tentu dengan segudang syarat.
 
Sejak awal penerbitannya, buku "Confession Of An Economic Hit Man" ini langsung menuai kontroversi. Banyak yang menentangnya, terutama pemerintah AS, lembaga-lembaga keuangan internasional, perusahaan multinasional serta media-media pendukungnya.
 
Kita pun boleh percaya, boleh juga tidak, karena memang penuturannya sangat subjektif.
 
Namun, pakar ekonomi Kwik Kian Gie mengakui adanya kegiatan intelijen ekonomi - semacam yang dilakukan John Perkins. Kwik menceritakannya dalam beberapa buku yang ia tulis, salah satunya “Indonesia Menggugat” (2009).
 
Bahkan, masih menurut Kwik, dalam bukunya "Menggugat Mafia Barkeley" (2005), yang paling mencelakakan adalah ketika menteri dan pejabat publik sudah menjadi bagian dari ekonom perusak. Fasilitas khusus tanpa alasan yang jelas bisa diberikan. Termasuk penurunan tarif bea masuk barang impor kepada pihak tertentu agar bisa mematikan usaha pesaingnya.
 
Kini istilah ekonom perusak muncul kembali dari mulut Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Budi Gunawan. Dia mengakui bahwa sekarang sedang berlangsung operasi intelijen ekonomi yang bertujuan menggoyang Indonesia.
 
Menurut Budi, instrumennya adalah perang mata uang (currency war) dua raksasa ekonomi, antara China dengan Yuan-nya versus AS dengan US Dollar-nya.
 
"Currency war (dimanfaatkan) untuk melemahkan mata uang kita," kata Budi di acara Halaqah Nasional Alim Ulama se-Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 13 Juli 2017.
 
Perang dagang dan perang mata uang itu memang bukan perang kita. Namun beberapa ekonom percaya bahwa itu sifatnya akan destruktif ke semua negara, termasuk Indonesia.
 
Saat kerusakan itu mencapai puncak, Indonesia bisa menjadi sasaran empuk - kembali di bawah ketiak kreditur, lantas mudah diatur. "Operasi economic hit man," kata Budi.
 

 
Ilusi
 
Intervensi para perusak ekonomi bisa samar bahkan nyaris tak terlihat. Ini pula yang diutarakan John Perkins. Pun diamini Kwik Kian Gie.
 
Instrumen intervensinya bisa pendekatan World to Government; oleh IMF atau Bank Dunia dengan alasan globalisasi. Business to Government; dengan alasan membuka iklim investasi, dan Intelectual to Government; melalui konsultan, akademisi dan pakar yang memberikan prediksi bahwa kondisi fiskal negara bisa lebih sehat, misalnya dengan privatisasi BUMN-BUMN, dll.
 
Ya. Kaum intelektual, para ahli ekonomi, sangat bisa terseret dalam ilusi ekonom perusak. Bahkan, bisa saja diantaranya justru si ekonom perusak.
 
Ambil contoh kampanye deregulasi, ada pakar yang mendukung dengan alasan demi kebaikan iklim investasi. Ada pula pakar yang khawatir, karena deregulasi bak menyerahkan kontrol pemerintah kepada mekanisme pasar.
 
Hal ini sempat diakui pelaku bisnis keuangan tersohor, George Soros pada sebuah wawancara - dalam film dokumenter "Inside Job". Soros mengakui bahwa kampanye deregulasi memiliki dukungan kuat secara keuangan dan intelektual.
 
"Profesi ahli ilmu ekonomi adalah sumber dari ilusi itu," ucap Soros.
 
Kondisi pembentukan ilusi ekonomi melalui para ahli juga diakui pakar geopolitik Suryo AB. Dalam perbincangan kami, Kamis, 20 Juli 2017, dia sangat menyesalkan ramainya adu ilmu para pakar, terutama akhir-akhir ini ihwal utang dan kondisi fiskal.
 
"Stop bereksperimen terhadap negara. Duduk saja bersama cari solusi," ucap Suryo.
 
Statistik
 
Masih dalam buku "Confession Of An Economic Hit Man", Perkins mengatakan bahwa dirinya kerap mendiskusikan karakteristik dari PDB yang menyesatkan.
 
Misalnya, pertumbuhan PDB bisa terjadi walaupun hanya menguntungkan satu orang saja, yaitu yang memiliki perusahaan jasa publik, dengan membebani utang yang sangat berat untuk rakyatnya.
 
"Yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Statistik akan mencatatnya sebagai kemajuan ekonomi,” tulis John.
 
Kondisi inilah yang sekarang sedang dikritisi sebagian kalangan ekonomi di Indonesia. PDB tumbuh, namun daya beli menurun, termasuk sektor manufakturnya yang tak tumbuh.
 
Baca: Geger Utang Luar Negeri
 
Tapi tampaknya Presiden Joko Widodo mulai menyadari hal ini. Tempo hari, Kamis, 27 Juli 2017, sekira pukul 11.00 WIB, secara mendadak beliau mengumpulkan para menteri bidang ekonomi dan maritim di Istana Kepresidenan, Jakarta.
 
Sejumlah menteri mengakui bahwa panggilan itu mendadak. Salah satunya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
 
Usai pertemuan, kepada wartawan Siti sempat membeberkan apa yang disampaikan Jokowi, yakni, menyoal survei ekonomi yang keluar dari beberapa lembaga riset.
 
Jokowi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah relatif baik. Namun, ada beberapa catatan yang disampaikan Presiden. "Ada problem daya beli," kata Siti.
 
Tampaknya Jokowi sudah tidak bisa lagi hanya mengandalkan data yang datang di atas mejanya. Namun, gaya khas blusukan harus diperkuat kembali. Jangan sampai negeri ini terjebak dalam pertumbuhan semu, yang tidak berpengaruh banyak kepada rakyatnya.


 
(ADM)