Nasib Para Pengungkap Fakta

Coki Lubis    •    28 Agustus 2017 11:48 WIB
Nasib Para Pengungkap Fakta
Sebuah patung kerbau menjadi ikon saat unjukrasa oleh Solidaritas Nasional Anti Korupsi dan Anti Makelar Kasus (Snak Markus) di depan Istana Negara, Jakarta (ANTARA/Yudhi Mahatma

Metrotvnews.com, Jakarta: Omerta, sebuah "sumpah diam" yang diyakini para mafia Italia-Amerika, dilanggar oleh Joseph Valachi. Di hadapan Komisi Kongres Amerika Serikat, pada 1963, Valachi membeberkan struktur internal organisasi kriminal tempat dia bernaung.
 
Kesaksian Valachi atas kejahatan organisasinya - yang dipimpin Vito Genovese, hebohkan jagat kriminal di Amerika Serikat. Semua orang sangat yakin, Valachi bisa tewas dalam waktu dekat.
 
Namun, pemerintah AS - melalui FBI dan Biro Permasyarakatan Federal, memutuskan memberikan perlindungan ketat pada Valachi. Sejak saat itulah perlindungan terhadap saksi yang juga menjadi pelaku atau bagian dari sebuah struktur kejahatan dinilai sangat penting.
 
Membongkar kejahatan terorganisir, seperti narkotika dan korupsi, bukan perkara gampang, bahkan hampir tidak mungkin. Di sinilah pentingnya peran “orang dalam” –baik saksi pelaku yang mau bekerjasama membongkarnya alias justice collaborator, maupun yang tidak terlibat namun mengungkapnya, yang biasa disebut "peniup peluit" alias whistleblower.
 
Sejak itu, pada 1970, Undang-Undang Pengendalian Kejahatan Terorganisir diterbitkan di Negeri Paman Sam. Jaksa Agung AS diberikan wewenang untuk melindungi para whistleblower.
 
Bahkan, perlindungan hukum itu diperjelas lagi dengan Federal Whistleblower Act of 2007. Isinya adalah kerangka kerja perlindungan hukum bagi individu yang membeberkan fakta pidana dalam organisasinya kepada pihak luar.
 
Bagaimana dengan Indonesia? Banyak yang bilang; seorang whistleblower mungkin sudah “mati” sejak ia memutuskan bersaksi dan menjadi pengungkap kejahatan.
 
Ungkapan tersebut tidak berlebihan. Tengok saja sejumlah kejahatan yang dibongkar para whistleblower. Alih-alih disebut pahlawan, whistleblower malah mengalami ancaman keamanan, karir, hingga digugat balik karena pencemaran nama baik, dan lain-lain. Sementara kasus induk yang mereka bocorkan, terancam tidak ditindaklanjuti.
 



Hingga 2005, Indonesia memang belum memiliki undang-undang perlindungan saksi. Meskipun ada, itu hanya “membonceng” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Disebutkan, KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor tindak pidana korupsi.
 
Tergantung tingkat keterancamannya, perlindungannya meliputi jaminan keamanan dengan meminta bantuan dari kepolisian, mengganti identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum.
 
Baru di tahun 2006 secara khusus UU tentang perlindungan saksi disahkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada kemudian hari disempurnakan dalam UU Nomor 31 Tahun 2014.
 
Salah satu amanat yang ada dalam UU ini adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini pun berdiri pada 8 Agustus 2008, sifatnya mandiri, langsung bertanggung jawab kepada Presiden.
 
Namun aturan tinggal aturan. Hingga kini masih ada whistleblower yang justru disandung dengan kasus hukum. Dari sinilah banyak yang menganggap LPSK tidak serius dalam mengemban tugas. Para whistleblower pun menjadi ragu untuk meminta perlindungan LPSK.
 
Ambil misal, skandal makelar kasus (markus) yang melibatkan sejumlah petinggi Polri pada 2010. Kasus ini bak monumen kelamnya nasib whistleblower di Indonesia - pasca disahkannya UU No 13/2006.
 
Saat itu, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Susno Duadji, berhasil membongkarnya. Dia menjadi whistleblower skandal markus di Mabes Polri yang melibatkan sejumlah petinggi Polri.
 
Sayangnya, belum sempat skandal ini terbongkar tuntas di pengadilan, Susno justru digugat balik. Dia dijadikan tersangka dalam kasus yang sedang dibongkarnya. Vonisnya; tiga tahun enam bulan penjara, denda Rp200 juta, dan penggantian kerugian keuangan negara Rp4 miliar.
 
Saat kami menemui Susno di kediamannya di Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2017, dia mengatakan, “Inilah risiko pengungkap fakta.” Namun, kekecewaan yang tampak justru kepada LPSK.
 
Saat dijadikan tersangka, status Susno adalah whistleblower dan telah bersepakat menjadi terlindung LPSK. Apa lacur, LPSK hanya diam tak bergeming.
 
"LPSK seharusnya berani memberikan perlindungan. Lembaga itu dibentuk dengan Undang-undang. Ada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) soal perlakuan terhadap whistleblower. Tapi itu nggak jalan," kata Susno.
 
Kasus Susno hanya satu dari ratusan persoalan whistleblower di Indonesia. Lumrah bila banyak kalangan memandang LPSK adalah lembaga yang dibentuk untuk formalitas semata.
 
Lantas, bagaimana para pimpinan LPSK merespon anggapan tersebut?
 
Kepada kami, Wakil Ketua LPSK Lili Pintauli Siregar mengakui soal banyaknya whistleblower yang belum nyaman untuk meminta perlindungan LPSK. Dia pun menjelaskan inti persoalannya.
 
"Mungkin aturan pelaksanaannya belum sempurna juga, termasuk minimnya anggaran dan masa waktu," kata Lili.
 
Tapi, ia menambahkan, yang paling krusial adalah soal terbatasnya peran LPSK. Adapun yang dimaksud Lili ihwal terbatasnya peran LPSK adalah posisi tawar lembaganya yang masih lemah.
 
Ketika ada whistleblower yang dipidanakan balik, LPSK seharusnya bisa meminta Kepolisian, Kejaksaan atau Pengadilan untuk menghentikan sementara proses hukumnya. Perkara suap atau korupsi yang dilaporkan whistleblower harus didahulukan.
 
Celakanya, kata Lili, LPSK sulit meminta penghentian proses hukum itu. Padahal, berdasarkan UU, setiap keputusan LPSK wajib ditaati instansi lain. Kalau tidak, bisa-bisa dikenakan ancaman pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
 
"Tapi kenyataannya, mereka bisa bilang; kalau kami tidak mau menuruti saran LPSK, terus Anda mau apa?" papar Lili.
 
Parahnya lagi, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator, kerap tak dianggap di pengadilan.
 
"Kekuatan LPSK (dalam UU) belum penuh. Belum mampu mengintervensi lembaga lain. Harmonisasi antar lembaganya pun belum seratus persen terjadi," ucap Lili.
 
Saat ini, dari sejumlah whistleblower yang terlindung di LPSK, ada lima yang digugat balik dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kelimanya menjadi tersangka. "Tiga di antaranya sudah menjadi terdakwa," katanya.
 
Kalau begitu, mahfumlah bila banyak kalangan, termasuk calon terlindung, melihat LPSK seperti tidak punya nyali.
 
Justice collaborator
 
Ihwal saksi pelaku yang bekerjasama membongkar jejaring korupsi dalam organisasinya, alias justice collaborator, Lili mengaku sudah cukup tertangani dengan baik oleh LPSK.
 
Menurutnya, sudah banyak justice collaborator yang mendapatkan pengurangan hukuman. Begitupula soal status kepegawaian. Misalnya, orang tersebut adalah pegawai negeri (Aparatur Sipil Negara/ASN), awalnya dipecat, namun berhasil dipulihkan kembali.
 
"Pemberian pembebasan bersyarat, kepindahan dari Lapas satu ke Lapas lain, juga soal keamanan, banyak yang berhasil. Tapi jarang terekspos saja," kata Lili.
 
Klaim lainnya adalah soal status pelapor atau saksi yang dinaikkan menjadi tersangka. Bila ada yang tidak sesuai, LPSK membantu memberikan pandangan hukum. Setelah didiskusikan bersama penegak hukum dan dapat diterima, statusnya kembali menjadi saksi. "Itu juga sudah kita lakukan," ujar Lili.
 
"Tapi kita tidak mengatakan berhasil seratus persen ya. Ada yang berhasil, ada juga yang kita tidak mampu," kata Lili.
 
Pada sisi lain, Lili turut sedih saat fakta menunjukkan tidak sedikitnya justice collaborator yang meninggal dunia. Hal ini, katanya, tentu akan menghambat pembuktian sebuah kejahatan.
 
Banyak penyebab yang mengakibatkan meninggalnya justice collaborator. Bisa karena sakit yang diidap, atau memang sengaja dilenyapkan. Ya. Kemungkinan untuk sengaja dilenyapkan sangat bisa.  

Lili menjelaskan, pembuktian kasus korupsi sudah tentu menganggu banyak pihak yang berkepentingan. Mereka yang punya kekuasaan bisa saja berupaya menghindar, salah satunya dengan melenyapkan bukti, termasuk saksi yang memberatkan.
 
"Bisa dengan membuat takut, atau mungkin mengganti saksi," kata dia.
 
Sementara LPSK, sambung Lili, pada posisi dilema, karena sifatnya voluntari. "LPSK bisa melakukan perlindungan seketika jika dianggap mereka mendapat ancaman. Tapi kalau calon terlindungnya tidak mau, maka kita tidak bisa paksa."
 
Hal ini disebabkan LPSK mencari sendiri whistleblower atau justice collaborator, lantas menawarkan perlindungannya. Hanya sedikit terlindung di LPSK yang merupakan rekomendasi KPK, Kepolisian atau Kejaksaan.
 
"Berapa banyak sih KPK memberikan kasus-kasus yang berhubungan dengan perlindungan saksi kepada LPSK? Yang lainnya kita mencari sendiri," ujar Lili.
 
Berdasarkan data LPSK, sepanjang tahun 2016 saja, dari total 47 terlindung, hanya dua yang direkomendasikan dari KPK.
 

 
Mengapa KPK enggan merekomendasikan perlindungan saksi kepada LPSK? Apakah ada ketidakpercayaan terhadap LPSK, atau karena sumber daya dan anggaran KPK sanfat cukup untuk menangani saksinya sendiri?
 
Saat kami menanyakan hal ini kepada Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dia hanya menjawabnya singkat. "Ini soal teknis saja. Bukan soal kepercayaan," ucapnya, Kamis, 24 Agustus 2017.
 
Sayangnya Saut tidak menjelaskan secara rinci tentang persoalan teknis yang dia maksud. Namun, Lili menduga ini karena KPK merasa masih memiliki kewenangan melindungi saksi, mengacu kepada undang-undang tentang KPK.
 
Tapi, bukan berarti Lili diam saja melihat lemahnya posisi tawar LPSK. Sebagai evaluasi, panitia seleksi pimpinan LPSK selanjutnya harus menambahkan beban penilaian dalam tahap penyeleksian.
 
"Anggota LPSK tidak cukup hanya sekadar pintar. Ini soal respon dan soal empati kepada orang yang sangat berharap (kepada LPSK). Selain itu dia juga harus punya keberanian," papar Lili tentang penguatan posisi tawar LPSK.
 
Jadi, benderang sudah nasib para pengungkap fakta di negeri ini. Ada UU yang melindungi, tapi lembaga pelindungnya masih terjerembab dalam posisi tawar yang lemah.
 
Bila whistleblower maupun justice collaborator berani mengungkap fakta, seharusnya, tidak ada alasan bagi LPSK untuk takut melindunginya?
 


(ADM)