Benang Kusut Transportasi Laut

Sobih AW Adnan    •    09 Januari 2017 17:16 WIB
Benang Kusut Transportasi Laut
Sejumlah wisatawan tiba menggunakan kapal kayu dari kepulauan seribu di Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara. (MI/PANCA SYURKANI)

Metrotvnews.com, Jakarta: Belum redam dalam ingatan meriahnya pesta kembang api semalaman. Keesokan harinya, kabar duka menyemburat dari arah Teluk Jakarta. Kapal Motor (KM) Zahro Express terbakar, hingga menewaskan 23 penumpang.
 
Minggu pagi itu, 1 Januari 2017, KM Zahro Express bertolak dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Sekira satu mil, atau setelah 15 menit bertolak, terdengar ledakan dari bagian ruang mesin. Asap hitam membumbung tinggi, api menjalar begitu cepat.
 
KM Zahro Express membawa ratusan penumpang tujuan Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Selain 23 jenazah korban yang telah rampung teridentifikasi, peristiwa ini juga mengakibatkan puluhan orang mengalami luka bakar. Sementara 194 lainnya dinyatakan selamat.
 
Baca: Identifikasi Korban KM Zahro Express Rampung
 
Belum ada kepastian terkait penyebab insiden ini. Yang jelas, kelalaian berujung maut tersebut berkutat pada dua hal penting. Yakni, lemahnya penegakan aturan dalam menjamin keselamatan berlayar, serta kurangnya pengawasan.
 
Aturan yang disepelekan
 
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) merilis, sepanjang 2016 Indonesia diwarnai 15 kali insiden kecelakaan pelayaran. Angka ini, lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang cuma tercatat 11 kali kecelakaan.
 

 
Yang menarik, ada pola berulang yang kerap ditemukan usai peristiwa nahas itu terjadi. Sebagian besar kecelakaan bersumber dari pengabaian regulasi keselamatan transportasi laut. Terutama mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia.
 
Aturan itu berbunyi; Kapal yang berlayar harus memenuhi standar keselamatan yang terdiri dari konstruksi/bangunan kapal dan stabilitas kapal, perlengkapan keselamatan, peralatan navigasi dan radio komunikasi, permesinan dan perlistrikan, garis muat, pengukuran kapal, pengawakan, manajemen operasional (manajemen keselamatan dan keamanan kapal) dan perlindungan lingkungan maritim.
 
Kesemua aspek keselamatan itu merujuk pada syarat kelaikan kapal sebelum berlayar. Sementara, manajemen operasional yang dimaksud pada aturan itu meliputi syahbandar, pemilik kapal dan nakhoda.
 
Dalam kasus Zahro Express, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah, mengatakan faktor paling mencolok dari ketidak-taatan aturan berlayar itu adalah tidak disediakannya perlengkapan keselamatan sesuai dengan izin yang dikeluarkan.
 
"Jumlah jaket pelampung semestinya disediakan sesuai kapasitas, ditambah 10 persen," kata Andri kepada Metro TV, Jumat (6/1/2017).
 
Kapasitas muatan berjumlah 285 penumpang. Seharusnya, paling tidak disediakan sebanyak 313 jaket pelampung. Sementara dikabarkan kapal besutan tahun 2013 itu cuma menyediakan 100 jaket pelampung keselamatan.
 
Berikutnya adalah kelalaian nahkoda dan awak buah kapal (ABK). Dalam aturan itu dijabarkan bahwa dalam setiap pemberangkatan ABK mensosialisasikan penggunaan jaket keselamatan kepada para penumpang. Nyatanya, sebagaimana kesaksian beberapa penumpang, tahapan itu begitu saja dilewatkan.
 
Tugas, tanggungjawab, serta kewajiban kru kapal mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan. Fatalnya, pada peristiwa KM Zahro Express, ABK tidak memerhatikan keselamatan penumpang hingga pada saat kapal itu mulai terbakar.
 
Baca: Dirjen Hubla Terbitkan Instruksi untuk Nakhoda
 
"Untuk itu, ke depan kami minta kewenangan dalam pemberian izin berlayar. Selama ini, hal itu hanya menjadi kewenangan Syahbandar," kata Andri.
 
Rapuhnya pengawasan
 
Tak sembarang kapal bisa berlayar. Seabrek syarat berlayar dalam Permenhub Nomor KM 65 Tahun 2009 itu hampir sepenuhnya berada di pangkuan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Tugas-tugas Syahbandar dirumuskan dalam PP No. 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian, juga PP No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan.
 
Cetak tebalnya, Syahbandar menentukan mana kapal yang laik dan tidak sebelum berlayar.
 
Kewenangan Syahbandar terwujud dalam pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Penerbitan surat sakti ini diatur dalam Permenhub Nomor KM 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan SPB (Port Clearance).
 
Proses panjang mesti dilewati pemilik atau agen kapal demi meraih SPB. Pertama-tama, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar berikut surat kesiapan kapal berangkat dari nahkoda. Selain itu, pihak kapal juga berkewajiban melampirkan bukti-bukti, berupa bukti pembayaran jasa kepelabuhanan, bukti pembayaran jasa kenavigasian, bukti pembayaran penerimaan uang perkapalan, persetujuan bea dan cukai, persetujuan imigrasi, persetujuan karantina kesehatan.
 
Setelah persyaratan diterima, pihak KSOP melakukan proses penelitian terhadap dokumen dan surat-surat. Proses itu disempurnakan dengan pemeriksaan administrasi. Pada proses ini, penyesuaian angka manifes penumpang dengan fakta lapangan menjadi kelalaian yang kerap terulang dan menjadi pemicu kecelakaan.
 
Baca: Akal-akalan Manipulasi Manifes Pelayaran
 
Soal ini, dalam manifes penumpang Zahro Express disebutkan cuma sebanyak 100 orang. Faktanya, angka ini tidak sesuai dengan jumlah korban yang dievakuasi saat itu, 247 orang. Namun SPB tetap saja dikeluarkan.
 
Pengawasan dunia transportasi laut mesti diperketat. Keselamatan mesti jauh lebih diutamakan ketimbang hitungan untung-rugi di satu pihak. Tidak menutup kemungkinan, kongkalikong banyak dilakukan antarpihak. Tak salah, jika dalam peristiwa Zahro Express, nahkoda dan KSOP menjadi titik bidik pertama penegak hukum.
 
Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama tak menampik ada oknum yang kerap bermain soal perizinan rute. Kapal yang tak laik jalan dipersilakan beroperasi dengan sejumlah iming-iming.
 
“Oknum-oknum pejabat menguasai rute itu, sehingga orang lain yang mau beli kapal benar, enggak berani masuk,” kata Ahok, Jumat (6/1/2017).
 
Baca: Tak Semata Tarif Pelayaran Murah
 
Terlebih lagi, kejanggalan kelaikan berlayar juga sebagaimana pernah dilontarkan Kepala Pengelola Kapal Tradisional Pelabuhan Muara Angke, Bayu Setia. Menurutnya, Zahro Express boleh dibilang kapal liar. Sebab, selain tidak mengetahui jumlah pasti manifes penumpang. Komunikasi dengan pengelola soal jadwal dan terkait soal tiket tidak dilakukan.
 
“Pengelola tidak tahu menahu soal ini,” kata Bayu, Minggu (1/1/2017).
 
VIDEO: Musibah Teluk Jakarta

 
(ADM)