Transfer “Jumbo” dari Guernsey Menggendut

Wanda Indana    •    18 Oktober 2017 16:26 WIB
Transfer “Jumbo” dari Guernsey Menggendut
Ilustrasi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

Metrotvnews.com, Jakarta: Transaksi mencurigakan di kantor Standard Chartered cabang Channel Islands - Guernsey, bocor. Pada akhir 2015, ada pemindahan dana besar-besaran dari wilayah dependensi Inggris itu ke Singapura.



Dikabarkan, dana yang ditransfer sebesar US$ 1,4 miliar atau setara Rp 18,9 triliun. Transfer jumbo itu ditujukan ke 81 nasabah Indonesia, melibatkan perusahaan dan individu. Baca: Stanchart Diselidiki Atas Transfer Aset Milik Klien dari Indonesia 

Belakangan, dari selentingan kabar yang diterima Metrotvnews.com, nilai transfernya melebihi Rp 18,9 triliun.

Saat dikonfirmasi, Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Kuangan (PPATK) membenarkannya. Bahkan,  daftar WNI yang menarik dana juga bertambah, menjadi 133 orang.

Laporan terbaru itu sudah didapat PPATK , bahkan sebelum mengirim perwakilannya ke Singapura. Kini, PPATK menggandeng intelijen keuangan Singapura untuk mengembangkan kasusnya.
 

“Total ada 133 WNI yang menarik dananya dari Guernsey..."


"Ini belum selesai, kami masih terus melakukan pemantauan,” ujar Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae saat ditemui Metrotvnews.com, Selasa 17 Oktober 2017.

Satu rangkai

PPATK sendiri telah meneliti pola transaksi jumbo dari Guernsey ke Singapura itu. Tujuannya, untuk menentukan pidana asal.

Ternyata, meski pemindahan dana itu tidak dilakukan pada waktu yang sama, tapi harinya saling berdekatan.
“Jadi ini serangakaian,” ujar Dian.

Kuat dugaan pemindahan dana dari Guernsey ke Singapura itu terkait upaya menghindari pajak (tax evasion). Pasalnya, proses transfernya terjadi pada 2015, menjelang yuridiksi Guernsey menerapkan Common Reporting Standard (CPS) – sebuah kesepakatan global soal keterbukaan informasi pajak.

Mahfum, sebelumnya, British Channel Islands, yakni kepulauan Guernsey dan Jersey, dikenal sebagai salah satu surga pajak (tax heaven). Di sini, pajak korporasi ada pada tingkat nol persen. Selain itu, peraturan dan kebijakan keuangannya protektif.

Dian mengatakan, PPATK sudah menyerahkan semua temuannya ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Namun, hingga saat ini DJP belum memberikan pernyataan resmi soal bertambahnya nilai transfer jumbo dari Guernsey. Termasuk jumlah nasabah penerimanya.


Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae. Foto: Media Indonesia

Tutup mulut

Kini, nama-nama yang  terlibat dalam transaksi tersebut telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Namun, sesuai ketentuan yang berlaku, DJP mengaku tidak akan mengumumkannya.

“Masalahnya pajak ini, dalam mengerjakan sesuatu berdasar UU tidak boleh diserbaluaskan," ucap Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi, sesaat setelah kehebohan transfer jumbo ini mencuat, Senin malam 9 Oktober 2017.

Yang pasti, Ken menegaskan, dari 81 WNI itu tidak ada nama pejabat TNI, pejabat Polri, penegak hukum lainnya dan pejabat negara. Semua, katanya, murni pebisnis. Namun Ken enggan menyebutkan sektor bisnis mana saja.

Pula Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengaku turut mengantongi nama-nama pemilik rekening super gendut itu.

"Tanya sama kepala eksekutif perbankan atau ke PPATK. Kalau saya tahu pun saya tidak berwenang, jadi tidak boleh bicara," kata Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal OJK, Sardjito kepada Metrotvnews.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Oktober 2017.

Sementara itu, Ken berkali-kali mengisyaratkan bahwa pemindahan dana besar itu terkait kasus penghindaran pajak. Kasus ini, menurutnya, kasus biasa yang tak perlu dibesar-besarkan.

Hasil kejahatan

Ihwal penghindaran pajak, PPATK menganggapnya sebagai dugaan awal. Tidak menutup kemungkinan kasusnya melebar ke persoalan pidana.

“Kita akan kembangkan apakah ada indikasi kejahatan lainnya. Bisa jadi itu dana hasil kejahatan, korupsi, money laundring, dan lain-lain. Kita tidak diam,” ujarnya.

Sementara itu, Direktorat Tindak Pindana Ekonomi Khusus (Ditipideksus) Bareskrim Polri tampak sudah siap bergerak, bila memang ada ketidakwajaran lain di luar urusan perpajakan.

Direktur Tipideksus Brigjen. Pol. Agung Setya mengatakan bahwa pihaknya di posisi menunggu. Dia mengisyaratkan, saat ini “bolanya” ada di DJP. Posisi kasusnya masih di ranah pajak.

“Urusan saya, kalau itu ada (indikasi) hasil kejahatan, uang pelarian (kasus korupsi dan TPPU), nah itu, start!” ucap Agung saat kami sambangi Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Oktober 2017.

Baca: Pemerintah Diminta Telusuri Aliran Dana Rp18,9 Triliun


(COK)