Gus Dur Sang Pembela Kebebasan Pers

Coki Lubis    •    05 Desember 2016 20:22 WIB
Gus Dur Sang Pembela Kebebasan Pers
Putri dari Presiden Keempat Indonesia K.H Abdurrahman Wahid, Inayah Wahid (kiri) melihat foto Gus Dur saat peresmian rumah pergerakan Griya Gus Dur di Taman Amir Hamzah, Pegangsaan, Jakarta. (ANTARA/Reno Esnir)

Metrotvnews.com, Jakarta: Dengan langkah yang mulai melemah, pria berusia senja itu masih terlihat semangat memasuki ruang kerjanya, di lantai 7, Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih 34, Menteng, Jakarta Pusat. Dia adalah Sabam Leo Batubara (79) wartawan senior yang sempat menjadi Wakil Ketua Dewan Pers pada tahun 2007. Sambil memandu tim Telusur Metrotvnews.com menuju meja kerjanya, Leo mulai bercerita tentang Presiden RI ke-4 (Alm.) KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan kemerdekaan pers.



Bagi Leo, Gus Dur adalah sosok penting dalam perkembangan pers modern di Indonesia. Bahkan, dalam buku-buku mengenai kewartawanan yang pernah ditulisnya, nama Gus Dur kerap bersanding dengan upaya insan pewarta dalam memperjuangkan kemerdekaan pers. "Bukan sekadar memperjuangkan keterbukaan informasi, Gus Dur juga pelindung kebebasan pers," ucap Leo pada Rabu (30/11/2016) siang itu.

Faktanya, baru sebulan menjabat sebagai Presiden RI, Gus Dur tidak tanggung-tanggung dalam menegakkan kebebasan pers. Langkahnya adalah melikuidasi Departemen Penerangan (Deppen). Pada era Orde Baru, Deppen merupakan pengatur, pengawas dan pengendali informasi.

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1966 Junto No. 21 Tahun 1982 tentang Pokok Pers dan sejumlah Peraturan Pemerintah yang terbit, secara tegas Menteri Penerangan diberikan kewenangan untuk menentukan kebijakan pers. Dipertegas lagi dengan Peraturan Menteri Penerangan No. 1 Tahun 1984, yang menyatakan bahwa pemerintah dapat membatalkan izin penerbitan pers alias dibredel.

Hingga kini, sejumlah kalangan masih menganggap peristiwa penghapusan Departemen Penerangan merupakan tonggak sejarah dimulainya kebebasan pers dan independensi media sebagai pilar demokrasi keempat.



Setengah hati

Ketika reformasi bergulir dan BJ Habibie mendapatkan warisan kekuasaan Suharto sebagai Presiden RI, pers mulai merasa lega. Saat itu Menteri Penerangan Letnan Jenderal TNI Muhammad Yunus Yosfiah berinisiatif membuat Undang-undang pers yang baru. Rumusannya pun melibatkan insan pers.

"Kami memperjuangkan agar prinsip kemerdekaan pers berstandar internasional menjadi dasar UU Pers," kata Leo yang saat itu mewakili Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI).

Hasilnya, prinsip-prinsip kemerdekaan pers itu disetujui menjadi dasar penerbitan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau dikenal dengan UU Pers.

Sayangnya, Leo melanjutkan, pada saat yang sama Menteri Kehakiman Muladi diminta Presiden Habibie untuk mereformasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam revisi tersebut, pasal yang berseberangan dengan semangat kemerdekaan pers bukan dihilangkan, tetapi justru ditambah.

Menurut Leo, dalam KUHP warisan kolonial Belanda ada 35 pasal yang bisa memenjarakan wartawan. Setelah direvisi menjadi 41 pasal.

"Artinya, ada 2 menteri. Yang satu memerdekakan pers, yang satu lagi mengancam pers," ucapnya.

Likuidasi Deppen

Menteri Penerangan Yunus Yosfiah sendiri mengakui, setelah munculnya UU Pers yang dianggap sebagai tonggak kebebasan pers di Indonesia, tidak ada lagi tugas Deppen. Karena kondisinya, tidak ada lagi intervensi pemerintah, tidak ada lagi peraturan pelaksanaan, justru pers ikut mengontrol pemerintah.

Tidak lama berselang, Gus Dur pun terpilih menjadi Presiden RI. Gus Dur pun menganggap gagasan UU Pers persis seperti gagasannya soal kebebasan pers. Maka, dukungan itu dipertegas dengan melikuidasi Deppen.

Menurut Leo, Gus Dur melikuidasi Deppen bukan sekadar hilangnya tugas-tugas Deppen. Namun, Deppen dianggap sebagai simbol government opinion. Bagi Gus Dur, dalam sebuah negara demokrasi, informasi adalah public opinion. Informasi itu milik publik, bukan milik pemerintah seperti era Orde Baru.

"Menurut Gus Dur Deppen itu dosanya memonopoli kebenaran. Padahal informasi itu adalah kebenaran publik. Maka pers itu harus bebas. Tidak perlu ada Deppen," ucap Leo.

Alasan lainnya adalah, saat itu Deppen hanya sibuk dengan urusan perizinan. Memungut bayaran atas izin-izin tersebut. Jadi, dihapuskan saja. Selanjutnya Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN) pada 7 desember 1999 dibentuk sebagai pengganti Deppen, namun tujuannya berbeda, yakni, memfasilitasi segala kepentingan informasi publik.

Selamatkan penyiaran

Lagi-lagi usaha membatasi kebebasan pers muncul kembali, bahkan dari dalam kabinet pemerintahan Gus Dur sendiri. Ketika itu Menteri Perhubungan Agum Gumelar membuat Keputusan Menteri soal penarikan Direktorat Jenderal Radio Televisi dan Film (Ditjen RTF) ke bawah departemennya.

Ditjen RTF sendiri awalnya berada di bawah Deppen. Dengan keputusan tersebut, selepas Deppen dihapus, maka penyiaran tunduk kepada Menhub. Alasannya, perkara telekomunikasi saat itu masuk ke dalam ruang lingkup perhubungan.

"Ya kami lawan. Kami tidak setuju pemerintah sebagai pengatur penyiaran. Karena konsepnya, pengatur penyiaran nantinya komisi penyiaran. Tapi bagaimana, sudah terlanjut ada Kepmen tadi," kata Leo.

Kondisi ini memaksa insan pers dan penyiaran mempertanyakan kebijakan tersebut kepada Gus Dur dalam sebuah diskusi. "Saya datang. Saya tanya kepada Gus Dur, kok ada menteri Bapak, namanya Jenderal Agum Gumelar, membuat Kepmen yang menjadikan Ditjen RTF di bawah urusannya?" tanya Leo kepada Gus Dur saat itu.

Kebijakan itu dianggap memberikan kendali kepada pemerintah terhadap informasi penyiaran. Saat itu, kata Leo, Gus Dur langsung marah. "Dia mengatakan beberapa hari lagi akan ada sidang kabinet. Dan keputusan menteri itu akan dibatalkan," ujarnya.

Betul saja, beberapa hari kemudian Keputusan Menteri Perhubungan tersebut dibatalkan. "Gus Dur membuktikan bahwa sikapnya sejalan dengan sikap pejuang-pejuang kebebasan pers," kata Leo.



Berita cegat

Dalam catatan Wahyu Muryadi, mantan Staf Khusus Bagian Protokoler Istana Negara, di masa Gus Dur, akses informasi dibuka seluas mungkin untuk para jurnalis yang bertugas di Istana Negara. Bahkan, jumlah wartawan istana melonjak.

Hal ini juga diakui mantan juru bicara kepresidenan di masa Gus Dur, yaitu Adhie Massardi. "Hampir semua persoalan negara dia buka ke publik," kata Adhie saat berbincang dengan metrotvnews.com di kantornya di bilangan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Kondisinya, kata Adhie, karena saat itu masyarakat belum terbiasa dengan keterbukaan informasi yang luas, maka seolah-olah pemerintahan itu seperti "telanjang".

"Informasi dari istana ke publik tidak ada masalah. Justru saat itu terlalu banyak informasi dari pusat kekuasaan," ujar Adhie.

Adhie mengaku tidak pernah mendapat perintah atau pesan dari Presiden agar jangan memberitakan ini dan itu, sama sekali tidak ada larangan. Dirinya diperbolehkan bicara apa saja sepanjang itu adalah fakta dan memang merupakan kegiatan di istana.

"Meskipun, misalnya, menimbulkan kontroversi, namun fakta, tidak pernah diralat oleh Gus Dur. Tidak pernah ada hal yang harus diluruskan oleh Presiden," katanya.

Hanya saja seorang Juru Bicara saat itu harus bisa menimbang, mana informasi yang dapat disampaikan ke publik, dan mana yang tidak dipublikasi untuk kepentingan negara.

Adhie juga mengenang bahwa saat itu kedekatan antara wartawan dengan kalangan istana adalah sesuatu yang baru. Bahkan, Adhie mengklaim bahwa di masa itulah untuk pertamakalinya seorang Presiden bisa dicegat wartawan untuk diberondong pertanyaan alias door-stop.

Gus Dur paham betul bahwa demokrasi baru bisa berjalan bila ruang kebebasan pers diberikan seutuhnya. Bagi Gus Dur pers merupakan elemen penting untuk penyeimbang kekuasaan. Selain itu, kata Adhie, di alam demokrasi itu dibutuhkan kontrol publik

Tidak menyesal

Gus Dur berharap, kata Adhie, kebebasan pers juga bisa menjadi corong pembicaraan atau masalah di masyarakat. Misalnya, masyarakat membicarakan adanya eksekutif yang menyimpang, Presiden bisa menindaklanjutinya.

Dalam konteks kebijakan politik juga seperti itu. Adhie mencontohkan saat Gus Dur harus mengganti Panglima TNI Wiranto. Pemberitaan media massa yang mengangkat berbagai persoalan di tubuh TNI menjadi dorongan kepada Presiden untuk memudahkan pengambilan keputusan itu. Termasuk pencabutan Dwi Fungsi ABRI dan pemisahan Polri dari TNI.

Pada sisi lain, Gus Dur tidak menyesali sikap pers yang kemudian turut mengucilkannya, terutama pada saat perselisihan antara pemerintah dengan parlemen. Kemelut politik saat itu menghantarkan situasi pada pemakzulan Presiden dengan instrumen kasus skandal Badan Urusan Logistik (Bulog).

Kata Adhie, ketika itu sebagian besar media dan opini cenderung berpihak pada kekuatan politik di Senayan. "Jadi, berbalik kan? Padahal, harapannya media mendukung pemerintah," ujarnya.

Adhie mengaku, dirinya dan kalangan istana lainnya pernah mengingatkan Gus Dur di awal kemunculan kasus Bulog itu. Saat itu masih embrio dan belum menjadi opini publik yang masif. Maka mereka menawarkan Gus Dur, apakah mau diredam? Jawaban Presiden saat itu adalah biarkan saja.

"Saya ingat. Kata Gus Dur, mereka kan baru bebas bicara sekarang. Kalau dibungkam, nanti mereka (DPR) tidak berani lagi (bersuara)," ucapnya.

Gus Dur pun hanya menanggapinya dengan tenang. "Ini adalah konsekuensi dari demokrasi. Kita nggak boleh mundur karena persoalan ini," kata Adhie meniru ucapan Gus Dur.

Menurut Adhie, Gus Dur juga tidak mau dan tidak memperkenankan pembungkaman terhadap wartawan, termasuk kriminalisasi. Saat itu, Adhie melanjutkan, dirinya dan staf kepresidenan lainnya diyakinkan bahwa media saat itu hanya membangun suasana politik saja.

"Faktanya publik juga melihatnya biasa-biasa saja. Gus Dur lengser sangat politis," kata Adhie.

Ulama wartawan

Pada saat kemelut politik antara pemerintah dengan parlemen memanas, Gus Dur tampak tidak peduli dengan pemberitaan media massa tentang dirinya. Dia menghargai hak media massa atas pemberitaan.

Padahal Gus Dur juga sadar atas haknya untuk membantah, mengklarifikasi, dan meralat pemberitaan tersebut. Baik Adhie maupun Leo menganggap Gus Dur dan media massa pada dasarnya saling menghargai hak masing-masing.

Hal ini juga tidak terlepas dari latar belakang Gus Dur yang pernah berprofesi sebagai wartawan. Pada 1959, Gus Dur pindah ke Pesantren Tambakberas di Jombang dan mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai guru dan kepala madrasah. Saat itu Gus Dur juga menjadi wartawan Horizon dan Majalah Budaya Jaya.

Kegiatan jurnalistik semakin melekat ketika Gus Dur tinggal di Baghdad. Saat itu dia juga berprofesi sebagai wartawan. Kembali ke Indonesia pada 1971, Gus Dur bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), yang mendirikan majalah Prisma. Gus Dur menjadi salah satu kontributor utamanya.

Di luar itu, karya jurnalistik Gus Dur juga kerap ditayangkan dalam majalah Tempo dan Kompas. Artikelnya diterima baik dan mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial.

Dengan demikian keterbukaan Gus Dur sedikit banyak dipengaruhi oleh kehidupannya sebagai seorang wartawan. Sejumlah kalangan memandang Gus Dur sebagai orang yang nyaman diidentikan sebagai seorang wartawan. Hal ini terlihat saat Gus Dur menerima penghargaan dari AJI tahun 2006. Gus Dur memperlihatkan kebanggannya sebagai seorang wartawan, dan bangga membela kebebasan pers.

Atas sikap dan kedekatannya dengan pers, Gus Dur pernah ditetapkan sebagai Man of The Year 1998 oleh majalah berita independent REM, dan Man of the Year 1990 oleh Majalah Editor. Disebutkannya, “Gus Dur, man of the year 1990, often controversial and not afraid to be independent.”

Leo Batubara mengatakan, hal yang paling mengesankan baginya adalah saat Gus Dur memberikan sebuah pigura. Dalam pigura itu tertulis bahwa Gus Dur menghargai dan melindungi kebebasan pers. Tulisan itu ditandatangani Gus Dur atas nama Presiden RI.

"Dari tujuh presiden kita, dia (Gus Dur) satu-satunya Presiden yang jelas, tertulis dan menandatangani mendukung kemerdekaan pers. Hanya dia," kata Leo.

Selanjutnya, pigura itu pun dikirim oleh Leo ke World Assembly Newspaper. Kepada forum suratkabar sedunia itu, Leo dengan bangga mengatakan bahwa, "presiden kami pembela kemerdekaan pers."
 


(ADM)