Catatan Pergub TGUPP Baru

   •    02 Desember 2017 12:16 WIB
Catatan Pergub TGUPP Baru
Ilustrasi: MTVN/Mohammad Rizal

Jakarta: Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 187 tahun 2017 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), sudah diteken Anies Baswedan, Selasa, 28 November 2017.
 
Otomatis, Pergub TGUPP terdahulu, Pergub No 411 tahun 2016, tak berlaku lagi. Lantas, bagaimana nasib anggota TGUPP saat ini yang diangkat berdasarkan Pergub lama?
 
Bab XII Pasal 41 Pergub No 187 tahun 2017 menyebutkan; "Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota TGUPP yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 411 Tahun 2016 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2017."
 
Ya. Tugas 15 anggota TGUPP saat ini akan berakhir di pengujung tahun. Selanjutnya, nasibnya tergantung keputusan Anies, diberhentikan atau dilanjutkan bersama tim yang baru.
 
Yang pasti, seiring berlakunya Pergub baru ini, jumlah anggota TGUPP sudah bisa ditambahkan hingga 73 orang - sesuai ketentuan dalam Pasal 19:
 
a. 7 (tujuh) orang anggota bidang pengelolaan pesisir;
b. 7 (tujuh) orang anggota bidang ekonomi dan lapangan kerja;
c. 7 (tujuh) orang anggota bidang harmonisasi regulasi;
d. 7 (tujuh) orang anggota bidang pencegahan korupsi; dan
e. 45 (empat puluh lima) orang anggota bidang percepatan pembangunan.
 
"Nanti ada rekrutmennya," kata Anies di Balai Kota DKI, Rabu, 29 November 2017.
 
 

 



Pada era sebelumnya, sejak DKI Jakarta dipimpin Plt Gubernur Sumarsono, Tim Walikota/Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TWUPP) juga dibentuk. Hingga di masa Gubernur Djarot Saiful Hidayat, TWUPP masih dipertahankan, di bawah Pergub No 410 tahun 2016.
 
Jika TGUPP bertanggungjawab kepada Gubernur, TWUPP bekerja di bawah kendali Wali Kota/Bupati di keenam wilayah DKI Jakarta. Masing-masing wilayah memiliki lima anggota TWUPP.
 
Bila ditotal, kini lingkungan Pemprov DKI Jakarta memiliki 30 anggota TWUPP dan 15 anggota TGUPP.
 
Namun di era yang baru ini Anies menginginkan TWUPP digabungkan ke dalam TGUPP. Artinya, tak ada lagi TWUPP. Yang ada hanya TGUPP.
 
Lalu bagaimana nasib Pergub No 410 tahun 2016 tentang TWUPP, bukankah saat ini aturannya masih ada alias belum dicabut?
 
“Nanti ada harmonisasi dan regulasinya, jadi tidak ada yang tumpang tindih. Akan menyesuaikan. Teknisnya nanti tim biro hukum yang menjelaskan,” ucap Wakil Gubernur Sandiaga Uno kepada kami, Kamis, 30 November 2017.
 
Sayangnya, hingga laporan ini diturunkan, kami belum bisa menghubungi Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhanah.
 
Namun, berdasarkan penjelasan seorang staf di biro tersebut, "kalau peraturan seperti itu otomatis peraturan lama nggak berlaku. Jadi (karena) Pergub 410/2016 mengikuti 411/2016, di anggap tidak berlaku."
 
Meski demikian, merujuk kepada wacana penggabungan TWUPP-TGUPP, kini Pemprov DKI secara resmi memiliki 45 anggota TGUPP.
 
 
Tugas baru
 
Tak hanya soal penambahan jumlah anggota, TGUPP pun kini mendapatkan penambahan tugas.
 
Dalam Pergub terdahulu, tugas TGUPP sebatas proses pengkajian, memberi saran, pendampingan program dan penganggaran, hingga pemantauan dan pengawasan.
 
Kini, ada satu tugas baru, yakni, bisa melaksanakan mediasi antara perangkat daerah dengan pihak lainnya. Harapannya, bisa menyelesaikan masalah yang dinilai menghambat program.
 
Dijelaskan pula, semua pimpinan, baik Ketua TGUPP maupun ketua-ketua bidang, memiliki hak untuk menjalin komunikasi dengan pihak-pihak di luar Pemprov DKI Jakarta. Tentu dalam rangka pelaksanaan fungsi TGUPP.
 
Inilah yang menbedakan antara TGUPP sebelumnya dengan yang baru.


(COK)