Meniadakan Taruna "Titipan" di Akpol

Coki Lubis    •    21 Juli 2017 14:06 WIB
Meniadakan Taruna
Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) berunjuk rasa memprotes Surat Keputusan Kapolri soal syarat bagi calon taruna/taruni Akademi Kepolisian (Akpol) di Depan Kompleks Parlemen, Jakarta. (MI/Panca Syurkani)

Metrotvnews.com, Jakarta: Saat menempuh pendidikan, semua kebutuhan ditanggung negara. Tidak perlu membayar kuliah, bahkan mendapat uang saku. Setelah lulus langsung jadi perwira. Membanggakan orangtua, karir terjamin, juga banyak keuntungan pribadi lain yang bisa didapat. Inilah yang pada umumnya menjadi alasan banyak orang untuk masuk Akademi Kepolisian.
 
Pada tahun 2017 ini, secara nasional, kuota penerimaan Akpol sebanyak 275 orang. Terbagi atas 240 Taruna dan 35 Taruni. Setelah dinyatakan lulus, Akpol akan memulai pendidikan pada 7 Agustus 2017 di Semarang.
 
Lalu timbul pertanyaan, apakah masih ada sogok menyogok dalam seleksi penerimaan Taruna Akpol? Hingga sampai saat ini memang masih terdengar.
 
Ada yang mengatakan, untuk bisa tembus hingga tes akhir atau penilaian penentuan akhir (Pantukhir) tingkat pusat di Semarang, seorang peserta siap menghabiskan dana ratusan juta bahkan semiliar rupiah agar bisa lolos.
 
Namun anggapan itu dibantah Kepolisian Republik Indonesia dengan memunculkan jargon bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Disingkat BETAH. Jargon ini terus digaungkan sebagai prinsip perekrutan, dengan harapan bisa menghilangkan stigma buruk tadi.
 
Tetapi, jargon tinggal jargon. Aksi "main mata" tetap saja ada. Mereka yang sejatinya laik lolos seleksi, bisa dengan mudah tersingkir karena kasak kusuk di belakang meja panitia penerimaan.
 
Tapi, saat ini praktik nakal itu sudah tak sedahsyat tahun-tahun sebelumnya. Ombudsman mengakui, persoalan sogok menyogok termasuk pungutan liar  dalam penerimaan anggota kepolisian sudah mulai berkurang. Juga dalam proses seleksi taruna Akademi Kepolisian.
 
"Yang masih ada lebih soal memo, pemberian preferensi kepada sesama keluarga polisi," ujar Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala saat berbincang dengan Metrotvnews.com, Selasa 11 Januari 2017.
 

 
Umumnya preferensi dimainkan di tahap akhir seleksi atau penilaian penentuan akhir di Semarang. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk dimainkan di awal, saat seleksi di Polda. "Berbasis pada kuota tertentu," ucap mantan Komisioner Kompolnas itu.
 
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengaku pernah melihat upaya kongkalikong itu. Beberapa kali dirinya memantau aksi sejumlah Perwira Tinggi berpakaian lengkap mundar mandir, bermanufer meloloskan peserta seleksi Pantukhir di Akpol Semarang.
 
"Itu patut diduga mempengaruhi hasil penilaian, meski panitia mengklaim mereka tidak terpengaruh dan tetap profesional," kata Neta kepada Metrotvnews.com, Selasa 11 Januari 2017.
 
Berdasarkan data IPW, jumlah keluarga besar polri yang diterima di Akpol bisa mencapai 65 persen. Namun tidak bisa dituding bahwa semuanya lolos berkat preferensi. Bisa saja ada yang lolos karena memang laik dan berprestasi.
 
"Sulit diketahui karena kita tidak bisa memantau dan mengakses terlalu dalam," tuturnya.
 
Menurut Adrianus, jika diiasumsikan pendekatan diskriminasi, seharusnya satu orang pun tidak bisa diberikan preferensi. Tapi masalahnya preferensi dianggap wajar. Mengapa? Karena pendidikan kepolisian itu ditangani oleh Polri sendiri.
 
"Ini sekolah polisi. Masa keluarga polisi sendiri tidak dapat sih? Nah, begitulah pemahaman yang berkembang," kata Adrianus.
 
Jadi, masyarakat sebaiknya jangan terlalu berharap kuota istimewa keluarga polisi itu nol persen. Karena Akpol adalah sekolah milik polisi, bukan sekolah umum.
 
Terkait hal ini, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Martinus Sitompul membantah adanya preferensi atau kuota istimewa.
 
"Tidak ada. Sudah tidak bisa seperti itu. Kalau main titipan, langsung didiskualifikasi," kata Martinus saat dimintai keterangan, Selasa 11 Juli 2017.
 
Masuk Sisdiknas
 
Adrianus menjelaskan, nol persen jatah polisi dalam kuota Akpol sebetulnya bisa saja terjadi. Dengan catatan pendidikan kepolisian itu masuk dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.
 
"Karena dalam sisdiknas, pendidikan kedinasan seharusnya di bawah kementerian pendidikan. Posisinya sama seperti pendidikan umum,” katanya.
 
Bila semua pendidikan kedinasan, termasuk yang dikelola Polri, diserahkan kepada Kementerian Pendidikan, maka persoalan preferensi sangat mungkin dihilangkan.
 
Meleburkan pendidikan kedinasan ke dalam pendidikan umum sesuai amanah UU Sisdiknas sebetulnya wacana lama. Bahkan Kementerian Keuangan pun sempat mendukungnya, dengan alasan bisa menghemat anggaran negara.
 
"Pendidikan kedinasan itu memakan anggaran besar. Per kepala dibiayai negara, ditambah uang saku. Kemenkeu sudah mengeluh, biaya pendidikan itu membengkak luar biasa," ucap Adrianus.
 



Dari kampus umum
 
Sebetulnya, pada kurun 2007-2008, Polri sempat mengeluarkan kebijakan untuk menerima peserta didik dari sumber sarjana strata 1 dan strata 2. Kebijakan ini didasari atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan dan UU Sisdiknas. Tersirat, pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi setelah sarjana.
 
Namun belakangan PP ini dinyatakan tidak berlaku. Dari hasil analisa dan evaluasi pendidikan Taruna Akpol yang bersumber dari sarjana, Polri mengisyaratkan ketidakpuasannya. Maka, pada 2009, Mabes Polri mengembalikan sumber penerimaan Taruna Akpol dari lulusan SMA.
 
Dari evaluasi itulah maka Akpol, termasuk Akademi Militer (Akmil, AAL, AAU), ditetapkan tidak termasuk dalam kategori pendidikan kedinasan. Lagi pula keduanya telah diwadahi oleh UU Pertahanan Negara dan UU Kepolisian.
 
Tapi, bagi Adrianus, persoalan wadah Undang-undang dan hasil evaluasi Polri tadi sebetulnya dapat dicarikan jalan keluarnya. Hambatan sesungguhnya, kata dia, "sudah banyak orang yang terlibat dan sudah nyaman."
 
Bukan masalah bila pendidikan kepolisian bisa didapat di sekolah umum. Toh tidak otomatis si mahasiswa menjadi anggota polisi. Sebagai pengetahuan ilmu kepolisian bisa dimiliki siapa saja.
 
Tapi polisi tidak mau seperti itu. Karena kalau pendidikan itu diambil alih kampus umum, maka sekian banyak sekolah yang dikelola Polri akan tutup. "Kita memang seperti membiarkan ketidakefisienan dari sisi anggaran," papar Adrianus.
 
Jadi, bila Akpol tidak bisa ditarik tunduk kepada Sisdiknas, sekali lagi, masyarakat jangan terlalu berharap bahwa praktik preferensi itu bisa hilang.
 
Meski Polri telah berkomitmen untuk meniadakan kuota istimewa bagi keluarga polisi dan praktik "titipan", namun, prosesnya tidak semua bisa diawasi oleh masyarakat. "Mengingat proses seleksinya ada di tangan polisi sendiri," beber Adrianus.
 
 
 
 
 


(ADM)