Konglomerat, Parpol, dan Media

Wanda Indana    •    28 Juli 2017 14:22 WIB
Konglomerat, Parpol, dan Media
Anggota Partai Politik peserta Pemilu melihat laman website Sistem Informasi Politik (SIPIL) KPU saat sosialisasi proses persiapan Pemilu 2019 di KPU (MI/Susanto).

Metrotvnews.com, Jakarta: Ambisi politik Hary Tanoesoedibjo tersirat dalam dua kalimat terakhir yang disampaikannya melalui pesan pendek (short message service) kepada Jaksa Yulianto. “Saya pasti jadi pimpinan negeri ini. Di situlah saatnya Indonesia dibersihkan.”
 
Hary yang merupakan pemilik PT Media Nusantara Citra alias MNC Group itu, dikenal sebagai seorang pengusaha yang tangkas dalam membangun kerajaan bisnis di sektor industri media. Ia bahkan dijuluki raja media dari Indonesia. Pujian pun pernah dilontarkan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, yang menyebut MNC kerap dideskripsikan berupa perusahaan media terbesar se-Asia Tenggara.
 
Namun, apa yang membuat Hary, figur konglomerat yang mendapat sanjungan raja media dari masyarakat luas itu, sudi repot-repot hingga terjun ke gelanggang politik? Bukankah banyak orang yang mengidentikkan politik itu dengan wilayah yang kotor, bengis, dan barbar?
 
Jawabannya juga ada dalam SMS Hary kepada Yulianto. “Saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya mau memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional, yang suka abuse of power.



Baca: Petaka PHK Jelang Hari Raya
 
Sebenarnya, Hary juga sudah mencoba menapaki tangga ke panggung politik sejak lebih dari lima tahun terakhir. Buktinya, ia sempat berkiprah di dua partai politik peserta pemilihan umum tahun 2014.
 
Mulai pada Oktober 2011, Hary bergabung dengan Partai NasDem dengan langsung menjabat fungsionaris di posisi bergengsi: Ketua Dewan Pakar dan juga Wakil Ketua Majelis Nasional. Kemudian, ia mengundurkan diri dari keanggotaan di Partai NasDem pada Januari 2013 lantaran perbedaan visi mengenai struktur kepengurusan partai.
 
Tak lama berselang, ia pun bergabung dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada Februari 2013 dan langsung diangkat ke posisi Ketua Dewan Pertimbangan. Ia juga menjadi calon wakil presiden dari Hanura, berpasangan dengan Wiranto sang pendiri Hanura.
 
Perolehan suara Hanura sebagaimana diumumkan Komisi Pemilihan Umum pada 10 Mei 2014 berada di peringkat terendah, hanya 5,2 persen. Artinya, Hanura merupakan parpol yang paling sedikit mendapat jatah kursi di parlemen.
 
Kondisi ini membuat rencana Hary berduet dengan Wiranto di ajang Pemilihan Presiden 2014 gagal terwujud. Apalagi, menyikapi hasil pemilu tersebut Wiranto malah ambil langkah strategis dengan ikut dalam koalisi partai-partai yang mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada kompetisi menjelang Pilpres 2014.
 
Hary pun mau tak ketinggalan langkah politiknya dengan bermanuver ke kubu berbeda. Ia mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang menjadi rival Jokowo-JK.
 
Namun, kekalahan Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014 pun tak membuat Hary patah arang di pentas politik. Dia justru mendeklarasikan parpol baru yang didirikannya bernama Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada Februari 2015. Hary pula yang menggenggam kendali kepemimpinan Perindo dengan menjabat sebagai ketua umumnya.
 

FOTO: Kader Partai Persatuan Indonesia saat deklarasi Partai Perindo di Kemayoran, Jakarta, Sabtu 7 Februari 2015. (MI/Angga Yuniar
)

Kembali kepada ambisi sebagai pemimpin, Perindo merupakan sarana yang tepat bagi Hary mewujudkan cita-citanya itu dengan cara yang sah. Konstitusi mengatur bahwa calon presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam UU 42 Tahun 2008.
 
Artinya, Hary pun sadar betul bahwa jalan yang terbentang untuk mengantarkannya ke gerbang kekuasaan itu bisa amat panjang jika Perindo tidak segera mendapatkan status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Ia bersyukur menemukan jalan pintasnya dengan dengan mengakuisisi atau mengambil alih parpol lain yang sudah berbadan hukum, sehingga tak perlu bersusah payah dalam urusan legitimasi Perindo dari nol.
 
Perindo resmi terdaftar di Kemenkum HAM pada Oktober tahun 2014 setelah menggunakan badan hukum Partai Indonesia Sejahtera. "Jadi ada partai yang sudah berbadan hukum awalnya lalu berubah kepengurusannya dan diubah namanya jadi Perindo," ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Jakarta, Jumat 7 Oktober 2016.
 
Namun, lolos di Kemenkum HAM pun menjadi tahap awal perjuangan bagi partai pendatang baru. Sebab, untuk dapat menjadi peserta pemilu 2019, partai harus menjalani proses kelayakan lagi melalui verifikasi faktual KPU. Syarat partai peserta pemilu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 adalah  wajib memiliki kantor dan pengurus di seluruh provinsi, kemudian minimal 75 persen punya infrastruktur dan kepengurusan di kabupaten/kota, serta hal yang sama sekurangnya 50 persen di tingkat kecamatan.
 
Meski begitu, Perindo tetap optimistis bakal lolos seleksi tersebut. Dalam suatu kesempatan, Hary pernah memuji kinerja seluruh jajaran pengurus Perindo yang berhasil menyiapkan basis keorganisasian hingga 100 persen di tingkat provinsi, 100 persen di tingkat kabupaten/kota, dan 100 persen di tingkat kecamatan. Perindo bahkan menjangkau lebih jauh dengan menempatkan pengurus tingkat ranting hingga 30 persen di pedesaan. semua itu dicapai dalam tempo kurang dari dua tahun sejak Perindo dideklarasikan.

Menurut Hary, Perindo perlu membangun organisasi yang kuat, agar mampu memenangkan persaingan dalam pemilu. Sehingga, dengan demikian harapan mewujudkan perubahan di Indonesia lewat kepemimpinannya bakal menjadi kenyataan.
 
“Tanpa kemenangan kita tidak akan bisa mengubah,” kata Hary dalam sambutannya saat melantik pengurus Perindo tingkat ranting di Jepara, Jawa Tengah, Jumat 22 April 2106.
 
Iklan
 
Hary juga gencarkan sosialisasi Perindo melalui penayangan iklan di berbagai media di bawah naungan MNC Group. Lembaga riset Nielsen Advertising Information Services melaporkan bahwa pertumbuhan belanja iklan sepanjang tahun 2016 naik 14 persen. Termasuk di dalamnya, belanja iklan di televisi dan media cetak yang totalnya mencapai Rp134,8 triliun.
 
Media televisi masih menjadi kontributor utama dengan menyumbang 77 persen dari total belanja iklan. Nilai ini meningkat sebesar 22 persen dibandingkan tahun 2015. Sementara itu, 23 persen belanja iklan dikontribusi oleh media online, surat kabar, majalah, dan tabloid.
 
Merek dengan nilai belanja iklan tertinggi sepanjang 2016 dipegang oleh rokok kretek  Dunhill, mencapai Rp956 miliar atau tumbuh 573 persen. Posisi kedua ditempati Indomie dengan nilai belanja Rp787 miliar turun 19 persen. Disusul Traveloka dengan belanja iklan Rp688 miliar.
 
Menariknya, peringkat keempat ditempati Perindo yang menghabiskan anggaran sebesar Rp643,7 miliar untuk belanja iklan sepanjang tahun 2016. Nilai ini melonjak 44 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
 
Perihal ini pun menjadi sorotan Komisi Penyiaran Indonesia. Aduan masyarakat yang mengeluhkan penayangan iklan Perindo yang terlalu gencar di empat televisi yang menginduk ke MNC Group (RCTI, I-News TV, MNC TV, dan Global TV) akhirnya membuat masing-masing media itu menuai teguran dari KPI.
 
Disitat dari laman web kpi.go.id, KPI menjatuhkan sanksi peringatan tertulis lantaran tayangan iklan Partai Perindo pada keempat stasiun televisi tersebut dinilai telah mengabaikan ketentuan tentang perlindungan kepentingan publik sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI Tahun 2012.
 
"Siaran iklan Partai Perindo dinilai tayang dengan intensitas yang tidak wajar. Tayangan dengan muatan mars Partai Perindo tersebut berpotensi mengganggu kenyamanan publik dan memiliki dampak negatif terhadap masyarakat yang menonton, terutama anak-anak dan remaja," mengutip surat peringatan KPI pada Senin 17 Oktober 2016.
 
KPI juga memerintahkan keempat stasiun televisi itu menghentikan siaran iklan Partai Perindo.

Tapi, yang penting juga untuk dicermati adalah kehadiran Perindo agaknya mempengaruhi kinerja keuangan MNC Group.  Pada tahun 2015, saat Hary meresmikan pendirian Perindo, MNC Group membukukan kerugian sebesar Rp570 miliar. Tetapi, pada 2016, perseroan mencatatkan laba bersih Rp848 miliar.



Konglomerasi media
 
Relasi antara konglomerat dengan partai politik dan media dijelaskan oleh Wasisto Raharjo Jati selaku peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melalui jurnal bertajuk Media dan Jurnalisme Politik yang ditulisnya tahun 2011.
 
Menurut Wasisto, konglomerasi memiliki motivasi politik dalam membangun jembatan bagi media agar menyambung dengan partai politik. Yaitu untuk memperkokoh benteng pertahanan sekaligus menggalang kekuatan opini publik dalam melawan intrik-intrik pesaingnya.
 
"Dalam taraf inilah kemudian muncul media sebagai corong elite dalam menggalang simpati publik untuk menjatuhkan lawan politiknya. Perilaku sedemikian sudah menjadi wajar dan majemuk untuk dilakukan oleh kalangan partai maupun media yang terafilasi," papar Wasisto.
 
Meski demikian, motivasi terhadap ketersambungan antara partai politik dengan media sendiri dapat dianalisis sebagai berikut. Pertama, demokrasi mengharuskan adanya diseminasi informasi meluas. Ini kemudian diartikan sebagai bentuk perang opini yang dilakukan oleh elite dalam upaya meraih simpati dan empati publik.
 
Komoditas utama dalam bentuk perang opini itu, imbuh Wasisto, adalah upaya mengolah dan mengkreasi berbagai bentuk pernyataan politik menjadi senjata dalam menaikkan maupun menjatuhkan lawan politik.
 
Kedua, media dapat dikatakan sebagai mesin akumulator suara terbaik. Pemilik media yang kebetulan juga adalah petinggi partai politik akan menggunakan segala cara untuk bisa menggunakan bahasa propaganda dalam meraih simpati publik. Publik yang sudah terdogmatik dan terjerat oleh politik editorial media akan secara tidak langsung akan mengikuti alur politik media tersebut untuk memilih partai tersebut. Hal itulah yang menjadi senjata utama bagi pendulangan suara riil di berbagai daerah pemilihan.
 
Ketiga, kepemilikan media adalah aset strategis dalam demokrasi. Hal ini dikarenakan media adalah alat efektif dalam menyampaikan aspirasi publik maupun juga melemparkan kritik kepada pemerintah. Dalam konteks tersebut, konglomerasi kapital melihatnya sebagai bentuk alat lobi.
 
Sebagai artikulator publik, konglomerasi media akan berperan aktor filantropis, sosok yang banyak mengutamakan kepentingan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Sedangkan untuk media sendiri, konglomerasi dapat berfungsi sebagai negosiator dan pihak penekan aktif terhadap pemerintah untuk memenuhi kepentingan media atau publik secara utuh.
 
Secara ringkas, media merupakan alat efektif untuk mengartikulasikan diri sebagai alat pemerintah maupun publik, tergantung pada positioning yang dilakukan media tersebut.
 
"Masuknya konglomerasi dalam tubuh media kian meneguhkan motif ekonomi-politik. Media yang didukung oleh konglomerasi kapital kuat akan seimbang dalam mendukung figure yang didukung, mana saatnya bersikap objektif, mana saat bersikap korektif. Sedangkan media yang cenderung mencari popularitas, afeksi kuasa, dan juga segmen pasar akan cenderung membabi buta untuk meghujat atau mendukung pemerintahan demi tercapainya ketiga tujuan itu," pungkas Wasisto.
 


(ADM)