Frustrasi Penghuni Penjara

Sobih AW Adnan    •    02 Mei 2016 17:41 WIB
Frustrasi Penghuni Penjara
Anton Medan. (MI/Susanto)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pada tengah malam yang nahas itu, Undang Kosim (54) ditemukan tewas gantung diri. Di pagi harinya, desas-desus liar menyebar di kalangan penghuni Lapas Banceuy mengenai sesosok narapidana yang akrab disapa Abah itu; diisukan mati di tangan petugas.
 
Baca: Kronologi kerusuhan di Lapas Banceuy
 
Penggalan kronologi tersebut akhirnya mengantarkan pada puncak peristiwa kerusuhan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Banceuy, Kota Bandung, Jawa Barat. Ratusan narapidana dengan amarah tak terbendung; merusak motor, mobil, dan membakar sebagian gedung.
 
Peristiwa yang meletup pada Sabtu (23/4/2016) itu melengkapi serentetan kericuhan serupa yang terjadi pada pekan-pekan sebelumnya. Tiga kerusuhan lainnya juga terjadi di sepanjang Februari - Maret 2016. Sebut saja kerusuhan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta, pada Rabu 3 Februari. Kericuhan di Lapas Kelas IA Rajabasa, Bandarlampung pada Jumat 18 Maret. Juga kerusuhan di Rutan Malabero, Bengkulu, pada Jumat malam 25 Maret 2016.
 
Baca: Penjara Sesak, Remisi Ketat, dan Amuk Napi
 
Lapas sudah ibarat sekam. Jika terpantik api ia akan mudah terbakar. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyatakan pembenahan lembaga pemasyarakatan mesti mengintegrasikan harmoni sistem yang lebih baik. Ini demi mengatasi permasalahan overkapasitas, understaff atau rasa frustrasi warga binaan karena tidak memiliki harapan untuk mendapatkan remisi.
 
Kelebihan penghuni lapas, terhambatnya peluang perolehan remisi bagi beberapa narapidana dengan kasus tertentu, serta tidak adanya alternatif pidana lain, memang kerap muncul dalam pembicaraan mengenai rawannya kerusuhan di dalam penjara. Namun bijaknya, tebak-menebak penyebab itu perlu diukur juga dengan mendengar suara penghuni dan gambaran suasana di dalam lapas itu sendiri.
 
Demikian dikatakan mantan narapidana Anton Medan saat dihubungi metrotvnews.com pada Sabtu 30 April 2016. Menurut dia, persoalan mengenai lapas tidak bisa dipisahkan dengan apa yang dirasakan secara langsung oleh narapidana baik secara perasaan maupun pengalaman selama mereka mendekam di penjara.
 
“Jangan sampai terkesan hanya tebak-tebakan saja. Ini butuh kajian khusus. Melibatkan banyak pihak, termasuk mendengarkan keluhan dan kebutuhan warga binaan,” kata pria bernama asli Tan Hok Liang tersebut.
 
Anton memahami beban para narapidana akibat pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. PP itu mengatur narapidana kasus korupsi, terorisme, dan narkoba tidak mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman.
 
Oleh  karena itu, Anton menilai PP tersebut direvisi. “Sebenarnya sejak 1971 sampai 1987 waktu saya di lapas, keributan memang sudah ada. Tapi itu terjadi antarnarapidana, istilahnya antar geng, dan tidak sampai menyerang petugas dan sipir,” ujar Anton.
 
Nah, sejak berlakunya PP Nomor 99 Tahun 2012, ia melanjutkan, berbagai bentuk protes muncul dari kalangan warga binaan. Para napi kasus tertentu merasa diperlakukan tidak adil lantaran sudah dicabut hak kebebasannya dengan masuk penjara, ditambah lagi dengan tak mendapat remisi. 
 
Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) ini juga mengatakan remisi merupakan sesuatu yang paling diidam-idamkan seseorang saat mendekam di penjara. Terlepas dari kejahatan apa yang pernah dilakukan, konsekuensi dan pengalaman yang diperoleh di dalam penjara nyaris sama.
 
“Mereka itu biasanya satu kamar yang sebenarnya untuk tujuh orang tapi dimuat sampai 30 orang,” kata Anton.
 
Kondisi ini ia saksikan sendiri saat berkunjung ke Lapas Paledang (Bogor) baru-baru ini. Di sana kapasitas ruang tahanan untuk sembilan orang tapi dipaksa memuat 103 napi wanita. Padahal ukurannya cuma 7 x 20 meter.
 
“Sekarang malah pasang rak kayu, tidurnya ada yang di atas, ada yang jongkok bergantian. Belum lagi air minum kurang, bahkan tidak ada. Kemudian air mandi kurang. Bagaimana mereka tidak stres?,” kata dia.
 
Maka dari itu, ia menyambut wacana revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 sebagai salah satu jalan keluar permasalahan pengelolaan lapas. Tujuannya, memotivasi para narapidana untuk berbuat baik dan teratur.
 
Anton menilai PP sudah bermasalah sejak proses perumusannya. “Dulu PP ini yang godok Deny Indrayana (Wamenkumham Kabinet Indonesia Bersatu II). Itu hasil pemikiran aktivis, bukan akademis. Akhirnya timbul masalah. Memang waktu 2012 belum ada gejolak. Baru deh terasa sekarang,” kata dia.
 
Persoalan rumitnya perolehan remisi dan pembebasan bersyarat dalam PP tersebut juga diakui oleh mantan narapidana kasus terorisme Machmudi Hariono. Menurut dia, remisi yang sebenarnya merupakan hak bagi setiap narapidana mesti dikembalikan seperti sebelumnya.
 
“Remisi itu hak narapidana. Mereka rata-rata menunggu, kok salinan remisi belum turun?. PP ini terkesan dipaksakan. Kita gak ada masalah kok. Terkecuali kita (narapidana) macam-macam di dalam. Okelah kita kena sanksi. Teman-teman rata-rata  protes protes seperti itu. Apa harus menjalankan dua pertiga masa hukuman dulu? wah kelamaan,” kata Machmudi.
 
Belum lagi, menurut sosok yang pernah dipenjara dalam kasus penyimpanan bahan peledak pada 2003 ini,  pembebasan bersyarat yang diberlakukan bagi narapidana juga terkesan omong kosong. Lantaran proses perolehanya yang panjang dan bertele-tele.
 
“Kemudian teman-teman yang dapat inisiatif pembebasan bersyarat biasanya terkendala perolehan salinan remisi. Proseduralnya sangat rumit. Ujung-ujungnya salinannya mandek,” kata Machmudi.
 
Pupusnya harapan mendapatkan remisi ini sangat wajar jika pada akhirnya membentuk karakter warga binaan dengan emosi yang mudah tersulut. Hal ini, kata Machmudi, terlebih berbagai dampak dari luar yang tetap dirasakan para napi dan menjadi beban emosional berlebih.
 
Untuk kasus terorisme misalnya, jika di luar terjadi peristiwa yang sama, maka lepas dari memiliki keterkaitan hubungan jaringan atau tidak napi akan turut diinterogasi berulang-ulang dan dijebloskan ke ruang isolasi. Beban pikiran juga bertambah di saat menerima kabar dari rumah bahwa keluarga dikucilkan dan mengalami kesulitan akses administrasi seperti pembuatan KTP dan lain-lain.
 
“Padahal mereka tidak bersalah,” ujar sosok yang kini mengaku mantap meninggalkan dunia terorisme tersebut.
 
Pengertian
 
Selain pentingnya revisi melalui kajian yang saksama terhadap PP Nomor 99 Tahun 2012, Anton Medan juga menyoroti ketidak-nyamanan para narapidana terkait kekerasan yang dilakukan oleh petugas selama masa tahanan.
 
Ia menjelaskan, petugas sipir direkrut oleh Kemenkumham, tapi yang ditempatkan di lapas itu biasanya orang-orang “buangan”. Mereka yang masuk lapas tidak diberi pembekalan, diklat, apalagi pendidikan. Jadi, kompetensinya sebagai aparat pemerintah yang mesti mengayomi warga binaan agar menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan pembangunan negara, boleh dibilang amat kurang.
 
Tetapi, begitu mereka masuk jadi petugas lapas, perilakunya amat petantang-petenteng. “Padahal, kita tahu lapas itu isinya tidak ada yang bodoh, hanya latar belakang kasus saja yang menyebabkan mereka ada di sana, itu pun karena sial doang. Ini juga yang sering menjadi sebab keributan,” kata Anton.
 
Pemerintah, ia melanjutkan, semestinya segera memperbaiki jalur pendidikan bagi para calon petugas lapas. Para ujung tombak pembinaan ini semestinya melalui pendidikan yang matang, terutama memberikan pemahaman tentang teknis pembinaan dan pemasyarakatan.
 
“Saya sudah ngomong ke Komisi III (DPR RI) agar anggaran pendidikan ini bisa ditingkatkan. Setidaknya bisa lulus 200 orang per tahun. Sekarang, mereka tidak bisa bedah kasus, maka pendekatan yang mereka lakukan terhadap napi menggunakan tindakan  keamanan. Ini tidak benar, ujung-ujungnya diskriminasi,” kata dia.
 
Terkait petugas, menurut Anton hal ini tidak hanya dikaitkan dengan petugas sipir saja, melainkan sikap dan tindakan yang dilakukan pihak berkepentingan lainnya seperti apa yang kerap dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Penggerebekan dan penggeledahan narkotika di dalam Lapas dengan tidak disertai rencana yang matang maka akan menimbulkan gejolak yang cukup merugikan.
 
“Seperti BNN yang datang dengan tujuan baik tapi berimbas jelek. Mereka sehabis menggerebek, kemudian begitu saja keluar. Sedangkan napi, misalnya di Pekanbaru ada 1.600 orang. Sementara yang petugas jaga hanya tujuh orang, dengan pembagian empat orang di pos, dua  di pintu, satu di blok. Maka ketika mereka kesal dan berontak, penjaga sipil yang tidak dibekali senjata itu habis,” kata Anton.
 
Menurut Machmudi Hariono, meski sebagian besar penghuni lapas adalah napi narkoba, namun permasalahan remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana lain sebagaimana tercakup dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 juga harus mendapat perhatian.
 
“Narapidana yang terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012  itu sedang dalam tingkat emosional yang sangat tinggi. Mereka merasa putus asa. Karena seperti tidak ada lagi harapan kehidupan yang lebih baik, meskipun misalnya sudah berlaku baik di dalam penjara,” kata Machmudi.
 
Baik menurut Anton maupun Machmudi, pemantapan kembali pengertian lapas sebagai ruang pembinaan, bukan sebagai medan diskriminasi terlebih penyiksaan, adalah satu paket solusi yang tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya.
 
Dengan sikap dan pendekatan yang baik, niscaya negara mampu mengembalikan kehidupan narapidana menjadi lebih baik dan terlepas dari dunia kejahatan yang telah mereka lakukan. Karena memang, penjara sekarang bukan penjara zaman Jepang, yang kata sebait lagu dangdut tempo dulu “masuk gemuk, keluar tinggal tulang”.
 


(ADM)