Geliat Musik di Lahan Tak Bertuan

Surya Perkasa    •    19 September 2016 20:33 WIB
Geliat Musik di Lahan Tak Bertuan
Gerai CD tidak lagi jadi primadona. (MI/Ramdani)

Metrotvnews.com, Jakarta: Sudah menjadi rahasia umum bahwa pembajakan hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta sangat memprihatinkan, terutama pembajakan atas karya cipta di bidang musik. Pembajakan atas karya cipta musik ini dilakukan lewat berbagai media, baik itu  berupa kaset, CD, VCD, DVD, MP3, dan lain sebagainya. Sementara di sisi lain, penaggulangan atas pembajakan masih dilakukan secara setengah-setengah lantaran perangkat hukum yang belum memadai.
 
Indonesia memiliki keanekaragaman seni  budaya yang sangat kaya. Secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budanya seyogianya dilindunggi oleh undang- undang. Pencipta lagu Bengawan Solo nan legendaris, Gesang, bahkan pernah mengungkapkan keprihatianannya terhadap masalah pembajakan ini. Setiap kali anda memutar lagunya, bisa jadi anda sudah mencuri periuk nasinya, katanya.  
 
Menurut Ketua Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI), Tantowi Yahya, banyaknya pembajakan di Indonesia harus diakui telah membuat pemegang hak kekayaan intelektual banyak yang dirugikan.
 
“Masalah ini bermula dari industrinya ini terlanjur berjalan jauh, tapi regulasinya tidak ada,” ujar Tantowi kepada metrotvnews.com di Jakarta, Kamis (15/8/2016).
 
Setidaknya, ia menambahkan, kondisi yang berlangsung sejak kurun tahun 1950 hingga jelang akhir abad ke-20 industri musik di indonesia bagai kuda liar tak bertuan. Bisnis yang terjadi hanya atas dasar suka-sama-suka antara pencipta, peyanyi dan si perusahaan rekaman (label). Persoalan royalti tak pernah diperhatikan. Padahal aturan kesepakatan Berne Convention for the Protection of Literaty and Artistic Works sejak tahun 1914 dipakai sejak lama untuk melindungi pelaku musik.
 
Persoalan hak cipta dan bagi hasil boleh dibilang jauh dari ideal. Sebagaimana diungkapkan Naniel C Yakin selaku pencipta lirik Bento. Anomali semakin terlihat jelas begitu mengetahui Naniel tak menikmati royalti dari hits lagu yang dipopulerkan oleh Iwan Fals tersebut. Boro-boro hidup makmur, Naniel harus tinggal di rumah petak.
 
“Royalti Rp400 ribu apa cukup untuk sebulan?,” ucap istri Naniel yang menemani suaminya yang telah sulit berbicara.
 



Menurut Tantowi, situasi bisnis tak bertuan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengeruk keuntungan banyak di pasar musik Indonesia. “Mereka melakukan eksploitasi. Kebiasaan ini terjadi berpuluh-puluh tahun,” kata Tantowi. Hal senada disampaikan Anang Hermansyah. Pencipta, penyanyi, produser dan anggota DPR RI Komisi X fraksi PAN ini menceritakan kondisi industri musik Indonesia yang bak hutan belantara. “Memang perlu ada aturan main. Apakah besar royalti perlu diatur? Apakah seniman dan pelaku musik perlu dijamin? Itu perlu. Karena itu perlu diatur secara khusus regulasi soal musik ini,” kata Anang kepada metrotvnews.com saat ditemui di Jakarta,
 
Ia menjelaskan, Indonesia tak memiliki aturan yang benar-benar peduli akan musik. Hal ini dapat dilihat dari fakta UU tentang Hak Cipta yang lambat disesuaikan dengan perkembangan. “Undang-undang Hak Cipta di Indonesia awalnya pakai yang punya Belanda,” kata Anang.
 
Setelah Indonesia merdeka, regulasi ini dipertahankan tanpa perubahan. Hingga pada 1961 diterbitkan Undang-Undang Nomor 21 tentang Merek yang sedikit banyak membahas barang-barang tiruan dan bajakan.
 
Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Tetapi UU ini masih secara umum melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra yang lebih disesuaikan dengan Indonesia.
 
“Tapi apakah menjadikan dunia musik diperhatikan? Tidak!,” kata Anang. Kondisi pembiaran, tanpa pengawasan, dan pembinaan tidak serius dari semua elemen ini akhirnya membuat nasib industri musik Indonesia menjadi tak pasti.
 
Isu yang menyorot permasalahan hak cipta di industri musik Indonesia baru muncul pada tahun 1985. Itu pun lantaran penyanyi kawakan asal Irlandia bernama Robert Geldof memperkarakan album Live Aid yang banyak dibajak. Bahkan Geldof menuding Indonesia negara pembajak hak cipta kelas dunia. “Baru mulai saat-saat itu kekayaan intelektual diperhatikan,” kata Tantowi.
 
Setahun kemudian atau pada 1986, Presiden Soeharto membentuk sebuah tim khusus yang bertugas menyusun kebijakan nasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, dan sosialisasi sistem HKI.
 
UU tentang Hak Cipta kemudian beberapa kali diubah dengan menghadirkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Indonesia didesak pula memodernisasi sistem terkait Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2002 dengan meratifikasi kesepakatan TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). Dengan demikian, kehadiran UU Nomor 19/2002 tentang Hak Cipta mengakhiri era beli putus lagu serta beragam aturan lain dikeluarkan.
 
Tapi,  aturan ini belum bisa memperbaiki industri musik yang terlanjur karut marut. Bahkan hingga UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang kini berlaku pun masih tak mampu mengoreksi dunia musik nusantara yang terlanjur sumbang.
 
“Walaupun ada lembaga manajemen kolektif untuk royalti, tapi aturan yang sekarang belum memikirkan aturan main penyebarluasan musik secara digital. Aturan tak bisa ikuti perkembangan,” papar Tantowi yang juga menjadi anggota Komisi I DPR RI.
 
Dalam perkembangannya di era kemajuan teknologi di abad ke-21 sekarang ini, di mana industri harus beradaptasi dengan zaman serba digital, pun patut mencermati persoalan banyak lagu yang diunduh secara gratis di situs-situs daring.
 
Melihat keanekaragaman etnik dan budaya nusantara, Anang meyakini bahwa aspek ini amat potensial memajukan industri musik di Indonesia. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Laporan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menunjukkan bahwa pertumbuhan (growth) dan pangsa pasar (share) sektor musik relatif kecil dan tidak menjadi andalan industri kreatif Indonesia.
 
“Sangat aneh. Musik Indonesia memiliki keberagaman budaya tradisional dari Sabang sampai Merauke ditambah musik kontemporer, tak bisa tumbuh maksimal,” kata Anang.
 
Merujuk laporan Bekraf, Anang menilai setidaknya ada tiga kelemahan yang menjadi faktor persoalan utama. Yakni masalah kelembagaan, keterbatasan anggaran, dan ketiadaan sumber daya pendukung.  Bila pemerintah memiliki komitmen kuat, Bekraf bisa dijadikan motor pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.
 
Paradigma
 
Menurut Tantowi, tak seluruh insan musik menikmati hidup mewah. Sebagian besar, terutama musisi senior justru mengalami hidup prihatin. Jika masalah pembajakan dan ketiadaan penghargaan terhadap musisi tak segera dibenahi, ia khawatir lambat laun industri musik Indonesia mati dengan sendirinya.
 
Definisi membajak berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia adalah mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizinnya. Dengan kata lain, membajak lagu sama saja membunuh para “pekerja seni” yang terlibat tanpa memikirkan nasib sang pemusik. Sebab, bagi seorang pemusik, hasil penjualan adalah salah satu sumber pemasukannya untuk hidup.
 
“Di dalam satu lagu itu ada rezeki si penyanyi, ada rezeki si pencipta lagu, ada rezeki si produser,” kata Tantowi.
 
Sayangnya, Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) selaku pihak yang diberi kewenangan mengurusi royalti pemusik secara kolektif mengakui masih banyak pembajakan terjadi. Kurang penghargaan dan royalti ke insan musik masih kurang dari 20 persen.
 

 

Banyak penyanyi legendaris yang akhirnya hidup sulit saat mereka tak lagi naik panggung. Berbeda dengan pemusik gaek di negeri seberang “Tidak seperti Paul McCartney (The Beatles) yang masih bisa hidup makmur sampai tua, walau sudah tidak mengeluarkan album baru,” ucap Tantowi.
 
Penghargaan akan hak kekayaan intelektual seperti musik di Indonesia, menurut Tantowi, mau tak mau mesti disandarkan pada kesadaran konsumen. Apalagi, belum ada regulasi yang mengatur perlindungan karya musisi. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dinilai masih terlalu umum dan tidak secara spesifik mengatur tata kelola industri musik.
 
Namun, yang patut disesalkan justru banyak yang tidak menyadari situasi ini. Bahkan, Tantowi menilai tarafnya sudah sampai tidak peduli. Padahal, dalam penjelasan UU 28/2014 dituliskan, “Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.”
 
Kasus paling sederhana yang bisa dijadikan contoh adalah gugatan terhadap Inul Vizta selaku penyedia jasa musik karaoke mengenai pelanggaran atas hak cipta. Baca: Inul Vizta Jadi Tersangka Pelanggaran Hak Cipta
 
Selain soal karaoke, Ketua YKCI Dharma Oratmangun juga menyebut banyak stasiun televisi yang tidak membayarkan hak pemusik saat menggunakan lagunya untuk kepentingan bisnis. Bahkan stasiun televisi yang dimintai kewajiban sesuai UU Hak Cipta terkesan tak peduli.
 
“Permintaan kami tidak diperhatikan. Radio ada beberapa, tapi TV banyak yang tidak,” kata Dharma saat diwawancara Metro TV.
 
Ketidaksadaran dan ketidakpedulian ini, menurut Tantowi, sudah berlangsung puluhan tahun di Indonesia. Maka, harapannya adalah kehadiran PAPPRI bisa menjadi upaya menjawab persoalan.
 
PAPPRI yang baru berdiri sejak 18 Juni 1986 ini menjadi tempat berkumpulnya tiga profesi musik, penyanyi, pencipta lagu dan pemusik. Pada awalnya diharapkan seluruh pelaku musik Indonesia bergabung bersama dalam wadah organisasi ini. Tapi, harapan jauh dari kenyataan. Tidak banyak pelaku musik yang bergabung. Hanya sekitar dua ribu anggota dari jutaan seniman musik nusantara.
 
“Banyak yang tak mau berorganisasi, karena pola berpikirnya masih pragmatis dan tidak jangka panjang,” kata Tantowi.
 
Situasi ini memang layak disesalkan. Karena, menurut Tantowi, sesungguhnya PAPPRI punya peran strategis dalam memperjuangkan kepentingan dan hak anggota maupun insan pelaku industri musik di Tanah Air. Misalnya, advokasi hak royalti pemusik yang tidak dibayarkan perusahaan rekaman atau manajemen tempat artis bernaung. Selain itu, memediasi pihak seniman dengan perusahaan rekaman apabila bersengketa terkait pelanggaran hak cipta.
 
Fokus PAPPRI selama ini juga menggalakkan edukasi mengenai hak cipta dan kekayaan intelektual. Tujuannya, tidak lain dari membuka kesadaran pelaku industri musik maupun konsumen. Namun, Tantowi mengakui bahwa upaya menyadarkan ini amat tidak mudah. Apalagi mengingat permasalahan pelanggaran hak cipta, pembayaran royalti, dan hak-hak lainnya bagi pemusik sudah lama dianggap sepele.
 
Khusus soal pragmatisme dan keengganan berorganisasi ini, menurut Tantowi memang menjadi kelemahan pemusik di Indonesia selama ini. Faktor ini pula yang menegaskan betapa sia-sia penyesalan di kemudian hari. Pengalaman musisi gaek yang menerapkan prinsip manajemen modern mestinya bisa menjadi pelajaran. Artinya, seniman mestinya mau mengorganisasi diri jika ingin hidup mapan. Termasuk mengatur dirinya sendiri melalui suatu lembaga khusus yang mengatur kehidupannya. Lembaga ini yang kerap disebut sebagai manajemen artis.
 
Dengan mengorganisasi dan mengatur hidupnya, musisi bisa lebih fokus pada produktivitasnya masing-masing. “Kalau di negara lain, artis hanya fokus ke kemampuannya. Soal mengatur jadwal hingga investasi hari tua, itu menjadi peran manajemen profesional tempat artis bernaung,” kata Tantowi.


 


(ADM)