Dokter, Pengabdian, dan Kepercayaan

Coki Lubis    •    26 Juli 2016 01:50 WIB
Dokter, Pengabdian, dan Kepercayaan
Sejumlah dokter membawa poster saat melakukan aksi solidaritas di depan Rumah Sakit Umum provinsi NTB di Mataram, Rabu (27/11/2013). (ANTARA FOTO/ Ahmad Subaidi)

Metrotvnews.com, Jakarta: Sebagian besar anak-anak jika ditanya oleh orang dewasa atau gurunya di Sekolah Dasar atau Taman Kanak-Kanak tentang apa cita-citanya, biasanya akan refleks menjawab ingin menjadi dokter. Ya, menjadi dokter memang merupakan salah satu pekerjaan impian anak-anak. Boleh dibilang ini profesi favorit anak kecil. Menyelamatkan jiwa orang lain adalah hal yang paling ingin dilakukan semua orang, termasuk anak-anak. Di dalam pikiran mereka masih dipenuhi dengan kedamaian dan rasa cinta, untuk itu tak heran jika cita-cita utama mereka adalah menjadi dokter dan menyelamatkan orang-orang yang jatuh sakit.



Dokter, pilot, dan arsitek, merupakan tiga pilihan cita-cita paling populer anak-anak generasi akhir abad 20. Anda yang kelahiran awal tahun 80-an dan tahun 90-an bisa saja mengelak tentang hal ini. Meski kini pilihan karir meleset jauh dari cita-cita masa sekolah dulu, Anda pasti juga pernah mengucapkan tiga profesi tersebut di atas sewaktu masih SD. Itu dulu. Kini, masyarakat sepeti telah berubah pandangannya terhadap profesi dokter. Terkuaknya belasan nama fasilitas kesehatan pengguna vaksin palsu di tanah air ternyata menimbulkan keresahan dan kemarahan masyarakat. Seperti peristiwa yang terjadi di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur pada pertengahan Juli lalu, puluhan orangtua menuntut pihak manajemen bertanggung jawab atas penggunaan vaksin palsu di rumah sakit ini. Bahkan sejumlah orangtua mengamuk, karena tidak ada kejelasan dari pihak rumah sakit. Simak beritanya di sini.

Menyikapi perbuatan anarkistis yang diterima oleh para dokter dan penyedia fasilitas kesehatan lainnya, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Ilham Oetama Marsis mengatakan ada dalang di balik kasus vaksin palsu ini untuk menyudutkan para dokter. "Kami juga bertanya-tanya, siapa aktor intelektual yang membuat grand design seperti ini," ujar Ilham dalam jumpa pers yang diselenggarakan IDI, Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia, dan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, di Jakarta, Senin (18/7/2016).

Ia berharap, kasus ini tidak menurunkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap dokter Indonesia.

Peristiwa lain yang menjadi sorotan masyarakat adalah aksi unjuk rasa para dokter dengan melakukan ramai-ramai mogok kerja pada November 2013 sebagai bentuk protes terhadap tiga rekan sejawatnya yang diputuskan bersalah oleh pengadilan atas perkara kelalaian yang menyebabkan kematian pasien. Mahkamah Agung MA kemudian menjatuhkan pidana penjara kepada ketiga dokter tersebut, masing-masing selama sepuluh bulan.

Demonstrasi besar-besaran yang ditunjukkan dengan menyampaikan aspirasi dan turun ke jalan ini mendapat kecaman luas dari berbagai kalangan. Karena para dokter ini tega mengabaikan pelayanannya terhadap orang sakit di tempatnya bekerja demi membela rekannya yang dianggap bersalah melakukan malpraktek. Salah satunya, seperti yang disampaikan di sini.

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan kasus dugaan malpraktek di Indonesia. Salah satunya adalah perbaikan tingkat pendidikan dan peningkatan kesadaran pasien akan hak. Pasien menjadi lebih kritis mempertanyakan penyakit, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan yang akan dilakukan pada dirinya. Faktor lainnya adalah komersialisasi pelayanan kesehatan, berefek pada peningkatan biaya layanan medis dan karenanya peningkatan pengharapan akan hasil tindakan medis. Terakhir, peningkatan gugatan malpraktek juga disebabkan oleh gencarnya promosi oleh ahli hukum mengenai malpraktek.

Wakil Ketua Umum PB IDI, Daeng Mohammad Faqih, menyatakan dokter pun manusia yang bisa melakukan kesalahan. Oleh karena itu, dokter tidak kebal hukum, hanya saja dalam penentuan bersalah atau tidaknya seorang dokter dalam sebuah kasus perlu dikaji sejauh apa keterlibatannya.

"Dalam hukum kan harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Bila di luar banyak yang bilang dokter kebal hukum, kenyataan justru sebaliknya. Katakan saja dalam sepuluh tahun terakhir ini banyak kok yang kena (dihukum)," ujar Faqih dalam perbincangan dengan metrotvnews.com saat ditemui di kantor IDI, Jakarta, Kamis (21/7/2016).

Salah satu faktor penting yang sering menimbulkan gugatan malpraktek adalah kegagalan komunikasi antara dokter dengan pasien. Komunikasi yang tidak efektif antara dokter dan pasien rentan menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada tuntutan malpraktek jika terjadi kegagalan medis yang sebenarnya memang merupakan suatu akibat dari perjalanan alamiah penyakit ataupun suatu resiko medis.

Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya malpraktek medis, pasien disarankan meminta informasi yang jelas pada dokter. Termasuk mendiskusikan mengenai penyakit, pemeriksaan yang pernah dilakukan hasil pemeriksaan, pengobatan, kemungkinan kesembuhan, hingga masalah biaya. Pasien juga diharapkan mengemukakan kekhawatiran dan pertanyaan-pertanyaan secara terbuka hingga tercapai suatu pemahaman yang jelas mengenai penyakit yang diderita.

Malpraktek medis merupakan suatu masalah yang luas dan rumit. Malpraktek sendiri memiliki pengertian yang terlalu umum. Kejadian tuntutan malpraktek dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan baik pasien maupun dokter harus mengerti mengenai malpraktek untuk dapat bersama-sama menghindari terjadinya malpraktek.

Daeng mengakui bahwa tingkat kepercayaan masyarakat tengah menurun terhadap tenaga medis. Apalagi dengan latar belakang sederet masalah dokter dan layanan kesehatan, malpraktek, dan lain sebagainya.

Namun, ini bukan berarti kualitas dokter menurun. Masalanya, bukan pada kompetensi dan ketrampilan dokter. Tetapi lebih pada  keterbatasan fasilitas, termasuk ketersediaan teknologi.

"Tidak perlu jauh-jauh, potret saja Puskesmas kita, kenapa pelayanannya lemah. Jangan mengatakan karena kualitas dokter, itu kesimpulan tanpa melakukan kajian. Tidak menilai fasilitas, variabel tenaga, variabel sarana, variabel ketersediaan obat, alat kesehatan yang serba terbatas, termasuk reward-nya," kata Faqih.

Meski begitu, ia mengakui upaya dokter dalam kepentingan mengejar kesejahteraan pribadi tidak semestinya mengorbankan layanan terhadap pasien. Biaya berobat di Indonesia terkenal mahal. Ini cerminan betapa pelayanan kesehatan di negeri ini masih jauh dari harapan.

Setidaknya ada tiga faktor penyebab mahalnya biaya kesehatan, yakni peralatan kesehatan, obat, serta jasa dokter. Investasi mendirikan rumah sakit sangat besar, terutama dipicu mahalnya peralatan kesehatan. Sebagian besar peralatan masih diimpor. Celakanya, pemerintah mengelompokkan peralatan kesehatan sebagai barang mewah, sehingga wajib dikenai pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Akibatnya, harga yang harus ditebus menjadi semakin mahal.

Demikian juga dengan obat-obatan. Sebagian besar obat diproduksi oleh perusahaan asing, sehingga harus diimpor. Pemerintah pun mengenakan pajak terhadap obat-obatan, sehingga harganya pun mahal. Jasa dokter pun terbilang mahal karena ongkos yang dikeluarkan selama menempuh pendidikan dokter juga banyak. Fakultas kedokteran merupakan salah satu fakultas yang terkenal mahal.

“Bayangkan, sekolahnya mahal, setelah jadi dokter ia tidak ditempatkan, tapi cari sendiri. Banyak yang berpikir tidak mau bekerja di rumah sakit pemerintah apalagi di daerah, gajinya kecil. Jadi banyak yang pikirannya harus balik modal,” kata Faqih.

Persoalan distribusi sumber daya manusia yang tidak merata, ia melanjutkan, perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah diharapkan membuat distribusi tenaga medis tidak timpang antara wilayah satu dengan lainnya. Sebab, kenyataan menunjukkan penumpukan tenaga medis terjadi di daerah dengan tingkat sosial ekonomi daerah yang lebih maju, sementara di daerah yang sosial ekonominya masih belum baik atau di daerah yang sulit (terpencil dan sangat terpencil) banyak Puskesmas yang tidak memiliki tenaga medis.

"Sebagai contoh, Jakarta kebutuhan dokter umumnya sudah cukup, hanya perlu sedikit ditambah spesialis. Harusnya, bila diatur kuotanya, Jakarta tidak boleh lagi menambah jumlah dokter umum. Dokter umum harus mau dikirim ke daerah demi memenuhi kuota daerah yang belum tercukupi,” kata Faqih.

Sebagai perbandingan, data Konsil Kedokteran Indonesia terbaru menunjukkan Jakarta memiliki rasio dokter umum dan pasien yang lebih dari cukup, yakni 1:668, atau 1 dokter dapat menangani 668 pasien. Angka ini melebihi rasio dokter-pasien secara total di Indonesia, yang baru 1:2.250. Sementara daerah dengan rasio yang masih jauh dari cukup adalah Sulawesi Barat, yakni 1:11.000.

Masalahnya, siapa yang mau dikirim ke daerah dengan gaji kecil, sementara sekolahnya mahal. Alhasil, masalah ini menjadi pertanyaan masyarakat, sejauh mana jiwa pengabdian dan melayani profesi dokter saat ini? Apakah sebatas urusan balik modal?

Distribusi geografis dokter menjadi perhatian di Indonesia karena dengan wilayah yang luas dan geografi yang sulit merupakan suatu tantangan yang hebat untuk memberikan pelayanan kesehatan. Untuk meningkatkan distribusi geografi dokter, pemerintah menggunakan kombinasi dari wajib kerja dan insentif. Untuk mengisi puskesmas pedesaan, pemerintah sudah lama memberlakukan wajib kerja sarjana untuk lulusan kedokteran. Pada banyak negara dengan mayoritas penduduknya tinggal di desa, sarana dan prasarana terpusat di kota, tantangan yang dihadapi adalah kekurangan dokter dan tenaga kesehatan di desa dan daerah pinggiran.

Masalah penempatan tenaga lebih komplek karena di kota praktek pribadi lebih menguntungkan. Tujuan pembangunan Indonesia betul-betul menekankan keadilan diantara regional dengan penekanan khususnya pada daerah terpencil dan miskin. Negara telah berhasil membangun puskesmas pada tiap kecamatan namun tantangannya dalam penempatan tenaganya.

Menurut Faqih, pembenahan bisa dimulai dari bidang pendidikan. Salah satunya dengan melakukan seleksi uji kepribadian calon mahasiswa kedokteran. Konsep ini telah dilakukan di negara lain sperti Amerika, Brazil, bahkan Kuba. Di tiga negara itu, sebelum seseorang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa kedokteran, selain diuji secara kompetensi, calon mahasiswa juga diuji kepribadiannya secara mendalam.

"Di sana ada seperti yang namanya tes MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory), lebih dalam dari psikotes, semua bisa di diagnosa secara psikologis atau kepribadian. Tidak hanya pintar, tapi apakah si calon mahasiswa cocok menjadi pengabdi dan melayani atau tidak. Bila lulus, dia diterima. Itu perlu, kan ada orang yang cocok jadi pedagang atau lainnya, tidak untuk pengabdi atau pelayan," kata Faqih.

Di sana, ia melanjutkan, sekolah kedokteran tidak bayar. Persoalan biaya ini juga menentukan orientasi si dokter. “Sekolah tidak bayar, setelah jadi dokter langsung ditempatkan. Sudah berkepribadian mengabdi dan melayani, tidak mengeluarkan biaya saat sekolah, akhirnya tak masalah ditempatkan di mana saja, termasuk soal gaji yang di dapat. Apalagi pendapatan dokter di sana tidak rendah, juga tidak tinggi. Dokter di luar tidak miskin, juga tidak ada yang konglomerat, semua berada di posisi ini. Sementara di sini kebalikannya, sudah mahal, setelah lulus cari (kerja) sendiri," paparnya.

Jadi, semua ini menjadi fakta yang membedakan dokter di Indonesia dengan di luar negeri. “Di sini dokter memiliki pendapatan beragam, mulai dari Rp1,4 jutaan tadi hingga ada yang memiliki pendapatan Rp500 juta. Tapi, yang model seperti ini (mencari untung) ya tidak banyak lah, paling 10 persen saja dari jumlah dokter di Indonesia, biasanya di kota-kota besar tadi,” kata dia.

Apakah semua dokter yang bekerja berperilaku memaksimalkan pendapatan? Faqih membenarkan bahwa sebagian dokter berperilaku meningkatkan pendapatan setinggi-tingginya, karena dokter selalu dikaitkan dengan golongan elit di lingkungan hidupnya. Tapi, tidak sedikit pula ada pula yang setia memegang sumpah untuk mengabdi pada pelayanan dan kemanusiaan tanpa mementingkan bayaran.

"Gaya hidup juga mempengaruhi mental dokter. IDI terus melakukan evaluasi internal soal etika dan moral seorang dokter secara intensif, terutama soal pelayanan terhadap pasien, juga untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap dokternya sendiri,” kata Faqih.

Posisi lemah

Soal kepercayaan terhadap dokter, hari ini masyarakat seperti tidak memiliki pilihan lain. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, mengatakan masyarakat adalah kelompok yang tidak mampu mengenali harga juga kualitas sebuah layanan. Dalam ekonomi kesehatan, masyarakat adalah kelompok lemah yang memang harus dilindungi.

Kekisruhan terkait vaksin palsu, menurut Hasbullah, membuktikan begitu lemahnya masyarakat sehingga mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa selain marah.

"Reaksinya adalah protes, kalap, dan menyalahkan. Nah, yang paling mudah disalahkan adalah dokter dan rumah sakit. Masyarakat tidak mampu melihat sebetulnya siapa yang harus bertanggung jawab dan apa resikonya," kata Hasbullah saat berbincang dengan metrotvnews.com, di kediamannya di bilangan Condet, Jakarta Selatan, Kamis (21/7/2016).

Namun, menurut Hasbullah, peristiwa ini juga menjadi rahmat bagi Indonesia untuk membenahi sistem yang sejak lama penuh kekeliruan, salah satunya kebijakan vaksin. Vaksin merupakan barang publik, harus diterima oleh semua dan tanpa memandang apapun, siapapun, fasilitas kesehatan apapun. Selama ini vaksin gratis hanya diberikan negara kepada fasilitas kesehatan milik pemerintah. Seharusnya kebijakan itu dilakukan total, termasuk diberikan kepada fasilitas kesehatan swasta.

"Selain memenuhi tanggung jawab terhadap warga negaranya, melalui kebijakan seperti ini, pemerintah akan lebih mudah mengontrol kualitasnya, menutup kesempatan persaingan pasar bermain di fasilitas swasta," kata Hasbullah.

Dengan begitu, pemerintah juga dapat melakukan kontrol kualitas. Vaksin maupun obat yang sudah diproduksi seharusnya diambil sample-nya, diuji kualitas maupun keasliannya. Sebab, konsumen, baik langsung maupun perantara seperti dokter, tidak mempunyai kapasitas untuk mendeteksi.

"Kita memberlakukan barang-barang medis, pelayanan medis dengan menyerahkannya kepada mekanisme pasar, itu kesalahan besar pemerintah. Padahal, dalam teori kebijakan, juga dalam ilmu ekonomi, sudah dikenal namanya kegagalan pasar dalam bidang kesehatan. Jadi, kesehatan tidak boleh dilepas pada mekanisme pasar. Itu sebabnya kita berharap pada JKN, menjaga layanan kesehatan dari mekanisme pasar," ucapnya.

Peristiwa vaksin palsu ini juga menjadi evaluasi bagi pemerintah dalam pengawasan dan tanggung jawab layanan kesehatan. "Pemerintah berperilaku seolah-olah hanya betanggung jawab pada milik pemerintah saja, padahal, seharusnya pemerintah juga bertanggung jawab pada layanan kesehatan swasta, juga dalam pengawasannya," kata Hasbullah.

Penurunan kepercayaan terjadi karena tenaga kesehatan mengikuti hukum pasar. Saat ini terjadi perubahan pada sektor kesehatan dari sistem yang didominasi oleh perencanaan dan pengendalian oleh negara menjadi sistem yang lebih bertumpu pada mekanisme pasar.

"Ada kesalahan besar bahwa kesehatan yang merupakan layanan dasar negara kepada rakyat malah diperjual-belikan. Ini mau melayani atau berdagang?" kata Hasbullah.


(ADM)