Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan sepakat untuk menggelontorkan insentif atau subsidi penjualan kendaraan listrik dalam misi peningkatan penetrasi penggunaan kendaraan ramah lingkungan di Tanah Air sejak 2022.
Pemerintah mengeluarkan anggaran hingga Rp3,48 triliun. Lalu proyeksinya dinaikkan hingga Rp5,764 triliun, sehingga total jadi Rp9,244 triliun untuk subsidi kendaraan listrik di 2024.
Untuk skemanya, dari total Rp3,48 triliun insentif 2023, sebagian besar mengalir ke subsidi kendaraan listrik roda empat yang nilainya mencapai Rp1,6 triliun. Sementara motor listrik di angka Rp1,4 triliun. Namun, sayangnya kendaran bus massal listrik malah baru mendapat total subsidi Rp48 miliar.
Untuk nilai subsidi 2024, yang besarnya hingga Rp9,244 triliun, masih agresif menyasar kendaraan roda empat dengan nilai subsidi Rp4,9 triliun. Sementara untuk bus listrik, hanya naik Rp94 miliar, menjadi Rp144 miliar.
Jika dirinci, untuk mobil listrik, pemerintah mensubsidi hingga Rp80 juta. Lalu, untuk mobil hybrid, subsidnya hanya setengah dari mobil dengan tenaga full listrik. Sementara untuk motor listrik, nilai subsidinya Rp7 juta per unit dan Rp5 juta untuk motor konversi.
Namun, subsidi pemerintah terhadap kendaraan listrik masih sepi peminat. Kepala Staf Kepresidenan sekaligus Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Moeldoko menyebut, realisasi penjualan kendaran listrik, khususnya motor belum mencapai target.
Disebutkan bahwa per Maret 2023, baru 108 unit yang masuk sistem pre order. Padahal, target penjualan di angka 200 ribu unit di 2023 untuk kendaraan roda dua.
Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko penyebab sepinya penjualan kendaraan listrik, yakni belum maksimalnya sosialisasi dari pemerintah ke produsen dan konsumen lantaran peraturannya baru dibuat.
Sementara itu, sejumlah sentimen menjadi perhatian masyarakat melalui rilis Indef pada 22 Mei 2023 menyatakan, ada ketakutan conflict of interest antara pemerintah dengan sisi usaha pada diri masyarakat.
Jika dilihat dari hasil survei Indef, nampaknya masyarakat lebih setuju jika anggaran subsidi dialihkan ke transportasi publik.
Infrastuktur pendukung kedaran yang belum tersedia di setiap wilayah juga jadi perosalan serta sosialisasi menyeluruh mengenai pentingnya menjaga lingkungan melalui misi kendaran listrik, belum tercapai ke setiap lapisan masyarakat.
(M. Khadafi)
