Detroit: Pada penyelenggaraan Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting (IPEF-MM), para menteri dan pejabat senior dari 14 negara anggota IPEF kembali bertemu. Pertemuan itu untuk membahas status negosiasi dan menyambut baik kemajuan Pilar IV yang dicapai sampai saat ini.
Mengutip keterangan tertulis Kemenko Perekonomian, Selasa, 30 Mei 2023, adapun 14 anggota IPEC tersebut yakni yaitu Australia, Brunei Darussalam, Fiji, India, Indonesia, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam.
Para mitra IPEF telah membuat kemajuan yang baik menuju pengembangan teks perjanjian yang akan memperkuat penerapan langkah-langkah antikorupsi dan pajak yang efektif untuk meningkatkan perdagangan dan investasi serta mempercepat kemajuan langkah-langkah antikorupsi dan inisiatif perpajakan yang efektif.
"Termasuk melalui peningkatan kerja sama dalam peningkatan kapasitas dan bantuan teknis," tulis keterangan tertulis tersebut.
Para negara mitra IPEF berharap mengintensifkan upaya dalam putaran negosiasi berikutnya untuk mencapai Perjanjian Ekonomi Adil yang berstandar tinggi dan saling menguntungkan. Para pejabat senior dari negara mitra IPEF kembali melaksanakan pertemuan Senior Officials’ Meeting dalam perundingan putaran keempat IPEF pada 9-15 Juli 2023 di Busan, Korea Selatan.
Hal itu dengan isu perpajakan sebagai salah satu pembahasan. Turut hadir mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam PTM IPEF tersebut yakni Menteri Perindustrian dan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, beserta delegasi Indonesia.
Sebagaimana diketahui, pada peluncuran IPEF di 23 Mei 2022, negara mitra IPEF menyepakati Statement on Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. Pada Pilar IV tentang Ekonomi Adil, negara mitra IPEF berkomitmen untuk mempromosikan persaingan yang sehat.
Hal itu dengan memberlakukan dan menegakkan pajak yang efektif dan kuat, anti pencucian uang, dan rezim anti penyuapan sejalan dengan kewajiban, standar, dan perjanjian multilateral yang ada untuk mengekang penggelapan pajak dan korupsi di kawasan Indo-Pasifik.
