Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memutuskan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup kontraproduktif dengan penilaian publik. Selain penolakan oleh 8 fraksi di Parlemen, terbaru hasil survei indikator politik menyebutkan 80% lebih warga menginginkan sistem pemilu terbuka, memilih calon wakil rakyat secara langsung.
Penolakan terhadap sistem pemilu tertutup tak hanya datang dari mayoritas partai politik yang berada di Senayan, minus PDI Perjuangan. Namun, sejumlah survei juga memotret pendapat masyarakat yang mayoritas juga menolak sistem proporsional tertutup atau coblos lambang partai.
Hasil Survei Indikator Politik Indonesia membuktikan, 80,6% masyarakat setuju dengan sistem proporsional terbuka pada pemilu 2024. Mereka yang menginginkan memilih wakil rakyat langsung, datang dari segala segmen demografi dan konstituan politik. Sementara hanya 11,7% yang setuju dengan sistem pemilu tertutup.
Bahkan dalam temuan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) awal Mei 2023 menunjukan, 72% warga menginginkan anggota parlemen ditentukan oleh pemilih secara langsung. Temuan tersebut konsisten setelah dilakukan survei sebanyak tiga kali yakni, Januari, Februari dan Mei 2023. Mayoritas pemilih PDIP yang notabennya menghendaki sistem pemilu tertutup justru mendukung sistem proporsional terbuka.
