Negara berkewajiban dan harus mampu melindungi setiap jengkal kedaulatan wilayahnya. Kemampuan itu kini diuji dengan kasus penyanderaan Kapten Philip Mark Merthens oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
Terhitung, sudah 22 hari, pria warga Selandia Baru itu masih berada di tangan penculiknya. Meskipun warga negara asing, Merthens tetap menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia karena ia diculik di wilayah NKRI dan bekerja untuk sebuah maskapai swasta dalam negeri.
Kasus kekerasan yang juga disertai penyanderaan di Papua bukan kali pertama terjadi. Pada 2017 silam, ratusan orang di Kampung Banti dan Kimbely, Distrik Tembagapura, Papua, juga disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Aparat gabungan TNI dan Polri kemudian berhasil membebaskan sebanyak 347 sandera yang merupakan warga pendatang dan masyarakat setempat tersebut. Itu artinya, mereka tidak akan pernah tinggal diam dan berpangku tangan atas keselamatan masyarakat.
Apa pun motifnya, penyanderaan, apalagi terhadap warga sipil, merupakan tindakan tidak bertanggung jawab dan pengecut. Menjadikan warga sipil sebagai sandera untuk menekan dunia internasional agar memberi perhatian terhadap permasalahan di Papua bukanlah langkah yang bijak.
Dengan menyandera, kelompok bersenjata itu telah melanggar hak asasi manusia dan merampas kemerdekaan orang lain. Apalagi, sang pilot tidak terkait langsung dengan konflik yang dipersengketakan.
Kita tentu sangat memaklumi permasalahan di Papua amatlah kompleks, terutama mengenai ketidakadilan di bidang sosial maupun ekonomi. Namun, pemerintah selama ini telah dan terus berupaya memperbaikinya, termasuk dengan membenahi berbagai fasilitas infrastruktur.
Akselerasi pemerataan pembangunan oleh pemerintah, termasuk di Papua, merupakan upaya menghadirkan keadilan dari Sabang sampai Merauke. Semangat pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan semestinya disambut baik oleh semua pihak.
Perkara masih ada yang belum puas, sebaiknya dibicarakan bersama bukan dengan kekerasan bersenjata, termasuk oleh pihak keamanan. Pendekatan diplomasi politik maupun budaya mungkin lebih tepat digunakan di Papua ketimbang pendekatan kekerasan yang pada akhirnya membuat rakyat sengsara.
Oleh karena itu, kita amat mengapresiasi pernyataan Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda Kisdiyanto yang menegaskan bahwa pihaknya masih mengutamakan pendekatan lunak untuk menangani KKB yang menyandera pilot Susi Air.
Namun, jangan disalahartikan sikap soft ini sebagai lembek atau tidak tegas terhadap para penyandera tersebut. Mungkin TNI ingin mengupayakan langkah diplomasi terlebih dahulu daripada cara-cara kekerasan. Kita tentu percaya, pemerintah Indonesia (bersama Selandia Baru) pun tidak tinggal diam atas kasus penyanderaan ini. Apalagi, ini menyangkut nyawa manusia.
Bukan seberapa besar jumlah dan dari mana asalnya, tapi ini terkait kedaulatan wilayah suatu negara yang tidak boleh seorang pun mengusik, apalagi mendikte dan ingin mengatur sesukanya. Intinya, jangan pernah kendur menghadapi aksi kelompok bersenjata yang ingin terus merongrong kedaulatan negeri ini. Penyelamatan dan keselamatan sandera tetap harus menjadi prioritas.
