KPK Desak DPR Sahkan RUU Perampasan Aset

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendorong DPR agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

"Kami terus mendorong pemerintah dan legislatif mengesahkan RUU Perampasan aset," kata Juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri di Jakarta, Rabu (22/3/2023). 

Ali Fikri mengatakan, kebijakan itu bisa membantu KPK memaksimalkan pemulihan aset dalam penanganan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). RUU Perampasan Aset juga bisa membuat pembuktian kasus korupsi di persidangan semakin cepat. 

Sebelumnya, RUU Perampasan Aset masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pemerintah terus mengupayakan calon beleid itu bisa disahkan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan, pihaknya sudah melakukan harmonisasi terhadap RUU Perampasan Aset dan berharap hasil akhirnya bisa dikirim ke DPR tahun ini.