Jakarta: Beberapa saat lalu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyampaikan prediksi bahwa akan 16 provinsi yang masuk pada kategori miskin di 2024. Pemerintah diminta memberikan perhatian ekstra terhadap provinsi yang namanya masuk dalam daftar tersebut.
Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar menjelaskan fokus pengentasan kemiskinan di 16 provinsi itu perlu ditindaklanjuti. "Laporan Bappenas ini cukup menjadi acuan bahwa pengentasan kemiskinan masih jadi pekerjaan rumah kita bersama," kata Gus Imin, biasa ia disapa, dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu, 7 Juni 2023.
Dirinya menyampaikan pemerintah perlu melakukan pemetaan daerah di 16 provinsi yang masuk kategori miskin secara terukur, sehingga segala upaya pengentasan kemiskinan dapat difokuskan ke wilayah tersebut.
"Dari 16 provinsi tentunya perlu dipilah lagi kabupaten/kota atau bahkan kecamatan atau desa mana yang memerlukan penanganan khusus. Nah ini perlu dilakukan di awal, jadi lebih terukur dan tentunya harapan saya tepat sasaran," kata Gus Imin.
Ia juga meminta pemerintah melakukan riset penyebab kemiskinan di 16 provinsi tersebut, seperti dari segi kualitas pendidikan, ekonomi, kesehatan. "Bisa juga dari tingginya angka kelahiran yang tidak dibarengi dengan kemampuan merawat dan mendidik anak, sehingga upaya-upaya pengentasan kemiskinan bisa juga didasarkan pada penyebabnya," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa merinci ada 16 provinsi di Indonesia yang masih dalam kategori miskin pada 2024, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY. Jika mengacu data Bappenas, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 9,5 persen sampai 10 persen.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diprediksi mencapai 5-5,4 persen. Kemudian, tingkat pengangguran di Jateng sebesar 4,26-4,96 persen. Provinsi lain yang masuk kategori miskin di Sumatra antara lain Aceh, Bengkulu, Sumatra Selatan dan Lampung. Lalu Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, NTB, dan NTT.
