Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku khawatir dengan kebijakan penghapusan pajak kendaraan bermotor (PKB) bagi kendaraan listrik pada 2025. Pasalnya kebijakan tersebut berpotensi mengurangi pendapatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
"Kalau kendaraan listrik itu kan berarti non pajak, artinya apa, berkurangnya pajak kendaraan," ujar Heru saat menghadiri Talkshow Transisi Jakarta Menjadi Kota Bisnis Berskala Global, di Jakarta International Equestrian Park, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu (17/5/2023).
Untuk itu, Heru menginstruksikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta untuk mencari alternatif pendapatan selain PKB. Dengan demikian, meski bakal banyak pengguna kendaraan listrik, jumlah pendapatan di Ibu Kota tak akan berkurang.
"Kita harus mencari alternatif pendapatan lain bagi Jakarta sehingga pendapatannya minimal tetap seperti ini," tutur Heru.
Untuk diketahui, mulai Januari 2025, pengguna kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan dikecualikan dari pemungutan PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Regulasi tersebut tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
