KPK dan Presiden Sepakat RUU Perampasan Aset Disahkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Presiden Joko Widodo sepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. DPR dan pemerintah diminta segera menyelesaikan RUU tersebut.
 
Hal tersebut disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri. Menurut Firli, KPK dan presiden telah bersepakat untuk meminta DPR dan pemerintah segera melakukan pembahasan RUU untuk menjadi UU Perampasan Aset sejak awal Februari 2023. Namun, Firli enggan memerinci langkah lanjutan pengesahan tersebut.

KPK berharap ada kemajuan dari pembahasan RUU perampasan aset. Lembaga antirasuah berharap calon aturan itu bisa menjadi prioritas di 2023. KPK meyakini perampasan aset bisa lebih maksimal jika RUU tersebut disahkan.